Artikel

Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Mixed sebagai alternatif berbagi beban

Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Mixed sebagai alternatif berbagi beban

Pendahuluan Menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap (karyawan) bukanlah pekerjaan sederhana mengingat sifatnya yang subjektif dan variatif. Subjektif melibatkan ...
  • Hendy Setiawan
  • 28 Jul 2013
  • 51 Comments
Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan Atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil

Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan Atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil

Pendahuluan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang ...
  • Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax
  • 4 Jul 2013
  • 63 Comments
Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada Akhir Tahun

Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada Akhir Tahun

Pendahuluan Tidak lama lagi tahun 2012 akan berakhir. Perusahaan (badan) yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun kalender oleh ketentuan perpajakan ...
  • Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax
  • 5 Des 2012
  • 91 Comments
Diskriminasi Pemajakan atas Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Diskriminasi Pemajakan atas Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Pendahuluan Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Hal ini diatur dalam pasal 14 ...
  • Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax
  • 11 Jul 2012
  • 35 Comments
Menyoal Perlakuan PPN Atas Penyerahan Jasa Oleh BUT Yang Tidak Memiliki NPWP

Menyoal Perlakuan PPN Atas Penyerahan Jasa Oleh BUT Yang Tidak Memiliki NPWP

Pendahuluan Dalam artikel sebelumnya yang berjudul “ Pemotongan PPh Atas Pembayaran Imbalan Jasa Kepada BUT Yang Tidak Memiliki NPWP ” (ORTax, 5 ...
  • Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax
  • 2 Mar 2012
  • 17 Comments
Pemotongan PPh Atas Pembayaran Imbalan Jasa Kepada BUT Yang Tidak Memiliki NPWP

Pemotongan PPh Atas Pembayaran Imbalan Jasa Kepada BUT Yang Tidak Memiliki NPWP

Pendahuluan Suatu negara berhak memajaki laba usaha sebuah perusahaan yang berdomisili di negara lainnya apabila perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha di negara ...
  • Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax
  • 5 Agust 2011
  • 57 Comments
Pasal 31 E UU PPh : Menguntungkan atau Bumerang ?

Pasal 31 E UU PPh : Menguntungkan atau Bumerang ?

Salah satu alternatif untuk mengupayakan keadilan dalam penyelenggaraan pemungutan pajak dapat dilakukan secara umum dan merata ke seluruh Wajib Pajak. Adam Smith melalui An ...
  • Arie Widodo, S.E., M.S.M.
  • 10 Agust 2010
  • 125 Comments
Penghitungan Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pedagang Pengecer

Penghitungan Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pedagang Pengecer

Perkembangan jumlah pedagang pengecer semakin meningkat, baik yang berskala kecil, sedang maupun besar. Pedangan Pengecer dapat berbentuk badan usaha maupun orang pribadi. Kedua bentuk ...
  • Titi Muswati Putranti
  • 10 Apr 2010
  • 103 Comments
Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Komite Pengawas Perpajakan

Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Komite Pengawas Perpajakan

A. Pendahuluan Apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat tinggi dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan ...
  • Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax
  • 25 Mar 2010
  • 48 Comments
PP No. 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan PP No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi,  Berkah atau Musibah

PP No. 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan PP No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi, Berkah atau Musibah

Sejak tahun 2001, Pengenaan Pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000 yang ditetapkan tanggal 21 Desember ...
  • Drs. Aries Tanno, M.Si., Ak
  • 27 Agust 2009
  • 110 Comments