Artikel

Share :



Rugi Derivatif untuk Tujuan Spekulatif : Deductible or Not ?

Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax & Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax
Danny Darussalam Tax Center, 14 Mei 2009

rugi derivatifBatas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan tahun 2008 telah berakhir pada tanggal 30 April lalu. Tahun pajak tahun 2008 diwarnai dengan kondisi perekonomian yang tidak kondusif karena adanya krisis ekonomi global. Hal ini tentunya berdampak terhadap penerimaan pajak.

Salah satu dampak dari krisis ekonomi global adalah terpuruknya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Akibatnya, banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami rugi derivatif. Hal ini terjadi karena sebagian besar perusahaan-perusahaan tersebut mendasari transaksi derivatifnya atas pergerakan dolar Amerika Serikat. Alhasil, ketika nilai rupiah jatuh terhadap dolar Amerika Serikat diluar perkiraan mereka, otomatis mereka menderita kerugian.

Rugi derivatif yang diderita diperkirakan jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Laporan Keuangan Publikasi Bank per November 2008 seperti yang dikutip oleh Warta Ekonomi edisi 23 Februari-8 Maret 2009 menunjukkan data sejumlah bank menderita kerugian derivatif antara lain sebagai berikut ini:

(dalam miliar rupiah)

Bank

Transaksi Derivatif

Tagihan

Kewajiban

Selisih

BCA

69,67

212,78

(143,11)

BNI

104,10

310,55

(206,45)

Bank Danamon

4.571, 89

5.064,65

(492,76)

Bank Lippo

995, 21

1.363,31

(368,10)

BII

206,44

352,51

(146,07)


Data di atas hanya menunjukkan rugi derivatif yang dialami oleh sektor perbankan. Padahal sektor usaha lainnya juga mengalami rugi derivatif yang jumlahnya tidak kalah besar, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN seperti PT  Elnusa Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, dan PT Danareksa (Warta Ekonomi, edisi 23/2-8/3 2009).

Transaksi Derivatif

Pada dasarnya, transaksi derivatif merupakan kontrak transaksi antara dua belah pihak untuk membeli atau menjual sesuatu aset tertentu (underlying assets) di masa yang akan datang berdasarkan harga yang disepakati pada saat kontrak dibuat. Aset tertentu yang akan diperjual-belikan tersebut biasanya berupa valuta asing, saham, komoditi, dan tingkat suku bunga. Dengan demikian, nilai kontrak derivatif tergantung dari pergerakan nilai dari aset yang akan diperjual-belikan tersebut (underlying assets). Adapun bentuk umum dari kontrak derivatif adalah option, future, forward, dan swap.

Transaksi derivatif ini bisa dipergunakan untuk melakukan lindung nilai (hedging) atas nilai wajar aset atau kewajiban perusahaan maupun untuk arus kas perusahaan di masa yang akan datang (hedged item). Selain itu, transaksi derivatif juga bisa dipakai untuk tujuan spekulasi. Transaksi derivatif untuk tujuan spekulasi ini semata-mata dimaksudkan untuk memaksimalkan keuntungan dan tidak dalam rangka melindungi aset atau kewajiban perusahaan.

Terkait dengan perpajakan, pertanyaannya adalah apakah rugi derivatif untuk tujuan spekulasi dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak?

Aspek PPh

Konsep umum dalam sistem Pajak Penghasilan (PPh) adalah mendefinisikan penghasilan kena pajak dengan seluas-luasnya, apapun bentuknya. Sebaliknya, biaya sebagai unsur pengurang penghasilan kena pajak didefinisikan secara sempit. Biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dibatasi hanya terhadap biaya-biaya yang terkait dalam rangka untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan. Atau dengan kata lain, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh.

Terkait dengan aturan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, perdebatannya adalah apakah rugi derivatif untuk tujuan spekulasi dapat diklasifikasikan sebagai rugi yang berkaitan dengan kegiatan usaha? Dalam praktik, perdebatan ini terus berlangsung yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

Untuk menyelesaikan masalah ini, tidak ada salahnya kita melihat peraturan pajak di negara lain sebagai bahan perbandingan. Di India, Pakistan, dan Rusia, rugi derivatif untuk tujuan spekulasi dikategorikan sebagai extra ordinary loss. Rugi derivatif yang masuk dalam extra ordinary loss hanya boleh dikurangkan (dibiayakan) terhadap extra ordinary income. Dengan demikian, rugi spekulasi hanya boleh sebagai pengurang dari laba spekulasi. Jadi, apabila tidak terdapat laba spekulasi dalam tahun terjadinya rugi spekulasi, maka rugi spekulasi dengan sendirinya tidak diperbolehkan sebagai unsur pengurang penghasilan kena pajak. Rugi spekulasi yang tidak dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tersebut dapat dikompensasikan terhadap laba spekulasi selama 6 tahun di Pakistan[1], 8 tahun di India[2], dan 10 tahun di Rusia[3].

Permasalahan penting yang harus menjadi perhatian disini adalah bagaimana merumuskan definisi rugi derivatif untuk tujuan spekulasi. India dan Pakistan mendefinisikan antara lain sebagai berikut:[4]

  • Penyelesaian kontrak derivatif dilakukan tidak dalam rangka untuk mendapatkan aset dasarnya (underlying assets) atau hanya diselesaikan secara nett settlement.
  • Penyelesaian secara nett settlement tidak dianggap sebagai spekulasi jika dilakukan untuk menjamin pembelian bahan baku, atau jika kontrak derivatif tersebut dilakukan oleh anggota bursa.


Sementara itu, Rusia mendefinisikan rugi derivatif sebagai kegiatan spekulasi (non-quoted) jika nilai dari aset dasarnya (underlying asset) tidak dapat diketahui dengan pasti seperti tidak diperdagangkan di bursa atau tidak dipublikasikan di media.[5]

Kesimpulan

Demi kepastian hukum dan untuk menjaga penerimaan pajak dari kerugian derivatif untuk tujuan spekulasi yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha, sudah saatnya pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi peraturan pajak atas transaksi derivatif yang berlaku di India, Pakistan, maupun Rusia. Tentunya dengan berbagai penyesuaian.



[1] Ikramul Haq, “Pakistan: Taxation of Derivatives”, dalam Derivatives & Financial Instruments, IBFD, Mei/Juni 2004, hal. 137.

[2] Section 73 of ITA, 1961.

[3]Vladimir Vinogradov and Brian Arnold, “Russia: Tax Treatment of Financial Derivatives”, dalam Derivatives & Financial Instruments, IBFD, Januari/Februari 2007, hal. 13.

[4] Section 43(5)1 of ITA, 1961,  dan Ikramul Haq, “Pakistan: Taxation of Derivatives”, dalam Derivatives & Financial Instruments, IBFD, Mei/Juni, 2004, hal. 136.

[5] Vladimir Vinogradov and Brian Arnold, “Russia: Tax Treatment of Financial Derivatives”, dalam Derivatives & Financial Instruments, IBFD, Januari/Februari 2007, hal. 12.

show all Artikel
Disclaimer :
Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan

wendry
Groupie

26 Nopember 2009


Transaksi derivative yang dilakukan oleh para pelaku pasar saat ini digunakan dengan berbagai tujuan antara lain untuk spekulasi atau hedging. Saat ini tidak adanya perbedaan perlakuan pajak untuk tujuan spekulasi maupun hedging. Apabila digunakan untuk hedging alangkah lebih baik pengenaan pajak atas transaksi derivative dilakukan pada saat realisasi (Realization principle). Dan untuk spekulasi dapat dikenakan pada saat market to market

jwsudomo
Newbie

5 September 2009


Kalau untuk spekulasi bisa dikenakan Pajak Transaksi persis seperti di Bursa Saham atau di Bursa Derivatif. Rugi Laba dan Biaya terkait tidak boleh diperhitungkan.
Definisi untuk Spekulasi atau Lindung Nilai harus jelas.

clovy79
Newbie

25 Agustus 2009


Perlu ada ketegasan pemerintah (DEPKEU) untuk mengeluarkan aturan yang jelas tentang hal ini, kalao tidak perdebatan akan terus berlangsung. Mau sampai kapan?????

yacobyahya
Newbie

7 Juli 2009


memang ada konsep matching cost and revenue. jika laba derivatif bisa diakui, mengapa rugi derivatif tidak diakui (dari kacamata akuntansi fiskal, maksudnya)? namun hal ini perlu pertimbangan. bagaimana jika transaksi derivatif ini bukan sebagai kegiatan utama si subjek pajak namun kerugiannya menggerus laba fiskal?

irko
Newbie

18 Juni 2009


jika extra ordinary loss hanya bisa dikurangkan dari extra ordinary income,
pertanyaannya, apa definisi extra ordinary income?

mkristianto
Newbie

11 Juni 2009


JWSUDOMO itu Direktur Bursa Berjangka Jakarta yah?

jwsudomo
Newbie

9 Juni 2009


Kalau HEDGE dilakukan diLUAR bursa (dengan Bank misalnya) jug harus diakui KALAU TERDAFTAR di Kantor Pajak atau ada cap Kantor Pos. Tanggal harus dilihat.

jwsudomo
Newbie

9 Juni 2009


Definisi yang diberikan merupakan definisi yang betul. Pada dasarnya KONTRAK. Bisa dilakukan DIDALAM ataupun DILUAR bursa. Kalau DIDALAM bursa pajaknya FINAL tanpa perduli apa itu untuk tujuan HEDGING atau SPEKULASI. Seharusnya dibedakan. Pemerintah harus menganjurkan HEDGING di bursa. Setiap kali orang HEDGE dan RUGI di derivatifnya ia UNTUNG di produk sebenarnya. Harus diperbolehkan NET OFF.

arasyilliyina
Newbie

2 Juni 2009


saya sangat setuju sekali jika rugi derivatif (extraordinary loss) hanya bisa jadi pengurang jika terdapat extraordinary income

edi_yusuf
Newbie

28 Mei 2009


Artikel ini sangat menarik sekali dan dapat menggambarkan bahwa ketentuan perpajakan di Indonesia belum dapat menjangkau transaksi-transaksi bisnis yang telah berkembang didunia internasional. Implikasi dari hal ini adalah tidak ada kepastian hukum. Untuk menentukan apakah rugi derivatif deductible (D) atau not deductible (ND) harus dilihat dari nature derivatif tsb. Selain itu supaya equal treatment apb rugi tsb diklasif ND maka penghasilan dari transaksi tsb harus diklas Non Taxable demikian juga sebaliknya.

kRif
Newbie

26 Mei 2009


dari paparan tsb, Rugi Derivatif untuk Tujuan Spekulatif : Deductible or Not ? saya menarik kesimpulan bahwa transaksi derivatif di indonesia msh bisa di jadikan Deductable akibat lemahnya regulasi terkait transaksi tsb, karena jika secara tidak langsung Rugi derivatif yang masuk dalam extra ordinary loss hanya boleh dikurangkan (dibiayakan) terhadap extra ordinary income WP akan berusaha membuat seolah-olah extra ordinary income dengan nama dan dlm bentuk apapun. Kalau begitu akan sangat merugikan trhadap penerimaan negara, jadi bagaimana target 20% anggaran pendidikan tercapai... sekolah jd t++ mahal... huiiiih!!
Saya sangat setuju dengan pendapat Yth bpk Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax " sudah saatnya pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi peraturan pajak atas transaksi derivatif yang berlaku di India, Pakistan, maupun Rusia. Tentunya dengan berbagai penyesuaian." jng hanya copas sehingga nantinya bukan hanya tidaj dpt dijalankan di Indonesia jg merugikan WP yang nyata" memang melakukan transaksi derivatif tsb dalm rangka melakukan lindung nilai (hedging) karena walau bagaimanapun jg dlm menjalankan usahanya,pengusaha sangat membutuhkan kepastian..

Darmawan
Senior

22 Mei 2009


Sdr. Erlyn,

Konsep " Taxable = Deductable " , bersifat langsung artinya waktu transaksinya bersamaan.
Contoh : Pada waktu perusahaan mengeluarkan biaya gaji untuk karyawan , biaya perusahaan adalah deductable dan gaji yang diterima karyawan adalah taxable.

lyhari
Newbie

21 Mei 2009


Sebenarnya aturan tentang transaksi derivatif untuk tujuan spekulasi seperti dalam kesimpulan artikel di atas telah diatur dalam aturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan terlah membagi transaksi derivatif menjadi dua hal yakni yang diperdagangkan di bursa dan yang diluar itu. Jika kontrak derivatif diperdagangkan di bursa, maka tidak menjadi masalah karena telah dikenakan PPh Final, dan dengan dengan segala biaya yang timbul menjadi undeductable, dan tidak melihat lagi untung dari rugi. Akan tetapi jika kontrak tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek, maka walaupun sebenarnya tidak terlalu tepat tapi dapat dijadikan sebagai analogi yang diatur dalam penjelasan pasal 6 (1) d bahwa pengalihan atau penjualan harta yang menurut tujuannya tidak dipergunakan untuk menagih dan mendapatkan penghasilan, tidak dapat dibebankan sebagai biaya. (asumsi seperti dalam kesimpulan di atas bahwa kerugian derivatif tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha)

sambudi
Newbie

18 Mei 2009


Pak Darussalam dan Pak Danny
Saya salut dengan ide pemikiran anda berdua yang selalu melalui pendekatan studi komparatif, sehingga kita mendapatkan wawasan baru
bravo!

Erlyn
Newbie

18 Mei 2009


Agar pengenaan pajak atas suatu transaksi berlaku adil bagi para wajib pajak, konsep taxable deductible harus diterapkan. Maksudnya kalau di satu pihak keuntungan dari transaksi tersebut diperlakukan sebagai taxable incomes maka kerugian yang diderita oleh pihak lainnya harus dapat diperlakukan sebagai pengurang dari taxable incomes.

Bila kerugian dari suatu transaksi termasuk kerugian derivatives tidak boleh dijadikan faktor pengurang sedangkan di pihak lain keuntungan yang diterima oleh counter party-nya diperlakukan sebagai taxable incomes, maka atas transaksi tersebut dikenakan pajak lebih banyak dari yang seharusnya.

Bila karena ketidakjelasan peraturan perpajakan di Indonesia, kerugian derivatives dianggap spekulatif dan tidak boleh dijadikan sebagai faktor pengurang dari taxable income, maka konsep keadilan (fairness) akan terlanggar. Selain itu dengan tidak adanya aturan yang jelas, badan usaha (seperti bank) yang memang karena sifat usahanya diharuskan untuk melakukan transaksi derivatif akan sangat dirugikan. Sehingga sangat disarankan bahwa perlu dikeluarkan aturan yang jelas dengan juga memperhatikan isu-isu praktis serta konsep keadilan tersebut.

P. SILITONGA
Groupie

16 Mei 2009


Walaupun atikel ini tidak menjawab pemasalahan secara spesifik, pertanyaannya apakah laba/rugi derivatif ini dapat dipersamakan dgn laba/rugi selisih kurs dari transaksi mata uang asing?. Dalam UU PPh 36 tahun 2008 pada Psl 6 ayat 1 huruf e "Kerugian selisih kurs mata uang asing" adalah Deductible expense.
Dimana transaksinya secara akuntasi yaitu Laba/rugi di nett off kemudian laba atau rugi komersial tidak ada koreksi pada laporan fiskal. Dalam dunia usaha adanya transaksi derivatif adalah strategi bisnis, jadi seharusnya transaksi ini juga merupakan deductible expense sama seperti pengakuan laba/rugi selisih kurs mata uang asing dalam transaksi biasa/normal. sehingga Pemerintah dalam hal ini Dirjen pajak juga harus menganut prinsip keadilan.

denwij33
Newbie

15 Mei 2009


Pak bagaimana dengan keuntungan derivatif apakah akan dikenakan pajak? Apabila kerugian tidak boleh dibiayakan secara pajak maka sebaliknya keuntungannya pun seharusnya tidak kena pajak, harus adil bukan.

prima07
Senior

15 Mei 2009


...Terkait dengan aturan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, perdebatannya adalah apakah rugi derivatif untuk tujuan spekulasi dapat diklasifikasikan sebagai rugi yang berkaitan dengan kegiatan usaha? Dalam praktik, perdebatan ini terus berlangsung yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.....

Saya pikir, frame dan substansi Pasal 6 ayat (1) tsb sudah demikian jelas mengkategorikan "rugi derivatif untuk tujuan spekulasi" sebagai bukan biaya fiskal.

Sony
Groupie

15 Mei 2009


Apabila transaksi derivatif yang sifatnya spekulatif bisa dianggap sebagai satu bidang usaha (industri) , tentu rugi derivatif bisa dibebankan sebagai pengurangan laba kena pajak.

Others Artikel


Komitmen Pajak Capres-Cawapres
Gatot Subroto, 2 Juli 2014

Komitmen Pajak Capres-Cawapres

Komitmen Pajak Capres-Cawapres Masa kampanye pilpres 2014 dimanfaatkan oleh para kandidat untuk memaparkan visi-misinya dan niat mulia memperjuangkan kesejahteraan rakyat demi merengkuh suara. Dalam konteks situasi fiskal yang kurang sehat, kedua pasangan sama-sama mengandalkan penerimaan dari ...

Ditanggapi Sebanyak : 3 Kali

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?
Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise, 7 Oktober 2013

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan? Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise [1] “… Efficiency of a tax system is not determined only by appropriate legal ...

Ditanggapi Sebanyak : 24 Kali

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax, 3 September 2013

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan Darussalam [1] 1. Latar ...

Ditanggapi Sebanyak : 16 Kali

show all Artikel