Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata bahari yakni usaha jasa penyelaman (diving) yang berkembang pesat di wilayah pesisir timur Bali, Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu, Karangasem.
Kepala BPKAD Kabupaten Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 153 usaha diving yang beroperasi di wilayah Karangasem. Namun, baru 53 wajib pajak yang telah menjalani proses pengawasan dan uji petik oleh tim BPKAD.
"Dari 53 wajib pajak yang sudah dilakukan pengawasan, transaksi usahanya mulai tercatat dalam sistem. Kami ingin memastikan setiap aktivitas usaha yang berlangsung di Karangasem memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah," ujarnya.
Untuk mendukung pengawasan tersebut, BPKAD menempatkan petugas di sejumlah titik aktivitas wisata selam guna memantau transaksi secara langsung. Langkah ini ditempuh untuk memastikan seluruh transaksi wisatawan tercatat sesuai dengan ketentuan pajak daerah yang berlaku.
Selain mengawasi pelaku usaha yang berdomisili di Karangasem, BPKAD juga mulai memetakan potensi penerimaan dari perusahaan diving yang berkantor di luar daerah, seperti Sanur dan Kuta, tetapi menjual paket wisata dan menyelenggarakan aktivitas penyelaman di perairan Karangasem.
Menurut Siki Ngurah, terdapat sekitar 30 perusahaan luar daerah yang selama ini memasarkan paket wisata diving di kawasan Karangasem. Pemerintah daerah berencana mendata dan mendekati perusahaan-perusahaan tersebut agar turut terdaftar sebagai wajib pajak yang berkontribusi terhadap PAD Karangasem.
"Kami akan melakukan pendekatan dan pendataan. Karena aktivitas usahanya berlangsung di Karangasem, tentu ada potensi pendapatan daerah yang perlu dioptimalkan," jelas Siki Ngurah.
BPKAD menilai sektor wisata bahari memiliki potensi penerimaan yang signifikan. Berdasarkan data lapangan, jumlah wisatawan yang melakukan aktivitas diving di kawasan Abang dan Kubu dapat mencapai sekitar 400 orang perhari, terutama pada masa puncak kunjungan wisata.
Dengan tingginya aktivitas usaha diving yang beroperasi di wilayah Karangasem, Pemerintah Kabupaten Karangasem melihat peluang untuk meningkatkan PAD melalui optimalisasi penerimaan dari sektor jasa pariwisata. Langkah ini diharapkan tidak hanya mendorong kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
"Peluang inilah yang sedang kami maksimalkan. Harapannya, perkembangan sektor pariwisata di Karangasem tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah," tutup Siki Ngurah.
