Menakar Kewajaran SPT Orang Pribadi di Era Coretax

Beberapa bulan lagi, tahun 2025 akan berakhir, dan kita akan memasuki babak baru dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Untuk pertama kalinya, pelaporan SPT tahun pajak 2025 akan dilakukan melalui sistem Coretax, platform digital baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax bukan sekadar sarana pelaporan daring, melainkan ekosistem data terpadu, misal informasi penghasilan dan pajak yang dipotong dapat dilihat secara otomatis di sistem, serta potensi data keuangan dari badan terkait. Bagi wajib pajak, ini berarti satu hal penting: data keuangan dan ekonomi kini saling terkoneksi. Dalam situasi tersebut, pelaporan pajak pribadi tidak cukup hanya benar secara formal, tetapi juga harus konsisten dengan jejak ekonomi aktual. Oleh karena itu, manajemen pajak pribadi dan kesiapan data menjadi langkah antisipatif yang krusial.

Manajemen Pajak Orang Pribadi

Bagi wajib pajak orang pribadi, pelaporan SPT seharusnya tidak berhenti pada pengisian formulir tahunan. Di era keterbukaan data, manajemen pajak pribadi menjadi bagian penting dari perencanaan keuangan. Salah satu langkah sederhana namun strategis adalah menyusun kertas kerja analisis pribadi setiap tahun. Kertas kerja ini berfungsi sebagai peta keuangan pribadi, yang merekonsiliasi mutasi penghasilan, harta, utang dan biaya hidup.
Melalui kertas kerja ini, wajib pajak dapat:

1. menilai kewajaran antara penghasilan, pengeluaran, dan peningkatan aset;
2. menjelaskan sumber dana jika ada pembelian besar (misalnya rumah, kendaraan, atau investasi baru);
3. mendukung SPT Tahunan dengan data pendamping yang terstruktur; serta
4. memperkuat posisi pembuktian bila di kemudian hari terjadi klarifikasi data.

Langkah sederhana ini membantu wajib pajak tetap menjadi subjek aktif dalam sistem self-assessment, bukan sekadar pelapor pasif. Dengan menyiapkan rekonsiliasi pribadi setiap tahun, potensi perbedaan data—antara SPT dan informasi dari Coretax—dapat diminimalkan sejak awal.

Metode Tidak Langsung dan Analisis Biaya Hidup

Salah satu pendekatan yang kerap digunakan otoritas pajak–dalam kontek pemeriksaan–untuk menilai kewajaran laporan penghasilan adalah metode tidak langsung (indirect method), sebagaimana dijelaskan pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-65/PJ/2013. Bagi wajib pajak, penting memahami cara kerja pendekatan ini agar dapat menyiapkan bukti pendukung sejak awal.

Salah satu teknik utamanya adalah pendekatan biaya hidup (living cost approach), sebuah metode yang memperkirakan penghasilan berdasarkan pola konsumsi dan kenaikan kekayaan bersih. Prinsipnya: pengeluaran mencerminkan kemampuan ekonomi. Namun, karena metode ini bersifat estimatif, penerapannya tidak selalu mencerminkan penghasilan tahun berjalan. Seseorang bisa membeli aset dari hasil pinjaman, atau menggunakan tabungan dari penghasilan tahun-tahun sebelumnya.

Itulah mengapa wajib pajak perlu menyiapkan catatan sumber dana (misalnya: loan agreement, bukti penjualan aset, atau rekening koran) agar perbedaan waktu atau sumber pendanaan tidak disalahartikan sebagai tambahan penghasilan. Dengan pemahaman ini, wajib pajak bisa menempatkan diri secara strategis: bukan hanya mematuhi, tetapi juga memitigasi risiko salah tafsir bila data Coretax menampilkan arus dana besar yang sebenarnya tidak berasal dari penghasilan tahun berjalan.

Coretax: Transparansi dan Konsistensi Data

Sistem Coretax sebagaimana digaungkan memadukan beragam data lintas instansi untuk membentuk profil ekonomi wajib pajak. Data tersebut meliputi:

• transaksi keuangan dari perbankan dan lembaga keuangan digital;
• kepemilikan tanah dan bangunan dari BPN;
• kendaraan bermotor dari Kemenhub/Samsat; serta
• data SPT Badan Usaha yang terkait dengan individu pemegang saham atau direktur.

Perlu ditekankan bahwa Coretax tidak menyimpan data “biaya hidup” secara langsung, tetapi menyusun profil kemampuan ekonomi (economic capacity profile) dari data-data di atas. Profil ini digunakan untuk memastikan bahwa pelaporan penghasilan, harta, dan pengeluaran konsisten satu sama lain. Bagi wajib pajak, hal ini berarti penting untuk memastikan bahwa setiap angka dalam SPT, mulai dari saldo kas, investasi, hingga cicilan, dapat dijelaskan dengan logika finansial yang wajar. Konsistensi data lintas sumber kini menjadi pondasi baru kepatuhan pajak di era digital.

Antisipasi dan Mitigasi Risiko Pajak Pribadi

Pendekatan berbasis data seperti Coretax dapat dijadikan dasar untuk membangun kesiapan. Risiko koreksi atau klarifikasi dapat diminimalkan bila wajib pajak secara rutin:

• me-review SPT pribadi setiap tahun, dengan membandingkan arus kas dan kekayaan bersih;
• menyiapkan dokumentasi lengkap atas transaksi keuangan besar (pinjaman, jual beli aset, warisan, atau hibah);
• mengarsipkan laporan mutasi rekening untuk menjelaskan asal-usul dana; serta
• melibatkan penasihat pajak atau keuangan jika profil keuangan kompleks.

Pendekatan ini bukan hanya tentang kepatuhan administratif, tetapi juga mitigasi risiko hukum dan reputasi fiskal. Dengan dokumentasi yang baik, wajib pajak telah menyiapkan atas potensi klarifikasi dan pertanyaan atas elaborasi data Coretax secara faktual. Pada akhirnya, inti kepatuhan di era digital bukan hanya membayar pajak dengan benar, tetapi juga memastikan bahwa setiap angka dalam SPT dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan transparan.

Penutup

Menjelang 2026, saat pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025 dilakukan sepenuhnya melalui Coretax, paradigma kepatuhan pajak pribadi akan bergeser dari sekadar pelaporan menjadi pengelolaan risiko dan transparansi finansial. Kertas kerja analisis pribadi, dokumentasi transaksi, dan kesadaran terhadap pola pengeluaran akan menjadi tameng terbaik menghadapi sistem yang semakin terintegrasi. Dalam lanskap baru ini, wajib pajak yang cerdas adalah mereka yang siap, bukan sekadar patuh.