KOnsumsi suatu kegiatan kena PPn dan PPh Pasal berapa?

instansi pemerintah yang mengadakan kegiatan??

jika iya maka,

1. kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) oleh Bendahara Pemerintah melalui pembelian langsung ke warung / rumah makan maupun ke penyedia Jasa Katering adalah merupakan Jasa Boga atau Katering.

2. Atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) oleh Bendahara Pemerintah melalui pembelian langsung ke warung / rumah makan maupun ke penyedia Jasa Katering tidak terutang PPN sehingga tidak ada kewajiban pemungutan PPN.

3. Atas kegiatan pengadaan konsumsi (makanan dan minuman) oleh Bendahara Pemerintah melalui pembelian langsung ke warung / rumah makan maupun ke penyedia Jasa Katering terutang PPh Pasal 23 sehingga bendahara wajib memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 dengan tarif 2 % x Jumlah Jasa Boga atau Jasa Katering, apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka tarif PPh Pasal 23 sebesar 4 % x Jumlah Jasa Boga atau Jasa Katering

Di tempat saya, untuk Pengadaan makanan dam minuman jamuan rapat ,kita masukkan ke PPH 23 bukan di PPh 22
di karenakan
1 Dasarnya makanan dan minuman masuk ke Jasa sehingga PPh 23
2 Jamuan disediakan oleh warung / pengusaha kecil yang belum memiliki NPWP.
dan di pemahaman saya memang seharusnya kena PPh 23, dimana NPWP untuk
PPh 23 menggunakan NPWP bendahara.
3 Seandainya dimasukkan ke PPh 22 maka untuk Jamuan diatas 2 juta , setor SSP
bank tidak bisa dilakukan, karena rata – rata penyedia jamuan tidak memiliki
NPWP.( PPh 22 NPWP pakai NPWP rekanan ( penyedia Barang )
4 Mengingat fungsi dari anggaran adalah untuk kesejahteraan ekonomi
Masyarakat , maka untuk pengusaha kecil ( warteg dll ) bisa ikut dalam
penyedian Makanan dan minuman.

KOnsumsi suatu kegiatan kena PPn dan PPh Pasal berapa?

Kalo konsumsinya disediakan oleh pihak lain, Potong PPh.23 (Jika Pihak lain itu berbentuk badan/CV)
Kalo konsumsinya disediakan sendiri, tidak dipotong PPh.

Salam,