Tax Learning

  • 22 Jan 2015
  • Tim Redaksi Ortax, Ortax.org

Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama

PPN BukuPendahuluan
Buku atau dokumen adalah salah satu sumber informasi yang akurat. Dalam masyarakat modern, kecerdasan dan kemajuan suatu bangsa salah satunya dapat diukur dari banyaknya buku dan bahan bacaan yang dihasilkan serta dibaca oleh suatu masyarakat. Meskipun dewasa ini teknologi elektronika berkembang sangat pesat yang berdampak pada munculnya media bacaan yang bersifat elektronik, namun demikian diakui bahwa buku tetap bertahan sebagai salah satu media yang efektif dalam rangka proses pembelajaran dan transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat pada akhirnya akan berdampak positif untuk mendukung pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kehidupan yang lebih baik. Berdasar pemikiran tersebut maka distribusi dan ketersediaan buku bagi masyarakat pada umumnya dan juga dunia pendidikan pada khususnya perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.
 
Banyak kendala yang saat ini dihadapi untuk menjamin ketersediaan buku, selain harga buku dirasakan masih tinggi oleh masyarakat, dan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, kurang meratanya distribusi buku ke seluruh pelosok tanah air, kerap memicu terjadinya praktek-praktek ilegal seperti pembajakan buku serta upaya-upaya pelarian pajak yang seharusnya dibayar. Untuk menekan permasalahan tersebut serta mengurangi kesenjangan ketersediaan buku, pada tanggal 27 Agustus 2013 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang perpajakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.011/2013 tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pembebasan PPN
Berdasarkan ketentuan PMK No 122 Tahun 2013, atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kitab suci yang mendapatkan pembebasan PPN yaitu:
  1. Kitab suci agama Islam meliputi kitab suci Alquran, termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan Jus Amma;
  2. Kitab suci agama Kristen Protestan meliputi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian;
  3. Kitab suci agama Katolik meliputi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian;
  4. Kitab suci agama Hindu meliputi kitab suci Weda, Smerti, dan Sruti, Upanisad, Itihasa, Purnama, termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian;
  5. Kitab suci agama Budha meliputi kitab suci Tripitaka termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian; dan
  6. Kitab lainnya yang telah ditetapkan sebagai kitab suci oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud.
Sedangkan untuk buku-buku pelajaran agama yang dimaksud adalah buku-buku fiksi dan nonfiksi untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan kepustakaan di bidang agama.

Buku-buku pelajaran umum yang dimaksud merupakan buku-buku fiksi dan nonfiksi untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan kepustakaan, dan yang tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum antara lain:
  1. buku hiburan;
  2. buku musik;
  3. buku roman populer;
  4. buku sulap;
  5. buku iklan;
  6. buku promosi suatu usaha;
  7. buku katalog di luar keperluan pendidikan;
  8. buku karikatur;
  9. buku horoskop;
  10. buku horor;
  11. buku komik;
  12. buku reproduksi lukisan.

Buku-buku yang tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum tersebut, dapat dikategorikan sebagai buku-buku pelajaran umum apabila buku-buku tersebut, telah disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud. Kewenangan pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum yang dapat dibebaskan PPN nya ada pada dua menteri, yaitu Menteri Pendidikan Nasional untuk jenis buku-buku pelajaran umum dan Menteri Agama untuk buku-buku pelajaran agama dan kitab suci. Kemudian dalam implementasinya, kewenangan Menteri Pendidikan Nasional untuk menilai buku-buku pelajaran umum diserahkan pelaksanaannya Kepada Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, sebuah unit eselon dua di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.    
 
Persyaratan Administrasi Permohonan
Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau yang menerima penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama tersebut tidak diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 
Namun, untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan buku-buku yang tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum, orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan buku-buku pelajaran umum diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 
Untuk mendapatkan rekomendasi sebagai buku pelajaran umum dan pengesahan buku yang tidak termasuk dalam kriteria buku pelajaran umum disahkan sebagai buku palajaran umum, pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut.
1.
Pemohon rekomendasi dapat meliputi :
 a.
Orang atau badan yang melakukan impor buku.
 b.
Orang atau badan yang menerima penyerahan buku dalam negeri.
2.
Pemohon yang melakukan impor buku :
 a.
Mengajukan surat permohonan yang berisi data atau informasi buku meliputi : jumlah dan judul buku, nama penulis, nama penerbit, tahun penerbitan, sasaran peruntukan buku
 b.
Surat permohonan dilampiri dokumen pendukung berupa :
  
Foto copy identitas pemohon (seperti KTP , SIUP)
  
Melampirkan contoh buku untuk masing-masing judul buku sebanyak satu eksemplar buku. Apabila contoh buku tidak dapat disampaikan maka sebagai gantinya pemohon menyampaikan abstraksi / resume isi buku, atau daftar buku (ISBN). Buku-buku contoh yang telah diserahkan kepada Pusat Perbukuan sebagai lampiran surat permohonan akan menjadi arsip Pusat Perbukuan.
  -Foto copy dokumen impor berupa : Invoice, Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB).
  -
Foto copy dokumen kontrak pembelian atau dokumen yang dapat dipersamakan.
  -
Foto copy dokumen pembayaran dapat berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti  transfer lainnya yang berkaitan dengan pembayaran impor. 
 c.Dalam hal buku yang diimpor merupakan hibah dari pihak-pihak di luar negeri maka dokumen pendukung tambahan yang perlu dilampirkan adalah foto copy surat keterangan/pernyataan hibah dari pihak donatur atau dokumen sejenis yang dapat dipersamakan.
3.
Pemohon yang menerima penyerahan buku dalam negeri :
 a.
Mengajukan surat permohonan yang berisi data atau informasi buku meliputi : jumlah dan judul buku, nama penulis, penerbit, tahun penerbitan, sasaran peruntukan buku.
 b.
Surat permohonan dilampiri dokumen pendukung berupa :
  1.Foto copy identitas pemohon (seperti KTP, SIUP)
  2.
Melampirkan contoh buku untuk masing-masing judul buku sebanyak satu eksemplar buku. Apabila contoh buku tidak dapat disampaikan maka sebagai gantinya pemohon menyampaikan abstraksi / resume isi buku, atau daftar buku (ISBN). Buku-buku contoh yang telah diserahkan kepada Pusat Perbukuan sebagai lampiran surat permohonan akan menjadi arsip Pusat Perbukuan
  3.
Foto copy dokumen kontrak pembelian atau dokumen yang dapat dipersamakan.
 
Prosedur Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum
  1. Surat permohonan rekomendasi sebagai buku pelajaran umum diajukan oleh pemohon kepada Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional dengan tembusan ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional.
  2. Pusat Perbukuan akan melakukan administrasi penerimaan surat masuk sesuai dengan ketentuan tata administrasi yang berlaku di Pusat Perbukuan. Surat permohonan akan diperiksa kesesuaiannya dengan syarat-syarat administratif sebagaimana tercantum dalam subbab A. Surat permohonan yang tidak   lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi oleh pemohon.
  3. Setelah syarat-syarat administrasi dipenuhi, dilanjutkan dengan proses penelaahan terhadap buku-buku yang diajukan dengan tujuan untuk mengkaji apakah buku-buku tersebut termasuk dalam kriteria sebagai buku-buku pelajaran umum, atau buku-buku tersebut tidak termasuk dalam kriteria sebagai buku pelajaran umum namun berdasarkan penelaahan dan kajian mendalam buku-buku tersebut disahkan sebagai buku pelajaran umum. Proses penelaahan dilakukan oleh Tim Penelaah dan hasil kerjanya dituangkan dalam sebuah Berita Acara.
  4. Berdasarkan berita acara penelaahan tersebut Kepala Pusat Perbukuan akan menerbitkan surat rekomendasi sebagai buku palajaran umum atau surat pengesahan buku yang tidak termasuk dalam kriteria buku pelajaran umum disahkan sebagai buku palajaran umum.
  5. Berdasarkan surat rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan PPN pemohon mengurus penyelesaian barang impornya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tempat pemasukan barang. Kemudian untuk buku penyerahan dalam negeri penyelesaian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak setempat.
  6. Untuk buku-buku yang tidak termasuk dalam kriteria buku pelajaran umum namun disahkan oleh Pusat Perbukuan sebagai buku pelajaran umum, berdasarkan surat pengesahan tersebut pemohon selanjutnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keputusan Bebas (SKB) PPN di Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak setempat.
  7. Berdasarkan SKB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pemohon dapat menyelesaikan impornya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk buku impor, dan di Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk buku penyerahan dalam negeri.  

Penutup

Hal terpenting yang harus dipahami berkenaan dengan fasilitas PPN tersebut adalah bahwa suatu transaksi yang sebenarnya merupakan objek PPN atau telah memenuhi syarat untuk dikenakan PPN, karena sebab tertentu dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN nya tidak dipungut dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena harus dibedakan dengan konsep tidak dikenakan PPN, yaitu suatu transaksi yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikenakan PPN, misalnya barang yang diserahkan bukan BKP. Tujuan dan maksud diberikannya fasilitas ini adalah untuk mendorong berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.        
 
Dasar hukum pembebasan PPN adalah Pasal 16B Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN). Pasal 16B ini memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk memberikan fasilitas berupa PPN tidak dipungut atau PPN dibebaskan untuk :
  1. Kegiatan di kawasan  tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
  2. Penyerahan Barang Kena  Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
  3. Impor Barang  Kena Pajak tertentu;
  4. Pemanfaatan  Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam  Daerah Pabean;
  5. Pemanfaatan  Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam  Daerah Pabean.

Referensi
  1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.011/2013 Tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai]
  4. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Oktober 2014, http://puskurbuk.net/web13/buku-bebas-ppn.html, diakses tanggal 20 Oktober 2014
  • 22 Jan 2015
  • Tim Redaksi Ortax, Ortax.org