Artikel

  • 14 Jan 2009

Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule

Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax & Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax
Danny Darussalam Tax Center

tax avoidance_1231.      Pendahuluan

Meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara menciptakan berbagai inovasi produk barang maupun jasa. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba sudah tentu suatu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya melalui berbagai macam efisiensi biaya, termasuk efiesiensi beban (biaya) pajak.

 

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, yaitu semakin canggihnya skema-skema transaksi keuangan yang ada dalam dunia bisnis tentu juga akan menciptakan peluang bagi perusahaan untuk melakukan skema-skema transaksi penghindaran pajak dalam rangka mengurangi beban pajak mereka, apalagi jika terjadi kekosongan peraturan perundang-undangan terhadap skema-skema penghindaran pajak tersebut. Bagi perusahaan yang beroperasi secara internasional (perusahaan multinasional) kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak lebih terbuka lagi yaitu dengan cara memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan suatu negara (international tax avoidance). Dalam perdagangan internasional, perusahaan multinasional tersebut mempunyai peran sebesar 60 persen dari transaksi internasional.[1] Oleh karena besarnya sumbangan mereka terhadap perdagangan internasional maka wajar saja kalau perusahaan multinasional tersebut merupakan penyumbang pajak terbesar di banyak negara, tidak terkecuali juga bagi Negara Indonesia.

 

Terkait dengan perusahaan multinasional (PMA), dalam tahun 2005 saja, di Indonesia, realisasi investasi yang berasal dari PMA diperkirakan mencapai USD 8.68 miliar[2] Jumlah tersebut meningkat dua kalinya dari tahun sebelumnya. Seiring dengan besarnya investasi asing yang masuk ke Indonesia, pendapatan pemerintah yang berasal pajak dari perusahaan multinasional seharusnya tinggi. Akan tetapi, kita pernah dikejutkan dengan pernyataan mantan Menteri Keuangan RI Jusuf Anwar pada akhir November 2005, yang menyatakan bahwa 750 PMA tidak pernah membayar pajak.[3] Hal serupa juga pernah diungkapkan di tahun 2002 oleh pejabat pajak yang menangani perusahaan multinasional yang pernah mengindikasikan kemungkinan adanya praktik ilegal dari kalangan perusahaan PMA, antara lain melalui transfer pricing, sehingga 70% perusahaan PMA yang terdaftar sebagai Wajib Pajak laporan keuangannya terlihat merugi dan akhirnya tidak mempunyai kewajiban membayar pajak.[4] Di balik pernyataan tersebut tentu kita bertanya, apakah perusahaan multinasional tersebut benar-benar rugi atau melakukan penghindaran pajak, sehingga tidak membayar pajak? Dan bagaimana pula peraturan perundang-undangan anti penghindaran pajak (anti avoidance) negara kita dalam menangkal skema penghindaran pajak tersebut?

 

2.      Pengertian Tax Avoidance, Tax Planning, dan Tax Evasion

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu suatu perusahaan domestik maupun perusahaan multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak dari suatu negara. Di banyak negara, skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi:

1.      Penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax avoidance).

2.      Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax avoidance).

Antara suatu negara dengan negara lain bisa jadi saling berbeda pandangannya tentang skema apa saja yang dapat dikategorikan sebagai acceptable tax avoidance atau unacceptable tax avoidance.[5] Dengan demikian, bisa saja suatu skema penghindaran pajak tertentu di suatu negara dikatakan sebagai penghindaran pajak yang tidak diperkenankan, tetapi di negara lain dikatakan sebagai penghindaran pajak yang diperkenankan. Istilah lain yang sering dipergunakan untuk menyatakan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan adalah aggressive tax planning dan istilah untuk penghindaran pajak yang diperkenankan adalah defensive tax planning.

Dalam buku-buku perpajakan, istilah tax avoidance biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara. Dengan demikian, banyak ahli pajak menyatakan skema tersebut sah-sah saja (legal) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Lebih lanjut,  The Asprey Comittee of Australia, seperti yang dikutip oleh Indrayagus Slamet menyatakan bahwa tax avoidance umumnya menyangkut perbuatan yang masih dalam koridor hukum tapi tidak berdasarkan ”bonafide dan adequate consideration”,[6] atau berlawanan dengan maksud dari pembuat undang-undang (the intention of parliament).[7]

Lantas apa yang dimaksud dengan tax planning itu sendiri? Tax planning adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan dispute antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Sedangkan tax evasion diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal) seperti dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif.

Berkaitan dengan tax avoidance, pertanyaan yang layak kita ajukan adalah apakah suatu skema transaksi yang tujuannya semata-mata untuk penghindaran pajak (tidak ada tujuan  bisnisnya) dengan cara memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan yang ada dapat dibenarkan?

Dalam konteks perpajakan internasional, ada berbagai skema yang biasa dilakukan oleh PMA untuk melakukan penghematan pajak yaitu dengan skema seperti (i) transfer pricing, (ii) thin capitalization, (iii) treaty shopping, dan (iv) controlled foreign corporation (CFC). Pada umumnya dalam melakukan penghematan pajak tersebut, Wajib Pajak dapat menjalankan dalam bentuk:[8]

1.      Substantive tax planning, yang terdiri atas:

a.       Memindahkan subjek pajak (transfer of tax subject) ke negara-negara yang dikategorikan sebagai tax haven atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan.

b.      Memindahkan objek pajak (transfer of tax subject) ke negara-negara yang dikategorikan sebagai tax haven atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan.

c.       Memindahkan subjek pajak dan objek pajak (transfer of tax subject and of tax object) ke negara-negara yang dikategorikan sebagai tax haven atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan.

2.      Formal tax planning

Melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak yang paling rendah.


3. Ketentuan tentang Anti Avoidance

Dalam menghadapi skema-skema unacceptable tax avoidance atau aggressive tax planning seperti tersebut di atas, umumnya suatu negara menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai berikut ini:

1.      Specific Anti Avoidance Rule (SAAR), yaitu ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi seperti (i) transfer pricing, (ii) thin capitalization, (iii) treaty shopping, dan (iv) controlled foreign corporation (CFC).

2.      General Anti Avoidance Rule (GAAR), yaitu ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh Wajib Pajak yang semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak mempunyai substansi  bisnis.


Di banyak negara, seperti di Israel dan Kanada, telah membuat suatu ketentuan untuk menangkal praktik unacceptable tax avoidance atau aggressive tax planning yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena tax planning yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak lagi bersifat defensive tax planning[9] lagi tetapi sudah semakin offensive yaitu dengan membuat suatu transaksi semu yang pada dasarnya tidak ada tujuan bisnisnya atau membuat suatu entitas usaha di negara-negara yang dikategorikan sebagai tax haven country. Di Australia, skema-skema yang dapat dikategorikan sebagai aggressive tax planning oleh Australian Taxation Office (ATO) adalah sebagai berikut:[10]

1.      Transaksi yang dibuat semata-mata untuk tujuan menghindari pajak. Dengan kata lain transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan bisnis, kalaupun ada tujuan bisnisnya tetapi sangat tidak signifikan.

2.      Berusaha untuk mendapatkan fasiltas pajak yang sebenarnya fasilitas pajak tersebut tidak ditujukan kepadanya.

3.      Membuat transaksi yang berputar-putar yang akhirnya transaksi tersebut akan kembali lagi kepadanya (round-robin flow of funds).

4.      Penggelelembungan nilai aset untuk mendapatkan biaya penyusutan yang besar di masa yang akan datang.

5.      Memanfaatkan suatu entitas usaha di mana penghasilan yang diterima oleh entitas usaha tersebut dikecualikan sebagai objek pajak.

6.      Transaksi bisnis yang melibatkan negara-negara yang dikategorikan sebagai tax haven countries.


4.      Bagaimana dengan Indonesia?

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan kita yang berlaku saat ini, belum ada definisi yang jelas mengenai tax plannning, agresive tax planning, acceptable tax avoidance dan unacceptable tax avoidance. Dengan demikian, dalam praktiknya sering menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Wajib Pajak dan aparat pajak. Wajib Pajak dan aparat pajak tentu akan memberikan penafsiran sendiri-sendiri yang menguntungkan mereka, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

 

Dari sudut pandang Wajib Pajak, tentu akan berpendapat bahwa sepanjang skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tentu sah-sah saja (legal). Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah tentu juga  berkepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk semata-mata tujuan penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara. Oleh karena itu, untuk kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun bagi pemerintah, ketentuan tentang tax planning, tax avoidance, dan  anti tax avoidance yang berupa Specific Anti Avoidance Rule (SAAR) maupun General Anti Avoidance Rule (GAAR) harus diatur secara jelas dan rinci dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, baik untuk ketentuan formalnya yaitu terkait dengan sanksi, maupun dalam ketentuan materialnya.


[1] Bruno Gibert, “France: Consolidation and Developing the French Advance Pricing Agreement Procedure”, dalam European Taxation, IBFD, Februari 2005, hal. 56.

[2] Kapanlagi.com, 15 Desember 2005.

[3] Kompas, 23 November 2005.

[4] Kompas, 27 Agustus 2002.

[5] Untuk memperjelas perbedaan sudut pandang suatu negara atas skema penghindaran pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, lihat tulisan kami di Inside Tax Edisi September 2007.

[6] Indrayagus Slamet, “Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion di Mata Perpajakan Indonesia”, dalam Inside Tax, Edisi Perkenalan, September 2007, hal. 8.

[7] James Kessler, “Tax Avoidance Purpose and Section 741 of the taxes Act 1988”, British Tax Review, 4 November 2004, hal. 377.

[8] Paulus Merks, “Categorizing International Tax Planning”, dalam Fundamentals of International Tax Planning (editor: Raffaele Russo), IBFD, 2007, hal. 66-69.

[9] Untuk mendapatkan pengertian defensive tax planning yang jelas, silahkan baca tulisan Indrayagus Slamet di Inside Tax Edisi September 2007.

[10] Rachel Tooma, “Tax Planning in Australia: When is Aggressive Too Aggressive?” dalam Tax Notes International,  Mei 2006, hal. 427.

  • 14 Jan 2009

Disclaimer :

Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan


santrianom
 6 Nop 2009
Undang-undang menyebutkan transaksi yang dilakukan di tax haven country bisa dihitung kembali untuk menentukan pajak terutangnya...
adindra
 17 Agust 2009
Ketidakpastian Hukum Akan Terus Terjadi Indonesia Sepanjang Dirjen Pajak Hanya Berioentasi Kejar Setoran.

Waktu Pak Darmin Bawakan Ceramah di Makassar, (Secara Implisit) Dia bilang tidak peduli perusahaan akhirnya mandeg dan bangkrut karena harus bayar pajak banyak.

Gawat Mah.
adindra
 17 Agust 2009
Pemerintah Selalu Setengah-Setengah Menyelesaikan Persoalan.

Dalam Regulasi Terbaru, UU PPH 36 Tahun 2008 dan UU 28 Tahun 2007 zona abu-abu ini tidak disinggung. Padahal bikin UU susah banget.

Ini artinya pemerintah memang selalu saja bertengkar dengan rakyatnya, karena ketidakpastian yang dibuatnya.
darmanar
 24 Jul 2009
masalah transfer Pricing dimana adanya pengalihan keuntungan kepada perusahaan induk di LN dengan cara perusahaan di DN membeli bahan baku jauh diatas harga pasar. hal ini untuk memperkecil keuntungan perusahaan DN
Dan untuk membuktikan adanya transfer pricing: 1. apakah ada hubungan istimewa diantara perusahaan tsb. 2, Check waktu import barang dari dokumen misalnya pada tahun 2008 bahan baku A per kg $ 100 pada tahun 2009 bahan baku per kg A $ 175 (naik 75%) 3. Cari pembanding Harga dari perusahaan independen yang komposisinya mirip dengan bahan baku A. Dari sisi Bea masuk, PPh, PPn thn 2009 besar, tetapi dari sisi PPh badan merosot, karena keuntungan perusahaan dalam negeri sudah disetting oleh induknya hanya untung dibawah 5 %, dengan cara menaikkan harga pembelian bahan baku ke perusahaan induk.Hal tersebut perlu dicegah

wap_hendra
 16 Jul 2009
menurut saya tax planing itu di ibaratkan kita sedang berjalan diatas jurang yg curam apabila sekali salah langkah maka kita akan terperosok ke dalam jurang penggelapan pajak.....
ardiaja
 19 Jun 2009
1. sekarang kita kemnbalikan ke diri kita masing22""
"jika bisa bayar pajak kecil",, knapa tidak dilakukan
toh bayar pajak besar pun tidak jelas kemana arah tujuannya,,
example::::
kita sudah menghitung, melapor, membayar masih aja kena periksa.
jadi sistem pemungutan pajak self assement di indonesia sudah tidak sesuai sengan faktanya,, karena fiskus tidak percaya kepada hasil wajib pajak yang telah kita sampaikan k kantor PAJAK.
tax planning~ " manurut saya wajar kita lakukan,, dengan melihat kaidah kaidah, dan payung undang undang perpajakan yang berlaku, dan tidak dilakukan dengan cara ILEGAL
jwsudomo
 9 Jun 2009
Kalau kita accrue untuk PESANGON karyawan, accrual itu tidak dapat diterima sebagai biaya. Kalau kita pisahkan dengan menempatkan jumlah yang sama ke perusahaan asuransi. Itu dapat dibiayakan. Itu Tax Planning.
jwsudomo
 9 Jun 2009
Menggiring orang ke jalan yang benar. Itulah Tax Planning. Kasus "go public" Sampoerna merupakan contoh yang baik. Pemerintah mau perushaan Indonsia menjadi perusahaan terbuka. Diberikan insentive. Tax Planning adalah menggunakan Tax Incentives yang disediakan pemerintah.
Noel
 27 Mei 2009
Menurut saya kalau dibilang dalam UU PPh kita belum ada pencegahan terhadap tax avoidance dan evasion, sepertinya tidak sepenuhnya betul karena melalui pembagian objek penghasilan dan biaya yang boleh dikurangkan,sebenaarnya sudah membatasi pencegahan tax avoidance yang berusaha meminimalkan penghasilan dan memaksimalkan biaya.Tetapi saya ada mau menambahkan mengenai istilah baru "tax mitigation", kalau saya tidak salah bentuk penghindaran pajak masih di bawah tax avoidance karena memanfaatkan peraturan pajak yang ada, seperti contoh:perusahaan HM Sampoerna yang dibeli oleh J.G.Morris, dimana ketika terjadi penjualan seluruh saham perusahaan tersebut, pihak pendiri HM Sampoerna, menjual sahamnya di bursa.Sebab seandainya saham tersebut dijual tidak dibursa, maka penjualan tsb dianggap sebagai penambah penghasilan bruto (dikenakan tarif PPh 17) yang efektifnya kurang lebih 30%, sedangkan dengan adanya pengenaan tarif final pada penjualan saham di bursa, maka HM Sampoerna membuat perusahaannya go public sehingga dengan tarif final yang rendah 0,1% untuk saham pendiri dan 0,5% untuk penjualan saham berikutnya, maka pajak yang terutang jauh lebih sedikit seandaniya HM Sampoerna tidak go public
Lalu di UU PPh sebenarnya juga sudah mengatur mengenai pencegahan transfer pricing di Pasal 18 ayat 3,3a,3b atau mengenai hubungan istimewa, tetapi sayangnya karena tidak ata aturan pelaksananya atau UU tentang transfer pricing yang mengatur maka pasal ini kurang efektif, lalu
mengenai perubahan penghasilan, sebagai contoh sebuah PT yang ingin membagikan keuntungan atau laba pusat kepada cabang perusahaannya maka PT tsb bisa saja tidak memberikan dividen, tetapi dalam bentuk pinjaman sehingga biaya atas pinjaman tersebut dapat menjadi biaya sedangkan kalau dalam bentuk dividen, maka tidak dapat dikurangkan.Tetapi hal ini sebenarnya sudah dibatas pada pasal 18 ayat 1 UU PPh No 36 Tahun 2008, bahwa ada perbandingan utang dan modal yang ditentukan Menkeu sehingga dapat dicegah terjaadinya tax avoidance seperti ini.
Kalau mengenai tax evasion, sebenarnya dalam UU KUP telah ditetapkan sanksi administrasi maupun pidana dimana sejak pelaporan SPT yang tidak benar untuk pertama kali dan selanjutnya sudah mulai diberikan sanksi
Saya kira selanjutnya peraturan untuk bentuk-bentuk tax evasion dan avoidance dapat lebih lagi diatur dalam pencegahannya, dan tujuan akhirnya agar aturan UU kita semakin diperbaiki lagi
eunike
 20 Mei 2009
tax Planning akan sangat diperlukan untuk perusahaan terutama perusahaan yang sudah masuk KPP pratama. Ada baiknya bila dibuatkan software mengenai tax planning sehingga punya basic program yang akan memudahkan klien untuk bisa melakukan pajak.
suhadi
 12 Mei 2009
Tax Planning memang selalu dibutuhkan diperusahaan yang secara khusus mempunyai divisi yang menangani masalah perpajakan. Untuk menunjang kemampuan Tax Planning ini perlu pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan yang berlaku
marceile
 21 Mar 2009
Pemisahan harta antara suami dan istri dalam peraturan diperkenankan dengan perjanjian secara tertulis. Tujuannya untuk penghindaran tarif pajak yang lebih tinggi. pada waktu lapor ke KPP SPT OP kemarin. Pegawai pajak menolak karena harus ada perjajian tertulis di depan notaris padahal di tahun sebelumnya hanya tertulis diatas materai masih diperbolehkan.
irko
 6 Mar 2009
Sudah seharusnya Instansi Pajak sadar akan Tax Avoidance apalagi yang dilakukan oleh PMA, pertanyaanya mengapa hal ini masih berlangsung? Kepentingan Siapa? disatu sisi Tax Avoidance/Tax Planning/tax loophole merupakan "lahan" bagi para Konsultan Pajak.
wisnups
 13 Feb 2009
" 4.Bagaimana dengan Indonesia? "

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan kita yang berlaku saat ini, belum ada definisi yang jelas mengenai tax plannning, agresive tax planning, acceptable tax avoidance dan unacceptable tax avoidance. Dengan demikian, dalam praktiknya sering menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Wajib Pajak dan aparat pajak. Wajib Pajak dan aparat pajak tentu akan memberikan penafsiran sendiri-sendiri yang menguntungkan mereka, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum."

Berarti di Indonesia masih pakai ilmu "kira-kira" dong??
juni
 6 Feb 2009
NICE
lyhari
 3 Feb 2009
Artikel yang menarik dan aktual pada masa sekarang. Masing-masing pihak memang berhak mencari cara yang paling efisien bagi kepentingannya, baik itu kepentingan pihak otoritas pajak maupun kepentingan taxpayer. Kata kunci yang utama adalah kepastian hukum yang ditunjukan adanya hukum positif yang mengatur yang jelas tegas dan tidak bermakna ganda dan berpotensi menimbulkan sengketa-sengketa pajak.
firman555
 29 Jan 2009
Nice article, begini saya pernah audit perusahaan BUMI RESOURCHES Tbk, yg saya temukan sangat cerdas sekali memanage tax planingnya, yg paling menarik dia membuat banyak sekali paper company / SPV (special purpose vehicle), diantaranya di Mauritious, Cayman Island.. which is tax heaven country. menurut saya hal ini sah-sah aja as long as kita bisa bermain cantik, proffesional & akal-akalan dgn cara yg bisa dihalalkan..

Buat Dani Darusalam sering-sering membuat artikel high level tax yg menarik.. thanks
firman
 28 Jan 2009
ehm,artikel yang sangat menarik pak...

mungkin ini bedanya ortax dgn situs sejenis lainnya.karna penulis2nya memang para praktisi yg kemampuan dan pengalamannya tidak perlu diragukan lagi...
sambudi
 25 Jan 2009
Buat Sdr. Sihombing,
Silahkan berkomentar TAPI yang ARGUMENTATIF dong !!! Kalau tidak setuju dengan tulisan penulis, silahkan bikin tulisan tandingan, sehingga menjadi polemik yang menarik untuk disimak.
Salam
Sony
 25 Jan 2009
Artikel yang dimuat di ORTax dapat memperdalam ilmu perpajakan saya. Teruskan menulis pak Danny dan Pak Darrussalam. Bravo ORTax !!
farid
 23 Jan 2009
to: Pak Sihombing
Sudahlah pak sihombing saya sudah sering bertemu dalam forum ini species macam anda yang tidak mengerti, lebih baik anda belajar lagi deh dari pada berkomentar yang tidak karuan, semakin anda berkomentar semakin ketahuan kalo anda tidak paham, simak komentar pak sambudi agar anda berhenti berkelakar.....
Sihombing
 21 Jan 2009
Kalau tax planning sudah demikian rumit, mungkin sudah menjurus ke arah upaya makar ?????
masjoen
 21 Jan 2009
Kutipan suatu putusan pengadilan pajak Amerika Serikat: "Even if the transaction has economic effects, it must be disregarded if it has no business purpose and its motive is tax avoidance". Bisa gak ya diterapkan di Indonesia???
sambudi
 21 Jan 2009
Yth Pak Sihombing,

Apa yang ditulis oleh kedua penulis tentang pembedaan tax planning menjadi aggressive tax planning dan defensive tax planning merupakan praktik yang lazim dalam hukum pajak di banyak negara.

Kalau kita sering membaca buku buku literatur perpajakan asing, tax planning yang dilakukan oleh wajib pajak tidak sesederhana yang dibilang oleh Pak Sihombing. Oleh karena tidak sederhana tersebut, banyak negara perlu mengatur dalam hukum pajak mereka untuk menggolongkan tax planning yang diperkenankan dan tax planning yang tidak diperkenankan.

Salam
Sihombing
 18 Jan 2009
Aku kira aturan dalam UU KUP sudah jelas mengatur mengenai aturan pelaksanaan perpajakan termasuk tax avoidance, mungkin pemeriksa pajak nya yang harus di " Up Grade " supaya dapat melacak kecurangan dari Wajib Pajak.

Masalah Tax Planning tidak perlu diatur oleh fiskus sebab ini masalah rumah tangga perusahaan, janganlah membuat hal yang sederhana menjadi rumit dengan artikel yang berlebihan.
quinn allman
 17 Jan 2009
Memang para pembuat UU Perpajakan harus selalu update dengan perkembangan dinamisasi dunia bisnis khususnya dari perusahaan berskala multinasional...
saya sangat tertarik dengan materi transfer Pricing dimana adanya pengalihan keuntungan kepada perusahaan induk di LN dengan dalih penjualan dibawah harga pasar......
Dan untuk membuktikan ada apa sebenarnya dengan transaksi tsb, apakah ada hubungan istimewa(Pasal 18) diantara keduanya baik itu hubngan kepemilikan baik secara langsung atau tidak langsung ...
Hal ini sangat sulit ditelusuri apalagi jika badan yang akan diselidiki berasal dari LN...
Tindakan Sederhana yg bisa dilakukan aparatur adalah membuat pohon kepemilikan daftar-daftar pemegang saham yg terlampir pada SPT Tahunan PPh Badan....
Saya Setuju Sekali dengan Pembekalan yg berlebihan untuk semua Aparatur Pajak di Indonesia khususnya Untuk mengantisipasi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.....
Hal Ini Tidak Bisa Dibiarkan...
HIDUP INDONESIA!!!

Terima kasih Pak Darus dan Pak Danny
Atas Artikel Yang Baik Ini
sambudi
 16 Jan 2009
Pak Darus & Pak Danny,
Terimakasih atas sharing ilmunya dan terus berkarya....
best regards,
Husin
 15 Jan 2009
nah gitu dong pak ormad, semuanya memang harus dibuat aturan yang jelas, peraturan itu berjenjang, hirarki yang dibawah harus sinkron dengan yang diatasnya, PMK harus sinkron dengan PP, jadinya bukan dengan penafsiran sendiri-sendiri , apalagi mau memaksakan kehendaknya sendiri.
Salam
dowd0
 15 Jan 2009
Dear Pa' Danny dan Pa' Darussalam.

Saya adalah mahasiswa D3 Jurusan pajak yang sedang melakukan kegiatan magang di suatu perusahaan. Setelah seminggu menjadi karyawan magang di perusahaan tersebut timbul satu pertanyaan di benak saya. "Ketika kita menjadi karyawan pajak di suatu perusahaan, pihak manakah yang seharusnya kita dahulukan? apakah kita harus tetap Strick di peraturan pajak yang seharusnya walau perusahaan mengalami kerugian atau kita membela perusahaan walau harus melakukan tax avoidance / tax evasion?"
Ketika saya menanyakan hal ini kepada atasan saya di perusahaan tersebut, beliau hanya mengetakan bahwa inilah fungsi dari tax planning.
Sejujurnya saya belum mengerti apa yang beliau maksud dan apa yang seharusnya saya lakukan.

Mohon Bimbingannya.




To Bpk Darussalam,
Boleh saya minta alamat e-mail bapa? Jujur bapa' adalah dosen favorit saya walau teman-teman berkata bpk adalah "Dosen Killer"


To all:

Maaf kalau post saya terlihat seperti spam pada thread ini..





+_+
Dowd0
ormad
 15 Jan 2009
kalau masalah banyaknya beda pendapat tentang hal2 tersebut, memang sangat2 dimungkinkan.
di satu sisi Wajib Pajak punya kepentingan dalam meminimalisir pajaknya, sedangkan fiskus diberikan tanggungjawab untuk menjalankan aturan yg ujungnya pada penerimaan negara.
kalau tidak diatur secara pasti dan banyak menimbulkan multi tafsir, ya akan sangat tergantung pada person2 tertentu.
jadi saya yg awam ini mendukung sepenuhnya adanya aturan seputar hal2 tersebut guna mencegah adanya multitafsir...
ormad
 15 Jan 2009
mungkin saya yang awam ini juga setuju dengan tulisan di atas.
Perlu adanya aturan yg betul2 aplikatif dan tidak multi intrepretasi dalam menerjemahkannya. utamanya terkait hal2 tersebut.
Sehingga dalam pelaksanaan lapangan tidak ada debat kusir atau grey area dalam pelaksanaan sebuah transaksi yang terkait dengan hal2 tersebut (tax avoidance dll)
ormad
 15 Jan 2009
artikel yang bagus...
RITZKY FIRDAUS
 15 Jan 2009
Dear Sir.
Jika belum ada definisi yang jelas mengenai:
> Tax Planning;
> Agressive Tax Planning;
> Acceptable Tax Avoidance, dan;
> Unacceptable Tax Avoidance.
maka Wajib Pajak memiliki Hak Tafsir / Inepretasi atas ketnuan maupun kalimat UU Perpajakan.

Hak Tafsir tersebut antara lain:

Penafsiran Gramatikal
yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat didalam suatu konteks bahasa yang digunakan pembuat undang-undang dalam merumuskan peraturan perundang-undangan tertentu.

Penafsiran Sejarah
yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap isi suatu peraturan perundang-undangan dengan meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan undang-undang yang bersangkutan.

Penafsiran Sistematis
yaitu penafsiran terhadap satu atau lebih peraturan perundang-undangan, dengan cara menyelidiki suatu sistem tertentu yang terdapat didalam suatu tata hukum, dalam rangka penemuan asas-asas hukum umum yang dapat diterapkan dalam suatu masalah hukum tertentu.

Penafsiran sosiologis / teleologis
sejalan dengan pandangan Prof. L.J.van Apeldoorn, maka salah satu tugas utama seorang ahli hukum adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal konkrit yang ada di dalam masyarakat.

Penafsiran otentik,
yaitu penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian didalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat undang-undang sendiri.

Contoh dalam kaitan "Penghematan Pajak" <in legal way> / Tax Planning atas Pasal 7 Ayat (1) Huruf c kalimat "seorang isteri" dapat mengandung arti "setiap orang isteri" bukan "satu orang isteri".

Definisi dan penafsiran tsb. amat sangat penting bagi Pria Muslim yang memiliki Istri berstatus Kawin Sah dengan 4 orang Isteri Berpenghasilan yang Penghasilannya digabung dengan Penghasilan Suami.

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu

Dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan Perpajakan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum termasuk Otoritas Pajak tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

Demikian pendapat untuk bahan kajian.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.
ocj788
 15 Jan 2009
Untuk penerapan tax planning menurut saya perlu pemahaman dan penguasaan yang mahir dan mendalam terhadap uu atau aturan perpajakan yang ada kalo tidak akan menimbulkan masalah.......
harry_logic
 15 Jan 2009
Selama modernisasi DJP belum sempurna, dan belum ada lembaga lain yg sah yg berfungsi sbg pengawas DJP, maka menerbitkan segala aturan dan pembatasan ttg hal² yg dimaksud di dalam artikel Sdr Darussalam dan Sdr Danny Septriadi tidak akan berarti banyak bagi keuangan negara.
Sony
 14 Jan 2009
Mengenai tax planning, tax avoidance dan tax evasion , apakah perlu dibuatkan peraturan perundang-undangannya ? Bukankah masing-masing perusahaan mempunyai caranya sendiri untuk membuat strategi perusahaannya ? Dengan peraturan perundangan tersebut dikhawatirkan mempersempit ruang gerak perencanaan perusahaan. mohon pencerahan dari rekan sekalian.
Harjuna
 14 Jan 2009
Thanks a lot Pak atas artikel yang menarik ini
reizagerrard
 14 Jan 2009
artikel yang sangat menarik
back to top