Info Ortax

  • 8 Sept 2021
  • Ortax.org

Ketentuan Terbaru Fasilitas Pembebasan Pengenaan PPN atas BKP Strategis

02
 
Pemerintah telah mengatur kembali ketentuan fasilitas bebas PPN atas BKP Strategis. Hal ini diatur dalam PMK No. 115/PMK.03/2021. Dalam peraturan tersebut, Pemerintah mengatur kembali subjek dan objek penerima fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor atau perolehan BKP tertentu yang bersifat strategis. Pokok-pokok ketentuan terbaru dalam PMK tersebut telah tertuang dalam Siaran Pers Nomor SP-29/2021.

Pengaturan kembali subjek dan objek penerima fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN diantaranya sebagai berikut:
  • Menambahkan subjek penerima fasilitas yaitu Kontraktor Engineering, Procurement and Construction (EPC) yang melakukan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kontraktor EPC mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor atau penyerahan mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas. Tidak termasuk suku cadang yang digunakan secara langsung oleh Pengusaha Kena Pajak dalam proses menghasilkan BKP.
  • Menambahkan liquefied natural gas sebagai objek yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
  • Memperluas definisi mesin dan peralatan pabrik termasuk unit pembangkit listrik yang merupakan bagian terintegrasi dari industri pengolahan yang memiliki izin usaha penyediaan listrik.
  • Menambahkan ketentuan bahwa biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik termasuk dalam pengertian listrik yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Selain itu, dalam ketentuan terbaru ini,  juga mengatur kembali mengenai:
  • Tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor atau penyerahan mesin dan peralatan pabrik menggunakan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN. PKP mengajukan SKB PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).
  • Perubahan mekanisme penerbitan SKB PPN yang semula manual menjadi otomatis, simplifikasi, dan terintegrasi dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Lembaga National Single Window.
  • Tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan Rumah Susun Sederhana Milik dengan mengintegrasikannya melalui sistem aplikasi pengembang pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  • Tata cara pembayaran PPN BKP tertentu bersifat strategis yang telah dibebaskan dari pengenaan PPN yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan.
 
  • 8 Sept 2021
  • Ortax.org