BONUS/INSENTIF BERUAPA EMAS

Selamat Pagi Rekan Ortax

Mohon Bantuan Rekan2,
1.Apakah Insentif yg diterima distributor dari Main dealer atas pencapaian suatu target penjualan merupakan objek PPN?

2. Bila Insentif yg diberikan berupa Non BKP/ Emas apakah terutang PPN?

3. Bila Insentif yg diberikan berupa Uang apakah terutang PPN?

Mohon bantuan rekan2, sebelumnya terima kasih.

Saya cantumkan surat dari DJP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
30 Desember 2005

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 1112/PJ.322/2005

TENTANG

PERTANYAAN PENGENAAN PPN ATAS INSENTIF/BONUS

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 09 September 2005 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Saudara pada dasarnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
a. Kenyataan di lapangan pemberian insentif/bonus/hadiah dan penghargaan yang terjadi pada
beberapa produsen seperti ABC, BCA, PQR, dll kepada dealer/distributornya tidak
diperhitungkan secara jelas dan transparan dengan jumlah yang signifikan. Atas pemberian
insentif/bonus/hadiah dan penghargaan ini tidak dikenakan PPN tetapi hanya dipotong PPh
Pasal 21 untuk Wajib Pajak Pribadi atau PPh Pasal 23 untuk Wajib Pajak Badan, berdasarkan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-12/PJ.43/2002 tentang Intensifikasi
Kewajiban Pemotong PPh dan PPN Dalam Rangka Peningkatan Potensi Perpajakan;
b. Saudara memohon penjelasan dan penegasan apakah atas pemberian insentif/bonus/hadiah
dan penghargaan, merupakan objek PPN mengingat margin Laba Kotor yang diperoleh
distributor hanya sekitar 5%. Seringkali terjadi margin tersebut lebih kecil bahkan hingga 0%,
sehingga Pajak Keluaran = Pajak Masukan. Kondisi tersebut menyebabkan PPN terutang lebih
kecil hingga nihil, padahal dealer menerima bonus/insentif/hadiah dan penghargaan.

2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, diatur antara lain:
a. Pasal 1A ayat (1) huruf d, yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak
adalah pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena pajak.
Dalam memori penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d disebutkan bahwa pemberian cuma-cuma
diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri
maupun bukan produksi sendiri, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada
relasi atau pembeli.
b. Pasal 4, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
– Huruf a, penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh Pengusaha;
– Huruf c, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha.

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian cuma-cuma
Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, antara lain mengatur:
a. Pasal 1 angka 3, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan
pemberian cuma-cuma adalah Barang Kena Pajak adalah pemberian yang diberikan tanpa
imbalan pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, termasuk
pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.
b. Pasal 4:
– Ayat (1), atas pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak baik yang dilakukan secara
tersendiri atau menyatu dengan barang yang dijual terutang Pajak Pertambahan Nilai
dan harus diterbitkan Faktur Pajak;
– Ayat (5), Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak
Pertambahan Nilai yang terutang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi
laba kotor.
c. Pasal 5 ayat (1), disamping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, atas pemakaian sendiri dan
atau pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak produksi sendiri yang tergolong mewah, juga
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

4. Sesuai dengan pengertian dan peristilahan perdagangan insentif adalah penghargaan yang diberikan
terhadap suatu subjek karena kinerja yang melampaui suatu standar yang telah ditetapkan.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada angka 1 dengan ini
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Atas pemberian bonus/insentif/hadiah/penghargaan dari main dealer kepada dealer/distributor
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya atau imbalan prestasi terutang PPN.
b. Dalam hal bonus/insentif/hadiah/penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk Barang Kena
Pajak, maka atas pemberian bonus/insentif/hadiah/penghargaan tersebut termasuk dalam
kategori pemberian cuma-cuma dan atas penyerahannya terutang PPN dan PPnBM
sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, serta harus diterbitkan Faktur Pajak.

Demikian disampaikan.

DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN,

ttd.

HERRY SUMARDJITO
NIP 060061993

[quote=begawan5060]begawan5060

Bagi penerima insentif, terutang PPN dan harus menerbitkan FP

Kita sepakat kalau insentif terutang PPN

Bagi pemberi insentif :
1. Terutang PPN, apabila insentif yang diberikan dalam bentuk BKP
2. Tidak terutang PPN, apabila insentif yang diberikan dalam bentuk Non BKP

Menurut AR insentif tetap terutang PPN walaupun diberikan dalam bentuk Non BKP, karena insentif merupakan JKP.
Jadi JKP nilainya berupa Non BKP/ JKP diberikan dalam bentuk Non BKP, gimana ini rekan masih bingung