Artikel

Share :



PEMBAGIAN HAK PEMAJAKAN ATAS SUATU JENIS PENGHASILAN BERDASARKAN OECD MODEL TAX TREATY

Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax dan Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax
Danny Darussalam Tax Center, 10 Nopember 2008

pembagian_123Pendahuluan

Suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (selanjutnya disebut tax treaty) yang bersifat komprehensif (comprehensive tax treaty)[1] pada umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini:

 

  1. Ketentuan tentang hal-hal yang menjadi ruang lingkup (scope provisions) dari suatu tax treaty, yang terdiri atas:
    • Jenis-jenis pajak yang diatur dalam tax treaty.
    • Subjek pajak yang dapat memanfaatkan tax treaty.
  2. Ketentuan yang mengatur tentang definisi dari istilah yang ada dalam tax treaty (definition provisions).
  3. Ketentuan yang mengatur tentang hak pemajakan suatu negara atas suatu jenis penghasilan (substanstive provisions).
  4. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian fasilitas eliminasi atau keringanan pajak berganda (provisions for the elimination of double taxation).
  5. Ketentuan yang mengatur tentang pencegahan upaya penghindaran pajak (anti avoidance provisions), yang terdiri atas:
    • Ketentuan tentang hubungan istimewa.
    • Ketentuan tentang kerjasama antar otoritas perpajakan (mutual agreemeent procedure).
    • Ketentuan tentang pertukaran informasi.
  6. Ketentuan lainnya (special provisions) seperti ketentuan tentang non-diskriminasi, diplomat, teritorial ekstensi, dan bantuan untuk melakukan pemungutan pajak.
  7. Ketentuan tentang saat dimulai dan berakhirnya suatu tax treaty (final provisions).

Seperti sudah diketahui bersama bahwa salah satu tujuan diadakannya tax treaty adalah untuk menghindari adanya pemajakan berganda. Dengan demikian, agar tidak terjadi pemajakan berganda atas penghasilan yang sama yang diterima atau diperoleh oleh subjek yang sama (juridical double taxation) maka suatu tax treaty membatasi hak pemajakan suatu negara untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan tersebut. Ketika masing-masing ketentuan domestik suatu negara sama-sama mengenakan pajak atas penghasilan yang sama, maka berdasarkan tax treaty, hak masing-masing negara tersebut untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan dapat dihilangkan atau dibatasi. Dengan kata lain, ketika suatu negara mengadakan tax treaty maka negara tersebut setuju untuk dibatasi haknya untuk mengenakan pajak berdasarkan pembatasan yang diatur dalam tax treaty.[2]

Perlu diketahui bahwa tax treaty tidak memberikan hak pemajakan baru kepada negara yang mengadakan tax treaty. Adapun pengenaan pajak suatu negara atas suatu jenis penghasilan didasarkan atas ketentuan domestik negara tersebut. Dengan demikian, apabila dalam tax treaty suatu negara diberi hak pemajakan atas suatu penghasilan tertentu, akan tetapi negara tersebut berdasarkan hukum domestiknya tidak mengenakan pajak atas penghasilan tertentu tersebut maka negara tersebut tidak dapat mengenakan pajak atas penghasilan tertentu tersebut walaupun tax treaty memberikan hak pemajakan kepada negara tersebut.

Pembagian Hak Pemajakan

Metode yang dipergunakan dalam suatu tax treaty untuk menghindari adanya pemajakan berganda adalah menggolongkan suatu penghasilan berdasarkan suatu penggolongan tertentu (scheduler income) dan menentukan hak pemajakan suatu negara atas jenis-jenis penghasilan yang dihasilkan dari penggolongan penghasilan tersebut.[3] Dengan demikian, hak pemajakan suatu negara atas suatu jenis penghasilan dengan jenis penghasilan lainnya dapat berbeda-beda. Jadi, penentuan jenis penghasilan merupakan hal penting karena akan menentukan negara mana yang berhak untuk memajaki atas penghasilan tersebut. Pasal-pasal yang mengatur tentang hak pemajakan suatu negara atas jenis-jenis penghasilan tersebut disebut sebagai “distributive rules[4] atau “assignment rules[5] atau disebut juga dengan “allocation articles[6]. Pada umumnya, penggolongan penghasilan dalam pasal-pasal yang disebut sebagai distributive rules tersebut adalah sebagai berikut:[7]

  1. Active income
    Active income
    merupakan penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha dan pekerjaan. Jenis-jenis penghasilan dalam tax treaty yang dikategorikan sebagai active income yaitu: penghasilan dari kegiatan bisnis (business profit), penghasilan dari transportasi laut, sungai, dan udara, penghasilan dari pemberian jasa profesi yang dilakukan oleh individu (independent personal services), gaji pegawai (dependent personal services), penghasilan direktur, artis dan olahragawan, gaji Pegawai Negeri Sipil, dan penghasilan yang diterima oleh pelajar.
  2. Passive income
    Passive income
    merupakan penghasilan yang berasal dari investasi dalam bentuk tangible maupun intangible properties (termasuk dalam bentuk financial investment). Jenis-jenis penghasilan dalam tax treaty yang dikategorikan sebagai passive income adalah: penghasilan dari harta tidak bergerak, penghasilan dari dividen, bunga, royalti, capital gain, serta pensiun.
  3. Other income
    Pasal ini mengatur penghasilan yang tidak dapat digolongkan berdasarkan penggolongan tersebut di atas.

Adapun pembagian hak pemajakan suatu negara berdasarkan distributive rules yang diatur dalam tax treaty pada dasarnya adalah sebagai berikut:[8]

  1. Hak pemajakan diberikan sepenuhnya kepada salah satu negara. Pada umumnya diberikan kepada negara di mana subjek pajak tersebut terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri (residence state).
  2. Hak pemajakan dibagi antara negara domisili (residence state) dan negara sumber penghasilan (source state).

Dalam pembagian hak pemajakan kepada suatu negara, tax treaty yang dikembangkan oleh OECD Model cenderung untuk memberikan hak pemungutan pajak sebanyak mungkin kepada negara domisili. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan yang ada dalam distributive rules dimaksudkan untuk membatasi hak pemajakan negara sumber.[9]

Makna Terminologi ”Shall be Taxable Only in..” dan “Maybe Taxed in…


Dalam model tax treaty yang dikembangkan oleh OECD, terminologi yang dipergunakan untuk menyatakan bahwa hak pemajakan atas suatu penghasilan hanya diberikan kepada satu negara yang biasanya diberikan kepada negara di mana subjek pajak tersebut terdaftar sebagai subjek pajak dalam negeri (residence state)[10] adalah “shall be taxable only in...”. Dengan demikian, jika hak pemajakan tersebut hanya diberikan kepada suatu negara maka negara lainnya tidak boleh untuk mengenakan pajak.[11] Jadi, isu pemajakan berganda atas suatu penghasilan yang diatur melalui penggunaan terminologi ini seharusnya tidak akan terjadi karena hak pemajakan diberikan sepenuhnya kepada negara domisili dan negara sumber dilarang untuk mengenakan pajak.

Di sisi lain, terminologi yang dipergunakan untuk menyatakan bahwa hak pemajakan atas suatu penghasilan dibagi antara negara domisili dan negara sumber adalah ”may be taxed in...”. Makna terminologi tersebut adalah negara sumber juga dapat mengenakan pajak.[12] Jadi, disamping negara domisili berhak untuk mengenakan pajak, negara sumber juga dapat mengenakan pajak. Apabila masing-masing negara mengenakan pajak maka terdapat isu pemajakan berganda. Untuk menghindari adanya pemajakan berganda maka negara domisili diwajibkan untuk memberikan keringanan pajak berganda melalui mekanisme tax credit method atau income exemption method (tergantung kepada ketentuan domestik negara domisili).

Jenis-jenis Penghasilan yang Hanya Dikenakan Pajak di Negara Domisili (Shall be Taxable Only in..)


Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis penghasilan yang berdasarkan OECD Model tax treaty, yang hak pemajakannya diberikan hanya kepada negara domisili (residence state):

Pasal

Jenis Penghasilan

Makna “Shall be taxable only..” dalam Pasal yang Bersangkutan

Pasal 7

Laba Usaha

Hanya dikenakan pajak di negara domisili, kecuali jika laba usaha tersebut diperoleh dari kegiatan bisnisnya di negara lain (negara sumber) melalui suatu Permanent Establishment (Bentuk Usaha Tetap dan selanjutnya disebut BUT).

Pasal 8

Transportasi Laut, Sungai, dan Udara dalam lalu lintas internasional

Hanya dikenakan pajak di negara domisili (atas dasar tempat kedudukan manajemen), kecuali laba yang berasal dari kegiatan usaha transportasi laut, sungai, dan udara yang semata-mata dilakukan hanya dari dan ke dalam suatu wilayah negara lainnya, maka laba dari transportasi laut, sungai, dan udara tersebut dapat dikenakan pajak di negara lainnya tersebut (negara sumber)

Pasal 12

Royalti[13]

Hanya dikenakan pajak di negara domisili

Pasal 13

Capital Gain

Hanya dikenakan pajak di negara domisili atas capital gain yang tunduk dengan Pasal 13 ayat (5)

Pasal 14[14]

Penghasilan Profesi

Hanya dikenakan pajak di negara domisili, kecuali apabila individu yang menjalankan kegiatan profesi tersebut mempunyai tempat tetap (fixed base) di negara sumber.

Pasal 15

Gaji Pegawai

Hanya dikenakan pajak di negara domisili sepanjang:

  • Pegawai tersebut tidak hadir di negara lainnya (negara sumber) dalam periode yang tidak melebihi 183 hari dalam periode waktu 12 bulan yang dimulai dan berakhir di tahun fiskal yang bersangkutan, dan
  • Imbalan tersebut dibayar oleh pemberi kerja yang bukan subjek pajak dalam negeri dari negara sumber penghasilan, dan
  • Imbalan tersebut tidak dibiayakan di negara sumber oleh BUT dari si pemberi kerja.

Pasal 18

Pensiun

Hanya dikenakan pajak di negara domisili

Pasal 19

Gaji Pegawai Negeri Sipil

Hanya dikenakan pajak di negara domisili

Pasal 21

Penghasilan Lainnya

Hanya dikenakan pajak di negara domisili


Jenis-jenis Penghasilan yang Dapat Dikenakan Pajak di Negara Sumber (Maybe Taxed in..)

Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis penghasilan yang berdasarkan OECD Model tax treaty, yang hak pemajakannya juga diberikan kepada negara sumber (source state), sehingga hak pemajakan dibagi antara negara domisili (residence state) dan negara sumber (source state):

Pasal

Jenis Penghasilan

Makna “May be taxed in..” dalam Pasal yang Bersangkutan

Pasal 6

Penghasilan Harta Tidak Bergerak

Dapat dikenakan pajak di negara sumber atau negara di mana harta tersebut terletak

Pasal 7

Laba Usaha

Dapat dikenakan pajak di negara sumber atas laba usaha yang diatribusikan kepada BUT yang berada di negara sumber

Pasal 10

Dividen

Dapat dikenakan pajak di negara domisili (Pasal 10 ayat (1)) dan negara sumber (Pasal 10 ayat (2))

Pasal 11

Bunga

Dapat dikenakan pajak di negara domisili (Pasal 11 ayat (1)) dan negara sumber (Pasal 11 ayat (2))

Pasal 13

Capital Gain

Dapat dikenakan pajak di negara sumber, kecuali untuk capital gain yang tunduk dengan Pasal 13 ayat (5), hanya negara domisili yang dapat mengenakan pajak

Pasal 14

Penghasilan Profesi

Dapat dikenakan pajak di negara sumber apabila individu yang menjalankan kegiatan profesi tersebut mempunyai tempat tetap (fixed base) di negara sumber.

Pasal 15

Gaji Pegawai

Dapat dikenakan pajak di negara sumber sepanjang:

  • Pegawai tersebut hadir di negara sumber dalam periode yang melebihi 183 hari dalam periode waktu 12 bulan yang dimulai dan berakhir di tahun fiskal yang bersangkutan, atau
  • Imbalan tersebut dibayar oleh pemberi kerja yang subjek pajak dalam negeri dari negara sumber penghasilan, atau
  • Imbalan tersebut dibiayakan di negara sumber oleh BUT dari si pemberi kerja.

Pasal 16

Gaji Direktur

Dapat dikenakan pajak di negara sumber

Pasal 17

Artis dan Olahragawan

Dapat dikenakan pajak di negara sumber atas penghasilan yang diterima oleh artis terkait dengan penghasilan dari pertunjukannya maupun penghasilan olahragawan yang terkait dengan penghasilan dari pertandingannya.


Dalam kasus ketika negara sumber penghasilan dapat mengenakan pajak (may be taxed in..) maka hak pemajakan atas penghasilan yang bersumber di negara tersebut dapat diberikan dengan:[15]

1.    Tanpa adanya pembatasan (unrestricted right of tax in the source tax),

Artinya negara sumber dapat mengenakan pajak atas jenis penghasilan tersebut di bawah ini sesuai dengan ketentuan domestiknya tanpa ada pembatasan (misalnya tanpa ada pembatasn tarif). Adapun jenis-jenis penghasilan tersebut adalah berikut:

  • Penghasilan harta tidak bergerak.
  • Penghasilan usaha (business profit) yang diatribusikan kepada Bentuk Usaha Tetap (BUT).
  • Capital gain.
  • Penghasilan profesi yang diterima oleh individu.
  • Gaji yang diterima oleh pegawai.
  • Gaji direktur.
  • Penghasilan yang diterima oleh artis terkait dengan hasil pertunjukannya maupun penghasilan olahragawan yang terkait dengan hasil pertandingannya.

2.    Dengan pembatasan (restricted right of tax in the source tax)

Artinya negara sumber dapat mengenakan pajak atas jenis penghasilan tersebut di bawah ini dengan pembatasan yang diatur dalam tax treaty (misalnya berdasarkan ketentuan domestik Indonesia, pembayaran dividen kepada Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan tarif sebesar 20% maka ketika pembayaran dividen tersebut ditujukan kepada Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai tax treaty dengan Indonesia maka tarifnya dibatasi maksimal sebesar 10%). Adapun jenis-jenis penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:[16]

  • Dividen.
  • Bunga.


[1] Comprehensive tax treaties merupakan suatu perjanjian penghindaran pajak yang mengatur hak pemajakan suatu negara yang mengadakan perjanjian terhadap semua atau hampir semua jenis penghasilan. Sedangkan limited tax treaties adalah perjanjian penghindaran pajak yang mengatur hak pemajakan suatu negara yang mengadakan perjanjian hanya atas suatu jenis penghasilan tertentu, misalnya hanya atas penghasilan yang diperoleh dari lalulintas penerbangan internasional. Lihat Philip Baker, Double Taxation Conventions and International Tax Law: A Manual on the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital of 1992, Sweet & Maxwell, 1994, pada bagian B-15.

[2] Kevin Holmes, International Tax Policy and Double Tax Treaties: An Introduction to Principles and Application, IBFD, 2007, hal. 87.

[3] Robert Deutsch, Roisin M Arkwright, dan Daniela Chiew, Principles and Practice of Double Taxation Agreements: A Questions and Answer Approach, BNA International, 2008, hal. 14.

[4] Istilah yang dipergunakan oleh Klaus Vogel.

[5] Istilah yang dipergunakan oleh Roy Rohatgi.

[6] Istilah yang dipergunakan oleh Robert Deutsch, Roisin M Arkwright, dan Daniela Chiew.

[7] Kevin Holmes, hal. 88-90. Baca juga Roy Rohatgi dalam bukunya yang berjudul Basic International Taxation hal. 100 yang menggolongkan jenis penghasilan menjadi (i) activities, (ii) assets or contractual relationship, (iii) alienation of assets, dan (iv) others income.

[8] Robert Deutsch, Roisin M Arkwright, dan Daniela Chiew, hal. 16.

[9] Ned Shelton, Interpretation and Application of Tax Treaties, Tottel Publishing, 2006, hal. 128.

[10] Robert Deutsch, Roisin M Arkwright, dan Daniela Chiew, hal. 16.

[11] Roy Rohatgi, Basic International Taxation Volume 1: Principle, BNA International, 2005, hal. 101.

[12] Robert Deutsch, Roisin M Arkwright, dan Daniela Chiew, hal. 15. Menurut penulis, untuk Pasal 10 (dividen) dan Pasal 11 (bunga), terminologi “may be taxed in..” juga merujuk kepada negara domisili untuk dapat mengenakan pajak (Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2)) dan juga merujuk kepada negara sumber untuk dapat mengenakan pajak (pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2)).

[13] Dalam UN Model, hak pemajakan atas penghasilan royalti diberikan kepada negara domisili dan negara sumber.

[14] Pasal 14 OECD Model ini telah dihapus berdasarkan OECD Model tahun 2000. Akan tetapi, sebagian besar taxt treaty masih mencantumkan pasal ini.

[15] Ned Shelton, hal. 129-130.

[16] Sekali lagi, berdasarkan UN Model, penghasilan atas bunga dapat dikenakan pajak (may be taxed in..) di negara sumber dengan pembatasan.

show all Artikel
Disclaimer :
Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan

antona
Junior

29 Desember 2008


Numpang nanya kasus tax treaty ya,
PT. A (berkedudukan di Indo) membayar komisi secara langsung ke ABC, Co Ltd yg berkedudukan di Taipei (kalo nga salah ada P3B nya dgn Indonesia). ABC Co, Ltd punya BUT di indonesia (namanya BUT ABC), bagaimana pemajakannya dengan adanya pembayaran komisi tsb ke ABC, Co, Ltd, apakah PT. A harus memotong PPh pasal 23 atau tidak?
Thanks banget sebelumnya
salam

fadil
Newbie

20 Desember 2008


Terima kasih Pak Danny & pak Darussalam. Sudah mulai sedikit saya mengerti mengenai apa itu tax treaty. Saya tunggu artikel berikutnya mungkin yg mengenai transfer pricing.

reizagerrard
Junior

18 Desember 2008


mana issue baru nya??

yo97
Junior

15 Desember 2008


Namun demikian, kawan2 di singapura ketika ada sosialisasi sunset policy tidak serta merta setuju dengan hak pemajakan oleh RI. Mereka berpendapat sudah bayar pajak ke IRAS, PTKP RI kecil banget dibanding biaya biaya hidup di singapore, juga masalah benefit yang diperoleh gak ada dari membayar pajak ke RI. Yang saya sesalkan mengapa masih ada anggapan pembayaran pajak disunat orang pajak, padahal DJP kan cuma menghimpun yang memanfaatkan pemerintah pusat dan daerah bersama DPR dan DPRD. Gimana niy?

harry_logic
Genuine

15 Desember 2008


Artikel ini, ditambah topik² yg ada di forum ttg subyek pajak Dalam Negeri / Luar Negeri membuka wawasan yg lebih luas bagi semuanya.

ocj788
Junior

13 Desember 2008


Pemungutan pajak di Indonesia karna bny nya otonomi daerah...bny daerah yg memberlakukan pungutan pajak retribusi yg sangat membebani pengusaha.....semoga perda utk kedepan lebih dapat diawasi oleh pemerintah

masali516
Newbie

12 Desember 2008


Minta tolong:
contoh kasus: si A tinggal di negara Perancis dan si B tinggal di Indonesia, keduanya WNA. Si B karyawan PT. LX, selain perolehan penghasilannya yang telah dipotong PT. LX, si B ini menjadi freelance PT. KX untuk mencarikan buyer (dalam hal ini tidak ada hubungan usaha dengan PT. LX) di Luar Negeri yang atas transaksi ini si B mendapat komisi. Dari komisi tersebut 20% merupakan hak si B dan 80% nya hak dari si A berdasarkan perjanjian yang telah dibuat antara si A dan si B. Berapa kewajiban pajak yang harus dibayar si B? Terima kasih ... :-)

cosman
Newbie

4 Desember 2008


makasih atas artikelnya, tp aku masih mau memahami dulu.

farid
Newbie

30 Nopember 2008


waaahh...saya masih mencari artikelnya niiih...mana ya....?????

farid
Newbie

30 Nopember 2008


Mira,

Saya tertarik kutipan anda yang berasal dari detik tentang ibu haula
saya berharap Mira mungkin PUNYA INFO mengenai artikel-artikel pajak internasional yang pernah ditulis oleh Ibu Haula, jika ada share INFO saja, nanti biar saya yang cari artikelnya ... saya udah gak sabar ingin mengetahui artikel dari ibu haula mengenai Pajak Internasional, gimana gak sabar ..wong ibu haula itu stu-satunya yang kesana koq....wwiiiiiiiiiiiii

Sony
Groupie

28 Nopember 2008


artikel yang mana lagi pak Reiza, tunggui aku , lagi mau pahami artikel ini

reizagerrard
Junior

28 Nopember 2008


mana nich artikel2 barunya...ditunggu loch sharing ilmunya
thanx

mira
Newbie

28 Nopember 2008


Dear Pak Hendro,

terus terang saya juga belum tahu apakah observer memegang peranan penting untuk mewarnai UN Model. Tapi paling tidak ada pihak kita yg concern dengan masalah ini.

Kiprah beliau di bidang perpajakan Internasional sepertinya belum kelihatan begitupun dengan karya2-nya (atau memang saya yang belum tahu).

Salam,

Mira

hendro
Junior

28 Nopember 2008


Mira,

Apa benar di artikel di bawah dinyatakan bahwa keberadaan observer memegang peranan penting untuk mewarnai Model PBB? Karya-karya beliau di bidang perpajakan internasional terutama untuk analisis UN atau OECD Model ada tidak? Kalau punya, boleh donk di sharing ke kita.

Hendro

mira
Newbie

27 Nopember 2008


Menanggapi Pak Ritzky Firdaus :
Kalo tidak salah Ibu Haula Rosdiana (pengajar dari Ilmu Administrasi Pajak, FISIP UI) merupakan satu-satunya wakil dari Indonesia sebagai Observer.

Saya Kutip dari Detik :

Jakarta - Pada tanggal 20-24 Oktober ini, the Committee of Experts on International Coorporation in Tax Matters mengadakan konferensi tahunan ke-4. Konferensi diadakan di Conference Room XIX New Building of the Palais (Batiment E), Geneve Switzerland, pada tanggal 20-24 Oktober 2008.

Dalam "The Fourth Session" tersebut, dibahas usulan-usulan dari panitia kerja (Sub Komite) untuk merevisi United Nation Model, yaitu suatu model Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang umumnya dijadikan sebagai model bagi Negara-negara Berkembang. Model ini sejak tahun 2001 belum mengalami perubahan.

Ada yang berbeda dari pertemuan tahunan "the Committee of Experts on International Coorporation in Tax Matters" kali ini. Bukan saja karena para Observers mempunyai hak suara, seperti halnya anggota lain yang ditunjuk oleh Pemerintah, tetapi juga karena issue kelembagaan institusi ini dipertanyakan. Banyak yang berpendapat, seharusnya the Committee of Experts on International Coorporation in Tax Matters’ lebih diinstitusionalisasikan sehingga hubungannya benar-benar menjadi intergovernmental . Dengan demikian, the Committee of Experts on International Coorporation in Tax Matters’ memiliki power yang lebih kuat untuk menjembatani dan membantu Negara-negara (khususnya Negara berkembang) dalam bidang International Taxation.

Perpajakan Internasional bukanlah masalah yang sepele, karena didalamnya tercakup hak pemajakan (taxing right) suatu Negara. Karena itu, Negara manapun juga, berkepentingan terhadap 'kebijakan' perpajakan internasional yang dipilih oleh PBB maupun OECD. Hal ini disebabkan karena dalam menyusun Perjanjian Penghindaraan Pajak Berganda (Tax Treaty), maupun kebijakan Perpajakan Internasional dalam UU Domestik, ada 2 (dua) 'kiblat'.

Kiblat itu adalah Model PBB (UN Model) dan Model Negara-negara Maju (OECD Model). Negara-negara berkembang umumnya memilih untuk menggunakan model PBB karena model ini relatif memberikan hak pemajakan yang lebih luas pada Negara sumber. Sampai saat ini, pada umumnya Negara-negara Berkembang masih banyak yang masuk dalam kategori Negara pengimpor, baik barang maupun jasa.

Impor jasa, menjadi masalah yang krusial, karena eksistensinya tidak senyata impor barang. Padahal, nilai impor jasa yang dilakukan Negara-negara berkembang, jumlahnya sangat signifikan. Karena itu, Negara-negara Berkembang sangat berkepentingan dengan pengertian Permanent Establishment (Bentuk Usaha Tetap/BUT) yang dirumuskan dalam model PBB. Mengapa? Karena tanpa BUT, Negara berkembang yang mengimpor jasa, tidak mempunyai hak untuk memajaki penghasilan jasa yang diterima oleh Negara pengekspor jasa. Padahal penghasilan tersebut bersumber dari Negara berkembang yang mengimpor jasa tersebut.

China, India, Malaysia, Vietnam dan Thailand, termasuk yang tidak setuju dengan usulan perubahan BUT karena lebih membatasi hak pemajakan Negara Sumber atas penghasilan jasa. Terlebih Sub Komite mengusulkan penghapusan Article 14 tentang Independent Personal Servces. Tidak berlebihan, jika banyak Negara-negara pengimpor jasa (bukan hanya Negara berkembang saja), menolak keras usulan peruabahan ini. Saya yakin, jika satu-satunya anggota seharusnya "the Committee of Experts on International Coorporation in Tax Matters" dari Indonesia, Erwin Silitonga tidak berhalangan hadir, pasti dia pun akan bersuara sama kerasnya dengan Negara-negara ASEAN & beberapa Negara Asia, untuk menolak usulan perubahan itu. Karena itu, seharusnya pemerintah lebih serius untuk memperhatikan eksistensi Komite ini dan menjadikannya sebagai salah satu prioritas.

Meski baru 3 hari menjalani konferensi, namun saya bisa memastikan bahwa konferensi ini bukanlah proyek jalan-jalan. Ini konferensi yang sangat serius. Ada begitu banyak makalah yang harus dibahas, didiskusikan, diputuskan dan menjadi konsesus. Konferensi ini menentukan akan ke mana arah Model PBB. Berarti juga akan menentukan arah kebijakan Perpajakan Internasional di Indonesia. Karena itulah, keberada Member maupun Observer yang mewakili negaranya masing-masing memegang peranan penting untuk mewarnai Model PBB.

Jika tidak ada keterwakilan dari Negara, baik melalui Member maupun observer, maka Negara-negara maju akan lebih mudah 'menyetir' model PBB ini, sehingga serupa dengan Model OECD. Jika pemerintah tidak concern dengan masalah ini, tentu pada akhirnya yang akan rugi adalah pemerintah sendiri, karena akan banyak potensi penerimaan Negara yang hilang. Apalagi, dalam konferensi ini juga dibahas tentang treaty abuse dan usulan membuat code of conduct on coorperation in combating international tax evasion. Bukankan Indonesia sering menjadi 'victim' atas treaty abuse?

RITZKY FIRDAUS
Genuine

27 Nopember 2008


Dear Sir & All Friends

Sehubungan Scope Provisions, Definition Provision, Substantive Provision, and Provisions for the Eliminations of Double Taxation dalam Tax Treaty OECD Model lebih menguntungkan Negara Maju Pengekspor Jasa dan merugikan serta mengkerdilkan Negara Berkembang Pengimpor Jasa seperti Indonesia maka permasalahan yang mengemuka adalah:

1. Bagaimana cara memposisikan (positioning) Indonesia dalam forum OECD supaya tidak dibatasi sebagai Negara Dalam Peningkatan Keterlibatan ?

2. Bagaimana cara menyuarakan Kepentingan Indonesia dan menjaga Spirit Work Team Negara Berkembang supaya ketentuan adanya Permanent Establishment / Bentuk Usaha Tetap lebih realistis dalam Tax Treaty OECD Model, tetapi Indonesia pada Forum Konferensi Tahunan Ke-4 Tanggal 20-24 Oktober 2008 The Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters di Conference Room XIX New Building of the Palais Batiment E Geneve Switzerland “ Tidak Hadir alias Absen..

Demikian

Regard’s

RITZKY FIRDAUS.

farid
Newbie

24 Nopember 2008


Mantabbbb, artikel yang sangat menyegarkan dan sangat berkualitas...thanks pak daruss dan pak danny atas pencerahannya memang beliau berdua memang spesialis perpajakan internasional produk lokal yang berilmu global

Sony
Groupie

21 Nopember 2008


Terimakasih pak Rizky, penjelasannya menjadi modal buat saya untuk memahami artikel pak Darrusalam ini

dozzer
Newbie

20 Nopember 2008


Dan saya sangat berterima kasih sekali apabila pak Danny atau pak Darussalam berkenan untuk memberikan pencerahannya.
Selamat dan Sukses Selalu buat pak Danny dan pak Darussalam serta Ortax-ers sekalian.
Salam,
Paulus

dozzer
Newbie

20 Nopember 2008


Rekan-rekan sekalian, saya mau tanya, mungkin agak melenceng sedikit dari Topik.
Bagaimana jika misalnya si A Warga Negara Indonesia bekerja dan tinggal di Qatar beserta keluarganya dan 1 tahun sekali pulang ke Indonesia dan berada di Indonesia selama 1 bulan dan selanjutnya kembali ke Qatar. Indonesia dan Qatar kayaknya belum ada Tax Treaty (kalau dilihat dari list Tax Treaty). Apakah si A juga punya kewajiban untuk membayar pajak di Indonesia? dan Bagaimana dengan pelaporan penghasilannya dalam SPT Tahunannya ?
Atas tanggapan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih.
Salam,
Paulus

rukia_shirayuki
Newbie

20 Nopember 2008


Thanks banget untuk Pak Darussalam & Pak Danny
Artikel ini sangat membantu saya sebagai mahasiswa yang akan mengikuti ujian akhir pajak internasional. Terutama pada bagian tabel jenis penghasilan yang hanya dikenakan di negara domisili dan sumber.
Saya tunggu artikel bapak yang lainnya.

Regards,

RITZKY FIRDAUS
Genuine

20 Nopember 2008


Dear Friend Sony

You welcome, perihal "Negara dengan peningkatan keterlibatan" sepengetahuanku adalah Negara yang dapat ditingkatkan peranannya dalam pertemuan OECD berikutnya al. dari Observer saatnya dapat ditingkatkan dan ditunjuk menjadi Peserta Aktip yang memiliki Hak menyampaikan Usul-usul dan sejenisnya.

Demikian

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

Sony
Groupie

19 Nopember 2008


Mr.Rizky

Apa yang dimaksud dengan " Negara Dengan Peningkatan Keterlibatan"

Thank You

RITZKY FIRDAUS
Genuine

19 Nopember 2008


Dear Al Friends

Perihal OECD MODEL dan UN MODEL sebagai beriku:

Tax Treaty Model dewasa ini terdiri dari:

1)UN MODEL

Model Tax Treaty dari United Nation (PBB) didesain sebagai Model Tax Treaty antara Negara2 Anggota UN (PBB) yaitu Model antara sesama Negara Berkembang dan antara Negara Berkembang dengan Negara Maju.

2)OECD MODEL

Model Tax Treaty dari Organisation for Economic Co-Operation & Development atau Organisasi Kerjasama Ekonomi & Pembangunan yang didesain sebagai Model Tax Treaty antara Negara Anggota OECD yang umumnya Negara Negara Maju dengan Negara Negara Lainnya.

Permasalahan: dan Perbedaan antara
UN MODEL dan OECD MODEL sebagai berikut:

(1)Indonesia merupakan Negara Anggota UN atau PBB, sedangkan dalam OECD status Indonesia adalah "Negara dengan Peningkatan Keterlibatan".

(2)Tax Treaty antara Indonesia dengan Negara Lain dapat didesain sesuai UN Model atau OECD Model, tergantung pembicaraan bilateral antara kedua Pemerintah / Negara).

(3)UN Model tidak diskriminatif karena lebih mengutamakan kepentingan Negara Berkembang dalam masalah Perpajakan Internasional. Berbeda dengan OECD Model dianggap diskriminatif dalam menyelesaikan masalah Pajak Internasional antara negara maju dengan negara berkembang dan Indonesia mengikuti UN Model.

(4)Arah Pajak Internasional Model PBB dan Model OECD dibahas dalam The Comitee of Experts on International Cooperation in Tax Matters sebagai berikut:

1) Tanggal 20-24 Oktober 2008 yang lalu The Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters mengadakan konferensi Tahunan ke-4.

2) Dalam menyusun Perjanjian Penghindaraan Pajak Berganda /Tax Treaty maupun Kebijakan Perpajakan Internasional dalam UU Domestik, dfiberikan 2 (dua) pegangan yang menjadi pedoman:

a)Pedoman Pertama adalah Model PBB / UN Model

b)Pedoman Kedua adalah Model Negara-negara Maju / OECD Model

3) Negara-negara berkembang lebih suka memilih menggunakan model PBB karena model ini relatif memberikan Hak Pemajakan yang lebih luas pada Negara Sumber.

4) Sampai saat ini Negara-negara Berkembang masih banyak yang masuk dalam kategori Negara pengimpor, baik Barang maupun Jasa.

5) Impor jasa, menjadi masalah yang unik karena eksistensinya tidak semudah dan sejelas impor barang;

6) Negara-negara Berkembang sangat berkepentingan dengan pengertian Permanent Establishment / Bentuk Usaha Tetap / BUT yang dirumuskan dalam Model PBB.

7) Tanpa BUT Negara berkembang yang mengimpor jasa tidak mempunyai hak untuk memajaki penghasilan jasa yang diterima oleh Negara pengekspor jasa. padahal penghasilan tersebut bersumber dari Negara berkembang yang mengimpor jasa tersebut.

8) Sub Komite mengusulkan penghapusan Article 14 tentang Independent Personal Servces.

9)Satu-satunya anggota "The Committee of Experts on International Corporation in Tax Matters" dari Indonesia, Sdr. Erwin Silitonga dari Dit Jen Pajak berhalangan hadar.

10) Pemerintah Indonesia seharusnya lebih serius untuk memperhatikan eksistensi Komite tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu prioritas.

Demikian info tambahan

Best Regard's

RITZKY FIRDAUS.

Sony
Groupie

19 Nopember 2008


Kepada yth. Pak Darussalam , Pak Danny dan pak Ruston

Mohon penjelasannya dengan lengkap :

Atikel ini memakai acuan OECD Model
Bedanya apa antara OECD Model dengan UN Model ?
Maaf pertanyaan dari seorang pemula dibidang pajak internasional.
Terimakasih.

3456
Newbie

18 Nopember 2008


Pak Daeussalam is the Best...
terima kasih Ortax article2 yang di muat sangat2 bermanfaat untuk kami para mahasiswa...

Harjuna
Newbie

18 Nopember 2008


Yth Mas Sony
Kebetulan Pak Darus adalah dosen saya di UI, Beliau pernah kasih tau bahwa perbedaan OECD Model dan UN Model adalah bahwa kalau OECD Model cenderung untuk memberikan hak pemajakan sebanyak-banyaknya kepada negara domisili. Negara domisili tersebut adalah negara-negara maju yang statusnya sebagai negara pengekspor modal.
salam hangat

Sony
Groupie

18 Nopember 2008


Dalam artikel ini acuannya memakai OECD Model.
Bedanya apa antara OECD Model dengan UN Model ?
Maaf pertanyaan dari seorang pemula dibidang pajak internasional ( dalam teori ) ?

reizagerrard
Junior

18 Nopember 2008


nice article..ditunggu pencerahan selanjutnya
keep up the good work guys..bravo!!

Olive
Junior

16 Nopember 2008


Waduh... ngga sempet baca komentarnya rekan Tedy keburu di edit Om Admin..., emang komen apa sich ??
Saran saya sih kalo ngga suka ya ngga usah komentar lah apalagi yang sifatnya sinis... BTW terima kasih Pak Danny atas tanggapannya. Sukses untuk Anda berdua...

nurdin
Groupie

16 Nopember 2008


Saya tidak sempat baca komentar dari sdr Tedy. Seperti sdr harry saya pun yakin artikel yang diterbitkan tentu telah melewati fit and proper test-nya ORTax.
Secara pribadi saya sangat terkesan dengan artikel ini. Mudah2-an para kontributor ortax tidak terpengaruh terhadap komentar2 negatif yang akhirnya menimbulkan rasa enggan untuk berkontribusi di media ini.

Salam,

harry_logic
Genuine

16 Nopember 2008


Wow keren...
ada tambahan artikel lagi setelah dua bulan terakhir kosong.

Terima kasih Administrator, Sdr ichwan, dan para rekan ORTax'er yang berposting ria dalam kritik dan saran di Forum dalam topik "Ranking ORTax", yang telah berhasil memprovokasi para kontributor utk membagi pengetahuannya di Hot Issues ini...

Bagi saya, artikel apapun yang disampaikan di sini tentu saya terima dengan bersyukur. Saya sangat yakin sebelum artikel diterbitkan tentu telah melewati fit and proper test-nya ORTax. Dan, karena itu saya selalu menyiapkan diri sebagai botol kosong yang selalu berhasrat untuk diisi.

Terimakasih semuanya...

hendro
Junior

16 Nopember 2008


Ortax-ers,

Di artikel ini Tedy berkomentar bahwa Fakta Ilmiah A seharusnya adalah B.

Kembali, di artikel PMK 22: Tax Community Friendly atau Tax Profession Friendly ditanya mengenai masalah A malah dijawab B. Sampai dimarahin juga sama salah satu Ortax-ers.

Jadi cara membaca artikel atau membaca pertannyaan masih belum benar. :0)

Keinginan tahuan Pak Sony juga menjadi keinginan tahuan saya.

Terimakasih Ortax, yang telah memberikan banyak pencerahan, tidak hanya dari artikel2 yg dikirim oleh para kontributor, tapi juga dari komentar2 Ortax-ers.

Salam,

Hendro

Sony
Groupie

16 Nopember 2008


Kami sudah baca tanggapan dari sdr Tedy. Sangat disayangkan tanggapannya bukan mengenai isi daripada artikelnya melainkan format artikelnya.
Kalau boleh tau apakah sdr Tedy itu lulusan S 1 , S 2 atau masih mahasiswa ?
Kalo sudah lulus S 1 bahkan S 2 sudah pasti tau prosedure penulisan karya ilmiah yang benar. lalu maksud dan tujuannya apa ?
Kalo masih mahasiswa disarankan pada waktu belajar matakuliah Methodologi Penelitian disimak betul, ada bab mengenai prosedure penulisan karya ilmiah yang benar.
Kalo emang kita ngak ngerti topik tulisan ini baiknya kita baca tanggapan2 dari teman lainnya . OK ?

Bastian
Groupie

15 Nopember 2008


Rekan-rekan pembaca ORTAx yth.

Artikel yang ditulis oleh pak Darussalam dan pak Danny ini sudah sesuai dengan kaidah suatu tulisan ilmiah.

Mengenai banyaknya referensi yang dicantumkan, itu merupakan refleksi KEJUJURAN pengungkapan dari penulisnya.

Mari kita berbagi pengalaman di media ORTax secara santun.

Salam Kompak,
Drs.Bastian Handrawan,SE

ichwan
Administrator

15 Nopember 2008


Rekan-Rekan ORTax yth,

Saya mewakili Tim Management ORTax merasa perlu untuk mengingatkan kepada rekan-rekan semua sehubungan dengan tanggapan rekan-rekan atas tulisan para kontributor ORTax.

Rekan-rekan ORTax mari kita sepakati, meskipun rekan-rekan berbeda pandangan hendaknya rasa saling menghargai harus tetap terpelihara. ORTax menyediakan fasilitas forum dan fasilitas untuk memberikan tanggapan terhadap artikel/hot issues yang dapat rekan-rekan gunakan untuk mengemukakan pandangan pribadi rekan-rekan secara bebas namun perhatikanlah Netiket dan tutur kata.

Hargailah tulisan para kontributor ORTax yang sudah mau berbagi ilmu secara sukarela kepada kita semua. Jika menurut rekan-rekan tulisan kontributor ORTax menyimpang, tanggapilah secara positif dengan mengemukakan dasar yang jelas dan terpercaya sehingga baik kontributor maupun rekan-rekan lain mendapatkan pencerahan. Jangan memberikan komentar yang tidak berdasar dan terkesan sinis.

Kami menghimbau Rekan Tedy untuk bisa menghargai pihak lain dalam memberikan komentar, karena jika hal ini terulang kembali, dengan berat hati kami akan menonaktifkan keanggotaan Anda. Mohon maaf sebelumnya.

Untuk rekan-rekan lain, kami menghimbau agar tidak terprovokasi. Hendaknya rasa saling menghargai harus tetap terpelihara.

Perlu kita sadari bersama-sama bahwa ORTax adalah Media Komunitas Pajak Indonesia yang memerlukan dukungan semua pihak agar eksistensinya sebagai media yang dapat diakses semua pihak tetap dapat terjaga.

Demikian himbauan kami, semoga rekan-rekan dapat memahami.

Salam ORTax

danny septriadi
Contributor

15 Nopember 2008


Pak Sambudi,

Terimakasih atas dukungannya kepada kami. Kami tidak akan berhenti menulis hanya oleh kritik yang sama sekali tidak mempunyai referensi atau dasar yang jelas. Kritik yang tidak berdasarkan referensi yang tidak jelas sama saja dengan memberikan komentar yang tidak ilmiah.

Sebelum memberikan komentar ke pihak luar, pada umumnya orang akan berkaca dulu terhadap diri sendiri. Jangan sampai, komentar-nya menjadi bumerang bagi diri sendiri atau malah mempermalukan diri sendiri.

Other Ortax readers can judge!

Salam,

Danny

sambudi
Newbie

15 Nopember 2008


Buat pak Danny dan pak Daruss,
Saya tidak habis mengerti ketika Bapak berdua mau sharing ilmu ada orang yang tidak suka dengan apa yang Bapak tulis seperti yang dilakukan oleh pak Tedy. Bukannya kasih apresiasi malah sinis dengan bapak. Itulah cermin orang yang kerdil pemikirannya, bisanya cuma mengkritik orang, menjelek-jelekkan orang lain dan menyalahkan orang lain dan dia sendiri tidak melakukan apa-apa!!
Bravo buat Bapak Danny da Pak Darus, abaikan saja komentar orang semacam pak Tedy tersebut!

Tedy
Newbie

15 Nopember 2008


*********** Edited By Admin **********

danny septriadi
Contributor

15 Nopember 2008


Pak Ritzky F,

Masalah yang Bapak utarakan sudah kami bahas di buku konsep dan aplikasi Transfer Pricing,

Salam,

Danny

danny septriadi
Contributor

15 Nopember 2008



Untuk olive,

Tulisan mengenai tax treaty negotiation sudah kami publikasi di Buku Membatasi Kekuasaan untuk Mengenakan pajak dalam bhs Indonesia. Untuk bahasa Inggris dalam buku Kapita selekta perpajakan.

Untuk Tedy,
1. Kalau Bapak bingung baca artikel ini, kami justru lebih bingung lagi.

2. Artikel ilmiah harus didukung oleh banyak referensi. Semakin banyak referensi semakin valid dan semakin baik. Kalau tulisan yang tidak didukung referensi yang baik maka tidak layak disebut sebagai artikel ilmiah, atau dengan kata lain lebih tepat disebut sebagai "mengarang" atau "fiksi". Jangan bandingkan artikel ilmiah kami dengan buku Harry Potter yang memang tidak memerlukan referensi.

3. Hal ini kami lakukan untuk menghindari di cap sebagai "plagiator".

Salam,

Danny Septriadi


surjono
Senior

15 Nopember 2008


memang beda kelas ya, jadi sadar kan rekan2 kalo dunia ini begitu luas.. kalo kadang kita merasa cukup pintar dan mengerti tentang perpajakkan, ternyata pebgetahuan kita masih sangat cetek begitu membaca artikel ini


BEst Regards dan 2 jempol untuk tulisan artikel ini

aji_21
Junior

13 Nopember 2008


Apakah benar isu yang beredar bahwa UN model akan direvisi ?

Olive
Junior

13 Nopember 2008


Saya ingin sekali mengetahui bagaimana proses negosiasi dalam perumusan tax treaty dilakukan. Kiranya pak darusallam dan pak danny dapat membuat artikel tersebut sehingga kita semua menjadi tau.

Trims untuk artikel yang sangat bermanfaat ini.

Tedy
Newbie

13 Nopember 2008


*********** Edited By Admin**********

sambudi
Newbie

13 Nopember 2008


Yth Pak Daruss & Pak Danny
Setelah baca tulisan bapak berdua, saya jadi terbantu untuk memahami suatu tax treaty. Tulisan bapak SANGAT BAGUS!!!!
Terimakasih dan salam hangat.

RITZKY FIRDAUS
Genuine

13 Nopember 2008


Dear Sir Nara Sumber

Kedaulatan Suatu Negara untuk mengenakan Pajak disadari akan dibatasi oleh Hukum Internasional dan Sopan Santun Internasional (International Courtessy).

Tax Treaty hanya salah satu solusi untuk bermusyawarah mufakat dan berbagi Hak Pemajakan dari masing-masing Negara Treaty Partner antara lain untuk menghindarkan pemajakan ganda (double taxation).

Permasalahannya bagaimana menyelesaikan persengketaan Wajib Pajak (tax payer) untuk melakukan Keberatan, Banding dan Gugatan sehubungan timbulnya ketidak adilan akibat pemajakan di dua Negara atau lebih yang umumnya masing-masing Negara mengedepankan ketentuan hukum pajak nasionalnya dan sampai saat ini belum ada Pengadilan Pajak International.

Best and warm regard's

RITZKY FIRDAUS.

nugieku
Newbie

13 Nopember 2008


penjelasan yang sangat mantap
Thank's a lot...

ara
Newbie

12 Nopember 2008


A very good article..!!!
:)

Sony
Groupie

11 Nopember 2008


Kali ini pak Darussalam dan pak Danny kembali menulis artikel tentang pajak internasional. Rupanya ORTax mengarahkan pembacanya dengan pengetahuan pajak internasional.

Terimakasih atas pencerahannya kepada pak Darussalam, pak Danny dan pak Ruston.

Bravo ORTax !

Others Artikel


Komitmen Pajak Capres-Cawapres
Gatot Subroto, 2 Juli 2014

Komitmen Pajak Capres-Cawapres

Komitmen Pajak Capres-Cawapres Masa kampanye pilpres 2014 dimanfaatkan oleh para kandidat untuk memaparkan visi-misinya dan niat mulia memperjuangkan kesejahteraan rakyat demi merengkuh suara. Dalam konteks situasi fiskal yang kurang sehat, kedua pasangan sama-sama mengandalkan penerimaan dari ...

Ditanggapi Sebanyak : 6 Kali

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?
Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise, 7 Oktober 2013

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan? Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise [1] “… Efficiency of a tax system is not determined only by appropriate legal ...

Ditanggapi Sebanyak : 27 Kali

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax, 3 September 2013

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan Darussalam [1] 1. Latar ...

Ditanggapi Sebanyak : 16 Kali

show all Artikel