Artikel

Penghitungan Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pedagang Pengecer
Titi Muswati Putranti, 10 April 2010
Penghitungan Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pedagang Pengecer
Perkembangan jumlah pedagang pengecer semakin meningkat, baik yang berskala kecil, sedang maupun besar. Pedangan Pengecer dapat berbentuk badan usaha maupun orang pribadi. Kedua bentuk pedagang tersebut merupakan Wajib Pajak - Pajak Penghasilan (WP PPh). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi ...

Ditanggapi Sebanyak : 103 Kali


Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Komite Pengawas Perpajakan
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax, 25 Maret 2010
Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Komite Pengawas Perpajakan
A. Pendahuluan Apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat tinggi dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian, pertanyaan kuncinya adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak ? Tentunya dengan cara ...

Ditanggapi Sebanyak : 48 Kali


PP No. 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan PP No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi, Berkah atau Musibah
Drs. Aries Tanno, M.Si., Ak, 27 Agustus 2009
PP No. 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan PP No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi,  Berkah atau Musibah
Sejak tahun 2001, Pengenaan Pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2000. Tujuan penerbitan PP No. 140 Tahun 2000 ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengenaan Pajak ...

Ditanggapi Sebanyak : 110 Kali


Kedudukan Pengadilan Pajak Di Berbagai Negara
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax, 6 Agustus 2009
Kedudukan Pengadilan Pajak Di Berbagai Negara
LATAR BELAKANG Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen ke-4 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan (i) ...

Ditanggapi Sebanyak : 21 Kali


Sistem Pemajakan Atas Dividen Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dalam UU Nomor 36 Tahun 2008
Iman Santoso, 21 Juli 2009
Sistem Pemajakan Atas Dividen Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dalam UU Nomor 36 Tahun 2008
A. Pendahuluan Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru (UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dalam UU Nomor 36 Tahun 2008) menyebutkan bahwa dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) diturunkan setinggi-tingginya 10% dan bersifat ...

Ditanggapi Sebanyak : 8 Kali


Rugi Derivatif untuk Tujuan Spekulatif : Deductible or Not ?
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax & Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax, 14 Mei 2009
Rugi Derivatif untuk Tujuan Spekulatif : Deductible or Not ?
Batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan tahun 2008 telah berakhir pada tanggal 30 April lalu. Tahun pajak tahun 2008 diwarnai dengan kondisi perekonomian yang tidak ...

Ditanggapi Sebanyak : 19 Kali


Pajak dan Peran Negara dalam Penyelenggaraan Pendidikan
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax, 23 Februari 2009
Pajak dan Peran Negara dalam Penyelenggaraan Pendidikan
1. Pendahuluan Dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, pajak selalu terkait di dalamnya. Pernyataan tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Di mana ...

Ditanggapi Sebanyak : 36 Kali


Angsuran Bulanan PPh Pasal 25 Dalam Masa Transisi Tahun Pajak 2009
Agus Puji Priyono, 11 Februari 2009
Angsuran Bulanan PPh Pasal 25 Dalam Masa Transisi Tahun Pajak 2009
Pendahuluan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Namun amandemen tarif Pajak Penghasilan terjadi pada tahun 1994 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan berlaku 1 Januari 1995 ...

Ditanggapi Sebanyak : 55 Kali


Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax & Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax, 14 Januari 2009
Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule
1. Pendahuluan Meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara menciptakan berbagai inovasi produk barang maupun jasa. Sebagai ...

Ditanggapi Sebanyak : 38 Kali


PEMBAGIAN HAK PEMAJAKAN ATAS SUATU JENIS PENGHASILAN BERDASARKAN OECD MODEL TAX TREATY
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax dan Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax, 10 Nopember 2008
PEMBAGIAN HAK PEMAJAKAN ATAS SUATU JENIS PENGHASILAN BERDASARKAN OECD MODEL TAX TREATY
Pendahuluan Suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (selanjutnya disebut tax treaty ) yang bersifat komprehensif ( comprehensive tax treaty ) [1] pada umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini: ...

Ditanggapi Sebanyak : 50 Kali


show all Artikel

Halaman 2 dari 5 •  1  2  3  4  5   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •