Berita

  • 14 Feb 2008
  • Harian Kontan

Pajak Lingkungan dan Kepedulian Dunia Usaha

Sebagaimana diberitakan KONTAN, 30 Januari 2008 lalu, pemerintah berencana memberlakukan pajak lingkungan. Halini terlihat dari Rancangan Undang – Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD).

Di dalam RUU itu, pajak lingkungan berlaku untuk perusahaan yang beromzet di atas Rp 300 juta per tahun. Besaran pajaknya 0,5% dari omzet perusahaan. Hanya ada dua bidang usaha yang terhindar dari pajak lingkungan, yakni usaha restoran dan hotel. Alasannya, kedua jenis usaha ini sudah memiliki pajak sendiri.

Kalangan pengusaha setidaknya seperti yang disuarakan Kadin dan Apindo menolak pengenaan pajak lingkungan tersebut. Alasannya, pajak lingkungan bisa memberatkan dunia usaha dan memperburuk iklim investasi di tanah air.

Pajak Pigovian

Dalam literature ekonomi, pajak yang khusus diterapkan untuk mengoreksi dampak dari suatu eksternalitas negatif (seperti kerusakan lingkungan) lazim disebut sebagai pajak pigovian (pigovian tax), mengambil nama ekonom pertama yang merumuskan dan menganjurkannya, yakni Arthur Pigou (1877-1959).

Selain instrumen pajak, untuk mengatasi suatu ekternalitas bisa dilakukan melalui regulasi (command-and-control policies). Sebagai contoh, untuk mengatasi kebiasaan membuang limbah ke sungai, pemerintah bisa menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindakan kriminal dan akan menghukum pelakunya.

Regulasi mewajibkan semua pabrik mengurangi polusinya dalam jumlah yang sama, padahal penurunan yang sama rata seperti itu, bukan merupakan cara termurah dalam menurunkan polusi. Ini dikarenakan kapasitas dan keperluan setiap pabrik untuk berpolusi berbeda-beda.

Karena itu, kalangan ekonom umumnya lebih menyukai pajak pigovian daripada regulasi. Soalnya, biaya penerapan pajak lingkungan jauh lebih murah bagi masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mencapai ambang polusi tertentu, pemerintah (misalnya Kementerian Negara Lingkungan Hidup) tinggal menghitung tingkat pajak yang paling tepat diterapkannya. Semakin tinggi tingkat pajaknya, akan semakin banyak penurunan polusi yang terjadi. Jika pajaknya terlalu tinggi, semua pabrik bakal bangkrut dan polusi akan berkurang menjadi nol.

Pada dasarnya. pajak pigovian secara langsung menerapkan harga atas hak berpolusi. Pajak pigovian ini juga mengalokasikan hak berpolusi kepada perusahaan atau pabrik yang paling sulit menurunkan kadar polusinya atau yang dihadapkan pada biaya paling tinggi untuk menurunkan polusi (misalnya, karena biaya alat penyaring polusinya sangat mahal). Berapa pun target penurunan polusi yang diinginkan, pemerintah akan bisa mencapainya dengan biaya termurah melalui penerapan pajak ini.

Para ekonom juga berkeyakinan bahwa penerapan pajak pigovian merupakan cara terbaik untuk menekan kerusakan lingkungan, seperti menurunkan polusi. Pengendalian lingkungan melalui regulasi tidak akan memberikan insentif bagi pabrik-pabrik pencipta polusi untuk berusaha mengatasi polusi semaksimal mungkin.

Sebuah pabrik, misalnya, apabila polusinya sudah berada di bawah ambang maksimal, pabrik itu tidak akan mau membuang biaya lebih besar agar polusinya bisa ditekan lebih rendah lagi. Sebaliknya, pajak akan memberi insentif kepada pabrik tersebut terus mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Mereka akan terus mendorong menurunkan polusi, karena semakin rendah polusi yang mereka ciptakan, akan semakin sedikit pula pajak yang harus mereka bayar.

Pajak Insiden

Namun, dalam penerapan pajak lingkungan harus juga mempertimbangkan siapa sesungguhnya yang pada akhirnya menanggung pajak atau yang biasa disebut tax incidence. Disebut “insiden”, karena mereka itu sebenarnya bukan merupakan target yang diminta untuk membayar pajak. Tapi, karena sesuatu hal, mereka justru ikut membayar pajak atau menanggung kerugian tertentu akibat penerapan pajak tersebut. Dengan kata lain, orang-orang atau kelompok yang memikul beban pajak, tidak selalu merupakan orang-orang atau kelompok yang memperoleh tagihan pajak dari pemerintah.

Misalnya, pengenaan pajak lingkungan pada perusahaan. Pada awalnya kebijakan ini akan membebani para pemilik perusahaan, yang harus rela sebagian labanya terpotong oleh pajak lingkungan. Namun, di waktu-waktu selanjutnya, para pemilik perusahaan bisa mengambil langkah-langkah demi mengurangi beban pajaknya tersebut. Setidaknya, ada dua langkah yang bisa dilakukan, yaitu: menggeser beban pajaknya kepada konsumen dengan cara menaikkan harga jual produk atau memindahkan usahanya ke negara lain yang beban beban pajaknya lebih kompetitif.

Karena itu, agar pengenaan pajak lingkungan tidak memberatkan dunia usaha dan memperburuk iklim investasi seiring dengan pemberlakuan pajak lingkungan pemerintah akan mencabut 250 retribusi yang terkait dengan kegiatan usaha, lalulintas barang, dan jasa.

Retribusi yang akan dicabut adalah retribusi limbah cair, pemeriksaan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), surat izin usaha dan tempat usaha, serta retribusi izin usaha industri. Selain itu, retribusi tanda daftar perusahaan, tanda daftar industri, tanda daftar gudang. Kemudian ada retribusi pemeriksaan dan pengawasan kesehatan serta keselamatan kerja, lalu retribusi angkutan barang dan jasa antar daerah.

Apabila konsep pengenaan pajak lingkungan tersebut bisa diimplementasikan dengan baik, dunia usaha tidak perlu khawatir. Selain bisa meminimalisasi kerusakan lingkungan, juga tidak akan menjadikan perekonomian biaya tinggi. Persoalannya, sejauh mana komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan.

Ukay Karyadi (Peminat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik)


  • 14 Feb 2008
  • Harian Kontan