Artikel

Share :



Pajak Pertambahan Nilai Berganda pada Bank Syariah

Yustinus Sadmoko SE, MM, CIA, BKP
Prime Consulting, 20 Agustus 2007

ppn berganda_123Salah satu poin penting dalam Rancangan Undang Undang Perpajakan (RUU) adalah penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Murabahah pada Bank Syariah. Meskipun demikian, karena RUU tersebut belum resmi diundangkan, saat ini aturan yang masih berlaku atas transaksi tersebut adalah Surat Edaran (SE) dari Dirjen Pajak yang menyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan jual beli biasa yang dikenakan PPN. Meskipun berulang kali SE ini mendapat tantangan dari kalangan perbankan syariah, termasuk Bank Indonesia melalui Deputi Gubernur Siti Chalimah Fadjrijah yang menyatakan pengenaan PPN tersebut sebagai pajak berganda (double taxation), serta adanya pemboikotan, sampai saat ini Dirjen Pajak belum mencabut SE tersebut. Tulisan ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai transaksi Murabahah, pajak berganda serta layak tidaknya transaksi tersebut dikenakan PPN.

Tinjauan Bank Syariah dan Transaksi Murabahah

Bank Syariah merupakan bank yang dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, atau dengan kata lain mengacu pada Al’Quran dan Hadits. Di Indonesia, operasional syariah ini diatur dalam UU No. 7 tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Aturan ini dibuat dengan latar belakang adanya keyakinan dalam agama Islam yang melarang praktek-praktek tertentu yang biasa dilakukan oleh bank konvensional, terutama pengenaan riba (bunga). Dengan batasan ini, produk perbankan Syariah harus dimodifikasi untuk menghindari riba (serta larangan-larangan lain) tersebut. Salah satu produk hasil modifikasi tersebut adalah pembiayaan dengan akad "Murabahah", yaitu akad jual beli.

 

Dasar hukum dari produk Murabahah ini antara lain adalah Surat Al Baqarah, ayat 275: ”Bahwasanya jual-beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. Dengan akad ini, penyerahan barang dari penjual (bank Syariah) kepada pembeli (nasabah) merupakan syarat mutlak dilakukannya proses pembiayaan. Untuk dapat menyerahkan barang tersebut kepada nasabah, bank Syariah harus terlebih dulu memilikinya, yang berarti harus membeli barang tersebut dari pemasok. Untuk lebih jelasnya berikut adalah ilustrasi perbandingan akad Murabahah dengan kredit pada bank konvensional untuk pembelian mobil:

Pajak Pertambahan Nilai Berganda


PPN atas Transaksi Murabahah

Bila kedua transaksi penyerahan mobil di atas dikenakan PPN sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini (diasumsikan harga tersebut belum termasuk PPN), akan terdapat perbedaan jumlah PPN yang harus dibayar oleh Nasabah (sebagai konsumen akhir) pada kedua skema pembiayaan di atas. Nasabah yang membeli dengan pembiayaan dari bank konvensional hanya membayar PPN sebesar 10% X Rp 100 juta = Rp 10 juta. Sebaliknya, Nasabah yang membeli dengan pembiayaan Murabahah harus membayar PPN sebesar 10% X Rp 120 juta = Rp 12 juta. Bila ditelusuri lebih lanjut, selisih ini merupakan 10% dari margin penjualan bank Syariah, yaitu 10% X Rp 20 juta = Rp 2 juta. Selisih ini terjadi karena pendapatan bunga pada bank konvensional bukan merupakan obyek pajak sedangkan margin pada bank syariah merupakan obyek pajak. Selisih inilah yang menyebabkan SE Dirjen Pajak ditentang habis-habisan oleh kalangan perbankan Syariah dan disebut sebagai pajak berganda, selain tentu saja kerepotan yang harus ditimbulkan dengan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Namun demikian, tidak dapat langsung disimpulkan bahwa pengenaan PPN atas produk Murabahah tersebut merupakan pajak berganda.


PPN Murabahah = Pajak Berganda (Double Taxation)?

Secara sederhana, pajak berganda dapat diartikan sebagai pengenaan pajak atas obyek yang sama lebih dari satu kali. Misalnya, pendapatan yang dikenakan PPh Final tetapi diperhitungkan lagi pada penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Lawan dari pajak berganda ini adalah obyek pajak yang tidak dikenakan pajak, misalnya penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi penerimanya tetapi dapat dibiayakan pada penghitungan PKP. Aturan perpajakan di Indonesia, dengan perbaikan yang telah dilakukan secara terus menerus, secara konsisten dilakukan dengan salah satu tujuan untuk menghindari kedua hal tersebut. Bila masih ada aturan tertentu yang tidak konsisten dengan tujuan tersebut, kemungkinan besar aturan tersebut dibuat dengan motif untuk menjalankan fungsi pengatur (regulent) untuk mengarahkan kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan. Oleh karena itu, akan sangat mengherankan bila PPN atas produk Murabahah tersebut merupakan pajak berganda tetapi tetap diberlakukan oleh Dirjen Pajak.

Untuk meninjau apakah PPN atas produk Murabahah merupakan pajak berganda, berikut adalah tinjauan pengenaan PPN atas ilustrasi di atas.

Bank Syariah beli dari Dealer:

PPN = 10% X 100 juta = Rp 10 juta (PPN masukan bagi bank Syariah)

Bank Syariah jual ke Nasabah (konsumen akhir):

PPN = 10% X 120 juta = Rp 12 juta (PPN keluaran bagi bank Syariah)

PPN yang harus dibayar Bank Syariah = PPN Keluaran – PPN Masukan

= Rp 12 juta – Rp 10 juta

= Rp 2 juta

Jadi, PPN yang harus dibayar oleh bank Syariah ke kas negara adalah Rp 2 juta, yang sebenarnya dikenakan atas margin penjualan mobilnya. Margin ini belum pernah dikenakan PPN sebelumnya karena dealer hanya mengenakan PPN atas harga jualnya, yaitu Rp 100 juta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PPN tersebut bukan merupakan pajak berganda karena margin dari pembiayaan Murabahah hanya dikenakan PPN satu kali saja.


Inkonsistensi Aturan?

Meskipun bukan merupakan pajak berganda, pengenaan PPN atas produk Murabahah tetap merupakan inkonsistensi peraturan. Pendapatan bunga, yang merupakan pendapatan dari produk intermediasi perbankan konvensional, tidak dikenakan PPN sedangkan margin pembiayaan Murabahah, yang juga merupakan pendapatan dari produk intermediasi perbankan (syariah) dikenakan PPN. Inkonsistensi aturan ini menyebabkan bank Syariah harus menjual produk Murabahah lebih mahal untuk mendapat tingkat keuntungan yang sama dengan pembiayaan bank konvensional.

Konsekuensi dari adanya perbedaan di atas, konsumen harus membayar lebih mahal untuk memilih produk Murabahah dibanding produk bank konvensional. Dampaknya, bila masalah agama dikesampingkan, konsumen yang rasional akan memilih produk yang lebih murah untuk mendapat manfaat yang sama. Oleh karena itu, disengaja atau tidak, aturan ini akan menjalankan fungsi regulent-nya untuk mengarahkan kegiatan ekonomi ke arah yang mungkin kurang diinginkan yaitu: mengarahkan konsumen rasional untuk memilih produk perbankan konvensional.

show all Artikel
Disclaimer :
Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan

M_Yanuar
Groupie

1 Nopember 2009


Menurut saya,harus ada peraturan khusus dari dirjen pajak untuk mengatur masalah produk mudarabah,karena kalau dibiarkan terus menerus akan menuai kontroversi,yang merugikan banyak pihak

wiguna
Senior

2 Juni 2008


PPN atas produk murabahah semestinya ditiadakan. masih terlihat jelas bahwa ada pengenaan pajak berganda disana. yang dirugikan tentunya adalah konsumen akhir. kiranya tepat bahwa produk murabahah seharusnya dimasukkan sebagai jasa perbankan dalam UU PPN

GarSa
Newbie

21 Mei 2008


Menurut saya, Pendanaan menggunakan Konsep Murabahah itu bukan berarti mengaplikaskan pajak berganda tetapi pendanaan ini sesuai dengan akad antara pembeli dan penjual serta perantara sehingga terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut saya pendanaan menggunakan murabaha pada konsep syariah itu baik dan bagus. Dan saya berharap ini dapat mensejahterakan masyarakat bangsa Indonesia.

empu_tantular
Newbie

2 Mei 2008


Menurut saya memang perlu ditunggu aturannya,
SE Dirjen pajak juga kan dasarnya atas UU juga jadi memang karena masalah teknis sehingga PPN atas margin tetap dikenakan, karena transaksi yg terjadi merupakan jual beli sehingga tetap dikenakan PPN sebesar nilai penyerahan dari Bank Syariah ke pembeli, maka memang DJP dan Menteri Keuangan perlu dituntut untuk memberikan perlakuan yang sama dengan usulan penambahan atau perubahan pada aturan yang ada.......
Jadi sampai saat ini bukan salah pelaksana di DJP karena memang regulasinya bilang seperti itu, tapi pembuat regulator dalam hal ini legislatif dan Eksekutif pada jajaran pemerintahan......... untuk segara mengakomodasi hal tersebut....
Regards,

(Empu)
Hidup Bank Syariah!!!!!!!!!!!!!!!1

dewikania
Newbie

21 April 2008


seharusnya objek pajak diatur dalam undang-undang atau undang-undang yang bersangkutan mendelegasikan kepada aturan lain yang lebih rendah seperti peraturan pemerintah dan dirjen pajak tidak semestinya mengeluarkan SE yang tidak ada dasar pendelegasiannya, dalam UUD 1945 ditentukan secara tegas bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang, karena pemungutan pajak itu harus dengan persetujuan rakyat dalam hal ini melalui DPR sebagai perwakilan rakyat

poernama
Junior

3 Desember 2007


saya mendapat copy surat dari bank indonesia kepada ketua perbanas tgl 22 juni 07, yang isinya menunjukan seputar penegasan atas jasa perbankan sebagaimana dimaksud dlm uu no 10 1998 tentang perbankan, dimana garis besarnyamudharabah, musyarakah, murabah, ijarah, ijarah wa iqtina adalah termasuk jasa perbankan.
hard copy - terlampir..

wili
Newbie

12 Nopember 2007


Kalau dilihat dari proses transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan transaksi murabahahnya (menjual barang lalu memperoleh margin), maka memang terkena PPN sesuai dengan UU PPN. Karena dalam hal ini perbankan syariah bertindak sebagai penjual barang (BKP) yang terkena PPN. Maka, jika dipandang dari sisi ini, ya memang tidak ada double taxation (pajak berganda). Tetapi, jika kita lihat transaksi murabahah merupakan bagian dari jasa perbankan, maka sudah seharusnya tidak terkena PPN seperti jasa-jasa perbankan lainnya yang dikecualikan dari JKP. Jika dipandang dari sisi ini, maka perbankan syariah memang terkena double taxation.

Adapun PBI yang membedakan antara transaksi murabahah dengan pembiayaan murabahah dan dengan itu ditentukan terkena PPN atau tidak, (dalam pandangan saya) tidak adil. Karena margin yang diperoleh dari transaksi murabahah dari satu sisi sama seperti margin yang didapat oleh bank konvensional dari selisih bunga. Persamaan nya adalah sama-sama hasil dari produk / jasa perbankan. Hanya saja akadnya yang berbeda. Dari sini seharusnya transaksi murabahah hasil dari jasa perbankan syariah juga tidak terkena PPN sebagaimana selisih bunga yang didapat oleh bank konvensional. Ini jika transaksi murabahah dimasukkan kedalam produk / jasa perbankan. Dan sudah seharusnya dimasukkan ke dalam produk / jasa perbankan, karena transaksi ini lah yang menjadi andalan dalam bisnis perbankan syariah dan yang menjadi perbedaan utama dengan bank konvensional.
Jika ada yang mengatakan , bukankah pembiayaan murabahah tidak terkena PPN, jadi sama dengan bank konvensional yang tidak terkena PPN dari selisih bunganya. Jadi regulator sudah adil dong, karena sama-sama tidak kena PPN ? Maka hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
Adapun dalam pembiayaan murabahah, perbankan syariah hanya menyediakan dana saja. Dan yang perlu diperhatikan disini adalah dalam Islam transaksi seperti ini (menyediakan dana) termasuk dalam transaksi pinjam meminjam. Dan transaksi ini di dalam Islam bukan transaksi komersial, sehingga tidak ada margin yang diperoleh oleh bank syariah. Jadi wajar saja jika tidak terkena PPN. Ini tidak bisa dijadikan alasan bahwa regulator telah berbuat adil dan telah tepat menerapkan regulasinya.

Walhasil, Regulasi-nya lah yang harus segera diperbaiki agar tidak terjadi pertentangan peraturan dan ketidakwajaran atau meminjam istilah Pak Yustinus “inkonsistensi aturan“. Dan pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah industri perbankan syariah yang tidak akan mampu bersaing dengan bank konvensional harga produknya lebih mahal hanya karena regulasi yang tidak sesuai dengan kewajaran.

Cukup sekian komentar atau pendapat saya. Dan mohon maaf jika ada yang salah dan mohon dibetulkan.

chentunk
Newbie

30 September 2007


kenapa tidak dicoba dengan memasukkan c.q pada faktur pajak PPN nya..
*maaf kalo salah, masih butuh banyak bimbingan*

anonymous
Contributor

20 September 2007


Kalo betul apa yang ditulis pak Purwo di bawah, tentu merupakan perkembangan bagus bagi perbankan Syariah. Karena yang diperlukan sekarang adalah suatu paket stimulus dari pemerintah untuk perbankan syariah. Memang pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dinilai bagus, tapi kalo dilihat dari proporsi penduduk yang beragama islam rasanya peranan perbankan syariah masih sangat kecil. Nah, salah satu stimulus itu diharapkan ya dari stimulus fiskal

indra9
Newbie

18 September 2007


Saya setuju dengan pendapat Bp. Adiwarman A. Karim, dalam harian Republika 17 Sept 2007. Beliau membedakan antara transaksi murabahah dengan pembiayaan murabahah. Dalam Peraturan Bank Indonesia juga sudah dibedakan definisi dari transaksi murabahah dengan pembiayaan murabahah. Dimana pembiayaan murabahah merupakan salah satu jasa perbankan yang termasuk dalam jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Sedangkan transaksi murabahah tidak.

purwo
Newbie

22 Agustus 2007


Salam kenal pak Yustinus,

Saya sependapat dengan Bapak bahwa PPN Untuk produk perbankan syariah dikenakan double taxation, tetapi saat ini memang pemerintah dalam posisi sulit karena payung hukumnya berupa UU memang mengatur demikian.

Beberapa waktu lalu dalam seminar dengan pembicara pak Darmin, beliau menyatakan bahwa dalam RUU PPN yang baru permintaan perbankan syariah sudah diakomodir.

Semoga saja pak harapan kita dapat segera terwujud

Jhon
Newbie

22 Agustus 2007


kalo boleh tau SE-nya nomor berapa ya Pa' ?

Others Artikel


Komitmen Pajak Capres-Cawapres
Gatot Subroto, 2 Juli 2014

Komitmen Pajak Capres-Cawapres

Komitmen Pajak Capres-Cawapres Masa kampanye pilpres 2014 dimanfaatkan oleh para kandidat untuk memaparkan visi-misinya dan niat mulia memperjuangkan kesejahteraan rakyat demi merengkuh suara. Dalam konteks situasi fiskal yang kurang sehat, kedua pasangan sama-sama mengandalkan penerimaan dari ...

Ditanggapi Sebanyak : 3 Kali

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?
Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise, 7 Oktober 2013

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan? Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise [1] “… Efficiency of a tax system is not determined only by appropriate legal ...

Ditanggapi Sebanyak : 24 Kali

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax, 3 September 2013

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan Darussalam [1] 1. Latar ...

Ditanggapi Sebanyak : 16 Kali

show all Artikel