Foto: Hubungan Masyarakat Prokopim Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan insentif penghapusan denda Pajak Daerah dan sanksi administratif kepada wajib pajak melalui Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 661 Tahun 2026. Kebijakan ini berlaku sejak 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-242 Kota Pekanbaru.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah kota untuk meringankan beban warga yang masih memiliki tunggakan pajak. “Dalam rangka memperingati HUT Pekanbaru, kami memberikan penghapusan denda Pajak Daerah mulai hari ini hingga 31 Agustus 2026,” jelas Agung dalam keterangan resminya.
Berdasarkan surat keputusan tersebut, wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas penghapusan denda atas keterlambatan pembayaran pajak daerah selama periode insentif berlangsung. Adapun pemutihan denda berlaku untuk seluruh jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Fasilitas tersebut mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta opsen MBLB.
Selain menghapus denda keterlambatan pembayaran, Pemerintah Kota Pekanbaru juga menghapus sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Fasilitas ini khusus diberikan untuk pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, Pajak MBLB, serta PBJT.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Pekanbaru berharap para wajib pajak dapat memanfaatkan periode insentif untuk menyelesaikan kewajiban mereka, sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan pada masa mendatang.
