Penyelesaian Kasus-kasus pajak di indonesia

ini semua balik lagi kepada manusia nya sendiri. siapa yang imannya kuat dia akan bertahan, tp faktor pendukung juga menentukan seseorang, seperti lingkungannya
karena kasus sudah marak terjadi, peraturan semakin diperketat di dunia perpajakan,bahkan KPK pun sudah mulai ditakuti oleh mereka.
yah setidaknya sekarang, para mereka yg korupsi harus lbh berhati2 sekarang karena gampang sekali tertangkap KPK, jd itu jg mengurang intensitas kejahatan di perpajakan.
semoga bermamfaat
salam

ada niat ada kesempatan. solusinya niat dan kesempatan itu dikurangi/dihilangkan 😀

sbenarnya semua sudah diatur dalam undang-undang mengenai sangsi dan hukuman, solusi paling tepat menurut saya adalah "ikuti dan dukung himbauan KH Said Akil Ketua Umum PBNU" mengenai wacana Boikot Pajak, sampai dengan Dirjen Pajak benar2 bisa memastikan kepada masyarakat bahwa penggunaan uang pajak direalisaikan dengan tepat

Salam

pasal 23 A UUD 1945
“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”

Berarti Pasal 23 diatas harus dihapus dong rekan…

Disitu kan jelas "Untuk Keperluan Negara" nah kalau digelapkan berarti sudah menyimpang, jadi Masyarakat (WP) berhak boikot pajak.

Gitu Aja Ko Repot

jika dikenakan sanksi bagaimana rekan, misal terbit surat ketetapan/tagihan pajak?? Kemudian kita tetap tidak membayar/boikot, akhirnya dilakukan penyitaan aset kita.

tidak akan, toh hasilnya sudah sedikit ada, dengan wacana boikot pajak oleh PBNU, Dirjen Pajak layaknya kebakaran jenggot, turun tangan langsung sosialisai perpajakan ke masyarakat khususnya Nahdliyin (warga NU)

dapat info darimana jika tidak akan dikenakan sanksi? Pajak tidak hanya Dirjen Pajak, namun Pemerintah Daerah. Jika WP boikot bayar pajak daerah misal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah yang lain, kemudian tempau usahanya disegel/ijin usaha dicabut, bagaimana?

kita bicara dirjen pajak, kalo pejabat pajak daerah melakukan penggelapan pajak juga ya kita berlakukan boikot juga,

Itu sangsi sosial dari masayarakt untuk pejabat pajak, agar mereka bahkan seandainya anda sendiri pejabat pajak biar sadar bhwa masyarakat menginginkan kebenaran uang pajak digunakan dengan tepat.

okelah, saya sudah jelaskan konsekuensinya, jika sudah tahu konsekuensinya/resikonya, dikembalikan keputusannya kepada yang boikot..

Namun tidak semua yang rekan dengar dan rekan baca dimedia/tokoh masyarakat adalah semuanya benar..

semestinya DJP itu bisa dan boleh diaudit

pernah dilakukan uji materi ke MK oleh BPK namun hasilnya ditolak..

saya sudah dengar berita duka cita itu, era keterbukaan informasi masih menemui jalan terjal