Pemerintah memastikan bahwa Pusat Finansial Internasional Indonesia tidak dibangun dalam Kawasan Ekonomi Khusus yang telah ada. Sebagai dasar hukumnya, pemerintah tengah menyiapkan peraturan pemerintah yang akan menetapkan kawasan pusat finansial secara paralel dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial bersama DPR.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan membangun kawasan PFII secara terpisah dengan insentif dan kerangka hukum yang dirancang setara dengan pusat finansial . Menurutnya, lokasi kawasan tersebut akan berada di Bali.
"Secara paralel kita siapkan PP, untuk wilayahnya yang akan kita bangun yaitu di Bali," ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, Bali dipilih karena memiliki keunggulan yang tidak hanya dari sisi infrastruktur dan regulasi, tetapi juga kualitas hidup yang menjadi daya tarik bagi investor mancanegara. Dalam pembahasan RUU Pusat Finansial bersama akademisi dan para ahli, sempat muncul usulan lokasi lain seperti Batam dan Jakarta. Namun, pemerintah menilai karakteristik Bali lebih sesuai untuk mendukung pengembangan pusat finansial.
Dalam keterangannya, Airlangga juga menyebutkan bahwa pembangunan pusat finansial di Bali merupakan upaya pemerintah untuk menarik investasi asing agar dikelola di Indonesia sebelum diinvestasikan ke berbagai negara, termasuk ke dalam negeri.
Sebagai perbandingan, Airlangga menyebut Singapura saat ini mengelola aset sekitar US$5 triliun, sedangkan Dubai mengelola sekitar US$800 miliar. Indonesia dinilai memiliki peluang untuk mengembangkan pusat finansial internasional dengan menawarkan kepastian hukum dan insentif yang kompetitif. Pemerintah berharap Indonesia dapat membangun pusat pengelolaan investasi yang mampu bersaing dengan negara lain di kawasan.
