Sumber: kemenkeu.go.id
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kepada wajib pajak dengan mengandalkan analisis berbasis risiko atau risk based analysis dengan menggunakan sistem Compliance Risk Management (CRM). Merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 39/PJ/2021 CRM diartikan sebagai proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak yang dilakukan secara sistematis, terukur, objektif dan berulang dengan tujuan membentuk risk engine.
Cara bekerja sistem pengawasan CRM adalah dengan memetakan profil risiko dari setiap wajib pajak terkait tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kemudian risk engine tersebut yang akan membantu DJP dalam proses pengambilan keputusan dalam melakukan pengawasan wajib pajak.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan dengan menggunakan sistem CRM, DJP dapat menentukan wajib pajak mana yang masuk kategori high risk sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut. "Jadi pemeriksaan pajak berdasarkan analisis risiko, dan juga selain itu mekanismenya juga ada yang random audit. Pemilihan-pemilihan wajib pajak kita lakukan berdasarkan profil risiko ketidakpatuhan dari wajib pajak," ungkapnya pada Rabu (11/3/2026).
Selain CRM, DJP juga akan memeriksa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang berstatus Lebih Bayar (LB). Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Bimo mengungkapkan bahwa secara prinsip sesuai dengan ketentuan undang-undang semua SPT LB akan dilakukan pemeriksaan oleh DJP.
Namun pengecualian diberikan untuk wajib pajak yang berhak mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan. "Sesuai dengan undang-undang semua SPT lebih bayar akan dilakukan pemeriksaan kecuali untuk wajib pajak yang memang berhak mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan," ujarnya. Meskipun mendapatkan pengecualian, DJP tetap akan melakukan sampling audit atau pemeriksaan secara acak terhadap kelompok wajib pajak ini.
