Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk tidak mengkhawatirkan potensi berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) akibat pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Masa Bakti 2026–2031 (Selasa, 21/07/2026).
Tito menjelaskan bahwa pembebasan retribusi PBG dan BPHTB merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan rumah MBR. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial jangka panjang.
"Pembangunan rumah MBR akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas sektor konstruksi dan perdagangan bahan bangunan, serta memperluas basis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun-tahun berikutnya," jelas Tito.
Selain memberikan dampak ekonomi, Kemendagri juga mendorong kepada seluruh pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan rumah MBR dengan melaksanakan berbagai kemudahan yang telah ditetapkan pemerintah. Dukungan tersebut antara lain berupa pembebasan retribusi PBG, pembebasan BPHTB, serta penyederhanaan proses perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
Sejalan dengan hal tersebut, Tito menambahkan bahwa keterlibatan sektor swasta merupakan faktor penting dalam mempercepat Program Perumahan Rakyat sekaligus mengurangi backlog hunian nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembang melalui kemudahan perizinan dan implementasi berbagai insentif yang telah disediakan.
