Ortax Channel

  • 21 Jun 2017

Pemeriksaan Pajak, WP Tidak Lagi Bisa Diwakilkan?

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PER - 07/PJ/2017  : 

Surat panggilan kepada Wajib Pajak yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan merupakan surat yang digunakan Pemeriksa Pajak Untuk memanggil Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak sebagai prosedur awal Pemeriksaan Lapangan.

Dalam pemanggilan pemeriksaan lapangan tersebut harus dihadiri oleh :
a. wakil Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, untuk Wajib Pajak Badan;belum terbagi; atau
d. wali atau pengampunya, untuk anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan.

b. orang pribadi yang bersangkutan, untuk Wajib Pajak orang pribadi;
c. salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan, untuk warisan yang 
Wajib Pajak yang menghadiri pertemuan diatas dapat didampingi oleh pihak lain, yaitu pegawai atau konsultan pajak yang memahami kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Namun melalui video ini ditegaskan bahwa dalam konteks pemanggilan Wajib Pajak untuk pertama kali hanya boleh diwakilkan oleh Wajib Pajak, pihak lain hanya dapat mendampingi. Setelah pemanggilan pertama pihak lain ataupun Wajib Pajak dapat secara langsung menghadapai pemeriksaaan yang sedang dilakukan.