Artikel

  • 15 Jul 2008

PMK NOMOR 22/PMK.03/2008: Tax Community Friendly atau Tax Profession Friendly?

Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax dan Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax
Danny Darussalam Tax Center

pmk22_123Pendahuluan

Seperti diketahui bersama, penerbitan suatu peraturan perpajakan di Indonesia yang tingkatannya di bawah undang-undang sering dilakukan tanpa hearing terlebih dulu dengan pihak-pihak yang terkena dampak atas peraturan tersebut. Salah satunya contohnya yaitu PMK No. 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan dan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa (selanjutnya disebut PMK 22/2008). Komunitas pajak, seperti jurusan perpajakan dari universitas yang terakreditasi A beserta mahasiswa dan alumninya, karyawan divisi pajak dari suatu perusahaan, para pengusaha, dan praktisi perpajakan, yang terkena dampak negatif atas kebijakan PMK 22/2008 tersebut tidak pernah diajak berbicara untuk didengar pendapatnya.

Kontroversi atas PMK 22/2008 tersebut berasal dari Pasal 4 ayat (1) yang membatasi peran karyawan Wajib Pajak dan seseorang yang mempunyai keahlian pajak yang bukan konsultan pajak untuk menjadi kuasa Wajib Pajak untuk urusan tertentu seperti mendampingi Wajib Pajak selama pemeriksaan pajak dan keberatan pajak. Adapun bunyi Pasal 4 ayat (1) dari PMK 22/2008 adalah sebagai berikut:

Seseorang yang bukan konsultan pajak termasuk karyawan Wajib Pajak hanya dapat menerima kuasa dari :

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun; atau
  3. Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari dari Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.


Kebijakan yang Tidak Bersahabat pada Komunitas Pajak

Penerbitan PMK 22/2008 jelas tidak memihak atau melayani kepentingan mayoritas komunitas pajak yang ada tanah air kita. PMK 22/2008 cenderung memihak atau melayani kepentingan sebagian kecil dari komunitas pajak yaitu organisasi profesi pajak tertentu. Patut dipertanyakan, di tengah suasana kehidupan berbangsa yang semakin sulit ini masih saja ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan hak-hak istimewa kepada suatu kelompok orang atau organisasi tertentu.

Kebijakan pajak dalam mengatur profesi pajak seharusnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut di bawah ini sebagaimana ditulis oleh Victor Thuronyi dan Frans Vanistendael[1] dalam artikel Regulations for Tax Professionals di buku Tax Law Design and Drafting:

  1. Tujuan dari diterbitkannya pengaturan terhadap profesi perpajakan adalah untuk melindungi klien dari tax advisor yang tidak kompeten. Akan tetapi, pengaturan tersebut dapat memberikan dampak yang negatif jika ternyata pengaturan tersebut justru untuk melindungi kepentingan ekonomi dari pihak-pihak yang mempunyai ijin untuk menjadi tax advisor atau dengan menghambat pihak lain untuk memasuki profesi tersebut dengan menciptakan birokrasi berbelit yang sebenarnya tidak perlu.
  2. Setiap rencana penerbitan pengaturan terhadap profesi perpajakan sangat penting untuk mengetahui di tahap awal berapa jumlah orang yang akan diperbolehkan untuk berprofesi di bidang perpajakan. Ditetapkannya standar minimal pengalaman dan tingkat pendidikan dapat untuk menentukan estimasi berapa jumlah supply tax advisor. Kemudian, permintaan (demand) terhadap tax advisor tergantung dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT. Estimasi terhadap supply dan demand dari tax advisor akan menentukan apakah untuk profesi perpajakan perlu atau tidak dilakukan pengaturan serta apakah profesi perpajakan harus diberikan monopoli.
  3. Monopoli dalam profesi perpajakan kadangkala memang diperlukan. Akan tetapi, tujuan dari diadakannya monopoli adalah untuk kepentingan publik atau dengan kata lain bukan untuk kepentingan pihak yang dapat berprofesi di bidang perpajakan. Kepentingan publik harus diutamakan dengan terciptanya kualitas jasa di bidang perpajakan yang tinggi dan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Kemudian, dengan adanya monopoli diharapkan dapat menghilangkan tax advisor yang tidak kompeten. Akan tetapi perlu diingat bahwa pada umumnya monopoli akan menimbulkan harga yang tinggi. Terakhir, monopoli belum tentu dapat menghilangkan semua tax advisor yang tidak kompeten. Hal ini dapat terjadi jika justru tax advisor yang tidak kompeten berhasil menciptakan monopoli sehingga tax advisor yang berkompeten malah berada di luar sistem. Oleh karena itu, monopoli hanya akan menghasilkan kualitas jasa konsultasi perpajakan yang rendah dibandingkan dengan adanya free competition yang sehat.
  4. Profesi di bidang perpajakan dapat diatur melalui undang-undang, akan tetapi tidak boleh memberikan monopoli kepada organisasi profesi terhadap jasa konsultasi perpajakan. Dengan adanya aturan ini maka konsumen dapat mempunyai pilihan untuk mendapatkan konsultasi pajak dari konsultan pajak “terakreditasi” atau dari professional lainnya yang dalam praktik sehari-hari berhubungan erat dengan perpajakan (seperti notary, accountant, auditor, lawyer, dan akademisi). Kondisi ini dapat menciptakan kompetisi yang sehat antara konsultan pajak dengan profesi lainnya dalam pemberian jasa tax advisory.
  5. Untuk menjaga kualitas jasa tax advisor, maka setiap aturan yang diterbitkan tidak boleh memberikan hanya satu jalur saja akses untuk memasuki profesi tax advisor untuk menghindari terjadinya bottleneck.
  6. Setiap aturan yang akan diterbitkan harus memperhatikan bahwa jasa perpajakan terhadap perusahaan bukan dilakukan oleh eksternal tax advisor, melainkan oleh karyawan internal perusahaan. Jika ada upaya pengaturan dari pemerintah mengenai jasa apa saja yang dapat dilakukan oleh karyawan, maka hal tersebut tidak tepat karena perusahaan-lah, sebagai pemberi kerja, yang paling tahu kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, pada umumnya karyawan bebas untuk memberikan jasa perpajakan kepada pemberi kerja tanpa adanya pembatasan dari pemerintah terhadap kualifikasi mereka. Terakhir, karyawan harus dibebaskan dari kualifikasi atau standar yang dipersyaratkan kepada independent tax advisor.
  7. Seringkali praktisi pajak di masa awal transisi membuka pintu lebar-lebar untuk memasuki profesi perpajakan dengan menetapkan standar yang sangat minimal untuk memasuki profesi perpajakan. Akan tetapi, kemudian menutup pintu tanpa memberikan celah sedikitpun setelah masa awal transisi berakhir, sehingga praktisi pajak yang sudah mapan akan duduk dengan manis, di lain pihak calon lain yang masih muda dan berkompeten akan terpinggirkan melalui halangan-halangan yang sulit untuk diatasi (insurmountable entry barriers).

Dari apa yang diutarakan oleh Victor Thuronyi dan Frans Vanistendael tersebut, terkait dengan penerbitan PMK 22/2008, penulis berpendapat bahwa:

  1. Komunitas pajak adalah pihak mayoritas yang terkena dampak negatif secara ekonomis dan sosial akibat adanya pembatasan untuk menangani wajib pajak dengan skala kecil. Sedangkan organisasi profesi adalah pihak minoritas yang mendapatkan keuntungan secara ekonomis ditinjau dari pemberian hak eksklusif untuk menangani Wajib Pajak dengan skala besar. Atau dengan kata lain kriteria pembatasan untuk menjadi kuasa Wajib Pajak bukan berdasarkan kompleksitas aspek perpajakan dari suatu transaksi tapi berdasarkan nilai dari transaksi.
  2. Organisasi profesi secara ekonomis di masa mendatang mempunyai potensi untuk menambah pendapatan dari “hanya melaksanakan” ujian sertifikasi. Hal ini disebabkan karena karyawan perusahaan yang skalanya melewati ambang batas Pasal 4 ayat (1) PMK 22/2208 untuk dapat menjalankan kuasa harus menempuh ujian sertifikasi yang dalam ketentuan sebelumnya tidak ada kewajiban untuk ikut ujian ikut sertifikasi. Jadi, kebijakan PMK 22/2208 ini menciptakan biaya tinggi. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip efisiensi yaitu, menurut Duncant Bentley, bahwa biaya administrasi dan kepatuhan pajak seharusnya serendah mungkin.[2]
  3. Pada umumnya otoritas pajak akan melindungi pihak minoritas yang lemah dari kelompok mayoritas yang pada umumnya lebih mempunyai kekuasaan agar tercipta keadilan dalam berusaha. Di Indonesia, kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, dengan terbitnya PMK 22/2008 dapat diartikan bahwa otoritas pajak berpihak terhadap pihak minoritas yang justru berpotensi mendapat keuntungan secara ekonomis.
  4. Sejalan dengan peranan pajak dalam APBN yang semakin penting dan upaya pemerintah untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak terhadap Wajib Pajak. maka kebutuhan terhadap profesi perpajakan tentu akan meningkat. Di lain pihak PMK 22/2008 justru semakin mempersulit banyak pihak untuk berprofesi di bidang perpajakan. Hal ini dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat.
  5. Syarat yang sangat ketat untuk berprofesi di bidang perpajakan dikhawatirkan dapat menyebabkan tax advisor yang tidak kompeten yang justru menciptakan birokrasi yang panjang untuk menghambat regenerasi atau modernisasi sehingga generasi muda yang berbakat sulit untuk masuk ke dalam profesi ini.
  6. Tidak ada otoritas pajak di negara manapun di dunia yang mengatur kualifikasi karyawan serta mempersyaratkan kualifikasi karyawan setara dengan independent tax advisor. Yang paling tahu kebutuhan dan kualifikasi karyawan adalah pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Kemudian, kalau Wajib Pajak ingin bertanya mengenai masalah perpajakan atau kesulitan dalam menjalankan hak dan kewajiban pajaknya dapat bekonsultasi dengan Account Representative.
  7. Terakhir, pertanyaan dari penulis, kalau komunitas pajak ingin bertanya mengenai alasan yang rasional atas dimasukkannya Pasal 4 ayat (1) dalam PMK 22/2008 serta memberikan masukan yang positif agar pasal tersebut segera dihapus sebaiknya ditujukan kepada siapa?

 


Kesimpulan


Tujuan perubahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (UU KUP) yaitu untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara. Selaras dengan tujuan perubahan UU KUP tersebut. Duncant Bentley juga menyatakan bahwa ”...minimizing taxpayer complience costs and making compliance easier is thought to improve revenue collection..”[3] Oleh karena itu, jika Ditjen Pajak ingin meningkatkan penerimaan pajak maka dalam pembuatan kebijakan seharusnya memperhatikan compliance cost Wajib Pajak. PMK 22/2008 justru menambah cost of compliance Wajib Pajak.

 

Akhir kata, terkait dengan modernisasi Ditjen Pajak, prinsip keadilan, dan dalam konteks pelayanan prima kepada semua Wajib Pajak, hendaknya setiap kebijakan pajak yang diambil tidak memihak kepada salah satu profesi tertentu dan kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit?



[1] Prof. Dr. Frans Vanistendael adalah Ketua dari European Tax College dan merupakan Pembimbing Thesis dari penulis (Darussalam) saat kuliah di Tilburg University Belanda.

[2] Duncant Bentley, Taxpayers’Rights: Theory, Origin and Implementation, Kluwer Law International, 2007, hal. 71.

[3] Duncant Bentley, ibid, hal. 72.

  • 15 Jul 2008

Disclaimer :

Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan


jaka251259
 1 Sept 2009
Inilah contoh peraturan yang menjadikan Pemerintah superior dan Wajib Pajak imperior. Pemerintah cq Menteri Keuangan seenaknya saja mengeluarkan peraturan yang memberatkan Wajib Pajak. Padahal Wajaib Pajak itu adalah mitra Pemerintah dalam membiayai pembangunan negara ini. Tapi dengan adanya PMK.22 ini, seorang direktur harus mengurusi hal² yang bersifat tehnis, trus kapan dia akan memikirkan atau membuat inovasi untuk kemajuan perusahaan, dengan majunya perusahaan sudah tentu akan ada kenaikan pembayaran pajak dan juga akan meningkatkan penerimaan negara. Bila pengurusan pajak diserahkan kepada konsultan, akan mengakibatkan pertambahan biaya, sedangkan karyawan divisi pajak yang ada diperusahaan itu hanya berfungsi sebagai clerk padahal seharusnya dapat mewakili Wajib Pajak dalam segala urusan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan bertambahnya biaya konsultan mungkin akan mengakibatkan turunnya perolehan Laba, sehingga pembayaran pajak-pun tentu akan berkurang pula. Saya berharap semoga komunitas Pajak di Indonesia dapat mengusahakan PMK.22 dicabut saja atau diganti dengan peraturan baru yang lebih berpihak kepada Wajib Pajak dan bukan kepada Konsultan Pajak (atau karena kebanyakan konsultan pajak adalah mantan pegawai dirjen pajak...?)
DaniWowor
 16 Agust 2009
PMK.22 sepertinya berbaik hati dengan Akademisi Pajak yang mau menjadi Kuasa WP padahal yang diberikannya adalah PEPESAN KOSONG belaka.
Erlan
 8 Agust 2009
Kita tunggukan kebijakan dari dirjen pajak yang baru untuk merubah PMK.22
mkristianto
 10 Jun 2009
Peraturan tidak masuk akal. Seorang direktur belum tentu menguasai masalah. Ia tentu akan menguasakan urang yang ia percaya sanggup membela kepentingan dia. Konsultan pajak atau bukan, punya brevet atau tidak. Semua terserah dia.
suhadi
 6 Mei 2009
Sepertinya para direksi harus berhubungan langsung dengan transaksi perpajakan dimana selama ini selalu dikuasakan kepada karyawannya
Sihombing
 4 Mei 2009
Fiskus sdh tau, rekan sant179 telah memiliki brevet, mana mereka mau nanya lagi..
sant179
 1 Mei 2009
selama mewakili perusahaan dalam pemeriksaan saya tidak pernah ditanya apakah mempunyai sertivikat atau tidak?
Sony
 30 Apr 2009
30 Apr 2009 11:07 •

Begini rekan Rini,

sepertinya yang dimaksud rekan-rekan lain dengan "lulusan brevet" adalah mereka-mereka yang telah mengikuti USKP (seperti yang dimaksud dalam PMK).

Berdasarkan pengalaman pribadi, soal-soal USKP memang sulit. Hanya saja, model soal dan tingkat kesulitan yang ada pada soal tsb KURANG BISA DIJADIKAN ACUAN untuk menguji tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang pajak.

Banyak soal-soal yang dimunculkan adalah soal-soal yang bersifat khusus, misalnya SPT PPN atas PKP yang PPh-nya menggunakan norma. Akhirnya, kesan yang muncul adalah USKP hanya sekedar menguji kemampuan teknis, bukan kemampuan memahami substansi perpajakan atas suatu transaksi.

Pengetahuan substansi perpajakan adalah ilmu utama yang diterima para alumni2 PT perpajakan dan ini tidak akan diperoleh di dunia kerja dan pelatihan brevet.[b][/b]

Saya hanya bisa menduga, mungkin para alumni PT perpajakan tidak akan "tersinggung" dengan PMK tsb bila USKP mendesain soal-soal ujiannya tidak semata2 menguji kemampuan teknis yang bisa dihapal.

Artinya, ketika lulusan USKP mendapatkan keistimewaan sebagai kuasa WP, why not, tokh mereka memang sudah teruji tingkat pemahaman perpajakannya dengan lulus USKP.

Oleh : PRIMA
Ridwan.S
 28 Apr 2009
PEMILU legislatif telah selesai, adakah harapan untuk perubahan PMK.22 ?
Adang
 25 Feb 2009
Perubahan PMK.22 sepertinya mau tunggu ganti pejabat baru dulu , habis pemilu kali ya ?? makanya jangan salah milih ....
Oyong
 24 Feb 2009
Gunakan hak anda pada PEMILU nanti untuk mewujudkan otoritas pajak yang memihak pada Akademisi Pajak
makmur_mamy_zaki
 22 Feb 2009
yupZZ,,NGikut GoOd2
Siberani
 21 Feb 2009
Kita tunggukan saja PEMILU nanti
Rike
 4 Feb 2009
Apa presiden SBY tau ada peraturan dari bawahannya ( Menkeu ) bertentangan dengan peraturan yang dibuatnya ( PP.80 ) ?
Kalau presiden sudah tau , kenapa beliau diamkan ?
Kalau presiden sampai ngak tau, kalau menkeu ngak tau juga , apa ini salahnya ORtax yang antenanya kurang panjang ?
Darmawan
 17 Jan 2009
Yth. Ormad

Apabila kita cermati semua artikel tentang PMK.22 secara kronologis maka dapat disimpulkan bahwa : Ada upaya dari para Konsultan Pajak untuk MEMINGGIRKAN peran daripada Lulusan PT Perpajakan untuk menjadi Kuasa WP.

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh rekan Ormad "hanyalah berupa permainan kata-kata saja".

Mudah-mudahan otoritas pajak kita dapat berlaku bijak dengan mengajak para Lulusan PT Perpajakan untuk ikut berperan serta menunjang upaya DJP menghimpun pajak dalam penerimaan APBN dengan mencabut Ps.4 PMK.22.
Harjuna
 15 Jan 2009
Setuju dengan pendapatnya Sdr. Surjono bahwa hak seseorang mempunyai pandangan yang berbeda. Justru dengan itu kita akan tahu:
mana pendapat yang disusun secara logis dan didasarkan argumentasi atau refensi yang jelas,
pendapat yang asal omong seperti para politisi busuk kita yang tidak punya malu,
pendapat yang sok merasa benar padahal tidak benar,
pendapat yang didasarkan atas analogi yang tidak pas,


Bravo ORtax yang telah menyediakan forum ini untuk saling berbagi pendapat. Salam....
Rike
 15 Jan 2009
setuju, ORTax tempat diskusi pajak, tapinya pak ormad mau memaksa kami untuk menjadi Konsultan Pajak, jadi buat apa kuliah di perguruan tinggi program studi perpajakan ?
ginting
 14 Jan 2009
Saya kira ini forum yg baik, ternyata perbedaan pendpat disini dibahas dengan kata-kata yg sangat "manis", merasa paling benar.
AdeR
 14 Jan 2009
Rekan Surjono, anda benar tapi saling koreksi boleh kan ? Sangat diharapkan ORTax dapat menjadi wasit dalam setiap diskusi sehingga akan didapat kesimpulan yang berguna buat komunitas pajak dan juga otoritas pajak. Bravo ORTax ...
surjono
 14 Jan 2009
setiap orang pasti mempunyai pandangan yang berbeda, jangan memaksakan pandangan pribadi.. inget kita di forum untuk kebersamaan komunitas pajak..
Oyong
 14 Jan 2009
To : Ormad

STOP AROGANISME ; PELIHARA SIKAP TOLERANSI ; JAUHKAN EGOISME
KKP AGT
 14 Jan 2009
Profesi Konsultan Pajak seharusnya sudah diatur dengan Undang-Undang sebagaimana Profesi yang lain, agar tidak dengan mudahnya dirubah2, kalau hanya diatur dengan Peraturan Menteri sangat mungkin ganti Menteri, ganti kebijakan, ganti lagi Peraturannya
farid
 13 Jan 2009
To: Ormad
Sudah Nimbrungnya TELAT , sarannya pun TELAT, PIKIRNYA PUN TELAT, BASI' LOE.......
David
 13 Jan 2009
To Mr.ormad

Sikap anda yang AROGAN , ngak musim lagi , basi !!!

Musyawarah Mufakat ...... mode on !!!
Sihombing
 13 Jan 2009
Sudah dikatakan oleh anaknya pak Sony yang di sekolah SMP, kedudukan Menteri Keuangan dibawah Presiden, jelas sudah yang berlaku peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden. Kalian - kalian ini mau ribut apa lagi ? Kaya anak TK aja !!!
Yuni
 12 Jan 2009
Sepertinya PMK.22 sudah direvisi oleh Menkeu, jadi senior kita ormad kebakaran jenggot .. he ... he ..he
Mungkin ormad salah satu orang pencetus PMK.22 ???? walahuallam ...
Sony
 12 Jan 2009
Wah . Ormad menantang nich ke jalur hukum . Cara ormad mengingatkan kita ke zaman sebelum zaman reformasi ini, mau adu kekuatan Otot. kalo sudah merasa kalah beragumentasi ya terima ajalah . jangan seperti anak kecil aja ... belajar la berfikir dewasa , ya bisa berlaku bijak lah... jangan egois .. lihatlah dibelakang mu barisan pengangguran semakin panjang ... apa ormad tega ?? PMK.22 juga menyumbang bertambahnya angka pengangguran lho !!!

Sekarang lebih baik ke psikiater aja , ya cepat tuh ke psikiater ...
Harjuna
 12 Jan 2009
To Ormad,

Kami dari lulusan fiskal dari awal memang tidak akan membawa masalah ini ke jalur hukum, kami hanya sekedar MENGINGATKAN kepada pembuat kebijakan publik sebagai sebuah pesan MORAL.

Kalau kami berniat membawa kasus ini ke MA, pasti sudah kami ajukan pada bulan Agustus 2008 yang lalu karena jatuh tempo pengajuannya adalah 180 hari (6 bln) sejak diterbitkannya PMK 22/2008.

Jadi saran Anda untuk membawa ke jalur hukum juga TELAT !!
ormad
 12 Jan 2009
Ok pak harjuna

Kita tunggu langkah hukum anda...
monggo....
Harjuna
 12 Jan 2009
To Ormad,

Kita tidak asal komentar, komentar kita semua didasarkan dengan argumentasi yang jelas, studi komparatif dgn negara lain, dan didasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekali lagi ini bukan masalah PINTAR atau TIDAK PINTAR dan bukan masalah Alumni dari mana, ini adalah masalah BIJAK dan TIDAK BIJAK dan MASALAH HUKUM !!

Polemik ini telah muncul pada awal tahun 2008 ketika dikeluarkan PP 80/2007 dan sampai puncaknya dalam Februari 2008 saat dikeluarkan PMK 22/2008. Dalam forum ini, kami semua sudah panjang lebar membahasnya. Tiba-tiba Anda baru muncul saat ini dengan komentar yang sudah BASI, DALUARSA dan NGAWUR serta sudah dibahas panjang lebar dalam forum ortax ini di pertengahan tahun 2008 lalu.

Kalau Anda berpedoman dgn PMK 22/2008 yang ditandatangani MENKEU, kami berpedoman dgn PP 80/2007 yang ditandatangani oleh PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA !! Hayooo TINGGIAN MANA....

Seharusnya Anda yang ke psikolog dan bukannya pak Herman dan Pak Husin....
ormad
 12 Jan 2009
Kalau memang anda yg berargumen bahwa PMK 22 salah silakah coba ajukan ke jalur hukum...
jangan asal koment. Apalagi komentarnya gak jelas.
Ingat PMK 22 adalah produk hukum yg dikeluarkan Menkeu RI.
Beliau adalah alumni yg mumpuni dari Universitas ternama, Demikian juga dengan Dirjen Pajaknya...

Udahlah tempuh aja jalur hukum...
bukan dengan argument yg gak pas...

Mohon maaf kalau memang demikian dan bila tidak sesuai dengan harapan anda...
ormad
 12 Jan 2009
Pak herman sebaiknya anda yg ke psikolog...
bukan orang yg menghargai PMK yg di ttd Menteri berikut jajarannya...
ormad
 12 Jan 2009
Wah.. ternyata pak husin pernah berusurasan dengan psikolog ya....
Semoga masalahnya cepat selesai pak....
ormad
 12 Jan 2009
Wah syukurlah kalau pak Harjuna PINTAR dan BIJAK...
tidak seperti yang lain...
semoga aja benar anda PINTAR dan BIJAK...
meski dari komentarnya adalah sebaliknya...
Harjuna
 12 Jan 2009
To Ormad,
Kita para alumni fiskal dari perguruan tinggi TIDAK EGOISME seperti yang Anda katakan. Justru yang EGOISME adalah pihak-pihak yang ada dibelakang layar dari terbitnya PMK 22/2008 karena: (1) mengarahkan wajib pajak untuk memakai konsultan pajak produk lembaga tertentu, (2) Karyawan pajak yg tadinya tidak perlu ngambil brevet pajak, skg dipaksa untuk ikut brevet pajak kalau mau mewakili perusahaan tempat kerjanya jika omzetnya di atas 2,4 M/tahun.

Kami para lulusan pajak dari perguruan tinggi HANYA membela hak-hak kami yg dizalimi oleh penguasa. FAKTA kamilah pihak yg paling dirugikan dgn adanya PMK 22/2008. Lantas ketika kami protes, pantaskah kita dibilang EGOISME ??????

Disini bukan masalah pintar atau tidak, TETAPI masalah BIJAK atau TIDAK BIJAK, masalah NURANI dalam membuat kebijakan publik, masalah HIRARKI pembuatan peraturan perundang-undangan, masalah KEADILAN, masalah DISKRIMINASI, dan masalah MONOPOLI

Sekali lagi buat Sdr Ormad, banyak orang pintar tetapi tidak BIJAK, , banyak juga orang tidak pintar tapi BIJAK, dan banyak juga orang tidak pintar dan tidak bijak seperti ANDA...
ormad
 12 Jan 2009
sayang juga para pembaca inilah yg mementingkan egonya...
cobalah jalur resmi kalau anda memang benar...
ajukan aja atau silakah tempuh langkah hukum agar PMK 22 di cabut...
kalau berhasil kan ya sudah....

kok pada ngomong DIA lebih pintar dari Menkeu berikut jajaranya seperti Dirjen Pajak yg juga merupakan lulusan dari Universitas (bahkan alumni yg mumpuni dari universitas sekelas UI)...

Malu lah kalau bicara seperti anda2 yg mementingkan kepentingan sendiri dan egonya masing2...
Yuni
 11 Jan 2009
Aku juga setuju dengan pendapat yang menyatakan kedudukan meneteri keuangan dibawah presiden, jadi PMK.22 tidak dapat mengabaikan PP.80. Ngawur tuh senior kita ormad !!!!!
Herman
 10 Jan 2009
Menyimak diskusi beberapa hari ini , saya mencoba memberi pendapat :

Apa yang dikatakan pak Sony merupakan argumen yang mendasar sekali bahwa kedudukan seorang menteri dibawah presiden maka yang berlaku adalah PP.80/2007. Sekalipun lulusan S 2 , S 3 bahkan Profesor pun tidak boleh mengabaikan hal-hal yang bersifat mendasar.
Banyak kasus pada sidang pengadilan dapat dimenangkan oleh argumen yang sederhana sekali ( tidak perlu yang jelimet )

Tulisan pak Danny dan pak darussalam ini sudah benar karena ditinjau dari berbagai disiplin ilimu : Ilmu hukum, ilmu pajak, sosiologi dan psikologi.

Apa yang dikatakan oleh saudara ormad lebih mendasarkan diri pada rasa "EGO" nya yang takut bersaing dikomunitasnya sendiri. Saya juga menyarankan untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog.
Agustria
 9 Jan 2009
penjelasan pak Sambudi kepada pak Surjono dibawah ini bisa lebih menjelaskan tulisan pak Danny dan pak darussalam.
Husin
 9 Jan 2009
Yth.Pak Ormad

Wah seru nich diawal tahun 2009, ini yang ditunggu oleh komunitas pajak sambil menunggu direvisinya PMK.22.

Pertanyaan pak Sony sangatlah mendasar untuk menjelaskan kekeliruan PMK.22.

Saya adalah saya, pak ormad bukan presiden, pak ormad bukan menteri keuangan, pak ormad adalah pak ormad. Sebagai seorang intelek adalah tidak bijak apabila pak ormad berprilaku egois memaksa orang lain untuk menjadi seperti dirinya pak ormad ( mau menjadi seorang konsultan pajak ).

Agar tidak berprilaku egois , ada baiknya pak ormad konsultasi dengan seorang psikolog sekelas Anthony Dio Martin.
Sony
 9 Jan 2009
Pak Ormad belum menjawab pertanyaan saya malahan membuat argumentasi lagi yang berseberangan dengan Bapak presiden kita.

Anak saya yang di SLTP aja tahu bahwa yang menjalankan Undang-undang dinegeri kita adalah pemerintah yang dikepalai oleh presiden.

Pengrrtian DISKRIMINASI menurut kamus adalah PERBEDAAN PERLAKUAN untuk kondisi yang sama. Perlu bapak camkan bahwa Bapak presiden kita dan Ibu menteri keuangan sangat tidak mau berlaku diskriminasi, kemungkinan pada waktu membuat PMK.22 ibu menteri mendapat masukan yang salah, sebagai manusia biasa kita menganggap kekeliruan itu lumrah. Yang penting punya niat baik untuk koreksi ..... OK ?
farid
 9 Jan 2009
Buat Ormad
Mungkin Senjata Lex Specialis Derogat Lex Generalist anda sudah salah konsep, ya artinya benarlah praduga saya jika anda memang TUMPUL, dan jika ada 2 pendapat di sini yakni pendapat anda dan pendapat penulis (Pak Darussalam dan Pak Danny Septriadi) sudah tentu orang yang Cerdas akan merefer tulisan mereka ketimbang mendengar suara kaleng rombeng anda yang gak pernah nongol dimana-mana dan tidak menulis secara ilmiah
sambudi
 9 Jan 2009
Buat Ormad,

Semakin Anda berkomentar semakin menunjukkan bahwa Anda tidak paham. Tapi biarlah ini negara demokratis!

Pasal 48 UU KUP tidak pernah dihapus, makanya PP 80/2007 melandaskan pengaturannya pada Pasal 48 UU KUP.

Nah sekarang ada dua pengaturan tentang PERSYARATAN KUASA WP yaitu: (1) yang diatur dalam PMK 22/2008 dan (2) PP 80/2007. Mana yang lebih tinggi kedudukan hukumnya?

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jelas kedudukan PP lebih tinggi dari PMK.

Tolong diingat, konsep "Lex Specialist Derogat Lex Generalist" diterapkan jika DUA JENIS peraturan perundang-undangan yang HIRARKINYA SAMA mengatur hal yang sama, maka yg berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik.

Tapi tolong DIINGAT, Syarat, hak, dan kewajiban kuasa WP diatur dalam PP 80/2007 dan PMK 22/2008 yang HIRARKInya TIDAK SAMA. Jadi tidak bisa diterapkan konsep Lex Specialist Derogat Lex Generalist

Nah sekali lagi, PP 80/2007 lebih tinggi HIRARKInya daripada PMK 22/2008 berdasarkan UU No 10/2004.

Pertanyaan terakhir, Kenapa Indonesia masih belum maju-maju? Karena banyak orang seperti Pak Ormad, yaitu ASAL OMONG dan tidak pernah mau baca dan belajar.....
farid
 9 Jan 2009
seorang yang tidak dapat berbeda pendapat dan tumpul pola pikirnya pasti memberikan contoh dan analogi yang salah..
ormad
 9 Jan 2009
betul pak farid...
seperti anda contohnya
farid
 9 Jan 2009
to: Ormad
Pasal 48 UU KUP meski sudah ada sejak 1983 selama belum dihapus ya berarti tetap diberlakukan dan ANDA BACA DULU PASAL 48 UU KUP tersebut dan tolong REFER LAGI KE TULISAN PP 80 VS PMK 22/2008 SUATU KAJIAN HUKUM, memang sangat di sayangkan di Indonesia Rasa Malu itu sudah hilang sehingga menganalisis suatu masalah menggunakan Pisau Bedah Ilmiah yang tumpul atau mungkin Pola Pikir Ilmiahnya yang Tumpul
ormad
 9 Jan 2009
di pasal 48 ini (PASAL INI ADA SEJAK UU KUP 1983) memang menyebut secara umum hal-hal yg belum di atur Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tapi khusus untuk kuasa kan sudah jelas2 disebut... syarat, hak dan kewajibannya di atur dalam pasal 32 ayat 3a UU KUP untuk diatur lebih lanjut dalam PERMENKEU.
Perlu diingat bahwa pasal 32 ayat 3a ini merupakan pasal dan aturan baru dari perubahan UU KUP di tahun 2007 tersebut...

jadi jelas lex specialist derogate lex generalis...
ormad
 9 Jan 2009
ini mungkin mengenai kritisi tulisan kajian hukukm PMK 22

sayang sekali....
sebenarnya tulisan ini sangat bagus... hanya penulis lupa memuat pasal 32 ayat 3a UU KUP yang menyatakan bahwa :"Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN".

jadi bukan dengan PP...
jadi secara tegas di UU KUP sendiri khusus tentang persyaratan kuasa ini dijelaskan bahwa syarat, hak dan kewajibannya secara jelas akan di atur melalui PERMENKEU..

jadi malahan kalao penulis membandingkan PP 80 yg harus dikaji terhadap UU KUP... bukan PMK 22 dengan PP 80...

mohon dicek untuk penulis supaya dikemudian hari tidak menjadi membingungkan
ormad
 9 Jan 2009
untuk pak farid...
masalah tulisan tersebut sudah saya kritisi pada tanggapan atas tulisan tersebut...
makanya saya sangat menyayangkan tulisan tersebut. Padahal tyulisan itu ditulis oleh seorang pakar... tetapi patut direvisi...
farid
 9 Jan 2009
To: Ormad
saya tidak mengerti hukum tapi melihat statement anda benar memang UU lebih tinggi NAMUN PP 80 Juga pendelegasian dari Pasal 48 UU KUP tolong lihat artikel lain di forum ini yang ditulis Bp. Darussalam dan Bp. Danny Septriadi berjudul "PMK 22/2008 : Suatu kajian Hukum" coba dilihat, dilihat dengan seksama dan tolong dibuka pula UU-nya biar menambah pengertian kita Khususnya anda tentang Hukum itu sendiri
ormad
 9 Jan 2009
memang jurusan pajak dari universitas sangat2 mumpuni....

tetapi permasalahnnya adalah aturan formal mana yg secara baku dapat dipertanggungjawabkan atas kemampuan ini...

kan harus ada kode etik dan standarisasi lainnya untuk menjadi konsultan pajak termasuk test...
ini yg perlu kita kedepankan...
dengan adanya standarisasi yang satu, bukan berbeda maka akan lebih standar....

Saya sich yakin terhadap para lulusan universitas yg merupakan pakar2, tapi demi untuk pengawasan, standarisasi dan berjalnnya kode etik konsultan, saya pikir perlu adanya sertifikasi dari konsultan pajak...

mungkin hal yg sama terjadi pada para guru.. mereka banyak yg bilang... lho lha wong dia sangat kompeten dan lulusan universitas pula... masa sich harus ikut sertifikasi...
sementara yg rekan2 dibawahnya sudah pernah ikut dan lulus... berarti dia kan pasti lulus sertifikasi dan dak perlu ikut???
kan tidak seperti itu logikanya...

mohon maaf kalau kurang pas.
farid
 9 Jan 2009
To. Bp. Surjono
Lulusan PT. Jurusan Fiskal SANGAT PERCAYA DIRI Karena mereka telah di Uji Para Akademisi di Bidang Pajak dan telah mengenyam pendidikan guna memperoleh gelar kesarjanaannya, dan Lulusan PT. NON FISKAL pun TAHU DIRI sehingga mereka MESTI Di setarakan terlebih dahulu melalui USKP, nah yang saya lihat justru terdapat KETIDAK TAHUAN yang bersifat SUBTANTIF di DIRI bp. Surjono dalam menyikapi tulisan ini dengan ANALOGINYA YANG SERAMPANGAN dengan mengatakan Lulusan PT. Fiskal tidak Percaya Diri...lebih baik anda BERKACA PADA DIRI ANDA sehingga anda dapat mengetahui keadaan diri anda dengan lebih baik.
ormad
 9 Jan 2009
pak sony...
sebelumnya mohon maaf jika kurang berkenan..ini hanya diskusi masalah hukum perpajakan kita dll..

1. adil apa tidak kalo ada diskriminasi antara lulusan PT pajak dengan konsultan pajak ?
Ini yg mesti diluruskan... TIDAK ADA DISKRIMINASI... yang ada adalah perbedaan hak tergantung juga pada kewajiban. Jadi kewajiban konsultan pajak kan beda dengan kewajiban lulusan PT jurusan Pajak... hal ini melekat pada konsultan pajak baik kewajiban, kode etik maupun hak2nya...
malah kalau konsultan pajak disamakan dengan lulusan PT, itu yg janggal... Kita tidak membicarakan masalah kemampuan. tetapi standarisasi dan aturan formal yg berkaitan.

2. kedudukan Menteri keuangan lebih tinggi atau presiden ?
Sudah jelas Bapak presiden kita berlaku adil dengan menerbitkan PP.80 atau pak Ormad punya pikiran lain dengan Bapak presiden ?

Jelas presiden punya kedudukan lebih tinggi dari menteri. Tapi UU jelas LEBIH TINGGI dari PP. Dalam Pasal 32 ayat 3a UU KUP kan jelas disebutkan bahwa syarat, hak dan kewajiban seputar kuasa diatur oleh PERMENKEU..

jadi jangan salah kaprah... kecuali apabila tidak ada ayat tersebut baru PP.....
ingat lex specialist Derograt lex generalis...

mungkin saya cuma sedikit ngerti hukum. tapi sepertinya logika kita kan bisa melihat hal ini...
sambudi
 9 Jan 2009
To Pak Surjono,

Analogi Bapak yang menganalogikan lulusan fiskal dari perguruan tinggi terakreditasi A dengan orang yang "merasa" bisa naik mobil dan tidak meguasai peraturan dengan benar adalah tidak tepat dan sangat melecehkan perasaan kami yang berasal dari jurusan pajak lulusan universitas.

Dalam rangka menciptkan cost of complience yg rendah, di banyak negara, bagi mereka yg punya ijazah fiskal dari universitas dipersilahkan menjadi konsultan pajak tanpa perlu test lagi (ini mengurangi biaya cost of complience), karena negara mengakui keberadaan universitas yang telah terakreditasi dan lulusan fiskal dari universitas tsb mempunyai kompetensi tinggi.

Tetapi bagi mereka yang tidak punya ijazah fiskal, tetap diperbolehkan menjadi konsultan tetapi harus test dulu untuk dipersamakan kompetensinya dengan lulusan fiskal dari universitas. Hal ini dilakukan agar jgn terjadi monopoli yg hanya boleh menjadi konsultan adalah jurusan fiskal lulusan universitas.

Yang terjadi di Indonesia justru semua harus ikut test, bahkan karyawan pajak pun disuruh test. Ini kan tidak benar, Aturan ini akan menimbulkan BIAYA TINGI dan SARANG KORUPSI bagi Pihak yang menyelenggarakan ujian brevet pajak tsb.

Mari kita banyak belajar pajak dari negara-negara lain yg sistem pajaknya sangat efisien dan tidak menimbulkan biaya tinggi, mari kita banyak belajar dari para ahli pajak dari negara lain yang sebagian besar selalu menyarankan TURUNKAN COST OF COMPLIENCE WAJIB PAJAK JIKA PENERIMAAN PAJAK INGIN BERTAMBAH.

Sebenarnya aturan konsultan pajak di Indonesia bisa dibuat sederhana dalam rangka untuk menurunkan Cost of Complience dengan cara sbb:

mempersilahkan lulusan pajak dari perguruan tinggi untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk diregister. Artinya, negara mempercayakan kepada universitas yg terakreditasi A untuk mendidik mahasiswa menjadi konsultan pajak. Jadi ini akan menghemat biaya, apalagi di tengah krisi ekonomi seprti skg ini.

Dalam rangka menghindari monopoli, bagi yg tidak dari jurusan pajak, silahkan ikut test jika ingin menjadi konsultan pajak. Tujuan test ini adalah dalam rangka untuk dipersamakan kompetensinya dgn lulusan jurusan pajak.

Buat Pak Surjono, sekali lagi, permasalahannya BUKAN pada PERCAYA DIRI ATAU TIDAK ATAS KEMAMPUAN PAJAKNYA lulusan fiskala akan untuk ikut test USKP atau tidak, tetapi MELAINKAN DEMI KEADILAN dan KEINGINAN untuk MEMBANGUN SISTEM PERPAJAKAN di Indonesia agar lebih efisiensi sehingga tercipta cost of complience yg rendah.

Saya kok yakin kedua penulis artikel ini, tidak mau ikut USKP karena alasan tidak percaya diri atas kemampuan pajaknya, saya yakin mereka punya kemampuan lebih untuk hanya sekedar lulus USKP.
Saya justru salut kepada mereka berdua mau berbagi ilmu dan pengalaman yg mereka dapat untuk memberikan sumbang sarannya bagi kemajuan sistem pajak Indonesia yg lebih baik lagi.

Mari kita wujudkan sistem pajak Indonesia yang efisien, friendly, dan dibanggakan untuk kemajuan negara kita. Amien....

Sony
 9 Jan 2009
Pak Ormad belum menjawab : adil apa tidak kalo ada diskriminasi antara lulusan PT pajak dengan konsultan pajak ?

Satu lagi pertanyaan : kedudukan Menteri keuangan lebih tinggi atau presiden ?

Sudah jelas Bapak presiden kita berlaku adil dengan menerbitkan PP.80 atau pak Ormad punya pikiran lain dengan Bapak presiden ?
surjono
 9 Jan 2009
sebenarnya win win solution menurut saya, kalo lulusan PT S1 akuntansi misalnya dengan lulusan PT ( Perguruan TInggi ) Perpajakan.. atau lulusan S1 lainnya yang percaya diri akan kemampuan dan pengetahuan pajaknya.. ya silakan daftar untuk ikut USKP untuk menjadi konsultan pajak resmi.

ibarat mengendarai mobil, mungkin semua orang merasa bisa mengendarai mobil, tapi nga semua orang bisa mengendarai mobil sesuai peraturan yang benar kan ? makanya perlu yang namanya daftar dan ikut tes untuk mendapatkan SIM A..

ya ibarat gampangnya seperti itu saja
ormad
 9 Jan 2009
sepertinya sudah sangat jelas dan gamblang di Pasal 32 ayat 3a UU KUP, menyatakan bahwa persyaratan, hak dan kewajiban seorang kuasa sebagaimana dimaksud akan diatur oleh PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

kalo kita kembali membaca ayat ini maka sudah dapat disimpulkan bahwa syarat, hak dan kewajiban kuasa menjadi sepenuhnya wewenag MENKEU untuk mengaturnya melalui PERMENKEU. bukan peratuaran lainnya.
ormad
 9 Jan 2009
yth sdr sony dan sdr sambudi...
ya mestilah ada perbedaan...
apalagi yang bukan lulusan PT dan dak tahu apa2 tentang pajak pasti beda dengan yg lulusan. PT demikian juga yg lulusan PT juga beda dengan konsultan resmi...
tinggal kalau anda pingin wewenang seperti konsultan resmi, ya daftarlah menjadi konsultan pajak...

trus masalah kuasa ini kan sesuai PAsal 32 ayat 3a sepenuhnya wewenang MENKEU...

malu ah....
Sony
 9 Jan 2009
Yth.pak Ormad, yang jadi permasalahan sebenarnya adalah DISKRIMINASI antara Konsultan Pajak dengan Lulusan PT Pajak.
Lulusan PT Pajak dibatasi Haknya hanya boleh menjadi wakil WP kecil-kecil saja. Apa ini adil ?
sambudi
 8 Jan 2009
Yth Sdr Ormad,
Sebelum Anda berkomentar, baca dulu beberapa artikel yang terkait dengan tulisan ini yang juga diterbitkan oleh Ortax. Apa yang Anda sampaikan sudah dibahas panjang lebar dan Apa argument yang Sdr sampaikan sudah dipatahkan oleh temen-teman yang lain. Jadi, sekali lagi baca dulu baru komentar. Jangan komentar sebelum tahu kronologisnya, MALU AH......
ormad
 7 Jan 2009
sepertinya yang diatur disini adalah seorang kuasa... itupun sesuai dengan pasal 32 UU KUP memang diperbolehkan..
hanya di ayat 3a pasal 32 tsbt UU secara tegas mendelegasikan syarat, hak dan kewajiban kuasa di atur lebih lanjut melalui PERMENKEU.

jadi seorang karyawan tentunya masih dapat mendampingi si WP (pengurus sll) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.. tentunya tetap bukan sebagai kuasa tetapi hanya ikut mendapingi WP. Adapun seluruh dokumen formal yg perlu di tandatangani semisal Berita Acara Pembahasan Akhir dsb tetap harus ditandatangani oleh WP ybs atau kuasa yg memenuhi kriteria PMK 22.

apabila dilihat dari sisi efisiensi tentunya hal ini memang kelihatan kurang efisien pada saat proses awal (pembahasan akhir semisal). Tetapi hal ini sangat menjadi efisien untuk efek dikemudian hari dalam rangka melindungi Hak dan kewajiban perpajakan bagi si WP berikut juga bagi negara...

jadi apabila ditinjau lebih dalam dimana dengan adanya banyak konsultan yang tidak resmi yang dapat mengakibatkan tunggakan pajak yg tidak terpenuhi dengan alasan WP tidak tahu-menahu karena konsultan tidak resmi ini tidak menjelaskan sesuatu secara lengkap, hanya yang menguntungkan beliau saja maka si WP merasa seluruhnya sudah terselesaiakan dan tidak ada tunggakan. tapi sebenarnya ada tunggakan yang harus diselesaiakn semisal.
Memang hal ini tidak berlaku umum