Artikel

Share :



Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan Atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil

Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int.Tax
Managing Partner CITASCO - Registered Tax Consultants, 4 Juli 2013

ketentuan_123Pendahuluan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu baru saja terbit. Beberapa pokok-pokok penting yang diatur dalam PP yang diberlakukan efektif mulai 1 Juli 2013 tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.8 milyar dalam 1 (satu) Tahun Pajak, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 1%.
  2. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan
  3. Dikecualikan dari pengenaan PPh Final berdasarkan ketentuan ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh:
    • tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
    • pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
    • olahragawan;
    • penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
    • pengarang,  peneliti, dan penerjemah;
    • agen iklan;
    • pengawas atau pengelola proyek
    • perantara
  4. Tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak yang dikenakan dengan PP ini adalah:
    a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan / atau jasa yang dalam usahanya:
     
    • menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
    • menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
      Contoh: pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.
    b.Wajib Pajak badan:
     
    • yang belum beroperasi secara komersial; atau
    • yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi seara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 milyar.
  5. PP ini tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang selama ini telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiiki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hingga saat penulisan artikel ini, PMK dimaksud belum terbit.

UMKM Jadi Target Pemajakan

Meski tidak secara eksplisit dinyatakan dalam PP 46 tahun 2013, sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target pemajakan dalam ketentuan perpajakan baru ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha Rp.4,8 milyar dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp.50 milyar dalam setahun.

Terkait dengan UMKM, sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4,8 milyar. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat ini yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp.4,8 milyar. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Rencana menjadikan UMKM sebagai fokus atau target pemajakan telah terdengar sejak petengahan tahun 2011. Saat itu sumber data menunjukkan bahwa UMKM menyumbang 61% dari Produk Domestik Bruto tetapi kontribusinya terhadap total penerimaan pajak hanya 5%. Oleh karena itu kuat dugaan bahwa terbitnya PP 46 Tahun 2013 adalah karena potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum tergali secara maksimal. Hal ini sedikit berbeda dengan penjelasan Menteri Keuangan baru-baru ini yang dikutip beberapa harian nasional dan media elektronik yang mengatakan bahwa keputusan Pemerintah mengenakan tarif 1% terhadap UMKM bukanlah alasan penerimaan negara tetapi bermaksud meningkatkan status UMKM menjadi sektor formal sehingga lebih mudah memperoleh akses keuangan, permodalan maupun kredit perbankan. Penjelasan Menteri Keuangan ini patut dipertanyakan karena maksud tersebut tidak tercemin dalam konsiderans (pertimbangan) terbitnya PP 46 Tahun 2013.

 

Pengenaan PPh Final Terhadap UMKM Mengenyampingkan Aspek Keadilan

Pertimbangan Pemerintah atas pengenaan PPh dengan tarif 1% dari peredaran usaha setiap bulan dan bersifat final terhadap UMKM sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum PP 46 Tahun 2013 adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tidak terdapat aspek keadilan yang menjadi faktor pertimbangan terbitnya PP ini. Pengenaan PPh yang bersifat final bermakna bahwa setelah  pelunasan PPh 1% yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai dan final.

Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (equity principle), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity (Musgrave & Musgrave, 1976). Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku (Mansury R, 1996). Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Betapa tidak, besar kecilnya penghasilan neto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

Dengan mengenakan PPh Final berdasarkan tarif 1%, UMKM yang berbentuk badan usaha tidak diuntungkan dan tidak dirugikan apabila persentase Penghasilan Kena Pajak terhadap peredaran bruto dapat mencapai 8%. Hal tersebut dapat dirumuskan dengan:  1% x peredaran bruto sebulan = 12,5% x 8% x peredaran bruto sebulan. Tarif 12,5% adalah merupakan tarif pasal 31 E dari UU PPh. Apabila UMKM dalam bentuk badan usaha mampu meraih persentase penghasilan kena pajak di atas 8%, maka UMKM dalam bentuk badan usaha akan diuntungkan karena membayar PPh lebih kecil dari ketentuan sebelumnya. Demikian sebaliknya akan membayar PPh lebih besar apabila persentase penghasilan kena pajak kurang dari 8% terhadap peredaran bruto, bahkan akan tetap membayar PPh Final meskipun dalam keadaan merugi. Persentase minimum atas penghasilan kena pajak yang harus dicapai oleh UMKM perorangan akan  lebih besar dari 8% agar tidak dirugikan dengan berlakunya pengenaan PPh Final 1% dari peredaran bruto, sebab dengan berlakunya PP 46 Tahun 2013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak lagi menjadi faktor pengurang dalam menghitung kewajiban PPh UMKM orang pribadi.

Illustrasi berikut ini memberikan gambaran bagaimana dampak PP 46 Tahun 2013 terhadap UMKM orang pribadi dengan status kawin punya 3 (tiga) anak atau K/3 maupun badan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.


Persentase penghasilan kena pajak sebelum PTKP

5%

8%

15%

30%

-5%

SALES

2.400.000.000

2.400.000.000

2.400.000.000

2.400.000.000

2.400.000.000

PENGHASILAN KENA PAJAK (A)

120.000.000

192.000.000

360.000.000

720.000.000

(120.000.000)

Tarif Pasal 31 E WP Badan

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

PPh dengan tarif 12,5%      (B)

15.000.000

24.000.000

45.000.000

90.000.000

0

Tarif PPh Final

1%

1%

1%

1%

1%

PPh dengan tarif Final 1%   (C)

24.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

 

 

 

 

 

 

WP Badan Diuntungkan (dirugikan)  (B-C)

(9.000.000)

-

21.000.000

66.000.000

(24.000.000)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP OP Status K/3

 

 

 

 

 

PTKP  (D)

32.400.000

32.400.000

32.400.000

32.400.000

32.400.000

Penghasilan Kena Pajak Setelah dikurangi  PTKP   (A-D)

87.600.000

159.600.000

327.600.000

687.600.000

(152.400.000)

Penerapan Tarif PPh Progresif WPOP

(Ps.17 UU PPh):

 

 

 

 

 

5%  sd Rp.50 juta

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

15% diatas Rp.50 jt sd Rp.250 jt

5.640.000

16.350.000

30.000.000

30.000.000

 

25% diatas Rp.250jt sd Rp.500 jt

 

 

19.400.000

62.500.000

 

30% diatas Rp. 500 jt

 

 

 

56.280.000

 

Total PPh WPOP (E)   

8.140.000

18.940.000

51.900.000

151.280.000

0

 

 

 

 

 

 

WPOP Diuntungkan (dirugikan) (E-C)

(15.860.000)

(5.060.000)

27.900.000

127.280.000

(24.000.000)

 

Untuk mencari titik impas di mana UMKM orang pribadi dengan status K/3 dalam illustrasi di atas tidak diuntungkan dan tidak dirugikan dengan PP 46 Tahun 2013 dibandingkan dengan penerapan tarif progresif pasal 17 ayat (1) UU PPh, maka dibuat persamaan sederhana sebagai berikut:

            1% x 2.400.000.000 = (5% x 50.000.000) + 15% x (X – 50.000.000)

            X = penghasilan kena pajak setelah PTKP

Dari persamaan tersebut di atas, akan diperoleh:

  • Penghasilan Kena Pajak setelah PTKP  Rp. 193.333.333
  • PPh Terutang dengan tarif Progresif ps.17 ayat (1) UU PPh = Rp. 24.000.000, sama dengan 1% x Rp.2.400.000.000 (PP 46 Tahun 2013)
  • Total Penghasilan Kena Pajak sebelum  dikurangi PTKP = Rp. 225.733.333
    (Rp.193.333.333 + Rp.32.400.000) atau ekuivalen dengan sekitar 9.405 % dari Sales.

 

 

Dengan demikian dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa minimum persentase penghasilan kena pajak sebelum dikurangi PTKP yang harus dicapai oleh UMKM orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dalam illustrasi tersebut agar tidak dirugikan dengan terbitnya PP 46 Tahun 2013 adalah  Rp.225.733.333 atau 9,405 % dari peredaran usaha. Sebagaimana terlihat dalam tabel illustrasi di atas, apabila capaian persentase dimaksud kurang dari 9,405%  maka UMKM akan membayar pajak lebih besar.

Selanjutnya bagi UMKM orang pribadi (diluar penghasilan yang diperoleh dari sejumlah jenis pekerjaan bebas sebagaimana di atur dalam  PP 46 Tahun 2013) yang sebelumnya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000), maka mudah sekali melihat apakah UMKM orang pribadi diuntungkan atau dirugikan dengan penerapan ketentuan baru ini. Mengacu pada illustrasi sebelumnya, maka bagi UMKM orang pribadi yang sebelumnya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan persentase yang lebih besar dari titik impas 9,405 % jelas akan diuntungkan dengan terbitnya PP 46 Tahun 2013 dan sebaliknya akan merugikan bagi UMKM dengan persentase norma dibawah 9,405 %.

Sebagai contoh untuk Pedagang Elektronik di Ibukota DKI, persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang berlaku menurut KEP-536/PJ/2000 adalah 25%. Dengan kembali mengacu pada illustrasi yang disajikan sebelumnya, maka perhitungan PPh terutang adalah sebagai berikut:

  • Penghasilan Neto = 25 % x Rp.2.400.000.000 = Rp. 600.000.000
  • PTKP                                                        = Rp.      32.400.000
  • Penghasilan Kena Pajak                             = Rp.    567.600.000
  • PPh Terutang (tarif progresif Ps 17 UU PPh)  = Rp.   115.280.000

Dibandingkan dengan PPh Terutang menurut PP 46 Tahun 2013 yang dihitung dengan 1% x total peredaran bruto yaitu  Rp.24.000.000 (1% x Rp.2.400.000.000) maka UMKM Pedagang Elektonik tersebut akan memperoleh penghematan  pajak cukup besar yaitu Rp.91.280.000.

 

Sederhana Tetapi Mundur Dari Sistim Self-Assessment

Penerapan PPh Final 1% terhadap UMKM yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp.4,8 milyar setahun adalah tepat jika hanya dilihat  dari sisi  kemudahan dalam penghitungan pajak bagi kelompok perorangan dan badan usaha yang selama ini kesulitan menyelenggarakan pembukuan. Namun bagi UMKM  perorangan atau badan usaha yang selama ini telah menyelenggarakan pembukuan dengan tertib dan menghitung PPh dari penghasilan kena pajak yang senyatanya dari hasil pembukuan setelah dilakukan koreksi fiskal, ketentuan ini menjadi suatu kemunduran bagi mereka. Betapa tidak,  untuk kelompok ini, konsep self - assessment yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya jelas menjadi tidak bermakna. Kebijakan pengenaan PPh Final terhadap UMKM mundur dan tidak selaras dengan tujuan utama dari sistim self – assesment yaitu kepatuhan membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance).

Semangat pemerintah dalam mengejar target penerimaan negara lebih dominan terlihat dalam penerbitan PP 46 Tahun 2013. Jadi, lebih dari sekedar memberi kemudahan kepada UMKM dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang, dan tidak pula tampak jelas dalam rangka mendorong UMKM mudah dalam akses ke sektor keuangan, permodalan dan kredit perbankan.

 

Selektif Dalam Penerapan PPh Final

Dalam terminologi perpajakan, pengenaan PPh dari peredaran bruto dengan tarif tertentu dikenal sebagai salah satu cara penerapan presumption taxation atau presumptive tax (Victor Thuronyi, 2003). Dalam hal ini pihak otoritas pajak (fiskus) menganggap bahwa Wajib Pajak memperoleh penghasilan neto minimum sejumlah persentase tertentu sehingga diwajibkan membayar pajak. Selain Indonesia, beberapa negara lain juga menerapkan presumptive tax kepada kelompok Wajib Pajak tertentu yang umumnya adalah mereka yang disinyalir tidak bersedia secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan mereka yang sudah terdaftar tetapi tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya (Terkper, 2003). Para pengusaha perorangan, kelompok petani dan para pekerja profesional yang melakukan transaksi dengan tunai juga menjadi target penerapan presumptive tax. Kelompok ini disebut sebagai kelompok yang sulit dipajaki atau disebut dengan hard to tax group. Bahkan para pengusaha kecil dan menengah juga termasuk dalam kelompok tersebut (Tanzi and Casanegra, 1989).

Disisi lain Presumptive tax dipandang memiliki beberapa kelebihan terutama  efektifitasnya  dalam mengurangi beban administrasi Wajib Pajak dan administrasi perpajakan (fiskus) karena penghitungan pajak sangat sederhana, pemerataan distribusi beban pajak serta dapat mengeliminir penghindaran dan penyelundupan pajak (Victor Thuronyi, 2003). Namun demikian aspek keadilan merupakan kritik utama atas penerapan konsep pemajakan yang bersifat final ini. Oleh karena itu penerapan presumptive tax harus dilakukan oleh pemerintah secara selektif dan  hati-hati. Misalnya bagi kelompok  UMKM orang pribadi maupun badan usaha  yang selama ini telah sanggup menyelenggarakan pembukuan dengan tertib seyogianya tidak dimasukkan dalam cakupan ketentuan PP 46 Tahun 2013. Dengan memasukkan kelompok ini dalam ketentuan PP 46 Tahun 2013, dorongan agar Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan sebagai bagian dari sistim self-assessment menjadi berkurang, pada hal salah satu tugas Fiskus adalah pembinaan Wajib Pajak termasuk dalam hal kepatuhan penyelenggaraan pembukuan. Penetapan tarif PPh Final juga syogianya dilakukan dengan benar-benar mempertimbangkan tingkat keuntungan rata-rata per sektor di UMKM, sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang lebar antara UMKM yang dirugikan dan yang diuntungkan dengan berlakunya PP 46 Tahun 2013. Memang benar ketentuan ini tidak dapat menguntungkan semua pihak. Kata orang bijak: ”No one size fits all”.

show all Artikel
Disclaimer :
Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.

» » Silahkan Login disini untuk memberikan Tanggapan ...


Tanggapan

zulkifliprasetyo
Newbie

11 Juli 2014


Semangat terbitnya PP 46 hanya penyederhanaan adminitrasi baik dari sisi WP maupun Fiskus sehingga mengabaikan asas keadilan, namun dari Fiskus semangatnya ingin membantu WP yang tidak dapat menyelenggarakan pembukuan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mudah. Mungkin tarif 1 % bisa diturunkan setara dengan bila kita berinvestasi deposito yaitu 7% X 20% = 1,4 % . sehingga dari angka 8 % menjadi 7 % - 1,4 % = 5,6 % dikali 12,5 % = 0,7 % Tarif Finalnya
Demikian sebagai masukan saja.

endanakal
Newbie

12 Juni 2014


Artikel ini sngat menarik

Dian KD
Newbie

9 Juni 2014


Yth. Bapak Ruston Tambunan.

Terkait dengan artikel yang bapak tulis, saya ingin bertanya masalah rasio total benchmark. Jika perusahaan telah menerapkan PP 46, kemudian ingin menghitung rasio benchmarknya, yang dihitung apakah nilai yang terdapat pada laba rugi komersial atau laba rugi fiskal yang digunakan? karena jika laba rugi fiskal yang digunakan, maka hanya rasio enam bulan saja yang dihitung. contoh (GPM= laba kotor/penjualan)bagaimana sebaiknya?

rekan-rekan jika ada yang bisa memberi solusi, mohon bantuannya.
terimakasih

ambarwattii
Newbie

13 Mei 2014


maaf pak saya mau tanya, apakah rumusan >8% diuntungkan dengan adanya PP 46 tahun 2013 itu berlaku juga jika wp badan tersebut mempunyai pph pasal 22 dan 23 ?
Kok saya coba membuktikan rumusan bapak diatas, untuk wp badan yang juga mempunyai pph pasal 22 dan 23, dihasilkan pajak penghasilannya lebih kecil jika diitung menggunakan uu 36 tahun 2008 ya pak ?
UU 36 (pajak terutang= 12,5%xpenghasilan kena pajak) -> pph pasal 25 itu diperoleh dari pajak terutang dikurangi pph pasal 22 dan 23 kan pak ?) terus dibandingin PP 46 (pajak final 1% x penghasilan bruto).
Apakah jika menggunakan pajak final 1% kita juga tetap membayar pasal 22 dan 23 ?

Terimakasih mohon bantuannya pak :)

agussurya
Newbie

15 April 2014


Ini PP yang sangat merugikan bagi perusahaan baru yang masih merugi. Sudah rugi disuruh bayar pajak pula, kompansasi kerugian pun hangus. Terlebih lagi kami sebenarnya menyelenggarakan pembukuan, jadinya mubazir saja. Seharusnya sebelum PP 46 diluncurkan dilakukan dahulu riset dan minta pendapat ke pelaku usaha agar saling menguntungkan. Dan seharusnya perkecualian dilakukan untuk perusahaan yang sudah berjalan minimal 3tahun dan konsisten telah untung.

h3ndr1k
Newbie

14 April 2014


Mohon bantuan rekan2 sekalian untuk PP 46.

Jika dalam tahun pajak UKM telah memenuhi PP46 namun dalam suati bulan peredaran usaha nya 0 "NIHIL" apakah yg harus di lakukan ? Lapor pph25 pada bulan tidak ada peredaran usaha atau tidak perlu lapor apa pun ? Tq rekan ortax sekalian

cumpling
Newbie

6 Maret 2014


Pada bagian klasifikasi wajib pajak badan berdasarkan persentase penghasilan kena pajak 5% dari omzet itu akan dirugikan dengan penerapan PP 46 ini, apabila ditelaah lebih dalam, wajib pajak tidak akan seterusnya berada pada tingkat 5% ini. Dengan perhitungan laba ditahan hasil Earning After Tax dengan asumsi WP akan menggunakan laba ditahan ini untuk mengembangkan usaha, misalnya digunakan untuk menambah kuantitas pembelian bahan baku maka omzet pun dapat meningkat. Dalam jangka waktu beberapa periode WP UMKM dapat "naik level" ke golongan yang diuntungkan. Untuk aspek jangka panjang PP 46 ini punya misi yang lebih luas. Lebih lanjut dengan usaha WP yang makin berkembang, pada akhirnya WP akan masuk ke golongan omzet diatas 4,8 M dimana harus wajib mengenakan gelar "Pengusaha Kena Pajak (PKP)" dengan kewajiban PPNnya. Sebenarnya PP46 ini cenderung membantu mempercepat pengenaan gelar PKP bagi WP UMKM yang belum berstatus PKP dengan cara membantu percepatan perkembangan usahanya. Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa PP46 ini istilahnya membantu perkembangan usaha WP UMKM terbatas sampai pada menjadi PKP karena setelah beromzet diatas 4,8 M kewajiban perpajakannya kembali mengikuti UU PPh dan UU PPN. Bagi DJP kebijakan ini selain merupakan konsep penggalian potensi pajak secara ekstensifikasi kepatuhan di kalangan UMKM, tapi juga ekstensifikasi basis PPN melalui penjaringan PKP baru sebagai hasil dari proses kesinambungan peraturan ini.

endanakal
Newbie

24 Februari 2014


Saya setuju terhadap rekomendasi yang diberikan untuk tidak memasukkan kriteria wajib pajak yang melakukan pembukuan dalam kategori wp UMKM. Kesalahan kebijakan dalam penerapan insentif UMKM bisa mempengaruhi penerimaan pajak secara nasional. Saya berkeyakinan pencapaian penerimaan pajak tahun 2013 akan sangat shortfall besar sekali karena pengaruh insentif UMKM dan kenaikan PTKP. Kebijakan SPN 2013 untuk ekstensifikasi WP baru belum mampu menutup shortfall dari kebijakan insentif UMKM. Sebenarnya kebijakan insentif UMKM lebih tepat untuk kategori hard to tax group. Sampai sekarang DJP belum mampu untuk memilah atau mengategorikan wajib pajak yang terdaftar. Kategori ini penting dalam rangka kebijakan yang akan diambil ke depan. Semoga DJP bisa lebih baik lagi

deemas
Newbie

20 Januari 2014


Yth. Bapak Ruston Tambunan
saya sangat tertarik dengan materi PP no 46 tahun 2013 ini. Menurut saya pribadi pemberlakuan ini adalah bentuk daripada kepanikan DJP atas realisasi penerimaan dari sektor pajak yang terlalu jauh dibanding target penerimaan sektor pajak itu sendiri.
Saking paniknya sampai2 hal-hal mengenai pelaporan pun tidak lengkap diatur, begitu juga peraturan turunannya yang menurut saya kurang cermat penerbitannya atau saya lebih suka menyebutnya sebagai peraturan yang diterbitkan secara sembrono.
Akibatnya yang paling dirasakan adalah WP menjadi bingung karena pada tahun berjalan atas obyek pajak yang sama diberlakukan pengenaan pajak yang berbeda, yaitu PPh Pasal 25 (Tidak Final) bergeser menjadi PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat Final.

Kemudian saya juga ingin sedikit menanyakan tentang contoh-contoh perhitungan pada chapter "Pengenaan PPh Final Terhadap UMKM Mengenyampingkan Aspek Keadilan". Menurut saya contoh-contoh tersebut akan lebih akurat apabila diperhitungkan dengan memperhatikan bahwa untuk masa Pajak Januari sd Juni 2013 masih menggunakan pengenaan PPh Pasal 25 sehingga jumlah "Dirugikan/Diuntungkan". saya coba hitung kembali ilustrasi/contoh yang terakhir
WP usaha pedagang elektronik di Jakarta, Norma Penghitungan Penghasilan Neto 25% dengan omset tahun 2013 sebesar Rp. 2.400.000.000,- dimana omset Januari sd Juni 2013 diasumsikan sebesar Rp. 1.200.000.000,- sehingga pajak yang terutang selama tahun 2013 adalah sbb:

Januari sd Juni 2013
Penghasilan Neto Rp. 300.000.000,- (25% x Rp. 1.200.000.000,-)
PTKP Rp. 32.400.000,-
Penghasilan Kena Pajak Rp. 267.600.000,-
Pajak Terutang (Psl 17) Rp. 36.900.000,-

Juli sd Desember 2013
Peredaran Bruto Rp. 1.200.000.000,-
PPh Psl 4(2) Rp. 12.000.000,-

Total Rp. 48.900.000,-

Pajak yang dihemat Rp. 66.380.000,-

Mohon pencerahan dari Bapak Ruston Tambunan, terimakasih sebelum dan sesudahnya

setianing
Newbie

30 Desember 2013


bukankah kita ini hnaya dikhususkan u perusahaan yang baru buka ya, sedangkan yang lama2 mereka biasanya memilih untuk tidak mengikuti aturan ini karena bagi mereka merugikan

isulaema
Newbie

27 Desember 2013


Terima kasih atas share-nya. dengan ada artikel ini menambah wawasan saya. Thanks.

hadi nur
Newbie

19 Desember 2013


PP no. 46 tahun 2013 , peraturan sudah di jalan kan sejak per tanggal 1 juli 2013 tetapi pelayanan tentang peraturan ini masih belum maksimal sampai sekarang.
peraturan ini juga sangat memberatkan UMKM karena meski pun merugi Badan/OP masih tetap harus membayar pajak penghasilan.

foska
Newbie

25 Nopember 2013


maaf sebelumnya...
menurut pendapat saya, pp no.46/2013 tidak secara langsung menunjukan bahwa dirjend pada pajak khususnya kekurangan sdm untuk menggali penerimaan pajak terutama untuk ukm yang beromset dibawah 4,8milyard (pp no.46/2013 tujuan sebenarnya adalah merupakan senjata/jalan pintas untuk menarik pajak ukm secara masal atau " ada tujuan lain??? ")

nanangh
Newbie

19 Nopember 2013


telaah atas peraturan baru harus dilakukan, sehingga dengan adanya peraturan itu bisa memberikan suatu keadilan bagi masyarakat. dengan adanya artikel ini saya bisa lebih memahami apa dimaksud di dalam peraturan tersebut.
artikel yang bagus pak Ruston

rajafsirah
Newbie

8 Nopember 2013


artikel yang dapat menambah wawasan..

mochamad_faisol
Newbie

21 Oktober 2013


Kesalahan kebijakan karena orang pembuat kebijakan pajak tidak pernah jualan (pedagang umkm) mestinya pembuat kebijakan harus melakukan dulu sebagai pedagang Kakilima sehingga keadilan lebih terjaga

sugiyarto
Newbie

19 Oktober 2013


Saya setuju terhadap rekomendasi yang diberikan untuk tidak memasukkan kriteria wajib pajak yang melakukan pembukuan dalam kategori wp UMKM. Kesalahan kebijakan dalam penerapan insentif UMKM bisa mempengaruhi penerimaan pajak secara nasional. Saya berkeyakinan pencapaian penerimaan pajak tahun 2013 akan sangat shortfall besar sekali karena pengaruh insentif UMKM dan kenaikan PTKP. Kebijakan SPN 2013 untuk ekstensifikasi WP baru belum mampu menutup shortfall dari kebijakan insentif UMKM. Sebenarnya kebijakan insentif UMKM lebih tepat untuk kategori hard to tax group. Sampai sekarang DJP belum mampu untuk memilah atau mengategorikan wajib pajak yang terdaftar. Kategori ini penting dalam rangka kebijakan yang akan diambil ke depan. Semoga DJP bisa lebih baik lagi

theresasidharta
Newbie

16 Oktober 2013


Analisisnya luar biasa, Pak! Ini membuktikan bahwa PP No. 46 tahun 2013 tidaklah menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi pengusaha yang memiliki laba bersih yang kecil. Trims atas insiprasinya..

BENSAN
Newbie

3 Oktober 2013


Bgmn kl ada retur jual dan piutang tak tertagih. Apa bisa minta restitusi 1% dari bruto yg tak tertagih/retur jual. Krn PP 46 tdk singgung. Dr Benny Setiawan

riski hamdani pul
Newbie

1 Oktober 2013


ini permasalahan yang sering dibicarakan baik dari pandangan hukum pajak, perekonomian, serta kalangan mahasiswa tentang ketentuan yang berlaku sejak 1 juli 2013, PP 46 2013

aksahiro
Newbie

1 Oktober 2013


Inspiratif. Tapi ada dampak makro dari pemberlakuan PP ini yang perlu diantisipasi, yaitu inflasi akibat kenaikan harga barang atau jasa secara simultan, dimana wp akan memperhitungkan secara langsung tarif pajak tersebut dalam struktur harga, sementara tingkat kekompetitifan harga pun menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Yang mungkin terjadi adalah banyak yang bertahan (kompetitif) atau tidak bertahan.

endangsriningsih
Newbie

30 September 2013


Artikel ini sangat bagus, memang diperlukan sebuah analisa yang cermat untuk menilai sebuah kebijakan. Usaha apotik cukup berat dengan ketentuan ini karena harga obat-obatan mahaaall, padahal untungnya sangat kecil, jadi omzetnya banyak labanya kecil, % pajaknya dari omzet.......ya kerja bakti namanya!!

DewiPurwati4
Newbie

17 September 2013


ada istilah yg msh belum paham,, tp nice artikel nya..

frizon
Newbie

15 September 2013


Kalau dipahami aturan PP.46 ini sebenarnya Pajak Penghasilan atau Pajak Omzet?. Sebagaimana usaha yang labanya kurang dari 8% tentunya akan sekarat dengan penerapan PP 46 ini dan oleh sebab itu bagaimana WP harus memperjuangkan agar PP ini dicabut saja. Percuma belajar akuntansi pajak kalau berujung seperti ini. Sebagai wajib pajak yang omzetnya pas-pasan tentu secara perlahan akan layu sebelum berkembang.
Mohon diperjuangkan agar PP ini batal dan dicabut karena tidak mencerminkan asas keadilan.

cmarcus
Groupie

12 September 2013


setuju..banyak WP yang dirugikan dengan keluar PP46 ini

bubundaQ
Newbie

9 September 2013


makasih artikel bagusY...
tapi saya masih kurang paham jadi intiY PPh pasal 4 ayat 2 bisa ngganti PPh pasal 25 buat periode mulai dari Juli y?
mohon pencerahan...
Terimakasih...

ekkyriszky
Newbie

9 September 2013


Setuju dengan artikel Bpk. Ruston
Terima Kasih share artikelnya...

cesc
Newbie

29 Agustus 2013


setuju sekali... aturan ini memang sangat sederhana tapi tidak ada rasa keadilan didalamnya....
PP ini terkesan menyalahi UU PPh sendiri, PPh harusnya dikenakan atas penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis... dengan PP ini walau WP merugi maka ia bayar pajak... Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga

LLSUGIANTO
Newbie

22 Agustus 2013


Kelihatan wajib ada peraturan peralihan, karena hampir semua perusahaan jasa yang mematuhi aturan lama yang selalu bersedia dipotong pph psl 23 sebesar 2%, akan mengalami overpaid yang belum jelas perlakuannya.Mohon pembuat Peraturan Dirjen Pajak membuat aturan peralihan, dimana untuk yang overpaid bisa menyetor nihal untuk final bulan jul1 2013 keatas sampai batas tidak ada overpaid, sehingga wp
UKM baru mulai setor.
ilustrasi
BULAN OMSET PP psl46 PPH 25 PPH 23
Jan-13 100.000.000 2.000.000 PJK DIMUKA
Feb-13 100.000.000 2.000.000 PJK DIMUKA
Mar-13 100.000.000 2.000.000 PJK DIMUKA
Apr-13 100.000.000 50.000 2.000.000 PJK DIMUKA
Mei-13 100.000.000 50.000 2.000.000 PJK DIMUKA
Jun-13 100.000.000 50.000 2.000.000 PJK DIMUKA
Jul-13 100.000.000 1.000.000 - PJAK FINAL
Agust-13 100.000.000 1.000.000 0 PJAK FINAL
Sep-13 100.000.000 1.000.000 0 PJAK FINAL
Okt-13 100.000.000 1.000.000 0 PJAK FINAL
Nop-13 100.000.000 1.000.000 0 PJAK FINAL
Des-13 100.000.000 1.000.000 0 PJAK FINAL
1.200.000.000 6.000.000 150.000 12.000.000
PAJAK 1% 12.000.000 PJAK DIMUKA+CCL FINAL 18.150.000
LEBIH BAYAR (6.150.000)
terimakasih

TaniaAfriyana
Newbie

21 Agustus 2013


Saya sangat setuju dengan artikel Mr. Ruston Tambunan, dikeluarkannya PP 46 tahun 2013 dengan penetapan tarif yang sebesar 1% dari omzet tersebut sangat tidak efisiensi terutama bagi WP yang menyelenggarakan pembukuan, hal ini menyebabkan sistem pembukuan dalam suatu perusahaan harus mengalami perubahan. Berlakunya peraturan ini juga dinilai belum jelas yang menyebabkan timbulnya pajak lebih bayar bagi WP yang telah melakukan penyetoran.

RustonTambunan
Contributor

14 Agustus 2013


Dear All,
Permenkeu yang ditunggu-tunggu sebagai peraturan pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 telah terbit yaitu Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Permenkeu tersebut adalah tertanggal 30 Juli 2013, diundangkan dalam Berita Negara RI tanggal 6 Agustus 2013 serta dipublikasikan melalui website www.pajak.go.id, tanggal 14 Agustus 2013 (sore hari menjelang malam).
Beberapa pokok yang perlu diperhatikan dalam Permenkeu tersebut antara lain adalah:
1. PP 46 tetap diberlakukan efektif mulai 1 Juli 2013 [Ps. 16 ayat 1]
Dengan demikian setoran Masa Juli 2013 sebesar 1% dari Peredaran Bruto bulan Juli wajib disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir [Ps.10 ayat (1)], berarti 15 Agustus 2013. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, keterlambatan penyetoran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. Apakah akan ada kebijakan khusus mengenai pengecualian atas sanksi ini mengingat terlambatnya penerbitan Permenkeu tersebut, mari kita tunggu. Demikian juga bagi Wajib Pajak yang telah terlanjur menyetor PPh Pasal 25 untuk Masa Juli 2013 seyogianya tetap dapat dikreditkan terhadap PPh Terhutang Tahun 2013 (Januari sd Juni 2013), tidak harus melalui pemindahbukuan yang terkadang tidak mudah dan butuh waktu lama.

2. Tidak wajib membayar PPh Pasal 25
Bagi Wajib Pajak yang seluruh penghasilannya terkena PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 tidak diwajibkan membayar PPh Pasal 25 [Ps.9 ayat (1)]

3. Kewajiban penyampaian SPT Tahunan.
Bagi Wajib Pajak yang atas seluruh atau sebagian penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, tetap diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan PPh [Ps.11]. Seperti apa bentuk SPTnya akan diatur lebih lanjut dengan Perdirjen Pajak [Ps.14].
4. Surat Keterangan Bebas
Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Bebas terkait dengan pemungutan /pemotongan oleh pihak lain akan diatur lebih lanjut dengan Perdirjen Pajak (Ps.14].

5. Cut-off masa transisi
Dari bunyi Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa “kerugian pada bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 dapat dilakukan kompensasi dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak berikutnya” dan Pasal 15 ayat (2) yang mewajibkan melampirkan laporan rugi laba bulan Januari 2013 sd Juni 2013 dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2013, masa transisinya tampak cukup jelas di mana periode Januari sd Juni 2013 akan dikenakan PPh dengan tarif umum sedangkan untuk Juli sd Desember 2013 dikenakan PPh 1% Final dari Peredaran Bruto setiap bulannya berdasarkan PP 46 Tahun 2013. Tentu ini hanya berlaku bagi yang memenuhi syarat untuk dikenakan PPh Final sesuai PP 46 Tahun 2013.

Salam.

RustonTambunan
Contributor

12 Agustus 2013


Terima kasih atas sejumlah tanggapan terhadap artikel mengenai PP 46 Tahun 2013 yang diposting dalam media ini. Meski sebenarnya artikel yang saya tulis sengaja tidak menyentuh hal-hal teknis mengingat pada saat artikel tersebut ditulis PMKnya belum terbit, namun saya ingin memberikan tanggapan balik tentang beberapa hal dan sekaligus mungkin bisa menjawab satu dua pertanyaan pembaca.
1. Berhubung yang hendak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dari PP 46 Tahun 2013 adalah mengenai aspek penghitungan, penyetoran dan pelaporan, maka pelaksanaan PP tersebut menunggu terbitnya PMK. Memang disayangkan hingga saat ini PMK tersebut belum terbit. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat Wajib Pajak, khususnya yang terkena PP 46 Tahun 2013. Apalagi tanggal15, yaitu saat penyetoran PPh Pasal 25 sudah dekat. Apakah masih akan menyetor PPh Pasal 25 atau sudah mulai menyetor PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 1% dari peredaran bruto bulan Juli 2013, tidak jelas.

2. Mengingat PP 46 Tahun 2013 berlaku sejak 1 Juli 2013, seyogianya akan ada dua perhitungan PPh dalam tahun pajak 2013, karena satu semester terkena PPh Pasal 17 dan satu semester lagi terkena PPh Pasal 4 ayat (2). Teknisnya bagaimana, hal ini juga perlu kejelasan dalam PMK.

3. Tidak terdapat ketentuan yang memberikan opsi memilih pembukuan sebagai alternatif pengenaan pajak untuk menghindari PP 46 Tahun 2013. Hal ini berbeda dibandingkan dengan penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang dapat dihindari dengan memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika telah memenuhi persyaratan atau tidak dikecualikan dari pengenaan PPh berdasarkan PP 46 Tahun 2013, pasti penghitungan PPh nya adalah sebesar 1% dari peredaran bruto bulanan dan bersifat final.

4. Jika ada anggapan bahwa warung tenda dan sejenisnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, jelas itu keliru. Tidak ada ketentuan yang membebaskan kelompok tersebut dari pemajakan. Jika dikecualikan dari PP 46 tahun 2013, tentu akan tekena ketentuan umum tarif Pasal 17. Yang paling mungkin adalah terkena Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kecuali yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk wajib pembukuan (peredaran bruto tidak kurang dari Rp.4,8 milyar) atau memilih untuk menyelenggarakan pembukuan (meskipun ini sangat jarang dilakukan oleh usaha warung tenda). Namun kelihatannya secara implisit terbaca bahwa tampaknya kelompok warung tenda belum menjadi sasaran pemajakan saat ini (belum termasuk yang bakal dikejar-kejar).

5. Ketentuan PP 46 Tahun 2013 tidak berlaku untuk penghasilan yang telah diatur terkena PPh yang bersifat final. Namun demikian PP 46 Tahun 2013 tidak mengeliminir kewajiban pemungutan PPh pasal 22 (misalnya oleh Bendaharawan) serta pemotongan PPh pasal 23 atas jasa-jasa tertentu oleh pengguna jasa. Oleh karena itu untuk menghindari kondisi lebih bayar, perlu diberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) atas pemungutan / pemotongan dimaksud. Alternatif lain adalah memberikan terobosan baru untuk memungkinkan proses pemindahbukuan (Pbk) yang cepat.

6. Meskipun terkena ketentuan PP 46 Tahun 2013, Wajib Pajak Badan seyogianya tetap wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai amanat Pasal 28 ayat (1) UU KUP. PP tidak mungkin mengeliminir pasal di UU yang kedudukannya lebih tinggi. Tidak ada ketentuan yang mengecualikan kewajiban pembukuan meski perusahaan terkena PPh Pasal 4 ayat (2).

Sebagai tambahan, ada juga pihak profesi seperti akuntan dan konsultan pajak yang mempertanyakan mengenai pengertian pekerjaan bebas yang dikecualikan dari pengenaan pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013. Ada pendapat bahwa kantor konsultan pajak atau kantor akuntan publik dalam bentuk persekutuan perdata (firma) yang terdiri dari beberapa konsultan pajak berlisensi atau akuntan publik terdaftar dikecualikan dari PP 46 Tahun 2013 dengan argumentasi bahwa pada hakekatnya pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan bebas. Saya termasuk yang tidak sependapat dengan hal ini. Menurut saya, pekerjaan bebas konteksnya adalah orang pribadi, bukan badan di mana persekutuan perdata termasuk di dalamnya. Definisi Pekerjaan Bebas diatur dalam Pasal 1 angka 24 UU KUP yaitu “pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang memounyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oelh hubungan kerja”. Dalam kaitannya dengan kegiatan pemberian jasa, istilah pekerjaan bebas dalam tax treaty juga konteksnya perorangan, yaitu independent personal service. Konsisten dengan pengertian tersebut, menurut saya KAP / KKP dalam bentuk badan seperti persekutan perdata / firma/PT adalah termasuk yang terkena PP 46 Tahun 2013 apabila peredaran brutonya tidak lebih dari Rp.4,8 milyar dalam satu tahun pajak, kecuali teks dalam pasal terkait di PP 46 Tahun 2013 dirubah.

rahel250tax
Newbie

12 Agustus 2013


setuju dengan pak ruston ,,

thank you for article

Audietumbol
Newbie

7 Agustus 2013


Terima kasih Pak Ruston Tambunan, atas uraian penjelasannya mengenai PP.46.
Yang ingin saya tanyakan dalam PP.46 psl.9 "ketentuan lebih lanjut .... diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan." Menurut Bpk Ruston.T apakah Wajib Pajak untuk melaksanakan PP.46 harus menunggu Peraturan Menteri Keuangan, atau per 1 Juli 2013 sesuai berlakunya PP.46? Terima kasih.

GO HYE SUN
Newbie

4 Agustus 2013


terimak asih atas tulisannya

begawan5060
Genuine

3 Agustus 2013


Penyebab ketidakadilan dan "diskriminasi" pemajakan ini karena PP 46 ditujukan ke hampir semua jenis penghasilan. Padahal UU PPh hanya memberikan mandat untuk penghasilan tertentu..

cmarcus
Groupie

2 Agustus 2013


artikel yang bagus...tapi sampai saat ini aturan pelaksanaanya belum diperjelaskan?
saya tanyakan ke bbrp kawan seprofesi saya juga, jawaban mereka masih menunggu aturan pelaksanaanya

antonius_jaya
Newbie

2 Agustus 2013


setuju. pp 46 th 2013 ini mungkin kelihatan lebih sederhana. tetapi tidak menguntungkan wp yang tergolong dalam aturan ini. Aturan yang dibuat seharusnya didasari dengan pertimbangan yang matang. Aturan yang lama masih tetap lebih dapat di terima karena besar pajak yang dibayar wp sesuai dengan omset yang diperoleh. Biar bagaimanapun semua tergantung dari pemerintah. Yang terpenting adalah aspek keadilan. Jika saya yang mempunyai usaha dengan omset 100 juta setahun harus membayar pajak lebih tinggi dari wp yang mempunyai omset diatas 100juta/th, maka yang menjadi pertanyaan adalah dimanakah aspek keadilan yang selalu dicantumkan paling pertama dalam setiap peraturan yang di buat??..

manukan
Newbie

2 Agustus 2013


Artikel yang mantapp

hendra1957
Newbie

1 Agustus 2013


Terima kasih atas artikelnya. bravo pak.

Sedanayasa
Newbie

31 Juli 2013


Terima kasih Pak Ruston, atas ilustrasi contoh perhitungan yang sangat lengkap dan detail. yang sudah dapat menambah wawasan untuk pp 46 ini, bravo pak

A02
Newbie

31 Juli 2013


Terima kasih atas artikelnya Pak Ruston, bisa menambah wawasan..

125
Newbie

30 Juli 2013


Masih bingung dengan pelaksanaannya..........
Bagaimana dengan PPH Pasal 25 yang diangsur dari bulan Jan - Jun 2013????
Apakah bisa di PBK kalo tidak bisa lebih bayar nantinya......

BeniNux
Newbie

30 Juli 2013


Trus peraturan penggunaan Perhitungan Norma bagi WP OP apa dihapuskan?klo tdk dihapus jdinyakan tumpang tindih aturan. WP lagi2 jdi bingun klo salah ke denda..weleh2 klo DJP salha CUKUP minta maaf....

AMRUL
Newbie

29 Juli 2013


Kasihan yang melakukan pembukuan bisa dipastikan rugi fiskal terus karena peredaran usahanya dikoreksi negatif dan ujung2nya pemeriksaan ,,,, rempong..

ktiong06
Groupie

29 Juli 2013


adakan judial review aja pak ke MA

stif_male
Senior

29 Juli 2013


Belum ada kepastian pelaksanaan PP 46 Tahun 2013. Semua dibuatnya "mengambang".
Only watch like a silent rule
Anyway, good article for learn

TaxmanIndo
Newbie

20 Juli 2013


Setuju dengan pendapat Bapak Ruston. Sambil menanti PMK yang belum keluar mari kita berbingung ria.

margasuy
Newbie

19 Juli 2013


Artikel dengan ulasan yang menarik dan bagus Pak Ruston...


iroy_7
Groupie

18 Juli 2013


Terimakasih Atas Artikelnya, sangat menarik ;
Sangat Setuju Dengan Pak Ruston...
Mohon kepada pembuat kebijakan hati-hati donk..!!

fitry
Junior

17 Juli 2013


Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas ulasan Bapak ini.
Saya setuju dengan pendapat Bapak. Sepertinya ada yang "timpang" dalam peraturan ini

wina25
Newbie

16 Juli 2013


artikelnya bagus, sangat membantu sy karena mempermudah pemotongan dan pelaporan pph. tp saya msh bingung mengenai PP no.46 .
ini kan lbh ditujukan pd UMKM, apabila perusahaan perseroan terbatas (PT) dengan peredaran bruto kurang dari 4,8M apakah jg akan dikenakan PPh Final? apabila final, apakah tetap menggunakan pembukuan untuk pelaporan PPh tahunannya..

wap_hendra
Senior

15 Juli 2013


PP 46 Tahun 2013 Belaku 1 Juli tetapi peraturan pelaksananya belum ada..
ada yg saya tanyakan apakah Jasa Makloon Termasuk Penghasilan UMKM dengan Tarif Final 1% bagaimana Nanti dengan PPh 21 Jasa Atau 23 Jasa apabila dikenakan tarif final 1%

diva85
Newbie

14 Juli 2013


di satu sisi ini akan menguntungkan WP tertentu, tp di sisi lain akan merugikan WP yg lain.

ahan1010
Newbie

12 Juli 2013


saya masih kurang mengerti dalam menghitung PPh..apa ada yang bisa bantu saya dalam penjelasan lebih rinci lagi?tq

haveez
Junior

12 Juli 2013


Selain hal-hal di atas, perlu diperhatikan juga bahwa bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang tidak termasuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 ini seperti pedagang warung tenda, asongan dan sejenisnya sesuai Pasal 2 ayat (3) PP 46 Tahun 2013, berlaku ketentuan perpajakan secara umum. Artinya jika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka perhitungan PPh-nya mengacu kepada perhitungan Pasal 17 UU PPh. Hal ini perlu disampaikan karena ada anggapan bahwa WP OP seperti warung tenda dan sejenisnya dibebaskan dari pajak penghasilan, padahal tidak.

solikh
Newbie

11 Juli 2013


Bravo pak Ruston T...setuju dengan anda...seharusnya pembuat kebijakan (DPR dan pemerintah) lebih jeli lagi sebelum mengeluarkan produk UU Baru..salam.

Yudi74
Senior

10 Juli 2013


saya sependapat dengan P. Ruston. selain kurang memperhatikan aspek keadilan, peraturan ini diterbitkan dengan kesan ala kadarnya dan setengah hati. sehingga yang tadinya sudah setor PPh pasal 25, dengan perubahan ini otomatis akan jadi LB, karena tidak berlaku mundur.

purnomotax
Newbie

9 Juli 2013


Pak Ruston, saya setuju dengan artikel yg bapak tulis:)

ssuyantor
Newbie

5 Juli 2013


Salam Sejahtera dan Bravo Bro !Tulisan yg bagus dan analisa yg tajam utk PP 46 th 2013 .Saya ada noted Bro PP ini kayaknya dibuat dalam paket yg orientasinya utk kemudahan tanpa memperhitungkan dampaknya kalau dipraktekkan .1.PP yg julaknya dibutuhkan hampir ditiap pasalnya belum keluar khan melaksanakannya bingung ?2. bolehkah meilih WP yg yakin dg Pembukuan yg sudah Lengkap jelas dan benar tidak masuk dalam PP ini ?3. Berarti dalam tahun fiskus 2013 ada perhitungan 2 yaitu pph final dan tidak final khan jadi tidak mudah jadinya buat WP ?4. Bagaimana dampaknya dengan masalah PPNnya bagi WP sekarang aja bermasalah kok dilapangan dimana batas PTKP 600 juta ,lalu penggunaan nilai lain dibawah omzet 1,8 M kalau PP ini utk kemudahan PPh buat UMKM malah ada masalah di PPN yg sensitif mempengaruhi harga jual tidak disentuh ?PP ini menurut hemat saya malah menambah kewajiban wajib pajak yaitu 3 M Menghitung ,Menyetor dan Melapor tambah 1 M lagi yaitu :Membingungkan !Salam bro Ruston dari :Yance.

Others Artikel


Komitmen Pajak Capres-Cawapres
Gatot Subroto, 2 Juli 2014

Komitmen Pajak Capres-Cawapres

Komitmen Pajak Capres-Cawapres Masa kampanye pilpres 2014 dimanfaatkan oleh para kandidat untuk memaparkan visi-misinya dan niat mulia memperjuangkan kesejahteraan rakyat demi merengkuh suara. Dalam konteks situasi fiskal yang kurang sehat, kedua pasangan sama-sama mengandalkan penerimaan dari ...

Ditanggapi Sebanyak : 2 Kali

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?
Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise, 7 Oktober 2013

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan? Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise [1] “… Efficiency of a tax system is not determined only by appropriate legal ...

Ditanggapi Sebanyak : 24 Kali

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax, 3 September 2013

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan Darussalam [1] 1. Latar ...

Ditanggapi Sebanyak : 15 Kali

show all Artikel