PMK.22/2008 Tentang Kuasa WP Telah Diganti

Ada aturannya rekan??

Boleh di share di sini rekan.

https://oygabusmi.files.wordpress.com/2014/12/pmk2 29pmk032014.pdf

PP 74/2011 Kuasa WP terdiri dari :
Konsultan Pajak dan Bukan Konsultan Pajak
Bukan Konsultan Pajak adalah para Akademisi Perpajakan minimal lulusan D.3 Perpajakan

Apakah acuan dari peraturan tentang Kuasa WP sekarang ada 2 yaitu : PP.74/2011 dan PMK.229/2014 ?

Berarti pilihannya sekarang untuk menjadi seorang kuasa :
1. konsultan pajak atau
2. pegawai tetap dari WP yang menguasakan yang memiliki pengetahuan perpajakan.

poin nomor 2 di atas mungkin masih selaras dengan sebutan "bukan konsultan pajak" di PP 74/2011 tersebut..

masih selaras pak

Dalam hal seorang kuasa merupakan karyawan Wajib Pajak, dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. fotokopi sertifikat brevet di bidang perpajakan, ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, atau sertifikat konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
b. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
d. fotokopi daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21yang telah dilaporkan Wajib Pajak

Nah apakah itu semua harus dilampirkan dalam surat kuasa setiap kali kita ngajuin surat kuasa?
Dan peraturan baru tsb mulai di berlakukan kapan?

Mohon pencerahannya

iya

Pasal I5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2014

2) Karyawan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dapat menerima kuasa dari Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan sepanjang merupakan karyawan tetap dan masih aktif yang menerima penghasilan dari Wajib Pajak yang dibuktikan dengan daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan.

di pasal 3 disebutkan sbg karyawan tetap, jadi klo bukan karyawan tetap tidak bisa jadi kuasa, artinya sebutan bukan konsultan tidak berlaku

waduh gawat.. gw kagak punya sertifikat brevet.. yg ada cmn ijazah S1 Akuntansi doank.. dan perusahaan gw kagak pake jasa konsultan sama sekali..
Gimana dunk rekan?
Mohon solusinya

PMK 22 memberi ruang ruang gerak untuk lahan pekerjaan bagi bukan karyawan tp sbg konsultan pajak, dimunculkan aturan baru ini PMK 229 tujuan pemerintah untuk mengurangi adanya manipulasi pajak, krn tanggung jawab konsultan pajak yg berijin ketika bermasalah akan dicabut ijinnya, mungkin rekan rekan ada saran dan pertimbangan khususnya yang memang menggeluti konsultan pajak yang berijasah akuntansi pajak dan punya brevet jg

Ya ikut brevet

wew kelamaan klo harus ambil brevet dulu min 6 bulan keknya baru dpt ijazasahnya wkwkwkwkwk

btw, kmrn gw ke kpp minta no seri fp pake surat kuasa biasa tanpa pake lampiran sgala kok jg msh bisa yah..

mohon dicerahkan 🙂