Peraturan

Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.32/1989, 6 Des 1989


6 Desember 1989

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 25/PJ.32/1989

TENTANG

PPN BERKAITAN DENGAN EKSPOR YANG MENGGUNAKAN NAMA/QUOTA EKSPORTIR LAIN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh beberapa eksportir tentang PPN yang berkaitan dengan penggunaan quota/nama eksportir lain dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 jo Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985, atas ekspor Barang Kena Pajak dikenakan PPN 0%. Dengan demikian maka Pajak Keluaran yang terhutang atas kegiatan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) adalah nihil, sedangkan PPN (Pajak Masukan) dan PPn BM yang telah dibayar berhubungan langsung dengan BKP yang di ekspor dapat diminta kembali.

2.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf i Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean Republik Indonesia. Di dalam pelaksanaannya ekspor dapat dilakukan untuk dan atas nama eksportir itu sendiri, dan dapat pula dilakukan dengan menggunakan nama/quota eksportir lain.

3. Dalam hal ekspor dilakukan dengan menggunakan nama/quota eksportir lain, maka tidak dianggap terjadi penyerahan BKP dari eksportir pemilik barang kepada eksportir pemilik nama/quota, sepanjang dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  1. dalam dokumen PEB yang telah dicap fiat muat disebutkan nama eksportir pemilik/quota qq. eksportir pemilik barang;
  2. eksportir pemilik nama/quota menerbitkan surat permintaan pada Bank Devisa yang menangani ekspor tersebut untuk langsung memindah-bukukan hasil ekspor dimaksud ke dalam rekening eksportir pemilik barang;
  3. jasa yang diserahkan oleh eksportir pemilik nama/quota hanya berupa penggunaan quota ekspor, sedang seluruh kegiatan sehubungan dengan ekspor tersebut dilakukan oleh eksportir pemilik barang;
  4. atas jasa penggunaan quota ekspor tersebut eksportir pemilik nama/quota hanya menerima imbalan sebagaimana biasa disebut sebagai export fee.

4. Dalam hal ekspor dilakukan dengan menggunakan nama/quota eksportir lain, akan tetapi dalam dokumen PEB yang telah dicap fiat muat tersebut dalam kolom eksportir tidak disebutkan kata-kata qq. eksportir pemilik barang, juga tidak dianggap sebagai penyerahan BKP dari eksportir pemilik barang kepada eksportir pemilik nama/quota sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  1. ekspor dengan mempergunakan nama/quota eksportir lain tersebut dilaporkan dalam SPT Masa eksportir pemilik barang untuk bulan yang bersangkutan;
  2. ada pernyataan bersama secara tertulis dari eksportir pemilik nama/quota dan eksportir pemilik barang, bahwa ekspor yang dilakukan dengan PEB dengan nomor dan tanggal tersebut yang telah dibubuhi cap fiat muat dilaksanakan oleh eksportir pemilik barang dan eksportir pemilik nama/quota hanya menerima fee saja.

5.

Oleh karena dalam hal ekspor dengan menggunakan nama/quota eksportir lain seperti tersebut pada butir 3 diatas, yang sesungguhnya melakukan ekspor adalah eksportir pemilik barang, sedangkan eksportir pemilik nama/quota hanya bertindak sebagai handling eksportir, maka yang berhak menerapkan tarif 0% dan meminta kembali Pajak Masukan yang telah dibayar atas BKP yang diekspor adalah eksportir pemilik barang.

6.

Jasa yang diserahkan oleh eksportir pemilik nama/quota kepada eksportir pemilik barang dapat dikategorikan sebagai jasa perdagangan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988, atas penyerahan jasa tersebut terutang PPN.

Dengan penegasan mengenai masalah PPN berkenaan dengan ekspor yang menggunakan nama/quota eksportir lain, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.






DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD


Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBase

2
Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
Peraturan Pemerintah - 22 TAHUN 1985, Tanggal 13 Mar 1985
back to top