Komite Akuntansi Publik (Public Accounts Committee/PAC) Parlemen Inggris secara resmi merilis laporan peringatan kepada otoritas pajak Inggris, HM Revenue and Customs (HMRC), pada 10 Juli 2026. Salah satu yang disorot laporan ini adalah proyek pembaruan infrastruktur teknologi informasi (TI) di HRMC.
Meskipun Wakil Ketua PAC Clive Betts MP mengakui bahwa kinerja HMRC dalam mengumpulkan pajak dari perusahaan besar secara umum berjalan efisien, ia memberikan peringatan terkait alokasi investasi senilai £1,6 miliar untuk sistem TI baru. "Komite ini telah melihat terlalu banyak proyek transformasi TI yang gagal dengan mengorbankan para pembayar pajak. Sangat penting agar HMRC tidak menjadi tambahan dalam daftar tersebut," tegasnya Jumat (10/7/2026).
PAC meminta HMRC memastikan bahwa pembaruan sistem tersebut benar-benar mampu memberikan dampak konkret terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Peringatan tersebut tidak terlepas dari lambatnya kinerja HMRC saat ini, terutama dalam memproses penagihan dan penyelidikan kepatuhan (compliance investigation).
Berdasarkan temuan PAC, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah kasus penyelidikan dinilai sangat lambat, yakni berkisar antara 17 hingga 97 bulan. Komite juga menemukan fakta bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, HMRC belum mengoptimalkan wewenangnya untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan yang secara agresif melakukan penghindaran pajak (tax avoidance).
Clive mengingatkan bahwa lambatnya penanganan dan kurangnya transparansi seputar proses penagihan ini dapat merusak kepercayaan publik. Hal ini berisiko menciptakan persepsi bahwa pemerintah gagal menangani isu tax avoidance. Oleh karena itu, ia mendesak HMRC untuk meningkatkan transparansi dan mempublikasikan pencapaian kinerjanya guna memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat.
Laporan PAC juga mendesak HMRC untuk lebih responsif dalam memitigasi risiko hilangnya penerimaan negara. Risiko ini utamanya bersumber dari celah praktik pengalihan keuntungan lintas batas (cross-border profit shifting) yang kerap dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan multinasional. Potensi hilangnya penerimaan pajak tersebut tercatat pada level yang signifikan.
Dari total £70,1 miliar potensi pajak bisnis yang saat ini sedang dalam tahap penyelidikan, sekitar £21 miliar di antaranya berkaitan langsung dengan risiko internasional, termasuk profit shifting. Selain itu, potensi pendapatan pajak Inggris juga diperkirakan tergerus hingga £600 juta setiap tahunnya akibat adanya pengecualian bagi perusahaan asal Amerika Serikat dari ketentuan global minimum tax (GMT).
Clive juga memberikan catatan mengenai perbandingan kinerja penagihan pajak antara bisnis kecil dan bisnis besar. Menurutnya, bisnis kecil justru menyumbang tax gap yang lebih besar dibandingkan dengan bisnis besar. Ia menjelaskan bahwa setiap £1 yang dialokasikan untuk gaji staf di direktorat bisnis besar otoritas pajak Inggris mampu menghasilkan penerimaan pajak sebesar £95.
Komite memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada HMRC. Otoritas pajak didesak untuk mengevaluasi kembali threshold aturan pengenaan sanksi yang selama ini jarang diterapkan. Selain itu, HMRC juga diminta untuk memberikan edukasi yang lebih komprehensif bagi pelaku usaha dalam memahami sistem pajak yang dinilai kompleks.
