PPN 1 %

Boleh mengkreditkan, maksudnya?
Sangat boleh …

Pak Begawan: Bukannya untuk PPN yg DPP menggunakan nilai lain tidak bisa dikreditkan? Termasuk jasa pengiriman brg yg disebut dengan kode faktur pajak 040. Mohon koreksinya kalo saya salah

boleh dikreditkan..

ppn tetap 10% tapi dppnya yg lebih kecil yaitu 10% dari nilai jual/penggantian.

kalo PPN masukan tersebut sudah dibebankan ke biaya berati kan sudah ga boleh dikreditkan lagi…kedepannya ga ada masalah…..

PPN kan pajak konsumen, jd rekan riajustawan ga akan rugi PPN…hanya saja karena PPN dibebankan sebagai biaya mengakibatkan harga barang yang dijual lebih tinggi.. 🙂

Sangat boleh rekan Ktiong….., atau ada referensi lain?

benar sekali.
Sangat sependapat.
Bagi pengguna jasa, PPN yang dibayarnya tentu boleh dikreditkan. Dengan catatan ada hubungan dengan usaha.

Pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan adalah Pajak Masukan yang dibayar oleh penyedia jasa dalam memberikan jasanya yang dikenakan PPN dengan dasar Nilai ain tersebut.
Sebab, pengunaan nilai lain tersebut telah memperhitungkan PPN masukan yang mereka bayar.

Salam

Rekan riajustasan & rekan lainnya,

Untuk lebih jelasnya coba kita simak PMK-75/PMK.03/2010 dibawah ini :
Pasal 2
Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :
a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
b. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
c. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
d. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
e. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
f. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
g. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
h. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
i. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
j. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
k. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

Pasal 3
Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa oleh pengusaha jasa pengiriman paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dan oleh pengusaha jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k

Pasal 5
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Kesimpulan :
Bahwa FP atas Nilai Lain dari pengiriman barang TIDAK BOLEH DIKREDITKAN,
hal ini disebabkan karena telah dicabut KMK-251/KMK.03/2002 dan berlaku aturan ini berlaku 1 April 2010
tetapi SANGAT BOLEH DIBIAYAKAN

Demikian semoga menjadi jelas…

salam
psil

Rekan Silitonga…
Bisa dijelaskan, yang tidak boleh mengkreditkan itu, penyedia jasa atau pengguna jasa?

mohon pencerahannya…

Salam

Kutipan ini masih kurang……, seharusnya :
Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa oleh pengusaha jasa pengiriman paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dan oleh pengusaha jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k tidak dapat dikreditkan.

Kesimpulan :
FP Keluaran yang diterbitkan pengusaha tsb di atas sangat dapat dikreditkan, seperti yang sudah dijelaskan rekan Hanif..

"setuju dengan Rekan P. Silitonga", [b]Tidak bisa di kreditkan tapi dibiayakan kedalam laba rugi.[/b].

Hal ini dikarenakan PPN keluaran telah memperoleh kompensasi dari DPP.
Trims.

Klo boleh saya berpendapat, kedua Pengusaha sama-sama tidak bisa mengkreditkan Pajak Masukan.

misl :
1. PT. A bergerak di bidang jasa titipan, mengeluarkan Faktur pajak Keluaran, PT. A tersebut tidak bisa mengurangi (mengkompensasikan) Pajak keluarannya dengan Pajak Masukan walaupun itu berhubungan dengan Usahanya.

2. Begitu Pula PT. B yang menerima jasa dan mendapat Faktur Pajak Masukan dari PT. A, tidak bisa mengkreditkan Pajak masukannya yang berasal dari PT. A.

Trims.