Artikel

Share :



Angsuran Bulanan PPh Pasal 25 Dalam Masa Transisi Tahun Pajak 2009

Agus Puji Priyono
Tax Center Universitas Padjadjaran, 11 Februari 2009

angsuran_123Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Namun amandemen tarif Pajak Penghasilan terjadi pada tahun 1994 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan berlaku 1 Januari 1995 dan Tahun 2000 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan berlaku 1 Januari 2001 serta Tahun 2009 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan berlaku 1 Januari 2009.

Dengan demikian sebagai akibat adanyan perubahan tarif Pajak Penghasilan, menyebabkan terjadinya perubahan penghitungan PPh Pasal 25 pada tahun pajak 2009.

Bagaimanakah seharusnya penghitungan PPh Pasal 25 pada masa transisi tahun pajak 2009 tersebut ?

 

Pembahasan

A.  Tahun Buku = Tahun Takwim

1.     Wajib Pajak Umum[1]

 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Dengan demikian mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, maka besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Contoh 1 :

Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Februari 2009, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan Januari 2009 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2008, misalnya sebesar Rp1.000.000,00.

 

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

  1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
  2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Mengingat ketentuan dalam Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tarif Pajak Penghasilan mulai tahun pajak 2009 berubah, maka agar angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2009 mendekati jumlah Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak 2009, Pajak Penghasilan yang terutang tahun pajak 2008 sebagai dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2009 dihitung dengan tarif baru.

Demikian pula mengenai PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan PPh Pasal 24 yang diperhitungkan sebagai kredit pajak dihitung secara proporsional, karena pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan dalam tahun pajak 2008 dihitung dari jumlah perkiraan penghasilan neto, sedangkan untuk tahun pajak 2009  dihitung dari penghasilan bruto dan adanya perubahan tarif pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.

Oleh karena itu angsuran bulanan PPh Pasal 25 pada tahun pajak 2009 untuk bulan-bulan sejak Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dihitung dengan cara sebagai berikut :

  1. PPh terutang atas PKP menurut SPT Tahun 2008 dihitung menggunakan tarif lama.
  2. Perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan tarif lama.
  3. PPh terutang atas PKP menurut SPT Tahun 2008 dihitung dengan menggunakan tarif baru.
  4. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2009 adalah perbandingan PPh Terutang tarif baru (angka 3) dengan tarif lama (angka 1) dikalikan dengan besarnya angsuran menurut tarif lama (angka 2).

 

Contoh 2 :

1


PPh Pasal 25 Tahun 2009

2

 

Contoh 3 :

3

 

PPh Pasal 25 Tahun 2009 :

4


2.      Wajib Pajak Khusus

Yang dimaksud Wajib Pajak khusus adalah bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala

  1. Bagi Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun 2009 dihitung sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008, yaitu sebesar jumlah PPh yang terutang berdasarkan tarif umum baru atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).  
  2. Bagi badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, besarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 Tahun 2009 dihitung sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008, yaitu sebesar PPh yang terutang berdasarkan tarif baru dibagi dengan PPh yang terutang berdasarkan tarif lama yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak sesuai RKAP Tahun 2009, dikalikan dengan perhitungan angsuran bulanan berdasarkan tarif lama.
Contoh perhitungan sama dengan Contoh 2.
Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) belum disahkan, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.
  1. Bagi Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dihitung sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008, yaitu sebesar jumlah PPh yang terutang berdasarkan tarif umum baru atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22, 23, serta 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

B.    Tahun Buku ≠ Tahun Takwim

Bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan berlaku ketentuan serupa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan memperhatikan tahun buku Wajib Pajak tersebut.

Contoh 4 :

Pembukuan Wajib Pajak mulai tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal  31 Maret. Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 disampaikan oleh Wajib Pajak Badan pada bulan Juli 2009, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan April s.d. Juni 2009 adalah sebesar angsuran pajak bulan Maret 2009, misalnya sebesar Rp1.000.000,00.

Bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim,  besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sejak Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan berlaku ketentuan serupa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008, dengan memperhatikan tahun buku Wajib Pajak tersebut

  1. Bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 1 Januari 2009 tetapi berakhir sebelum tanggal 1 Juli 2009, yaitu tahun pajak 2008, besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tetap dihitung berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. 
  2. Bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 1 Juli 2009, yaitu tahun pajak 2009, besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

 

Kesimpulan dan Saran

Proses perhitungan Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Masa Transisi Tahun Pajak 2009 diadopsi oleh penulis dari Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-01/PJ.41/1995 tanggal 31 Januari 1995 sebagai peraturan petunjuk pelaksanaan dalam masa transisi tahun pajak 1995 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-210/PJ./2001 tanggal 12 Maret 2001 sebagai peraturan petunjuk pelaksanaan dalam masa transisi tahun pajak 2001

Seharusnya pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak dapat sesegera mungkin menerbitkan petunjuk pelaksanaan terkait dengan Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Masa Transisi Tahun Pajak 2009 mengingat Wajib Pajak memerlukan adanya kepastian hukum dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan petunjuk pelaksanaan tersebut tentunya akan berlaku surut sejak 1 Januari 2009.



[1]  Untuk Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha real estat dan jasa konstruksi pada  tahun pajak 2009 tidak memiliki kewajiban angsuran PPh Pasal 25 karena atas penghasilan dari usaha pokoknya telah dikenakan PPh Final.

show all Artikel
Disclaimer :
Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan

Santrianom
Newbie

30 Nopember 2009


Mungkin tidak seperti itu myrifa...
jadi PPh Pasal 25 dibayarkan sesuai dengan kurang bayar pada tahun sebelumnya dibagi dengan masa pajak (12 bulan).
sehingga apabila di tahun berikutnya Penghasilan Kena Pajak menurun, maka angsuran PPh Pasal 25 Tahun berikutnya juga akan berkurang...

myrifa
Newbie

24 Nopember 2009


pph pasal 25 adalah ikatan kesanggupan dari wp ke djp untuk membayar tiap bulan tp tdk disadari oleh wp bahwa dia dituntut untuk meningkatkan pembayaran tiap tahun.
sebab meskipun ada aturan birokrasi untuk mengajukan penurunan tp hal tersebut harus melalui koreksi serta memiliki imbas dari laporan spt tahunan, serta belum lagi apabila terdapat himbauan untuk meningkatkan angsuran tentu itu sangat memberatkan wp.
jadi alangkah baiknya jika angsuran pasal 25 dibuat lebih fleksibel

muhrizal
Newbie

2 Oktober 2009


Kita cuma perlu baca UU n penejelasannya secara keseluruhan...
klo masih kurang kita cari lagi aturan pendukung lainnya..

amanda
Newbie

1 September 2009


setuju ,,
selama ini selalu dikeluarkan peraturan yang "abu2" ..
dimana inerpretasi dari suatu peraturan tidaklah jelas dan dapat menimbulkan perbedaan asumsi ..
selama belum ada aturan baru yang ditetapkan , kita pakai aturan lama saja untuk menghitung PPh 25..

AbuIlham
Newbie

28 Agustus 2009


Pendapat saya :
Setuju dengan kang Harry_logic...
Dan selama belum ada aturan yang baru untuk mengatur hal tersebut..., maka sudah pasti dengan peraturan yang sudah ada.... UU PPh
dan kalau memang jadinya LB untuk tahun depan...., kenapa harus takut untuk diperiksa....

to2k
Newbie

27 Agustus 2009


kepastian hukum memang yang selama ini menjadi rel wp dalam memenuhi kewajibannya, namun yang terjadi saat ini sering antara aturan pelaksanaannya dengan ketentuan umum/uu terlalu lama masa transisinya, sehingga wp plongak-plongok kayak kethek di tulup..

deddysetyo
Newbie

25 Juli 2009


perlu diingat bahwa penghitungan diatas hanya untuk masa transisi.... jadi secara pribadi saya setuju dengan tendy... bahwa wp op masih ada satu fasilitas yaitu pemberitahuan pengurangan PPh 25... tanpa harus melalui prosedur pengajuan... tapi saya lupa batas waktunya sampai kapan...

tendy
Newbie

6 Juli 2009


Untuk WP OP ngajuin permohonan pengurangan angsuran aja sehubungan adanya perubahan tarif dan ptkp atau untuk WP Badan bikin pembetulan SPT dengan melampirkan perhitungan tersendiri untuk angsuran PPh Pasal 25-nya

yacobyahya
Newbie

26 Juni 2009


ini memang perlu dasar hukum segera. namun jika di akhir masa pajak terdapat kurang bayar, tak perlu khawatir kena stp. sepanjang kita melunasi kekurangannya (pasal 29) sebelum jatuh tempo menyampaian spt tahunan.

norkundut
Newbie

18 Juni 2009


Saya lihat ini agak rumit, apa tidak dibuat sama saja dengan ketentuan yang lama untuk lebih ringkas dan mudah.Terima Kasih

edi_yusuf
Newbie

8 Juni 2009


Menurut saya nature dari PPh Pasal 25 adalah agar PPh Pasal 29 tidak terlalu besar. Mengingat adanya perbedaan tarif masa yang akan datang dengan tarif pajak yang terutang tahun sebelumnya (2008) yang akan dijadikan dasar perhitungan PPh Pasal 25 maka perlu segera diterbitkan aturan baru atau paling tidak DJP memberikan surat edaran kepada seluruh KPP untuk menerima proyeksi Penghitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan dengan tarif baru. Walaupun harus disadari langkah tsb belum meberikan kepastian hukum sepenuhnya.

yrianto
Newbie

12 Mei 2009


Untuk teman teman yang mempergunakan perhitungan pajak terutang / 12, memang tidak ada masalah. akan tetapi diakhir tahun 2009 ada kemungkinan terjadi LB yang disebabkan oleh perbedaan rate dan besaran PTKP yang dipakai. nah penulis menekankan bahwa dimasa masa sebelumnya ketika ada perubahan rate dirjen pajak mengeluarkan SE dan KEP DIRJEN untuk mengatur perhitungan PPh Ps 25 pada masa transisi tersebut, dimana pada masa transisi 2009 tidak ada. Masalahnya sebagian besar AR di KPP menerima cara perhitungan tersebut diatas, beberapa tidak. Nah, bagaimana cara meyakinkan beberapa AR yang tidak menerima perhitungan diatas tersebut. Terima kasih atas tanggapannya.

suhadi
Newbie

12 Mei 2009


mohon informasinya bagaimana artikel ini bisa didownload sebagai arsip karena sangat membantu dan menyangkut masalah teknis pelaksanaan perpajakan.

klikfauzi
Newbie

12 Mei 2009


Ohh... koq beda ya, Untuk Angs. 25 Badan perhitungan awalnya sama dengan tarif 50% dengan peredaran bruto <4,8M, kalau pembaginya langsung dibagi 12 (28.000.000/12 = 2.333.333), karena berdasar pada masa yang sekarang dan tdk ada hubungan dengan tahun sebelumnya. Dan pihak KPP, OK..

yrianto
Newbie

11 Mei 2009


Pertanyaannya adalah apakah perhitungan tersebut diatas ada dasar hukumnya? Sebab perhitungan PPh ps 25 wpop seperti diatas ditolak di beberapa KPP. Mohon tanggapan teman teman.

suhadi
Newbie

6 Mei 2009


Sebaiknya dibuat edaran kepada seluruh wajib pajak agar memudahkan penyelesaian SPT tahunannya

mavtree
Newbie

29 April 2009


Pusing pak..
Tapi akhirnya kembali lagi ke Pasal 25 UU No. 36 tahun 2008

fassa
Newbie

28 April 2009


pusing euy klo ga ada peraturan petunjuk pelaksanaannya....
pake yang lama nanti tahun 2009 badan lebih bayar....
pake yg baru nanti di kenaik stp krn salah perhitungan...

laura
Newbie

24 April 2009


menurut saya ini akn masih menggunakan adopsi dari peraturan yang lama jadi belum tentu sesuai dengan yang ditetapkan DJP yang baru,,
ada baiknya dilanjutkan kepada DJP agar diberitahukan yang benar dan jelas nya...

aisnaning
Newbie

22 April 2009


trima kasih atas infonya ... tapi permasalahannya, perhitungan tersebut sebagai penafsiran transisi sebagaimana terjadi pada tahun 2000, jika diterapkan penafsiran ini maka hasil akhirnya mungkin bisa tidak realistis bisa jadi Lebih bayar ato kurang bayar yang lebih besar... WP jadi bingung... karena DJP belum mengaturnya dengan jelas.

B One
Newbie

16 April 2009


Kapan diberlakukannya!!

Sapto
Newbie

15 April 2009


It's good idea.... tp kita ikuti aja aturan yang sudah ada yaitu Pasal 25 ayat (1) UU PPh. Jika ternyata terjadi lebih bayar di tahun pajak 2009, maka janganlah takut untuk diperiksa... Thanks

miersana
Newbie

7 April 2009


terima kasih pak atas informasi yang bapak berikan..
kebetulan saya sedang skripsi,dan mengambil tema PPh 25.ini dapat bisa jadikan bahan skripsi saya.

OCJ788
Junior

28 Maret 2009


Jika tidak ada kepastian hukum, saya pikir lebih baik pakai tarif lama aja....

INCHANDRA
Newbie

26 Maret 2009


terlepas dari pembahasan kang agus puji merupakan "adaptasi" dari peraturan yang sudah lama dan belum diatur dengan ketentuan yang baru, saya pribadi sangat setuju dengan mekanisme penghitungan pph 25 untuk tahun 2009 yang dicetus kang agus. dengan jumlah penghasilan yang sama-penerapan tarif pasal 17 uu pph baru akan menghasilkan jumlah pph terutang yang lebih kecil. dalam kondisi keuangan global saat ini, semua perusahaan cenderung memperoleh penghasilan usaha yang peningkatannya sangat kecil kalo tidak bisa diebut bakalan turun ato paling bagus sama dengan tahun lalu. kalo sudah begitu kondisinya-bila pengusaha dan djp saklek tidak melakukan penyesuaian penghitungan angsuran yang logis dan masuk akal seperti dicetuskan kang agus ini (mungkin aja djp yang lupa bikin kep lagi kaya kep 210 th 2001), tahun depan dipastikan sebagian besar pengusaha dan djp sendiri bakal rept abis ngurusin pemeriksan spt tahunan yang pada jadi lebih bayar. thanks dan terus sosialisasikan pajak sejak dini di semua sektor pendidikan!!!

stenlymandagi
Newbie

24 Maret 2009


untuk saat ini, saya masih menghitung pake cara 2008..
gpp kan?

begawan5060
Genuine

11 Maret 2009


Meminjam istilah penulis bhw Angsuran bulanan PPh Ps 25 dalam mas transisi tahun pajak 2009 dan Per-10/2009 adalah dua hal yang berbeda

amy29
Newbie

11 Maret 2009


Bagaimana bila kia belum melakukan pelaporan SPT Masa Tahunan Badan 2008 .Tapi sudah melakukan perhitungan dan ternyata merugi thn 2008. dan tahun sebelumnya 2007 untung.
Apakah boleh untuk SPT Masa PPh Pasal 25 2009 bulan Jan sampai pril nihil.

Karena kita sudah tahu perusahaan merugi di tahun 2008.

Salam

irko
Newbie

9 Maret 2009


Dengan adanya artikel ini, diharapkan instansi Pajak segera merespon dengan mengeluarkan aturan yang terinci mengenai PPh 25, agar tidak terjadi "grey area" pada masa transisi UU seperti yang terjadi pada tahun ini.

harry_logic
Genuine

6 Maret 2009


Saran /desakan penulis agar DJP menerbitkan juklak serupa KEP-210/PJ./2001 dgn membawa-bawa Wajib Pajak yg disebut sebagai memerlukan adanya kepastian hukum, menurut saya, adalah hal yang kurang tepat.
Kepastian hukum ttg bagaimana menghitung angsuran PPh pasal 25 adalah sudah ada, yaitu UU PPh yg berlaku saat ini.
"Pasal 25 :
(1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan
yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
(2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
dan seterusnya ......"
Dan, yang diperlukan oleh Wajib Pajak adalah kesederhanaan peraturan pajak. Penerbitan banyak peraturan - menambah aturan lain utk menghitung angsuran PPh25 yg malah berlaku surut dan berlaku khusus di masa transisi 2009 - adalah hal yang perlu dihindari.

Demikian...

salman_naziif
Newbie

4 Maret 2009


kenapa harus ada perbandingan antara tarif baru dengan tarif lama bukankah dalam undang-undang PPh sudah jelas , jadi tidak perlu ada perbandingan seperti yang saudara sampaikan . adapun apabila tahun 2009 ini diperkirakan akan mengalami penurunan usaha ,maka sudah ada mekanisme tersendiri yaitu dengan mengajukan pengurangan PPh Pasal 25 sesuai PER- 10/PJ/2009

EKAPURNA0803
Newbie

2 Maret 2009


Lalu bagi WP kecil bagaimana Pak? Bukankah hanya dikenakan 50% dari tarif 28% tersebut. Jadi angsuran PPh 25 bisa lebih kecil lagi kah?

DIAH99
Newbie

26 Februari 2009


saya koreksi pertanyaan saya , kemarin ternyata contoh perhitungan dari bapak yang betul , terima kasih informasinya

DIAH99
Newbie

24 Februari 2009


sebelum terima kasih atas info perhitungan pph 25 dlm masa transisi ini , cuman saya masih binggung masalah perhitungan pph terhutANG tarif baru dgn PKP 200 JUTA : berdasarkan contoh di atas 5% x 50 juta = 2.5 juta , 150 % x 150 juta = 22,5 juta tot 25 jt , apakah bukan (maaf kalo saya salah ) 5 % x 50 jt =2.5 jt , 15% x 50 jt = 7.5 jt , 25% x 100 jt = 25 juta total Rp 35 juta . mohon di koreksi kalo saya salah

ormad
Newbie

24 Februari 2009


betul kata bos Firdaus...
sudah ada PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Feb 2009, sehingga komentar dan kritik bos Firdaus (yg sudah di ralat mungkin) untuk tanggal 13 Peb 2009 sepertinya sudah terjawab...

semoga ada lagi artikel yang terkait dengan PER-10/PJ/2009 ini...

dsa
Newbie

22 Februari 2009


Makasih atas informasinya, Tapi didalam lampiran SPT induk Huruf H. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya ada 2 pilihan yaitu :
a. 1/12 x jumlah pada angka 16a.
b. Penghitungan dalam lampiran tersendiri
Apakah cukup dengan memberi tanda silang pada huru b. Penghitungan dalam lampiran tersendiri, nantinya sudah dapat disetujui secara langsung oleh Fiskus ? jika tidak untuk apa ada 2 pilihan. Tks

b_ch11
Junior

20 Februari 2009


Untuk perusahaan konstruksi dan real estat tidak memiliki kewajiban angsuran PPH Ps. 25 secara otomatis atau perlu melalui surat permohonan terlebih dahulu. Ada beda pendapat dari beberapa AR mengenai hal ini

b_ch11
Junior

20 Februari 2009


Selain perbedaan tarif pajak, untuk WP OP terdapat perbedaan batasan PTKP dalam menentukan PKP, apakah ini dihitung juga untuk menentukan PPh 25 untuk tahun 2009 ?

rizalul
Newbie

20 Februari 2009


Karena waktu penyampaian SPT Tahunan sudah mepet,apa tindakan kita sebagai Wajib Pajak dalam menghitung angsuran pasal 25 untuk masa transisi tahun pajak 2009 sementara aturan pelaksanaan dari pemerintah belum nongol2 juga?

RITZKY FIRDAUS
Genuine

19 Februari 2009


Dear Sir

Untuk mengadopsi Kesimpulan dan Saran Penulis, Dir Jen Pajak pada tgl. 11 Februari 2009 menerbitkan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ/2009 TENTANG PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN 2009 BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGALAMI PERUBAHAN KEADAAN USAHA dan sejensnya.

Bahwa dalam rangka meringankan liquiditas bagi Wajib Pajak dan mengantisipasi dampak krisis keuangan global yang dapat berakibat pada perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Usaha.

Demkian.

rama
Genuine

18 Februari 2009


Apakah masih relevan surat edaran SE-01/PJ.41/1995 pada penerapan Undang_undang 36 Tahun 2008 ?
Terima kasih atas pembahasan dalam artikel ini yang sangat membantu saya.
Salam................

antaginting
Newbie

17 Februari 2009


thnks atas infonya

Koostadi S
Genuine

16 Februari 2009


saya setuju dengan pendapat Lyhari, lepas dari pendat ini mengapa perhitungannya membandingkan dng perhitungan lama ya ? mengapa tidak langsung hasil perhitungan baru : 12 (28.000.000 : 12 contoh diatas)

harry_logic
Genuine

16 Februari 2009


Ikuti saja sesuai bunyi pasal 25 UU PPh yg berlaku, dgn itikad baik utk jujur, benar, dan jelas... maka tidak perlu banyak aturan lain dan bersifat khusus, apalagi yg berlaku-berlaku surut.

Jika itikad sudah baik, tidak perlu takut atau merasa terganggu dgn Lebih Bayar dan dilakukan pemeriksaan pajak deh...


lyhari
Newbie

15 Februari 2009


Ada hal yang sepertinya agak menjadi ganjalan dalam membicarakan PPh pasal 25 yaitu mengenai saat terhutangnya PPh. Dalam undang-undang PPh diatur bahwa PPh terhutang pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. sedangkan PPh pasal 25 bukan merupakan suatu bentuk pajak yang terhutang sehingga seharusnya belum dapat ditagihkan kepada WP. PPh pasal 25 dihitung berdasarkan PPh yang terhutang pada tahun sebelumnya, dan PPh Pasal 25 bukan merupakan bentuk dari pajak yang terhutang dari bagian tahun pajak. Jadi jika pajak belum terhutang apakah DJP berwenang untuk menagihnya? Apalagi menerapkan sanksi jika terjadi keterlambatan, kurang setor, atau tidak disetor.
Secara sederhana biasanya petugas akan menjelaskan kepada WP (biasanya wp kecil), tujuan PPh PAsal 25 ditujukan untuk meringankan beban WP agar pada pelunasan akhir tahun tidak terlalu berat dan ditujukan agar cashflow negara tetap terjaga. Jika demikian bias diartikan bahwa sebenarnya PPh asal 25 merupakan bentuk "pinjaman atau ijon" Negara terhadap rakyatnya. Jika sifatnya pinjaman, apakah masih perlukan dikenakan sanksi atas kekurangan atau keterlambatan pembayarannya???

stevanus_acc
Newbie

14 Februari 2009


hayooo tantangan bagi petugas2 pajak untuk menjelaskan kepada WP agar tidak membuat WP salah dalam membayar pajak (yg seharusnya).

RITZKY FIRDAUS
Genuine

13 Februari 2009


Dear Sir

1. Himbauan agar Dir Jen Pajak menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Terkait Angsuran Bulanan PPh Pasal 25 Dalam Masa Transisi Tahun Pajak 2009 adalah ber "Indikasi" "Kemungkinan" tidak dapat "Dipenuhi"
karena "Persiapan" Peraturan Pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh pada umumnya "terlambat akibat kurang siap" karena "semangat" dan "spirit" otoritas pajak dewasa ini "berindkasi" "Belum Optimal" walaupun Imbalan Gaji sudah lebih "Besar" dibanding "PNS" lainnya.

2. Jika Wajib Pajak menghendaki Penyesuaian Angsuran PPh Pasal 25 gunakan Ketentuan KEP-537/PJ/2000 dengan alasan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak berjalan diajukan WP karena terjadi penurunan yang menunjukkan PPh terutang Tahun Pajak berjalan kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
Atau gunakan alasan lainnya yang sesuai Peraturan per UU yang berlaku.

Demikian pendapat.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

aji_21
Junior

13 Februari 2009


Terima Kasih atas Sarannya...

Guntoro
Newbie

13 Februari 2009


Untuk pemula baca aja buku "Perpajakan" oleh Prof.DR.Mardiasmo,MBA

aji_21
Junior

13 Februari 2009


Info dari penulisnya Pak Sony,
Saya yakin masih banyak rekan2 yang masih bingung dengan penghitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 dalam masa transisi ini. Tulisan ini cukup memberikan pencerahan bagi kita semua. Kebetulan saya adalah pemula dalam bidang perpajakan. Terima Kasih sekali lagi untuk penulis.

Sony
Groupie

13 Februari 2009


Pak aji_21 , info siapa ?

aji_21
Junior

12 Februari 2009


Nice Info Pak...

begawan5060
Genuine

12 Februari 2009


Memang seharusnya Dirjenpa segera menerbitkan penegasan "serupa" dengan KEP-210. Kalo "serupa" dgn KEP-62/PJ/2005, WP harus mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25. Kasian WP ..

Yon Rizal
Newbie

12 Februari 2009


Intinya, penulis cuma minta Dirjen Pajak segera mengeluarkan PP mengenai pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008.

Ada hal lain yang juga gak kalah pentingnya yang harus ada penegasan SEGERA dari Dirjen Pajak yaitu kapan kekurangan PPh Pasal 29 tahun 2008 harus dibayar, apakah sebelum SPT PPh Badan 2008 dilaporkan (KUP Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) huruf c) atau paling lambat tanggal 25 Maret 2009 (Pasal 29 UU No. 17 Tahun 2000)

prie
Newbie

11 Februari 2009


KEP-210 tsb bukannya untuk "ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM MASA TRANSISI TAHUN PAJAK 2001" apakah bisa diterapkan sedangkan sekarang adalah Tahun Pajak "2009". Dari segi WP apakah tidak merepotkan? Terima kasih

Others Artikel


Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?
Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise, 7 Oktober 2013

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan? Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise [1] “… Efficiency of a tax system is not determined only by appropriate legal ...

Ditanggapi Sebanyak : 19 Kali

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax, 3 September 2013

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan Darussalam [1] 1. Latar ...

Ditanggapi Sebanyak : 15 Kali

Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Mixed sebagai alternatif berbagi beban
Hendy Setiawan, 28 Juli 2013

Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Mixed sebagai alternatif berbagi beban

Pendahuluan Menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap (karyawan) bukanlah pekerjaan sederhana mengingat sifatnya yang subjektif dan variatif. Subjektif melibatkan kondisi dari karyawan terkait dengan berbagai status yang melekat kepadanya, antara lain : Status Kepegawaian ...

Ditanggapi Sebanyak : 39 Kali

show all Artikel