Artikel

Share :



PMK NOMOR 22/PMK.03/2008: Tax Community Friendly atau Tax Profession Friendly?

Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax dan Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax
Danny Darussalam Tax Center, 15 Juli 2008

pmk22_123Pendahuluan

Seperti diketahui bersama, penerbitan suatu peraturan perpajakan di Indonesia yang tingkatannya di bawah undang-undang sering dilakukan tanpa hearing terlebih dulu dengan pihak-pihak yang terkena dampak atas peraturan tersebut. Salah satunya contohnya yaitu PMK No. 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan dan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa (selanjutnya disebut PMK 22/2008). Komunitas pajak, seperti jurusan perpajakan dari universitas yang terakreditasi A beserta mahasiswa dan alumninya, karyawan divisi pajak dari suatu perusahaan, para pengusaha, dan praktisi perpajakan, yang terkena dampak negatif atas kebijakan PMK 22/2008 tersebut tidak pernah diajak berbicara untuk didengar pendapatnya.

Kontroversi atas PMK 22/2008 tersebut berasal dari Pasal 4 ayat (1) yang membatasi peran karyawan Wajib Pajak dan seseorang yang mempunyai keahlian pajak yang bukan konsultan pajak untuk menjadi kuasa Wajib Pajak untuk urusan tertentu seperti mendampingi Wajib Pajak selama pemeriksaan pajak dan keberatan pajak. Adapun bunyi Pasal 4 ayat (1) dari PMK 22/2008 adalah sebagai berikut:

Seseorang yang bukan konsultan pajak termasuk karyawan Wajib Pajak hanya dapat menerima kuasa dari :

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun; atau
  3. Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari dari Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.


Kebijakan yang Tidak Bersahabat pada Komunitas Pajak

Penerbitan PMK 22/2008 jelas tidak memihak atau melayani kepentingan mayoritas komunitas pajak yang ada tanah air kita. PMK 22/2008 cenderung memihak atau melayani kepentingan sebagian kecil dari komunitas pajak yaitu organisasi profesi pajak tertentu. Patut dipertanyakan, di tengah suasana kehidupan berbangsa yang semakin sulit ini masih saja ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan hak-hak istimewa kepada suatu kelompok orang atau organisasi tertentu.

Kebijakan pajak dalam mengatur profesi pajak seharusnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut di bawah ini sebagaimana ditulis oleh Victor Thuronyi dan Frans Vanistendael[1] dalam artikel Regulations for Tax Professionals di buku Tax Law Design and Drafting:

  1. Tujuan dari diterbitkannya pengaturan terhadap profesi perpajakan adalah untuk melindungi klien dari tax advisor yang tidak kompeten. Akan tetapi, pengaturan tersebut dapat memberikan dampak yang negatif jika ternyata pengaturan tersebut justru untuk melindungi kepentingan ekonomi dari pihak-pihak yang mempunyai ijin untuk menjadi tax advisor atau dengan menghambat pihak lain untuk memasuki profesi tersebut dengan menciptakan birokrasi berbelit yang sebenarnya tidak perlu.
  2. Setiap rencana penerbitan pengaturan terhadap profesi perpajakan sangat penting untuk mengetahui di tahap awal berapa jumlah orang yang akan diperbolehkan untuk berprofesi di bidang perpajakan. Ditetapkannya standar minimal pengalaman dan tingkat pendidikan dapat untuk menentukan estimasi berapa jumlah supply tax advisor. Kemudian, permintaan (demand) terhadap tax advisor tergantung dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT. Estimasi terhadap supply dan demand dari tax advisor akan menentukan apakah untuk profesi perpajakan perlu atau tidak dilakukan pengaturan serta apakah profesi perpajakan harus diberikan monopoli.
  3. Monopoli dalam profesi perpajakan kadangkala memang diperlukan. Akan tetapi, tujuan dari diadakannya monopoli adalah untuk kepentingan publik atau dengan kata lain bukan untuk kepentingan pihak yang dapat berprofesi di bidang perpajakan. Kepentingan publik harus diutamakan dengan terciptanya kualitas jasa di bidang perpajakan yang tinggi dan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Kemudian, dengan adanya monopoli diharapkan dapat menghilangkan tax advisor yang tidak kompeten. Akan tetapi perlu diingat bahwa pada umumnya monopoli akan menimbulkan harga yang tinggi. Terakhir, monopoli belum tentu dapat menghilangkan semua tax advisor yang tidak kompeten. Hal ini dapat terjadi jika justru tax advisor yang tidak kompeten berhasil menciptakan monopoli sehingga tax advisor yang berkompeten malah berada di luar sistem. Oleh karena itu, monopoli hanya akan menghasilkan kualitas jasa konsultasi perpajakan yang rendah dibandingkan dengan adanya free competition yang sehat.
  4. Profesi di bidang perpajakan dapat diatur melalui undang-undang, akan tetapi tidak boleh memberikan monopoli kepada organisasi profesi terhadap jasa konsultasi perpajakan. Dengan adanya aturan ini maka konsumen dapat mempunyai pilihan untuk mendapatkan konsultasi pajak dari konsultan pajak “terakreditasi” atau dari professional lainnya yang dalam praktik sehari-hari berhubungan erat dengan perpajakan (seperti notary, accountant, auditor, lawyer, dan akademisi). Kondisi ini dapat menciptakan kompetisi yang sehat antara konsultan pajak dengan profesi lainnya dalam pemberian jasa tax advisory.
  5. Untuk menjaga kualitas jasa tax advisor, maka setiap aturan yang diterbitkan tidak boleh memberikan hanya satu jalur saja akses untuk memasuki profesi tax advisor untuk menghindari terjadinya bottleneck.
  6. Setiap aturan yang akan diterbitkan harus memperhatikan bahwa jasa perpajakan terhadap perusahaan bukan dilakukan oleh eksternal tax advisor, melainkan oleh karyawan internal perusahaan. Jika ada upaya pengaturan dari pemerintah mengenai jasa apa saja yang dapat dilakukan oleh karyawan, maka hal tersebut tidak tepat karena perusahaan-lah, sebagai pemberi kerja, yang paling tahu kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, pada umumnya karyawan bebas untuk memberikan jasa perpajakan kepada pemberi kerja tanpa adanya pembatasan dari pemerintah terhadap kualifikasi mereka. Terakhir, karyawan harus dibebaskan dari kualifikasi atau standar yang dipersyaratkan kepada independent tax advisor.
  7. Seringkali praktisi pajak di masa awal transisi membuka pintu lebar-lebar untuk memasuki profesi perpajakan dengan menetapkan standar yang sangat minimal untuk memasuki profesi perpajakan. Akan tetapi, kemudian menutup pintu tanpa memberikan celah sedikitpun setelah masa awal transisi berakhir, sehingga praktisi pajak yang sudah mapan akan duduk dengan manis, di lain pihak calon lain yang masih muda dan berkompeten akan terpinggirkan melalui halangan-halangan yang sulit untuk diatasi (insurmountable entry barriers).

Dari apa yang diutarakan oleh Victor Thuronyi dan Frans Vanistendael tersebut, terkait dengan penerbitan PMK 22/2008, penulis berpendapat bahwa:

  1. Komunitas pajak adalah pihak mayoritas yang terkena dampak negatif secara ekonomis dan sosial akibat adanya pembatasan untuk menangani wajib pajak dengan skala kecil. Sedangkan organisasi profesi adalah pihak minoritas yang mendapatkan keuntungan secara ekonomis ditinjau dari pemberian hak eksklusif untuk menangani Wajib Pajak dengan skala besar. Atau dengan kata lain kriteria pembatasan untuk menjadi kuasa Wajib Pajak bukan berdasarkan kompleksitas aspek perpajakan dari suatu transaksi tapi berdasarkan nilai dari transaksi.
  2. Organisasi profesi secara ekonomis di masa mendatang mempunyai potensi untuk menambah pendapatan dari “hanya melaksanakan” ujian sertifikasi. Hal ini disebabkan karena karyawan perusahaan yang skalanya melewati ambang batas Pasal 4 ayat (1) PMK 22/2208 untuk dapat menjalankan kuasa harus menempuh ujian sertifikasi yang dalam ketentuan sebelumnya tidak ada kewajiban untuk ikut ujian ikut sertifikasi. Jadi, kebijakan PMK 22/2208 ini menciptakan biaya tinggi. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip efisiensi yaitu, menurut Duncant Bentley, bahwa biaya administrasi dan kepatuhan pajak seharusnya serendah mungkin.[2]
  3. Pada umumnya otoritas pajak akan melindungi pihak minoritas yang lemah dari kelompok mayoritas yang pada umumnya lebih mempunyai kekuasaan agar tercipta keadilan dalam berusaha. Di Indonesia, kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, dengan terbitnya PMK 22/2008 dapat diartikan bahwa otoritas pajak berpihak terhadap pihak minoritas yang justru berpotensi mendapat keuntungan secara ekonomis.
  4. Sejalan dengan peranan pajak dalam APBN yang semakin penting dan upaya pemerintah untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak terhadap Wajib Pajak. maka kebutuhan terhadap profesi perpajakan tentu akan meningkat. Di lain pihak PMK 22/2008 justru semakin mempersulit banyak pihak untuk berprofesi di bidang perpajakan. Hal ini dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat.
  5. Syarat yang sangat ketat untuk berprofesi di bidang perpajakan dikhawatirkan dapat menyebabkan tax advisor yang tidak kompeten yang justru menciptakan birokrasi yang panjang untuk menghambat regenerasi atau modernisasi sehingga generasi muda yang berbakat sulit untuk masuk ke dalam profesi ini.
  6. Tidak ada otoritas pajak di negara manapun di dunia yang mengatur kualifikasi karyawan serta mempersyaratkan kualifikasi karyawan setara dengan independent tax advisor. Yang paling tahu kebutuhan dan kualifikasi karyawan adalah pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Kemudian, kalau Wajib Pajak ingin bertanya mengenai masalah perpajakan atau kesulitan dalam menjalankan hak dan kewajiban pajaknya dapat bekonsultasi dengan Account Representative.
  7. Terakhir, pertanyaan dari penulis, kalau komunitas pajak ingin bertanya mengenai alasan yang rasional atas dimasukkannya Pasal 4 ayat (1) dalam PMK 22/2008 serta memberikan masukan yang positif agar pasal tersebut segera dihapus sebaiknya ditujukan kepada siapa?

 


Kesimpulan


Tujuan perubahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (UU KUP) yaitu untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara. Selaras dengan tujuan perubahan UU KUP tersebut. Duncant Bentley juga menyatakan bahwa ”...minimizing taxpayer complience costs and making compliance easier is thought to improve revenue collection..”[3] Oleh karena itu, jika Ditjen Pajak ingin meningkatkan penerimaan pajak maka dalam pembuatan kebijakan seharusnya memperhatikan compliance cost Wajib Pajak. PMK 22/2008 justru menambah cost of compliance Wajib Pajak.

 

Akhir kata, terkait dengan modernisasi Ditjen Pajak, prinsip keadilan, dan dalam konteks pelayanan prima kepada semua Wajib Pajak, hendaknya setiap kebijakan pajak yang diambil tidak memihak kepada salah satu profesi tertentu dan kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit?



[1] Prof. Dr. Frans Vanistendael adalah Ketua dari European Tax College dan merupakan Pembimbing Thesis dari penulis (Darussalam) saat kuliah di Tilburg University Belanda.

[2] Duncant Bentley, Taxpayers’Rights: Theory, Origin and Implementation, Kluwer Law International, 2007, hal. 71.

[3] Duncant Bentley, ibid, hal. 72.

show all Artikel
Disclaimer :
Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan

jaka251259
Newbie

1 September 2009


Inilah contoh peraturan yang menjadikan Pemerintah superior dan Wajib Pajak imperior. Pemerintah cq Menteri Keuangan seenaknya saja mengeluarkan peraturan yang memberatkan Wajib Pajak. Padahal Wajaib Pajak itu adalah mitra Pemerintah dalam membiayai pembangunan negara ini. Tapi dengan adanya PMK.22 ini, seorang direktur harus mengurusi hal² yang bersifat tehnis, trus kapan dia akan memikirkan atau membuat inovasi untuk kemajuan perusahaan, dengan majunya perusahaan sudah tentu akan ada kenaikan pembayaran pajak dan juga akan meningkatkan penerimaan negara. Bila pengurusan pajak diserahkan kepada konsultan, akan mengakibatkan pertambahan biaya, sedangkan karyawan divisi pajak yang ada diperusahaan itu hanya berfungsi sebagai clerk padahal seharusnya dapat mewakili Wajib Pajak dalam segala urusan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan bertambahnya biaya konsultan mungkin akan mengakibatkan turunnya perolehan Laba, sehingga pembayaran pajak-pun tentu akan berkurang pula. Saya berharap semoga komunitas Pajak di Indonesia dapat mengusahakan PMK.22 dicabut saja atau diganti dengan peraturan baru yang lebih berpihak kepada Wajib Pajak dan bukan kepada Konsultan Pajak (atau karena kebanyakan konsultan pajak adalah mantan pegawai dirjen pajak...?)

DaniWowor
Newbie

16 Agustus 2009


PMK.22 sepertinya berbaik hati dengan Akademisi Pajak yang mau menjadi Kuasa WP padahal yang diberikannya adalah PEPESAN KOSONG belaka.

Erlan
Newbie

8 Agustus 2009


Kita tunggukan kebijakan dari dirjen pajak yang baru untuk merubah PMK.22

mkristianto
Newbie

10 Juni 2009


Peraturan tidak masuk akal. Seorang direktur belum tentu menguasai masalah. Ia tentu akan menguasakan urang yang ia percaya sanggup membela kepentingan dia. Konsultan pajak atau bukan, punya brevet atau tidak. Semua terserah dia.

suhadi
Newbie

6 Mei 2009


Sepertinya para direksi harus berhubungan langsung dengan transaksi perpajakan dimana selama ini selalu dikuasakan kepada karyawannya

Sihombing
Newbie

4 Mei 2009


Fiskus sdh tau, rekan sant179 telah memiliki brevet, mana mereka mau nanya lagi..

sant179
Newbie

1 Mei 2009


selama mewakili perusahaan dalam pemeriksaan saya tidak pernah ditanya apakah mempunyai sertivikat atau tidak?

Sony
Groupie

30 April 2009


30 Apr 2009 11:07 •

Begini rekan Rini,

sepertinya yang dimaksud rekan-rekan lain dengan "lulusan brevet" adalah mereka-mereka yang telah mengikuti USKP (seperti yang dimaksud dalam PMK).

Berdasarkan pengalaman pribadi, soal-soal USKP memang sulit. Hanya saja, model soal dan tingkat kesulitan yang ada pada soal tsb KURANG BISA DIJADIKAN ACUAN untuk menguji tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang pajak.

Banyak soal-soal yang dimunculkan adalah soal-soal yang bersifat khusus, misalnya SPT PPN atas PKP yang PPh-nya menggunakan norma. Akhirnya, kesan yang muncul adalah USKP hanya sekedar menguji kemampuan teknis, bukan kemampuan memahami substansi perpajakan atas suatu transaksi.

Pengetahuan substansi perpajakan adalah ilmu utama yang diterima para alumni2 PT perpajakan dan ini tidak akan diperoleh di dunia kerja dan pelatihan brevet.[b][/b]

Saya hanya bisa menduga, mungkin para alumni PT perpajakan tidak akan "tersinggung" dengan PMK tsb bila USKP mendesain soal-soal ujiannya tidak semata2 menguji kemampuan teknis yang bisa dihapal.

Artinya, ketika lulusan USKP mendapatkan keistimewaan sebagai kuasa WP, why not, tokh mereka memang sudah teruji tingkat pemahaman perpajakannya dengan lulus USKP.

Oleh : PRIMA

Ridwan.S
Newbie

28 April 2009


PEMILU legislatif telah selesai, adakah harapan untuk perubahan PMK.22 ?

Adang
Newbie

25 Februari 2009


Perubahan PMK.22 sepertinya mau tunggu ganti pejabat baru dulu , habis pemilu kali ya ?? makanya jangan salah milih ....

Oyong
Newbie

24 Februari 2009


Gunakan hak anda pada PEMILU nanti untuk mewujudkan otoritas pajak yang memihak pada Akademisi Pajak

makmur_mamy_zaki
Newbie

22 Februari 2009


yupZZ,,NGikut GoOd2

Siberani
Newbie

21 Februari 2009


Kita tunggukan saja PEMILU nanti

Rike
Junior

4 Februari 2009


Apa presiden SBY tau ada peraturan dari bawahannya ( Menkeu ) bertentangan dengan peraturan yang dibuatnya ( PP.80 ) ?
Kalau presiden sudah tau , kenapa beliau diamkan ?
Kalau presiden sampai ngak tau, kalau menkeu ngak tau juga , apa ini salahnya ORtax yang antenanya kurang panjang ?

Darmawan
Senior

17 Januari 2009


Yth. Ormad

Apabila kita cermati semua artikel tentang PMK.22 secara kronologis maka dapat disimpulkan bahwa : Ada upaya dari para Konsultan Pajak untuk MEMINGGIRKAN peran daripada Lulusan PT Perpajakan untuk menjadi Kuasa WP.

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh rekan Ormad "hanyalah berupa permainan kata-kata saja".

Mudah-mudahan otoritas pajak kita dapat berlaku bijak dengan mengajak para Lulusan PT Perpajakan untuk ikut berperan serta menunjang upaya DJP menghimpun pajak dalam penerimaan APBN dengan mencabut Ps.4 PMK.22.

Harjuna
Newbie

15 Januari 2009


Setuju dengan pendapatnya Sdr. Surjono bahwa hak seseorang mempunyai pandangan yang berbeda. Justru dengan itu kita akan tahu:
mana pendapat yang disusun secara logis dan didasarkan argumentasi atau refensi yang jelas,
pendapat yang asal omong seperti para politisi busuk kita yang tidak punya malu,
pendapat yang sok merasa benar padahal tidak benar,
pendapat yang didasarkan atas analogi yang tidak pas,


Bravo ORtax yang telah menyediakan forum ini untuk saling berbagi pendapat. Salam....

Rike
Junior

15 Januari 2009


setuju, ORTax tempat diskusi pajak, tapinya pak ormad mau memaksa kami untuk menjadi Konsultan Pajak, jadi buat apa kuliah di perguruan tinggi program studi perpajakan ?

ginting
Newbie

14 Januari 2009


Saya kira ini forum yg baik, ternyata perbedaan pendpat disini dibahas dengan kata-kata yg sangat "manis", merasa paling benar.

AdeR
Junior

14 Januari 2009


Rekan Surjono, anda benar tapi saling koreksi boleh kan ? Sangat diharapkan ORTax dapat menjadi wasit dalam setiap diskusi sehingga akan didapat kesimpulan yang berguna buat komunitas pajak dan juga otoritas pajak. Bravo ORTax ...

surjono
Senior

14 Januari 2009


setiap orang pasti mempunyai pandangan yang berbeda, jangan memaksakan pandangan pribadi.. inget kita di forum untuk kebersamaan komunitas pajak..

Oyong
Newbie

14 Januari 2009


To : Ormad

STOP AROGANISME ; PELIHARA SIKAP TOLERANSI ; JAUHKAN EGOISME

KKP AGT
Newbie

14 Januari 2009


Profesi Konsultan Pajak seharusnya sudah diatur dengan Undang-Undang sebagaimana Profesi yang lain, agar tidak dengan mudahnya dirubah2, kalau hanya diatur dengan Peraturan Menteri sangat mungkin ganti Menteri, ganti kebijakan, ganti lagi Peraturannya

farid
Newbie

13 Januari 2009


To: Ormad
Sudah Nimbrungnya TELAT , sarannya pun TELAT, PIKIRNYA PUN TELAT, BASI' LOE.......

David
Junior

13 Januari 2009


To Mr.ormad

Sikap anda yang AROGAN , ngak musim lagi , basi !!!

Musyawarah Mufakat ...... mode on !!!

Sihombing
Newbie

13 Januari 2009


Sudah dikatakan oleh anaknya pak Sony yang di sekolah SMP, kedudukan Menteri Keuangan dibawah Presiden, jelas sudah yang berlaku peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden. Kalian - kalian ini mau ribut apa lagi ? Kaya anak TK aja !!!

Yuni
Junior

12 Januari 2009


Sepertinya PMK.22 sudah direvisi oleh Menkeu, jadi senior kita ormad kebakaran jenggot .. he ... he ..he
Mungkin ormad salah satu orang pencetus PMK.22 ???? walahuallam ...

Sony
Groupie

12 Januari 2009


Wah . Ormad menantang nich ke jalur hukum . Cara ormad mengingatkan kita ke zaman sebelum zaman reformasi ini, mau adu kekuatan Otot. kalo sudah merasa kalah beragumentasi ya terima ajalah . jangan seperti anak kecil aja ... belajar la berfikir dewasa , ya bisa berlaku bijak lah... jangan egois .. lihatlah dibelakang mu barisan pengangguran semakin panjang ... apa ormad tega ?? PMK.22 juga menyumbang bertambahnya angka pengangguran lho !!!

Sekarang lebih baik ke psikiater aja , ya cepat tuh ke psikiater ...

Harjuna
Newbie

12 Januari 2009


To Ormad,

Kami dari lulusan fiskal dari awal memang tidak akan membawa masalah ini ke jalur hukum, kami hanya sekedar MENGINGATKAN kepada pembuat kebijakan publik sebagai sebuah pesan MORAL.

Kalau kami berniat membawa kasus ini ke MA, pasti sudah kami ajukan pada bulan Agustus 2008 yang lalu karena jatuh tempo pengajuannya adalah 180 hari (6 bln) sejak diterbitkannya PMK 22/2008.

Jadi saran Anda untuk membawa ke jalur hukum juga TELAT !!

ormad
Newbie

12 Januari 2009


Ok pak harjuna

Kita tunggu langkah hukum anda...
monggo....

Harjuna
Newbie

12 Januari 2009


To Ormad,

Kita tidak asal komentar, komentar kita semua didasarkan dengan argumentasi yang jelas, studi komparatif dgn negara lain, dan didasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekali lagi ini bukan masalah PINTAR atau TIDAK PINTAR dan bukan masalah Alumni dari mana, ini adalah masalah BIJAK dan TIDAK BIJAK dan MASALAH HUKUM !!

Polemik ini telah muncul pada awal tahun 2008 ketika dikeluarkan PP 80/2007 dan sampai puncaknya dalam Februari 2008 saat dikeluarkan PMK 22/2008. Dalam forum ini, kami semua sudah panjang lebar membahasnya. Tiba-tiba Anda baru muncul saat ini dengan komentar yang sudah BASI, DALUARSA dan NGAWUR serta sudah dibahas panjang lebar dalam forum ortax ini di pertengahan tahun 2008 lalu.

Kalau Anda berpedoman dgn PMK 22/2008 yang ditandatangani MENKEU, kami berpedoman dgn PP 80/2007 yang ditandatangani oleh PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA !! Hayooo TINGGIAN MANA....

Seharusnya Anda yang ke psikolog dan bukannya pak Herman dan Pak Husin....

ormad
Newbie

12 Januari 2009


Kalau memang anda yg berargumen bahwa PMK 22 salah silakah coba ajukan ke jalur hukum...
jangan asal koment. Apalagi komentarnya gak jelas.
Ingat PMK 22 adalah produk hukum yg dikeluarkan Menkeu RI.
Beliau adalah alumni yg mumpuni dari Universitas ternama, Demikian juga dengan Dirjen Pajaknya...

Udahlah tempuh aja jalur hukum...
bukan dengan argument yg gak pas...

Mohon maaf kalau memang demikian dan bila tidak sesuai dengan harapan anda...

ormad
Newbie

12 Januari 2009


Pak herman sebaiknya anda yg ke psikolog...
bukan orang yg menghargai PMK yg di ttd Menteri berikut jajarannya...

ormad
Newbie

12 Januari 2009


Wah.. ternyata pak husin pernah berusurasan dengan psikolog ya....
Semoga masalahnya cepat selesai pak....

ormad
Newbie

12 Januari 2009


Wah syukurlah kalau pak Harjuna PINTAR dan BIJAK...
tidak seperti yang lain...
semoga aja benar anda PINTAR dan BIJAK...
meski dari komentarnya adalah sebaliknya...

Harjuna
Newbie

12 Januari 2009


To Ormad,
Kita para alumni fiskal dari perguruan tinggi TIDAK EGOISME seperti yang Anda katakan. Justru yang EGOISME adalah pihak-pihak yang ada dibelakang layar dari terbitnya PMK 22/2008 karena: (1) mengarahkan wajib pajak untuk memakai konsultan pajak produk lembaga tertentu, (2) Karyawan pajak yg tadinya tidak perlu ngambil brevet pajak, skg dipaksa untuk ikut brevet pajak kalau mau mewakili perusahaan tempat kerjanya jika omzetnya di atas 2,4 M/tahun.

Kami para lulusan pajak dari perguruan tinggi HANYA membela hak-hak kami yg dizalimi oleh penguasa. FAKTA kamilah pihak yg paling dirugikan dgn adanya PMK 22/2008. Lantas ketika kami protes, pantaskah kita dibilang EGOISME ??????

Disini bukan masalah pintar atau tidak, TETAPI masalah BIJAK atau TIDAK BIJAK, masalah NURANI dalam membuat kebijakan publik, masalah HIRARKI pembuatan peraturan perundang-undangan, masalah KEADILAN, masalah DISKRIMINASI, dan masalah MONOPOLI

Sekali lagi buat Sdr Ormad, banyak orang pintar tetapi tidak BIJAK, , banyak juga orang tidak pintar tapi BIJAK, dan banyak juga orang tidak pintar dan tidak bijak seperti ANDA...

ormad
Newbie

12 Januari 2009


sayang juga para pembaca inilah yg mementingkan egonya...
cobalah jalur resmi kalau anda memang benar...
ajukan aja atau silakah tempuh langkah hukum agar PMK 22 di cabut...
kalau berhasil kan ya sudah....

kok pada ngomong DIA lebih pintar dari Menkeu berikut jajaranya seperti Dirjen Pajak yg juga merupakan lulusan dari Universitas (bahkan alumni yg mumpuni dari universitas sekelas UI)...

Malu lah kalau bicara seperti anda2 yg mementingkan kepentingan sendiri dan egonya masing2...

Yuni
Junior

11 Januari 2009


Aku juga setuju dengan pendapat yang menyatakan kedudukan meneteri keuangan dibawah presiden, jadi PMK.22 tidak dapat mengabaikan PP.80. Ngawur tuh senior kita ormad !!!!!

Herman
Newbie

10 Januari 2009


Menyimak diskusi beberapa hari ini , saya mencoba memberi pendapat :

Apa yang dikatakan pak Sony merupakan argumen yang mendasar sekali bahwa kedudukan seorang menteri dibawah presiden maka yang berlaku adalah PP.80/2007. Sekalipun lulusan S 2 , S 3 bahkan Profesor pun tidak boleh mengabaikan hal-hal yang bersifat mendasar.
Banyak kasus pada sidang pengadilan dapat dimenangkan oleh argumen yang sederhana sekali ( tidak perlu yang jelimet )

Tulisan pak Danny dan pak darussalam ini sudah benar karena ditinjau dari berbagai disiplin ilimu : Ilmu hukum, ilmu pajak, sosiologi dan psikologi.

Apa yang dikatakan oleh saudara ormad lebih mendasarkan diri pada rasa "EGO" nya yang takut bersaing dikomunitasnya sendiri. Saya juga menyarankan untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog.

Agustria
Newbie

9 Januari 2009


penjelasan pak Sambudi kepada pak Surjono dibawah ini bisa lebih menjelaskan tulisan pak Danny dan pak darussalam.

Husin
Junior

9 Januari 2009


Yth.Pak Ormad

Wah seru nich diawal tahun 2009, ini yang ditunggu oleh komunitas pajak sambil menunggu direvisinya PMK.22.

Pertanyaan pak Sony sangatlah mendasar untuk menjelaskan kekeliruan PMK.22.

Saya adalah saya, pak ormad bukan presiden, pak ormad bukan menteri keuangan, pak ormad adalah pak ormad. Sebagai seorang intelek adalah tidak bijak apabila pak ormad berprilaku egois memaksa orang lain untuk menjadi seperti dirinya pak ormad ( mau menjadi seorang konsultan pajak ).

Agar tidak berprilaku egois , ada baiknya pak ormad konsultasi dengan seorang psikolog sekelas Anthony Dio Martin.

Sony
Groupie

9 Januari 2009


Pak Ormad belum menjawab pertanyaan saya malahan membuat argumentasi lagi yang berseberangan dengan Bapak presiden kita.

Anak saya yang di SLTP aja tahu bahwa yang menjalankan Undang-undang dinegeri kita adalah pemerintah yang dikepalai oleh presiden.

Pengrrtian DISKRIMINASI menurut kamus adalah PERBEDAAN PERLAKUAN untuk kondisi yang sama. Perlu bapak camkan bahwa Bapak presiden kita dan Ibu menteri keuangan sangat tidak mau berlaku diskriminasi, kemungkinan pada waktu membuat PMK.22 ibu menteri mendapat masukan yang salah, sebagai manusia biasa kita menganggap kekeliruan itu lumrah. Yang penting punya niat baik untuk koreksi ..... OK ?

farid
Newbie

9 Januari 2009


Buat Ormad
Mungkin Senjata Lex Specialis Derogat Lex Generalist anda sudah salah konsep, ya artinya benarlah praduga saya jika anda memang TUMPUL, dan jika ada 2 pendapat di sini yakni pendapat anda dan pendapat penulis (Pak Darussalam dan Pak Danny Septriadi) sudah tentu orang yang Cerdas akan merefer tulisan mereka ketimbang mendengar suara kaleng rombeng anda yang gak pernah nongol dimana-mana dan tidak menulis secara ilmiah

sambudi
Newbie

9 Januari 2009


Buat Ormad,

Semakin Anda berkomentar semakin menunjukkan bahwa Anda tidak paham. Tapi biarlah ini negara demokratis!

Pasal 48 UU KUP tidak pernah dihapus, makanya PP 80/2007 melandaskan pengaturannya pada Pasal 48 UU KUP.

Nah sekarang ada dua pengaturan tentang PERSYARATAN KUASA WP yaitu: (1) yang diatur dalam PMK 22/2008 dan (2) PP 80/2007. Mana yang lebih tinggi kedudukan hukumnya?

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jelas kedudukan PP lebih tinggi dari PMK.

Tolong diingat, konsep "Lex Specialist Derogat Lex Generalist" diterapkan jika DUA JENIS peraturan perundang-undangan yang HIRARKINYA SAMA mengatur hal yang sama, maka yg berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik.

Tapi tolong DIINGAT, Syarat, hak, dan kewajiban kuasa WP diatur dalam PP 80/2007 dan PMK 22/2008 yang HIRARKInya TIDAK SAMA. Jadi tidak bisa diterapkan konsep Lex Specialist Derogat Lex Generalist

Nah sekali lagi, PP 80/2007 lebih tinggi HIRARKInya daripada PMK 22/2008 berdasarkan UU No 10/2004.

Pertanyaan terakhir, Kenapa Indonesia masih belum maju-maju? Karena banyak orang seperti Pak Ormad, yaitu ASAL OMONG dan tidak pernah mau baca dan belajar.....

farid
Newbie

9 Januari 2009


seorang yang tidak dapat berbeda pendapat dan tumpul pola pikirnya pasti memberikan contoh dan analogi yang salah..

ormad
Newbie

9 Januari 2009


betul pak farid...
seperti anda contohnya

farid
Newbie

9 Januari 2009


to: Ormad
Pasal 48 UU KUP meski sudah ada sejak 1983 selama belum dihapus ya berarti tetap diberlakukan dan ANDA BACA DULU PASAL 48 UU KUP tersebut dan tolong REFER LAGI KE TULISAN PP 80 VS PMK 22/2008 SUATU KAJIAN HUKUM, memang sangat di sayangkan di Indonesia Rasa Malu itu sudah hilang sehingga menganalisis suatu masalah menggunakan Pisau Bedah Ilmiah yang tumpul atau mungkin Pola Pikir Ilmiahnya yang Tumpul

ormad
Newbie

9 Januari 2009


di pasal 48 ini (PASAL INI ADA SEJAK UU KUP 1983) memang menyebut secara umum hal-hal yg belum di atur Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tapi khusus untuk kuasa kan sudah jelas2 disebut... syarat, hak dan kewajibannya di atur dalam pasal 32 ayat 3a UU KUP untuk diatur lebih lanjut dalam PERMENKEU.
Perlu diingat bahwa pasal 32 ayat 3a ini merupakan pasal dan aturan baru dari perubahan UU KUP di tahun 2007 tersebut...

jadi jelas lex specialist derogate lex generalis...

ormad
Newbie

9 Januari 2009


ini mungkin mengenai kritisi tulisan kajian hukukm PMK 22

sayang sekali....
sebenarnya tulisan ini sangat bagus... hanya penulis lupa memuat pasal 32 ayat 3a UU KUP yang menyatakan bahwa :"Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN".

jadi bukan dengan PP...
jadi secara tegas di UU KUP sendiri khusus tentang persyaratan kuasa ini dijelaskan bahwa syarat, hak dan kewajibannya secara jelas akan di atur melalui PERMENKEU..

jadi malahan kalao penulis membandingkan PP 80 yg harus dikaji terhadap UU KUP... bukan PMK 22 dengan PP 80...

mohon dicek untuk penulis supaya dikemudian hari tidak menjadi membingungkan

ormad
Newbie

9 Januari 2009


untuk pak farid...
masalah tulisan tersebut sudah saya kritisi pada tanggapan atas tulisan tersebut...
makanya saya sangat menyayangkan tulisan tersebut. Padahal tyulisan itu ditulis oleh seorang pakar... tetapi patut direvisi...

farid
Newbie

9 Januari 2009


To: Ormad
saya tidak mengerti hukum tapi melihat statement anda benar memang UU lebih tinggi NAMUN PP 80 Juga pendelegasian dari Pasal 48 UU KUP tolong lihat artikel lain di forum ini yang ditulis Bp. Darussalam dan Bp. Danny Septriadi berjudul "PMK 22/2008 : Suatu kajian Hukum" coba dilihat, dilihat dengan seksama dan tolong dibuka pula UU-nya biar menambah pengertian kita Khususnya anda tentang Hukum itu sendiri

ormad
Newbie

9 Januari 2009


memang jurusan pajak dari universitas sangat2 mumpuni....

tetapi permasalahnnya adalah aturan formal mana yg secara baku dapat dipertanggungjawabkan atas kemampuan ini...

kan harus ada kode etik dan standarisasi lainnya untuk menjadi konsultan pajak termasuk test...
ini yg perlu kita kedepankan...
dengan adanya standarisasi yang satu, bukan berbeda maka akan lebih standar....

Saya sich yakin terhadap para lulusan universitas yg merupakan pakar2, tapi demi untuk pengawasan, standarisasi dan berjalnnya kode etik konsultan, saya pikir perlu adanya sertifikasi dari konsultan pajak...

mungkin hal yg sama terjadi pada para guru.. mereka banyak yg bilang... lho lha wong dia sangat kompeten dan lulusan universitas pula... masa sich harus ikut sertifikasi...
sementara yg rekan2 dibawahnya sudah pernah ikut dan lulus... berarti dia kan pasti lulus sertifikasi dan dak perlu ikut???
kan tidak seperti itu logikanya...

mohon maaf kalau kurang pas.

farid
Newbie

9 Januari 2009


To. Bp. Surjono
Lulusan PT. Jurusan Fiskal SANGAT PERCAYA DIRI Karena mereka telah di Uji Para Akademisi di Bidang Pajak dan telah mengenyam pendidikan guna memperoleh gelar kesarjanaannya, dan Lulusan PT. NON FISKAL pun TAHU DIRI sehingga mereka MESTI Di setarakan terlebih dahulu melalui USKP, nah yang saya lihat justru terdapat KETIDAK TAHUAN yang bersifat SUBTANTIF di DIRI bp. Surjono dalam menyikapi tulisan ini dengan ANALOGINYA YANG SERAMPANGAN dengan mengatakan Lulusan PT. Fiskal tidak Percaya Diri...lebih baik anda BERKACA PADA DIRI ANDA sehingga anda dapat mengetahui keadaan diri anda dengan lebih baik.

ormad
Newbie

9 Januari 2009


pak sony...
sebelumnya mohon maaf jika kurang berkenan..ini hanya diskusi masalah hukum perpajakan kita dll..

1. adil apa tidak kalo ada diskriminasi antara lulusan PT pajak dengan konsultan pajak ?
Ini yg mesti diluruskan... TIDAK ADA DISKRIMINASI... yang ada adalah perbedaan hak tergantung juga pada kewajiban. Jadi kewajiban konsultan pajak kan beda dengan kewajiban lulusan PT jurusan Pajak... hal ini melekat pada konsultan pajak baik kewajiban, kode etik maupun hak2nya...
malah kalau konsultan pajak disamakan dengan lulusan PT, itu yg janggal... Kita tidak membicarakan masalah kemampuan. tetapi standarisasi dan aturan formal yg berkaitan.

2. kedudukan Menteri keuangan lebih tinggi atau presiden ?
Sudah jelas Bapak presiden kita berlaku adil dengan menerbitkan PP.80 atau pak Ormad punya pikiran lain dengan Bapak presiden ?

Jelas presiden punya kedudukan lebih tinggi dari menteri. Tapi UU jelas LEBIH TINGGI dari PP. Dalam Pasal 32 ayat 3a UU KUP kan jelas disebutkan bahwa syarat, hak dan kewajiban seputar kuasa diatur oleh PERMENKEU..

jadi jangan salah kaprah... kecuali apabila tidak ada ayat tersebut baru PP.....
ingat lex specialist Derograt lex generalis...

mungkin saya cuma sedikit ngerti hukum. tapi sepertinya logika kita kan bisa melihat hal ini...

sambudi
Newbie

9 Januari 2009


To Pak Surjono,

Analogi Bapak yang menganalogikan lulusan fiskal dari perguruan tinggi terakreditasi A dengan orang yang "merasa" bisa naik mobil dan tidak meguasai peraturan dengan benar adalah tidak tepat dan sangat melecehkan perasaan kami yang berasal dari jurusan pajak lulusan universitas.

Dalam rangka menciptkan cost of complience yg rendah, di banyak negara, bagi mereka yg punya ijazah fiskal dari universitas dipersilahkan menjadi konsultan pajak tanpa perlu test lagi (ini mengurangi biaya cost of complience), karena negara mengakui keberadaan universitas yang telah terakreditasi dan lulusan fiskal dari universitas tsb mempunyai kompetensi tinggi.

Tetapi bagi mereka yang tidak punya ijazah fiskal, tetap diperbolehkan menjadi konsultan tetapi harus test dulu untuk dipersamakan kompetensinya dengan lulusan fiskal dari universitas. Hal ini dilakukan agar jgn terjadi monopoli yg hanya boleh menjadi konsultan adalah jurusan fiskal lulusan universitas.

Yang terjadi di Indonesia justru semua harus ikut test, bahkan karyawan pajak pun disuruh test. Ini kan tidak benar, Aturan ini akan menimbulkan BIAYA TINGI dan SARANG KORUPSI bagi Pihak yang menyelenggarakan ujian brevet pajak tsb.

Mari kita banyak belajar pajak dari negara-negara lain yg sistem pajaknya sangat efisien dan tidak menimbulkan biaya tinggi, mari kita banyak belajar dari para ahli pajak dari negara lain yang sebagian besar selalu menyarankan TURUNKAN COST OF COMPLIENCE WAJIB PAJAK JIKA PENERIMAAN PAJAK INGIN BERTAMBAH.

Sebenarnya aturan konsultan pajak di Indonesia bisa dibuat sederhana dalam rangka untuk menurunkan Cost of Complience dengan cara sbb:

mempersilahkan lulusan pajak dari perguruan tinggi untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk diregister. Artinya, negara mempercayakan kepada universitas yg terakreditasi A untuk mendidik mahasiswa menjadi konsultan pajak. Jadi ini akan menghemat biaya, apalagi di tengah krisi ekonomi seprti skg ini.

Dalam rangka menghindari monopoli, bagi yg tidak dari jurusan pajak, silahkan ikut test jika ingin menjadi konsultan pajak. Tujuan test ini adalah dalam rangka untuk dipersamakan kompetensinya dgn lulusan jurusan pajak.

Buat Pak Surjono, sekali lagi, permasalahannya BUKAN pada PERCAYA DIRI ATAU TIDAK ATAS KEMAMPUAN PAJAKNYA lulusan fiskala akan untuk ikut test USKP atau tidak, tetapi MELAINKAN DEMI KEADILAN dan KEINGINAN untuk MEMBANGUN SISTEM PERPAJAKAN di Indonesia agar lebih efisiensi sehingga tercipta cost of complience yg rendah.

Saya kok yakin kedua penulis artikel ini, tidak mau ikut USKP karena alasan tidak percaya diri atas kemampuan pajaknya, saya yakin mereka punya kemampuan lebih untuk hanya sekedar lulus USKP.
Saya justru salut kepada mereka berdua mau berbagi ilmu dan pengalaman yg mereka dapat untuk memberikan sumbang sarannya bagi kemajuan sistem pajak Indonesia yg lebih baik lagi.

Mari kita wujudkan sistem pajak Indonesia yang efisien, friendly, dan dibanggakan untuk kemajuan negara kita. Amien....

Sony
Groupie

9 Januari 2009


Pak Ormad belum menjawab : adil apa tidak kalo ada diskriminasi antara lulusan PT pajak dengan konsultan pajak ?

Satu lagi pertanyaan : kedudukan Menteri keuangan lebih tinggi atau presiden ?

Sudah jelas Bapak presiden kita berlaku adil dengan menerbitkan PP.80 atau pak Ormad punya pikiran lain dengan Bapak presiden ?

surjono
Senior

9 Januari 2009


sebenarnya win win solution menurut saya, kalo lulusan PT S1 akuntansi misalnya dengan lulusan PT ( Perguruan TInggi ) Perpajakan.. atau lulusan S1 lainnya yang percaya diri akan kemampuan dan pengetahuan pajaknya.. ya silakan daftar untuk ikut USKP untuk menjadi konsultan pajak resmi.

ibarat mengendarai mobil, mungkin semua orang merasa bisa mengendarai mobil, tapi nga semua orang bisa mengendarai mobil sesuai peraturan yang benar kan ? makanya perlu yang namanya daftar dan ikut tes untuk mendapatkan SIM A..

ya ibarat gampangnya seperti itu saja

ormad
Newbie

9 Januari 2009


sepertinya sudah sangat jelas dan gamblang di Pasal 32 ayat 3a UU KUP, menyatakan bahwa persyaratan, hak dan kewajiban seorang kuasa sebagaimana dimaksud akan diatur oleh PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

kalo kita kembali membaca ayat ini maka sudah dapat disimpulkan bahwa syarat, hak dan kewajiban kuasa menjadi sepenuhnya wewenag MENKEU untuk mengaturnya melalui PERMENKEU. bukan peratuaran lainnya.

ormad
Newbie

9 Januari 2009


yth sdr sony dan sdr sambudi...
ya mestilah ada perbedaan...
apalagi yang bukan lulusan PT dan dak tahu apa2 tentang pajak pasti beda dengan yg lulusan. PT demikian juga yg lulusan PT juga beda dengan konsultan resmi...
tinggal kalau anda pingin wewenang seperti konsultan resmi, ya daftarlah menjadi konsultan pajak...

trus masalah kuasa ini kan sesuai PAsal 32 ayat 3a sepenuhnya wewenang MENKEU...

malu ah....

Sony
Groupie

9 Januari 2009


Yth.pak Ormad, yang jadi permasalahan sebenarnya adalah DISKRIMINASI antara Konsultan Pajak dengan Lulusan PT Pajak.
Lulusan PT Pajak dibatasi Haknya hanya boleh menjadi wakil WP kecil-kecil saja. Apa ini adil ?

sambudi
Newbie

8 Januari 2009


Yth Sdr Ormad,
Sebelum Anda berkomentar, baca dulu beberapa artikel yang terkait dengan tulisan ini yang juga diterbitkan oleh Ortax. Apa yang Anda sampaikan sudah dibahas panjang lebar dan Apa argument yang Sdr sampaikan sudah dipatahkan oleh temen-teman yang lain. Jadi, sekali lagi baca dulu baru komentar. Jangan komentar sebelum tahu kronologisnya, MALU AH......

ormad
Newbie

7 Januari 2009


sepertinya yang diatur disini adalah seorang kuasa... itupun sesuai dengan pasal 32 UU KUP memang diperbolehkan..
hanya di ayat 3a pasal 32 tsbt UU secara tegas mendelegasikan syarat, hak dan kewajiban kuasa di atur lebih lanjut melalui PERMENKEU.

jadi seorang karyawan tentunya masih dapat mendampingi si WP (pengurus sll) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.. tentunya tetap bukan sebagai kuasa tetapi hanya ikut mendapingi WP. Adapun seluruh dokumen formal yg perlu di tandatangani semisal Berita Acara Pembahasan Akhir dsb tetap harus ditandatangani oleh WP ybs atau kuasa yg memenuhi kriteria PMK 22.

apabila dilihat dari sisi efisiensi tentunya hal ini memang kelihatan kurang efisien pada saat proses awal (pembahasan akhir semisal). Tetapi hal ini sangat menjadi efisien untuk efek dikemudian hari dalam rangka melindungi Hak dan kewajiban perpajakan bagi si WP berikut juga bagi negara...

jadi apabila ditinjau lebih dalam dimana dengan adanya banyak konsultan yang tidak resmi yang dapat mengakibatkan tunggakan pajak yg tidak terpenuhi dengan alasan WP tidak tahu-menahu karena konsultan tidak resmi ini tidak menjelaskan sesuatu secara lengkap, hanya yang menguntungkan beliau saja maka si WP merasa seluruhnya sudah terselesaiakan dan tidak ada tunggakan. tapi sebenarnya ada tunggakan yang harus diselesaiakn semisal.
Memang hal ini tidak berlaku umum dan dapat digeneralisir, meskipun sangat sering terjadi. tetapi adalah wajar apabila ada standarisasi mengenai konsultan pajak.
Apabila tidak ada perbedaan hak atau kewenangan sementara kewajiban dan syarat2 berbeda antara konsultan pajak resmi dan tidak resmi, maka apalah gunanya menjadi konsultan resmi yang harus mematuhi syarat2 tertentu, kode etik dll.

jadi mungkin hal ini lebih jauh akan lebih menjadikan efisien dalam pemungutan pajak (sampai finish bukan hanya waktu proses di awal) dan juga lebih memenuhi unsur keadilan...

mohon penulis juga tidak berpihak pada pembaca tertentu atau komunitas yang menjadi pembaca di forum ini.

frizon
Newbie

28 Desember 2008


Seseorang yang bukan konsultan pajak termasuk karyawan Wajib Pajak hanya dapat menerima kuasa dari :
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun; atau
Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari dari Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.

I disagree with this statement regarding with person who is capable and allowed by law to be given an authority as long he/she is capable.

Why does this country especially goverment always make its people confused?.....isn't confused people caused by confused goverment?
Is there guarantee to tax payer for his/her old age?...
???????????????????????????????????????

Sugito
Genuine

23 Desember 2008


Akankah polemik PMK.22 ditahun 2009 berakhir ? kita berdoa saja otoritas pajak kita ditahun 2009 akan menyadari semua kekeliruannya ...

Sony
Groupie

4 Desember 2008


Sependapat dengan Agustria, pertama memang harus dicabut Ps.4 PMK.22 nya setelah itu baru perusahaan dapat men setting manajemennya.

surjono
Senior

26 Nopember 2008


ya PT ( Perusahaan ), masa iya Perguruan Tinggi yang seret dan mesti memakai konsultan pajak? hehe.. just kidding ibu agustria..

tekanan dari kantor pajak? sudah biasa dan menjadi makanan tiap ada pemeriksaan pajak, kalo tidak percaya boleh tanya rekan2 yang lain..
tapi makin lama, makin aneh2 aja ya tekanannya..
makin lama kita bukannya ditekan lagi neh.. dibuat sesak napas aja sekalian Perusahaan kalo begini caranya..

Darmawan
Senior

25 Nopember 2008


Masalah PMK.22 tidak habis-habisnya dibahas, abis Ibu menteri Keuangan ngak mau mencabut ps.4 nya ...

Agustria
Newbie

22 Nopember 2008


maksud pak surjono , PT ( Perseroan Terbatas ) saat ini sudah pada seret keuangannya , apa sanggup untuk membayar konsultan pajak ? jadinya karyawan lulusan pajak akan diprioritaskan , tapi bagaimana kalo ada tekanan dari Kantor Pajak perusahaan harus pake konsultan pajak ? menurutku , PMK.22 harus direvisi dulu, barulah perusahaan PT dapat seting manajemennya.

surjono
Senior

22 Nopember 2008


saya rasa sih PT dimasa krisis ini dimana penjualan saja sekarang da mulai seret dan mengalami penurunan yang cukup besar, apakah PT sanggup untuk membayar konsultan pajak?
saya rasa para lulusan perpajakkan masih ada lah kesempatan, karena pastinya gaji nya jauh lebih kecil dibanding konsultan pajak yang fee nya besar..

Oyong
Newbie

21 Nopember 2008


Ditengah krisis global ini , saat pengusaha sibuk mem PHK karyawannya , apakah PMK.22 masih tetap dipertahankan ? dimana lagi para lulusan PT Pajak akan mencari pekerjaan ? kalau peluang mereka pun ditutup oleh Menteri Keuangan. Jumlah mereka yang menganggur akan terakumulasi hingga jumlah yang sangat besar.

surjono
Senior

15 Nopember 2008


untuk saudara Tedy, coba baca lagi tanggapan saya.. sapa yang meremehkan satpam??? yang saya heran kenapa satpam bisa sampai mengurus proses restitusi tanpa sepengetahuan dari direksi??
tolong kalo membaca artikel itu yang lengkap dan jgn memulai force di comment..

Sony
Groupie

15 Nopember 2008


Masalah SATPAM yang sarjana pernah diributkan oleh pak Habibie pada waktu menjadi menteri riset & teknologi, yang jaga di rumah dinas dan dikantor kementerian negara ristek adalah SATPAM yang banyak lulusan sarjana.

Yang diributkan adalah terbatasnya lapangan kerja yang sesuai dengan kwalifikasi seorang sarjana.

Sekarang terbit PMK.22 yang berpotensi memperpanjang barisan pengangguran intelek ...

Tedy
Newbie

13 Nopember 2008


Untuk Surjono :

Jangan meremehkan SATPAM, mereka banyak yang lulusan Sarjana, bukankah ada Universitas Terbuka yang memberikan kesempatan bagi mereka yang mau melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi tanpa batasan ruang dan waktu.

Di UT juga ada prodi Perpajakan D.3

Jangan menilai orang dari status sosialnya, belum tentu kita yang paling pintar.-

David
Junior

13 Nopember 2008


Kalo maunya pak Surjono begitu, gampang pak, wajibkan saja Kuasa WP dari Lulusan PT Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP, jadi bukannya membatasi hak mereka dengan nilai peredaran bruto ...

iwan_setiawann@yahoo.com
Newbie

12 Nopember 2008


Benar Pak peraturan tersebut terasa banget "pesan Sponsor"nya...tetapi berdasarkan pengalaman saya kebanyakan perusahaan akan meminimalkan biaya sehingga menggunakan jasa Tax advisor diluar konsultan resmi tetap menjadi pilihan dengan pertimbangan toh kualitas-nya tidak jauh berbeda,kalau ada yang murah kenapa harus yang mahal dengan kualitas yang sama

surjono
Senior

12 Nopember 2008


untuk rekan david, biasanya konsultan pajak walaupun yang kecil sudah PKP, jadi klien2 dari PT manapun pasti diterbitkan FP Standar/sederhana ( bila klien bukan PT ) jadi menurut saya ini sarana untuk melaporkan juga klien2 dari kantor konsultan pajak tersebut

wiguna
Senior

12 Nopember 2008


berdasarkan pasal 32 ayat (3) UU KUP, wajib paka dapat menunjuk seorang kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. untuk dapat menjadi kuasa pajak, tentu harus mempunyai persyaratan. ketentuan persayaratannya sebagaimana dijelaskan oleh pak darussalam, oleh UU KUP didelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang hierarki kedudukannya ada dibawah UU. Pasal 48 UU KUP mendelegasikan kepada PP 80/2007, sedangkan pasal 32 ayat (3a) UU KUO mendelegasikan kepada PMK 22/2008 akan tetapi, ketentuan persyaratan kuasa wajib pajak dari dua pasal berbeda tersebut saling berbeda. oleh karena sama-sama mendapat kuasa dari dua pasal yang berbeda dalam UU KUP, tentunya kedudukan kedua peraturan tersebut sama-sama kuat. akan tetapi, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undang yang tingkatannya di bawah UU, tentunya yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi seharusnya adalah PP 80/2007.

Sony
Groupie

11 Nopember 2008


Mau jadi org pintar dinegeri ini susah banget, abis terlalu banyak ujiannya, di sekolah dasar aja banyak amat pelajaran yang harus ujian : agama, sejarah, olahraga, kesenian ... yg sebenarnya ngak perlu ujian, anak sekolah cukup diperkenalkan aja karena banyak pengetahuan, yang baru kita dapatkan didalam kehidupan sehari-hari...

Coba lihat negara tetangga kita Singapore, pelajaran yang ditekankan adalah matematika, bahasa dan Sains....

Dikita orang yang sudah lulus perguruan tinggi bidang pajak aja, masih disuruh ujian USKP segala, alasannya kurang pengalaman lah, justru nanti setelah menghadapi pekerjaan, mereka bisa aplikasikan ilmu yg sudah didapat di Perguruan Tinggi.

Jadi sebenarnya Ujian USKP tidak diperlukan oleh lulusan PT Pajak.

surjono
Senior

3 Nopember 2008


setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra nya.. cuma saya bingung ama pendapat rekan diskonaksi, emang bener ada satpam yang mengerti proses restitusi? cukup hebat satpam tersebut ya? bisa diceritakan lebih detailnya?

DonQ99
Newbie

29 Oktober 2008


kebijakan dibuat untuk menciptakan suatu budaya, akan tetapi kebijakan yang dibuat bernuansa kecurigaan akan menuai budaya saling curiga dan kecemburuan sosial. Memang ironis sementara suatu institusi yang menklaim era keterbukaan tetapi membatasi masyarakat untuk melek dalam kesataraan hak.

slashkid
Newbie

24 Oktober 2008


Tes untuk peroleh brevet A,B,C hanya akan memancing suap-menyuap....

Apalah arti tes yang diadakan perguruan tinggi apabila masih ada tes lagi??

Sugeng
Newbie

23 Oktober 2008


Pak Harry Logic, anda itu tidak konsisten, sebentar begini sebentar begitu, lalu mau diapakan PMK.22 ?

harry_logic
Genuine

22 Oktober 2008


Menurut saya, PMK 22 ini sudah cukup friendly bagi semuanya : negara, aparat pajak, konsultan pajak, praktisi pajak, lulusan perpajakan, dan terutama bagi Wajib Pajak.

Masing² pihak, jika mau mengkalkulasi PMK ini dgn fair pasti akan menemukan advantage /disadvantage -nya.
Sebagai bangsa yang selalu survive dlm keadaan tersulit sekalipun, saya sangat yakin rekan-rekan di sini akan menemukan hal² yang menguntungkan dari PMK ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Salam

diskonaksi
Newbie

21 Oktober 2008


Menurut saya peraturan tersebut sudah cukup baik menimbang di luar jawa seperti sumatera ataupun kalimantan (kita kecualikan jakarta dan jawa atau bali) konsultan pajak banyak yang hanya bermodal "mengerti" saja, tanpa dasar pendidikan dan pengetahuan yang cukup di bidang perpajakan. Yang berani dan nekat mengajukan diri membantu WP dengan bekal pengetahuan yang mereka miliki yang dapat duit "halal" itu. Sedangkan orang yang berkompeten belum tentu dapat karena kalah nekat saja.
Dengan adanya ini, para sarjana yang berkompeten bisa mendaftarkan diri menjadi konsultan pajak, karena sungguh menyesakkan dada melihat satpam suatu perusahaan (yang mengerti restitusi) melakukan transaksi restisusi tanpa sepengetahuan perusahaannya bernilai ratusan juta......
Masih mau ada yang seperti itu? kalo saya jujur saja tidak, harus teratur dan profesional......

david
Junior

19 Oktober 2008


Pak suryono, tidak perlu khawatir karena lulusan PT Pajak akan mengclear data WP ke kanwil. Apa selama ini konsultan pajaknya itu "clear" ?
Ide utk melapor saja ke kanwil buat lulusan PT Pajak sangat tepat, tinggal lagi menunggu niat baik dari otoritas pajak kita, .. jangan sampai DJP justru mematikan kita memncari makan secara halal ini.

ari_suhendro
Newbie

18 Oktober 2008


dalam hal ini apa AR sudah berperan maksimal ??? karena kadang-kadang AR itu memojokan WP. dan konsultan sertifikasi apa pasti aman dan sesuai dengan aturan perpajakan?

surjono
Senior

18 Oktober 2008


untuk rekan ritzky dan sugito, emang sih ide bagus tapi nanti pastinya tidak segampang itu.. apakah lulusan PT akan men-clearkan semua nya ke Kanwil DJP tentang data2 sebenarnya? dan apakah Kanwil akan membatasi ruang gerak? perlu saling duduk bersama antara DJP dan kita2 ini yang mencari makan dari ilmu pajak ini.. jangan sampai DJP justru mematikan kita yang mencari makan secara halal ini

Sugito
Genuine

17 Oktober 2008


saya lebih condong kependapat RITZKY FIRDAUS, yang sudah lulus PT Perpajakan hanya perlu lapor ke Kanwil DJP bahwa ybs mau menjadi Kuasa WP, jadi bisa dipantau oleh Kanwil DJP kegiatan Kuasa WP dari kalangan akademis tersebut. Sebenarnya ini yang perlu dimasuki kedalam revisi PMK.22 pengganti Ps.4 ayat 1.-

surjono
Senior

16 Oktober 2008


iya, rekan2 mari kita sama2 ajukan uji kelayakan yang sebenarnya sudah tidak layak ini ke mahkamah konstitusi..

Harjuna
Newbie

13 Oktober 2008


Buat RITZKY FIRDAUS,
Untuk mengatasi konsultan pajak liar tidak perlu pakai ujian brevet.
Ditjen Pajak cukup membuka pendaftaran bagi mereka yang akan menjadi konsultan pajak cukup dengan persyaratan ijazah jurusan pajak. Buat apa test lagi???? hanya nambah birokrasi saja! Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit.......Emang IKPI sudah dapat akreditasi seperti universitas? IKPI tidak punya Akreditasi, jadi tidak layak ngetes!!! Yang layak adalah Universitas.
salam,

RITZKY FIRDAUS
Genuine

13 Oktober 2008


Dear All Friend's, Attn: Antona.

Aku sependapat dengan Anda:

1. Sisi Positip PMK-22 /2008 dalam rangka "Tertib Konsultan Pajak" sehingga Para Konsultan Pajak Liar dapat diminimais

2. Sisi Negatip sebaiknya kita ubah bersama menjadi Sisi Positip melalui Persaingan Sehat dari Alumni PT. Perpajakan al. UI denga Predikat S-2, MSi, dari STPI (Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia), STAN dan PT Administrasi lainnya untuk mengikuti Ujian Sertifikasi yang diselenggarakan IKPI di bawah Pengawasan Departemen Keuangan / BPLK Purnawarman.
Dengan meraih Brevet A, B, C maka berhak melakukan Konsultasi Perpajakan sebagai Tenaga Ahli setelah memperoleh Izin Direktorat Jenderal Pajak dengan memiliki Kartu Pengenal Konsultan Pajak dan sebaiknya dilengkapi dengan Kartu Kuasa Hukum untuk di Pengadilan Pajak.

Demikian pendapat.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

sugeng
Newbie

13 Oktober 2008


Sepanjang sejarah kehidupan manusia modern, baru terjadi di Indonesia bahwa seorang sarjana lulusan perguruan tinggi, hak nya DIKEBIRI oleh pemerintah. PMK.22 telah merampas haknya sarjana fiskal.
Peristiwa menarik ini perlu ditayangkan di acara RCTI "Hanya ada di Indonesia"

antona
Junior

9 Oktober 2008


Peraturan Menteri Keuangan tsb mengandung dua sisi yakni sisi positif & sisi negatif, sisi positifnya ialah supaya para konsultan pajak yg ilegal alias sudah praktek bertahun2 tapi tidak mempunyai ijin praktek konsultan pajak. sisi negatifnya justru sangat merugikan para lulusan PT perpajakan, harapan saya semoga ada revisi di sisi negatifnya.

Sony
Groupie

8 Oktober 2008


Tidak adil : Menguntungkan IKPI , merugikan Alumni PT Pajak

Diskriminatif : Perlakuan terbalik, seharusnya Lulusan PT Perpajakan yang dibolehkan menjadi Kuasa WP tetapi yg mendapatkan perlakuan istimewa adalah umumnya lulusan PT Non perpajakan, sebaliknya Alumni PT Perpajakan yang berjiwa sportif , merelakan hak mereka kepada semua orang yang mampu utk menjadi kuasa WP.

Melanggar Hak Asasi Manusia : Seorang lulusan perguruan tinggi , hak nya tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, sekalipun itu raja diraja. PMK.22 berani mencabut hak lulusan PT Perpajakan.

RITZKY FIRDAUS
Genuine

8 Oktober 2008


Dear All.

Bersama ini saya sampaikan kembali PMK-22/PPM/2008 sbb:

PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 22/PMK.03/2008

TENTANG
PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA

MENTERI KEUANGAN,
Menimbang :
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3a), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Seorang kuasa adalah seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak yang memberikan kuasa
2. Urusan tertentu adalah suatu proses perpajakan tertentu yang terkait dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

3. Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa.
(2) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir;
3. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
4. memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran l Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk konsultan pajak.

Pasal 3

(1) Dalam hal seorang kuasa bukan konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagamana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh Perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah.
(2) Dalam hal seorang kuasa adalah konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan kepemilikan Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dan menyerahkan fotokopi Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran ll Peraturan Menteri Keuangan ini

Pasal 4

(1) Seseorang yang bukan konsultan pajak termasuk karyawan Wajib Pajak hanya dapat menerima kuasa dari :
1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun; atau
3. Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari dari Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.
(2) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karyawan tetap yang telah menerima penghasilan dari Wajib Pajak pemberi kuasa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran lll Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

(1) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat :
1. nama, alamat, dan tanda tangan di atas meterai, serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak pemberi kuasa;

2. nama, alamat, dan tanda tangan, serta Nomor Pokok Wajib Pajak penerima kuasa;dan
3. hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan.
(2) Satu surat kuasa khusus hanya untuk 1 (satu) pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu.

Pasal 6

Seseorang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa.

Pasal 7

(1) Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain.
(2) Seorang kuasa dapat menunjuk orang lain atau karyawannya terbatas untuk menyampaikan dokumen-dokumen dan/atau menerima dokumen-dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, selain penyerahan dokumen yang dapat disampaikan melalui tempat pelayanan terpadu.
(3) Orang lain atau karyawan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyerahkan Surat Penunjukan dari seorang kuasa pada saat melaksanakan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran lV Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

Setiap Pegawai dilarang menindaklanjuti pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak yang memberikan kuasa kepada seseorang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai kuasa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 9

(1) Seorang kuasa mempunyai hak dan/atau kewajiban yang sama dengan Wajib Pajak.
(2) Hak dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus.
(3) Seorang kuasa wajib memberi bantuan, penjelasan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu Wajib Pajak yang memberikan kuasa kepadanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu, seorang kuasa diwajibkan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Seorang kuasa tidak diperbolehkan melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa dalam hal seorang kuasa pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu :
1. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; atau
3. dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.

Pasal 11

Dalam hal seorang kuasa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a atau huruf b, atau dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, Wajib Pajak pemberi kuasa wajib melaksanakan sendiri hak dan/atau kewajiban yang dikuasakan atau menunjuk seorang kuasa lain dengan surat kuasa khusus.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak dan/atau kewajiban seorang kuasa diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13

Pada saat peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.01/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa untuk menjalankan Hak dan/atau Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.03/2005 dinyatakan tidak berlaku.

2. Surat kuasa khusus yang telah dibuat Wajib Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.01/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa untuk Menjalankan Hak dan/atau Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.03/2005 dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak oleh Wajib Pajak sebelum berlakukannya Peraturan Menteri Keuangan ini, masih berlaku untuk pelaksanaan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan surat kuasa khusus dimaksud.

Pasal 14

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2008

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI


Mari kita kaji bersama, peraturan tsb. mengandung "KETIDAK ADILAN" bersifat "DISKRIMINATIF" dan "BERTENTANGAN DENGAN HAK AZASI MANUSIA"

Regard's

RITZKY FIRDAUS

sony
Groupie

6 Oktober 2008


pak Adang, anda mengatakan komunitas pajak selain IKPI enggan mengajukan PMK.22 ke pengadilan. memang lebih baik menunggu kebijakan bu Menteri karena bu Menteri pasti tidak setuju juga dengan PMK.22, mungkin tinggal tunggu waktu yang tepat ....

slashkid
Newbie

29 September 2008


Saya hanya bisa mengelus dada melihat "kelakuan" para atasan2...

nurdiansyah
Newbie

25 September 2008


BENER GA YAH...KATANYA YANG MENDORONG PMK 22 INI ADALAH PARA PENSIUNAN PEGAWAI PAJAK??.....ISU YANG BEREDAR SEPERTI ITU

RITZKY FIRDAUS
Genuine

24 September 2008


Dear All Friends

Bahan untuk mengajukan PMK-22 / 2008 sudah cukup ke Mahkamah Konstitusi, apalagi yang ditunggu all friends ????

Best Regard's

RITZKY FIRDAUS.

Darmawan
Senior

19 September 2008


Sepertinya pejabat pajak kita tidak mempunyai hati nurani lagi, tidak mau mendengar permintaan komunitas pajak. Kalau tidak bisa dipenuhi permintaan mereka untuk semuanya, seyogyanya dikabulkan sebagian saja, misalnya dinaikan peredaran usaha dari WP OP menjadi 6 M / tahun dan WP Badan 18 M / tahun.

Bukankah Komunitas Pajak selain Konsultan Pajak IKPI adalah juga anak bangsa yang punya hak yang sama dinegeri ini ? Kenapa tidak mau didengar sama sekali ratapan mereka ? Beginikah caranya hidup berbangsa dan bernegara kita ?

Oyong
Newbie

18 September 2008


Keenganan komunitas pajak untuk membawa PMK.22 kejalur hukum membuat IKPI tetap sebagai pemegang hak monopoli Kuasa Wajib Pajak di Indonesia.

Adang
Newbie

16 September 2008


Komunitas Pajak enggan mengajukan PMK.22 ke jalur hukum mungkin disebabkan oleh :
1. Wajib Pajak dan Praktisi Pajak masih mempunyai "Jalan Keluar" untuk urusan pajak.
2. Pihak Universitas masih merasa aman karena program studi perpajakan masih diminati masyarakat.
3. Dosen beranggapan itu adalah tugas Universitas dan malah menjadikan PMK.22 sebagai "mata kuliah" baru.
4. Mahasiswa Perpajakan belum tahu dampak PMK.22 karena tidak terlibat langsung dengan dunia perpajakan.
5. Para ahli dan pengamat perpajakan takut karena adanya benturan kepentingan pribadi dengan posisinya sekarang ini.

Agustria
Newbie

15 September 2008


Tulisan dan tanggapan di ORTax belum merubah pendirian otoritas pajak untuk merevisi PMK.22. Lebih efektif menempuh upaya hukum.

AdeR
Junior

13 September 2008


Dengan terbitnya PMK.22 banyak bermunculan tempat kursus brevet pajak. Pihak penyelenggara begitu mudahnya membuka Kelas Kursus karena tidak ada persyaratan untuk pembukaan kelas kursus brevet pajak, akibatnya kwalitas dari lulusannya diragukan.

Sebaliknya Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program studi perpajakan berkurang peminatnya, padahal PT tsb sudah terakreditasi, jadi ada jaminan mutu untuk lulusannya.

Akibat terbitnya PMK.22 masyarakat jadinya berpikir jalan pintas untuk sekedar mendapatkan "Secarik Kertas Pengakuan" agar mendapatkan pekerjaan dibidang perpajakan.

Apakah Dirjen Pajak mengetahui permasalahan ini dan mau merevisi PMK.22 ?

Husin
Junior

12 September 2008


Ada temen kita As yang punya keinginan keras untuk mendapatkan izin sebagai Konsultan Pajak, dianya sudah lulus ujian Brevet A dan B. Tapi ternyata sering bertanya di rubrik Forum Ortax, pertanyaannya sangatlah sepele misalnya tentang PPh Ps.21 ( baca "forum" tgl.12/9 topik Pembebanan Biaya Asuransi ) . Kentara sekali As tidak menguasai masalah Perpajakan tapi anehnya bisa lulus Ujian Brevet A dan B. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab ?

David
Junior

11 September 2008


Dit Jen Pajak mengajukan upaya hukum ke MA dalam kasus Asian Agri.
Kenapa Komunitas Pajak yang merasa dirugikan oleh PMK.22 tidak mengajukan upaya hukum agar Ps.4 ayat 1 PMK.22 dihapus ?

Yudi09
Newbie

10 September 2008


Sampai hari ini Direktur Pemeriksaan Pajak pak Riza Noor Karim belum menarik ucapannya di KOMPAS 28/7-08 bahwa Lulusan Pajak dari Perguran tinggi juga akan merepotkan aparat pajak.

Koostadi S
Genuine

9 September 2008


Yang past kebijakan ini adalah kebijakan ekonomi biaya tinggi.
para konsultan pajak pasti akan menaikkan tarif nya mengingat permintaan akan jasanya akan semakin besar.
Padahal tanpa kebijakan tersebut Manajemen perusahaan akan tahu permasalahan pajak apa yang bisa ditangani oleh karyawansendiri dan permasalahan mana yg harus menggunakan jasa Konsultan Pajak.

Husin
Junior

9 September 2008


RUU PPh telah disahkan oleh DPR tgl.2/9-2008. Semoga UU PPh nanti tidak mengalami nasib yang sama dengan UU KUP ditingkat peraturan pelaksananya seperti PMK.22 yang bertentangan dengan PP.80/2007.

Husin
Junior

8 September 2008


RUU PPh telah disahkan oleh DPR tgl.2/9-2008. Semoga UU PPh nanti tidak mengalami nasib yang sama dengan UU KUP di tingkat peraturan pelaksananya seperti hal nya pada UU KUP yaitu PMK.22/2008 bertentangan dengan PP.80/2007.
Bila ada peraturan yang bertentangan maka pihak otoritas enggan untuk merevisinya yang berakibat merugikan pihak tertentu.

rina37
Newbie

5 September 2008


Adanya PMK22 menambah beban perusahaan karena jika ada pemeriksaan perusahaan hrs menggunakan jasa konsultan pajak. Saya sebagai karyawan divisi acc&tax merasa sangat kecewa adanya PMK22 ini,karena tidak dapat mendamping perusahaan bila ada pemeriksaan. Hal ini pernah ditanyakan oleh atasan saya yang kebetulan WNA kalau aturan PMK22 ini tidak logic !! Karena perusahaan dapat mengerjakan lap sendiri dan bila ada pemeriksaan selama ini kami bisa melakukannya sendiri tanpa ada konsultan pajak. Kebetulan perush kami WPnya ada diluar negeri. Selama ini saya yang mengerjakan dan melaporkan SPT masa&tahunan dan atasan saya yang menjadi kuasa. Tapi karna PMK22 setiap bulan kami hrs mengirim SPT kepada WP kami diluar negeri. Tapi mau bgm lg daripada harus bayar konsultan ??????? Jadi adanya PMK22 menambah jg beban pengiriman dan merepotkan kami.

patusina
Newbie

4 September 2008


Sepertinya setiap ada kebijakan yang dikerluarkan oleh Pemerintah pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Sudah menjadi kodratnya bagi yang kontra untuk berteriak sekencang-kencangnya agar suaranya didengar oleh banyak orang. Ini sebagai akibat, pihak kontra merasa ada "hak" yang "hilang/diambil"
Bagi pihak yang pro, sepertinya "diam saja" karena merasa tidak kehilangan "hak"nya. Namun kadangkala juga berbuat seolah-olah menolong pihak yang kontra. Ironis bukan, seperti kata pepatah "Bermuka Dua".
Tapi itulah kondisi yang terjadi untuk setiap hal yang ada di Dunia ini.

Saya ingin memberi pandangan buat yang kontra:
Persoalan bahwa hak kita diambil, itu sudah biasa.. dari setiap hal saja kita bisa lihat hak kita diambil, contohnya jalan kita harus minggir saat ada rombongan yang dikawal dan hal2 lain lagi yang banyak kita bisa lihat di sekitar kita.

Pertanyaannya apakah jika kita berada pada posisi sebagai pengambil keputusan itu, apakah kita "seperti mereka" atau "melebihi mereka"??
Setiap hal memang perlu pengorbanan, "Intelectual Property" yang diperlukan juga adalah orang yang benar2 sebagai orang yang mampu secara akademik dan komunitas. Sehingga harga untuk itu kita harus benar2 berjuang. Jangan takut, bulatkan tekad, anda pasti akan mendapatkannya....

Untuk yang pro:
Kami berharaf agar jauhkanlah wajah "Bermuka Dua". Kalau memang saat ini anda tidak merasa dirugikan, silahkan berikan solusi buat teman2 kita yang merasa kontra.
Kami percaya, Penulis yang mencetuskan Ide/Topik Klinik ini adalah orang2 yang memiliki "Tepo Seliro" yang kuat. Tolong bantu kami yang merasa kontra ini, karena kami percaya anda2 sekalian bisa menjadi besar karena anda pernah kecil....
(Banyak cara untuk bisa membantu, antara lain melalui ortax ini bisa dihimpun suara yang kontra dan mempermudah untuk mendapat Ijasah Konsultan Pajak yang resmi...)

Tksh, atas perhatian kita semua...

Darmawan
Senior

4 September 2008


Saya sarjana D.3 perpajakan selama ini berwiraswasta mendapatkan honor dari jasa menghitung, menyetor,melapor dan menyelesaikan kasus pemeriksaan pajak dari WP yang memakai jasa saya. Sejak dikeluarkannya peraturan PMK.22 sudah banyak WP saya yang mengundurkan diri karena pada waktu pemeriksaan pajak saya tidak bisa mewakilinya, terpaksa saya rujukan ke konsultan pajak tapi setelah selesai pemeriksaan pajak si WP keterusan memakai jasa konsultan pajak rujukan dari saya tsb. WP baru pun berpaling ke konsultan pajak.

Saya sangat kecewa dengan peraturan PMK.22 yang menghalangi sarjana lulusan perpajakan untuk sekedar mencari nafkah, untuk mengambil USKP sudah tidak mungkin lagi karena kebutuhan rumah tangga yang makin hari mekin membengkak , sementara penghasilan dari jasa makin berkurang akibat PMK.22.

Kiranya ada yang memihak kami dan dapat merubah PMK.22 ....

Herman
Newbie

3 September 2008


Yth.Mitra : Bp.Ritzky Firdaus

Sependapat dengan Bapak bahwa "Intelectual Property" yang begitu agung harus kita pertahankan.
Sebagai seoarang akademisi dibidang hukum kami juga tersinggung dengan terbitnya PMK No.22/PMK.3/2008 oleh Menteri Keuangan.
Intelectual Property yang begitu agung dan mulia dengan toga kebesarannya bisa dicampakan oleh "kelas kursus" begitu mudanya hanya oleh secarik kertas yang namanya "Peraturan"
Sangat disayangkan Intelectual Property justru dinodai oleh orang yang juga menyandang toga kebesaran Intelectual Property.

Salam,
Herman Setiadi

RITZKY FIRDAUS
Genuine

2 September 2008


Yth. Mitra
DARUSSALAM, SE, Ak, MSi, LLM Int. Tax dan
DANNY SEPTIADI, SE, MSi, LLM Int. Tax.

Dalam rangka mempertahankan "intelectual property" yang kita raih melalui pendidikan dengan susah payah serta pengorbanan "tenaga dan biaya" ternyata akan dicampakan begitu saja oleh ketentuan PMK-22 /PMK.03/2008 yang dikonsep oleh rekan rekan di Dit Jen Pajak.
Untuk itu saya setuju diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji bahwa bertentangan dengan UUD 1945 dan UU HAM sekaligus menguji otoritas Pajak sebagai konseptor yang mendengungkan landasan kerjanya: transparansi, akuntability, meritokrasi, pemberdaya, pelayan kelas dunia dll. Apakah benar atau sekedar slogan di Era Demokrasi saat ini.

Wassallam

RITZKY FIRDAUS, R.

Adang
Newbie

2 September 2008


Ucapan pak Riza Noor Karim ( Direktur Pemeriksaan Pajak ) di KOMPAS 28/7-08 sepertinya memojokan para Lulusan PT Perpajakan yang katanya akan MEREPOTKAN aparat pajak.

Ditempatku para Lulusan PT Perpajakan justru sangat membantu pekerjaan pajak perusahaan, mereka sangat menguasai seluk beluk perpajakan.

Adakah maksud lain dari Direktur Pemeriksaan Pajak ?

Yuni
Junior

1 September 2008


Dirjen pajak mau diganti ? PMK.22 mau direvisi ? moga-moga aja tuh ...
Wendah, gm khabarnya ? lama gak jumpa . Tetap semangat !!!

Oyong
Newbie

28 Agustus 2008


Mungkin juga munculnya PMK.22 dikarenakan peran pegawai pajak yang menjadi "Konsultan Bayangan" suatu perusahaan. Jadinya peran konsultan pajak sdh diambil alih oleh pegawai pajak.

Kalo sudah menyangkut urusan perut dan dapur.... PMK.22 jadi bisa bertambah seru dan dibahas terus menerus... mana ada yang mau ngalah ? Apa dirjen pajak ngak pusing ya ? Cuek aja ?
Diperlukan dirjen pajak yang bijaksana....

Sugito
Genuine

28 Agustus 2008


Dengan dirjen pajak yang baru, kita berharap PMK.22 dapat direvisi.--

Yudi09
Newbie

27 Agustus 2008


Kan ada iklannya
Kalo yang muda kurang didenger...
Jadi harus pasang muke toku (tua) gitu
ha..ha !!
Hari gini SENIORITAS !!! .... BASI !!
SKILL MODE ON ...

(Abinzz)

Sony
Groupie

27 Agustus 2008


Yth. Pak Endang,

Usia tua adalah faktor alam yg tidak bisa dilawan oleh siapapun juga, penelitian medis membuktikan bahwa semakin tua usia manusia maka semakin berkurang kemampuannya.

Peraturan kepegawaian baik negeri maupun swasta ada yang mengatur mengenai usia pensiun.

Jadi orang tua jangan SERAKAH, janganlah menghalangi yang muda untuk berkarya, jadilah orang tua panutan orang muda , OK ?

ENDANG RASYID
Newbie

27 Agustus 2008


Dear Sobat dan Sahabat Sdr. Sony at place,

Thank's for your comment, tetapi dianjurkan "jangan berburuk sangka" terhadap "orantg yang sudah tua" bahwa mereka karena usia tua sehingga kemampuan kerjanya berkurang.

Banyak orang tua termasuk orang tua kita semakin tua malah semakin mampu berkonsentrasi bekerja, lebih mantap dan matang (mature) dalam memimpin dan pekerjaan yang digelutinya bahkan jika hanya menjadi Konsultan Pajak lebih menguasai peraturan perpajakan dan filosofinya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kekhawatiran dapat disingkirkan dengan cara berfikir memaatkan Rahasi 5 (lima) "I" sebagai berikut:

1. Rahasia "I" yang pertama adalah "Intelegensia" yaitu membiasakan diri setiap hari bahkan setiap saat menjaga dan meningkatkan kecerdasan dengan menimba Ilmu Pengetahuan dan ber Interaksi dengan lingkungan dan belajar sepanjang hayat (long life education);

2. Rahasia "I" yang kedua adalah "Insiatif" yaitu membiasakan diri selalu mengembangkan prakarsa (inisiatif) supaya tidak menjadi orang yang pasif dan berpangku tangan menjadi penghayal (the dreamer);

3. Rahasia "I" yang ketiga adalah "Inovatif" yaitu ,membiasakan diri untuk melakukan kegiatan maupun pekerjaan yang dapat menghasilkan Nilai Tambah (value added dan meritokrasi);

4. Rahasia "I" yang ke empat adalah "Informatif" yaitu membiasakan diri untuk selalu menerima dan mencari informasi sehingga dengan informasi mampu menentukan sikap untuk maju (ever onward no retreat) dan mampu mempelajari kelemahan, kekuatan dan memanfaatkan peluang tepat pada waktunya;

5. Rahasia "I" yang ke lima adalah "Insya Allah" yaitu kesadaran bhwa Sukses dan Gagal ditentukan oleh RidhoNya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Betapa mudahnya bagi siapapun untuk meduduki jabatan Presiden RI jika hanya menaikkan harga BBM dan sejenisnya, tetapi pada saat ini yang mendapat RidhoNya adalah SBY.

Sebagai Kaum Kawula Muda dalam menghadapi Orang Tua harus mampu berkompetisi dalam suasana Demokrasi, jika tidak mau urut kacang coba rebut secara fair jangan orang tua dibatasi karena umur hal tsb. melanggar Hak Azasi Manusia.

Demikian untuk diketahui.

Regard's

ENDANG RASYID, R, Drs, MBA.

Sony
Groupie

27 Agustus 2008


Pembatasan umur untuk Konsultan Pajak diperlukan karena umumnya orang yang sudah lanjut usia kemampuan kerjanya sudah berkurang. Hal ini juga dimaksudkan juga untuk kaderisasi, kelihatannya sekarang Konsultan Pajak yang sudah tua itu merapatkan barisan menyusun kekuatan untuk menghalangi yang muda menjadi Kuasa WP, berilah kesempatan kepada yang muda untuk berkarya, janganlah dipersulit .

ENDANG RASYID
Newbie

26 Agustus 2008


Dear all Sobat and Sahabat segenap Kawula Muda Perpajakan

Perihal:

Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-22/PMK.03/2008 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003 yang ber indikasi bertentangan dengan Palsafah Pancasila / Dasar Negara; dan UUD 1945 serta Hak Azasi Manusia (UU No. 39 Th. 1999); serta Proses Pembuatan Peraturan Per UU (UU No. 10 Th. 2004).

Sudah cukup ditanggapi, dibahas, dan di analisis oleh segenap Sobat dan Sahabat segenap Kawula Muda Perpajakan dan IKPI (Ikatan Kosultan Pajak Indonesia) di seluruh Tanah Air Indonesia maka perlu diinformasikan dan disampaikan hal-hal sebagai berikut::

1. PMK-22/PMK.03/2008
Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa Wajib Pajak;

2. KMK-485/KMK.03/2003
Tentang Konsultan Pajak Indonesia; khususnya Pasal 3 Ayat (5) Huruf c KMLK-485/KMK.03/2003 “yang mebatasi usia consultan Pajak sampai batas 70 (tujuh puluh) tahun.

A. Kedua Peraturan tersebut diduga dan berindikasi bertentangan dan melanggar :

(1) Falsafah Pancasila / Dasar Negara; karena berindikasi:
• Tidak Manusiawi dan bertentangan dengan falsafah Kemanusiaan Yang adil dan Beradab;
• Diskriminasi (Discrimination) bertentangan dengan falsafah Persatuan Indonesia;
• Bertentangan dengan Keadilan Social Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.


(2) UUD 1945 (Hasil Amandemen Pertama Th. 1999 s/d Ke Empat Th. 2002);

PMK-22/PMK.03/2008 dan KMK-03/2003 Bertentangan dengan Hak Azasi Manusia berdasarkan Ketentuan:

• Pasal 28 A UUD 1945;
• Pasal 28 C Ayat (2) UUD 1945;
• Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945;
• Pasal 28 F UUD 1945;
• Pasal 28 H Ayat (2) UUD 1945;
• Pasal 28 I Ayat (2); Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945;
• Pasal 28 J Ayat (1) UUD 1945.


(3) Hak Azasi Manusia (UU No. 39 Th. 1999);
PMK-22/PMK.03/2008 dan KMK-03/2003 Bertentangan dengan Hak Azasi Manusia berdasarkan Ketentuan:

• Pasal 2 UU No. 39 Th. 1999;
• Pasal 3 UU No. 39 Th. 1999;
• Pasal 5 UU No. 39 Th. 1999;
• Pasal 7 UU No. 39 Th. 1999.

(4) Proses Pembuatan Peraturan Per Undang-Undangan (UU No. 10 Th. 2004);
PMK-22/PMK.03/2008 dan KMK-03/2003 Bertentangan dengan UU Pembentukan Peraturan berdasarkan Ketentuan:
• Pasal 7 Ayat (1) jo. Ayat (7) UU No. 10 Th. 2004;
• Pasal 8 Huruf a Butir 1;

B. Kedua Peraturan tersebut mengabaikan AZAS PEMBUATAN dan PELAKSANA AN UU PERPAJAKAN yang BERLAKU universal yang di wajibkan mengacu kepada:

1. E q u i t y (Keadilan)
2. Equality (Kesetaraan / Persamaan Hak / Non Discrimination);
3. Certainty (Kepastian Hukum);
4. Convenian (Menyenangkan);
5. Economic of Collection (Ekonomis berbasis rendah biaya bagi Fihak Pemungut / Pemerintah maupun Masyarakat)

Sehubungan dengan perihal tersebut maka di usulkan sebaiknya PMK-22/PMK.03/2008 dan KMK-485/KMK.03/2003 untuk SEGERA diajukan kepada Mahkamah Konsitusi supaya ditinjau dan dibatalkan mengingat ked 2 (dua) peraturan tersebut berindikasi melanggar Falsafah Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Per UU yang lebih tinggi lainnya serta mengabaikan Azas Pengenaan Pajak.

Pengajuan di usulkan sebaiknya di Koordinir oleh Rekan Sahabat;
1) DARUSSALLAM, SE, Ak, MSi, LLM Intl. Tax. Dengan:
2) DANNY DARUSSALAM, SE.
3) Dibantu Rekan Rekan dari IKPI (Ikatan Consultan Pajak Indonesia).

Demikian informasi untuk diketahui dan diperjuangkan, semoga berhasil

Best and warm regard’s

ENDANG RASYID, R, Drs, MBA.

AdeR
Junior

26 Agustus 2008


Pak dirjen pajak akan diganti ? Mudah-mudahan dengan dirjen baru nanti PMK.22 akan di hapus Pasal 4 ayat 1 nya.

Sayang pak dirjen sekarang ini yang lulusan S.3 perguruan tinggi tetapi tidak dapat menganalisa sesuatu masalah (PMK.22) dengan menggunakan kaidah ilmiah. sepertinya beliau pro PMK.22 karena para staffnya memberi informasi yang keliru.

Mudah-mudahan dirjen pajak yang baru nanti tidak lagi terjebak menjadi seorang " USTAD DIKAMPUNG MALING "

dewadaru
Newbie

25 Agustus 2008


PMK 22 (Ps.4(1)) = Program Peningkatan Angka Pengangguran khususnya pada Calon Tenaga Kerja Terdidik lulusan PT Perpajakan
PMK 22 (Ps.4(1)) = Program Pengentasan Kemisikinan bagi Konsultan (bersertifikat) yang takut akan PERSAINGAN PASAR
PMK 22 (Ps.4(1)) = Pelestarian Program Sistem Perpajakan Indonesia yang AMBURADUL

Rony
Newbie

25 Agustus 2008


Usulan perubahan PMK.22 Ps.4 (1) spy pembatasan omzet dinaikan ; WP OP dari 1,8 M/th menjadi 50 M/th , WP badan dari 2,4 M/th menjadi 150 M/th. angka realitis ini agar Bukan Konsultan Pajak dapat menjadi Kuasa WP.

AdeR
Junior

24 Agustus 2008


Intisari dari PMK.22 hanya utk membatasi peran dari Lulusan PT Perpajakan utk menjadi Kuasa WP, adapun pasal2 lainnya hanyalah pelengkap saja agar PMK.22 terlihat "manis".

Lulusan PT Perpajakan banyak yg berprofesi sebagai "staff ahli" dari perusahaan yg skala omzetnya besar. Peran dari staff ahli tsb bisa sebagai Tax Planing dan bisa juga sebagai Kuasa WP utk urusan tertentu ( Keberatan, Pemeriksaan dan Penagihan oleh fiskus).

Staff ahli inilah yg mau DIMATIKAN oleh Konsultan Pajak terutama yg senior, karena Konsultan Pajak senior merasa KALAH BERSAING dgn Staff Ahli yg umumnya lulusan S.2 atau bahkan S.3, sementara Konsultan Pajak senior ilmunya dari dulu itu-itu juga dan kalah agresif dgn staff ahli yang usianya masih muda energik.

Merasa bakal terpinggirkan didunia bisnis konsultan pajak maka konsultan pajak senior yg punya hubungan dekat dgn otoritas pajak dibuatlah PMK.22.

Akibatnya jadi FATAL, semua Lulusan PT Perpajakan jadi tekena getahnya, mereka jadi kehilangan kesempatan mendapat pekerjaan dibidang perpajakan. Gula setitik menodai susu sebelanga. PMK.22 memang kejam !

Direktorat Jendral Pajak hendaknya menyadari bahwa PMK.22 berpotensi menyebabkan pengangguran atau tidak menciptakan lapangan pekerjaan.PMK.22 harus direvisi dgn mencabut pasal 4 ayat 1.-

sambudi
Newbie

23 Agustus 2008


Sebanyak 4,5 juta atau separuh lebih penganggur terbuka di Indonesia adalah penganggur terdidik (Kompas, 23 Agustus 2008).
PMK 22 adalah salah satu PENYEBAB pengangguran terdidik karena para lulusan pajak dari perguruan tinggi menjadi tidak laku untuk menjadi "kuasa" dan "pegawai pajak".
Masihkah para pejabat pembuat PMK 22 masih saja TUTUP MATA dan TIDAK PEDULI dengan maslah bangsa kita?????

Husin
Junior

23 Agustus 2008


Ada info Bapak dirjen pajak yang sekarang akan mengakhiri tugasnya dalam waktu dekat ini.
Mudah-mudahan dibawah dirjen pajak yang baru PMK.22 akan direvisi sesuai dengan PP.80/2007 ( Ps.4 ayat 1 dicabut )

Harjuna
Newbie

22 Agustus 2008


Kenapa ya para wajib pajak yang telah membayar pajak ke negara masih dipersulit untuk mendapatkan hak-haknya untuk memilih seorang kuasa yang mereka percaya?
Kenapa ya para wajib pajak diarahkan untuk memakai jasa kuasa keluaran dari asosiasi tertentu?
INI PASTI ADA APA-APA nya!!!!

David
Junior

22 Agustus 2008


Masalah PMK.22, bila ada indikasi merugikan negara, secepatnya KPK turun tangan.

Banyak MISTERI yang dapat diungkapkan oleh KPK menjadi sebuah FAKTA.

Husin
Junior

21 Agustus 2008


KPK menemukan 300 aturan perpajakan yang tidak sesuai dengan UU KUP yang sudah diamandemen.

Untuk diketahui oleh KPK : PMK.22/2007 juga tidak sesuai dengan PP.80/2007
Tolong KPK mencari "tokoh" dibalik PMK.22 untuk kemudian diteliti lebih lanjut...

Sony
Groupie

21 Agustus 2008


Yth. Bang Siberani,

Bagaimana kalo abang yang maju sebagai koordinir utk pengajuan gugatan PMK.22 ke pengadilan ?
Kita bagi2 tugas, ada yg nulis, ada yg ngomong dan abang Siberani yg "Berani" yg ajukan gugatan ke pengadilan, gimana , setuju ?

Sugito
Genuine

21 Agustus 2008


Setuju dengan pernyataan : polemik PMK.22 sepertinya lingkaran seetan dari -> Konsultan Pajak -> IKPI -> Oknum DJP - > Konsultan Pajak , yang sangat merugikan Lulusan Perguruan Tinggi Peminatan Perpajakan.

SIBERANI
Newbie

21 Agustus 2008


PP.80 aja berani ditabrak oleh PMK.22, apalagi macan kertas ....
Hayo, beranilah bawa PMK.22 ke pengadilan !

H.Siberani,BMK (Bukan Macan Kertas)

dowd0
Newbie

20 Agustus 2008


Sebelumnya saya mohon maaf bila coment post saya kali ini ada yang tidak berkenan.


Beberapa Hari ini saya terus mensosialisasikan dampak dari PMK 22 dan mengajak teman-teman kuliah saya untuk bersama berjuang demi direvisinya PMK22.
Banyak dari mereka yang menyatakan setuju, namun tidak sedikit pula yang bersikap tidak perduli, tidak mengacuhkan dan menyepelekan hal ini. (ex: ada beberapa orang yang membalas sms saya dengan kata-kata " Alaah.. Apaan sih.."
Sungguh menyakitkan memang, mereka yang nasibnya sedang diperjuangkan oleh lebih dari komunitas ORTAX malh bersikap seperti itu. Namun, mungkin itu dikarenakan mereka belum merasakan dampak langsung pada diri mereka.

Jujur, saya adalah mahasiswa yang sedang melakukan praktek magang di perusahaan yang cukup besar. Saya secara pribadi merasakan dampak PMK 22 tsb sangat menyiksa batin. Bagaimana tidak, Setiap harinya saya dan seorang staff pajak harus pulang larut malam demi mensupply data-data kepada pihak konsultan.
Kami harus pusing setiap harinya demi memenuhi permintaan dari konsultan tsb. Seakan-akan kami hanyalah (maaf) jongos para konsultan-konsultan itu. Yg saya maksud dengan menyiksa batin ialah, KAMI yg setiap harinya pulang larut, KAMI yg setiap harinya strees, dan KAMI yg setiap harinya menyusul Pajak2 perusahaan. NAMUN KENAPA KAMI TIDAK BOLEH MENDAMPINGI PERUSAHAAN TEMPAT KAMI BEKERJA?!
DIMANAKAH KATA ADIL YANG KALIAN MAKSUD WAHAI PEJABAT?!!!


Ps: Maaf jika terkesan curhat.. ^^v

resi
Newbie

20 Agustus 2008


Saya harap PMK 22 tersebut segera direvisi, karena saya sendiri seorang mahasiswa yang sedang mengambil peminatan perpajakan.
Kalau tidak direvisi, akan menyusutkan semangat untuk terjun di dunia pajak karena harus mengambil sertifikasi lagi yang biaya nya tentu tidak murah, memberatkan saya dan orang tua saya, dan tentunya teman-teman saya di kampus yang satu jurusan pun akan berpikiran demikian.
Terima kasih bagi orang-orang yang sedang berjuang agar keputusan tersebut direvisi.

dowd0
Newbie

20 Agustus 2008


Mungkin saja IKPI dapat bersenang-senang dan tertawa tapi itu hanya untuk sementara.. Kebenaran pasti akan menang pada akhirnya.. Karena saya yakin beberapa ortax-ers yang kontra PMK 22 Pasti sudah mulai melakukan langkah-langkah agar PMK 22 tsb di revisi.. Secara Pribadi saya sendiri sedang mensosialisasikan PMK 22 dan dampak-dampaknya kepada teman-teman jurusan Perpajakan di Universitas Indonesia. Tidak dapat dipungkiri mereka yang "MENGERTI" mungkin akan mengambil langkah-langkah tertentu juga demi di revisi-nya PMK 22..

Negeri ini sudah di butakan oleh ke-egoisan beberapa pihak, negeri ini tidak lagi mengenal arti kata adil, peraturan-peraturan cenderung meimak dan tidak bersifat netral.. Mungkin Negeri tercinta kita ini sudah terbiasa dengan " BERUBAH BILA MAHASISWA SIDAH TURUN KE JALAN DAN BERBICARA..", Mungkin negeri ini sudah terbiasa dengan " HILANG EGOIS BILA MASSA SUDAH ANARKIS", dan mungkin negeri kita sudah terbiasa melihat sebagian rakyatnya MENGEMIS dan MENANGIS demi sebuah keadilan. Tapi apakah perlu DEMO, AKSI, TINDAKAN ANARKIS, dan TANGIS untuk negeri kita mengerti tentang keadilan? Nah bapak/ibu aparat dan konsultan yang Pro PMK 22 biarkan hati anda yang berfikir bukan Otak anda yang sudah dipenuhi nafsu serakah dan egois..

Husin
Junior

20 Agustus 2008


Para Konsultan Pajak dibawah naungan IKPI tenang - tenang saja , mereka tidak terpengaruh dengan semua tanggapan kontra PMK.22 :
1. Karena mereka diuntungkan dengan terbitnya PMK.22
2. Karena PMK.22 telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 6 April 2008.

Mudah-mudahan Men Keu tidak tinggal diam dan segera merevisi PMK.22 yang menguntungkan IKPI sebaliknya merugikan Lulusan PT Perpajakan. Ini tidak adil !!

Rony
Newbie

20 Agustus 2008


Sepertinya pengaruh IKPI memang luar biasa hingga pihak Universitas yang memiliki jurusan perpajakan dibuat tidak berdaya bahkan tidak bernyawa. Tulisan dan tanggapan di hot issue ORTax ini mungkin hanya akan menjadi bahan tertawaan bagi mereka yang telah berhasil hingga membuat PMK.22 terbit.

widodo
Newbie

19 Agustus 2008


Bukan tidak memaknai tulisan, hanya mencoba memahami kondisi yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan atas kondisi tersebut

saya memaknai tulisan koq asal berdasarkan kebenaran

semoga tulisan yang berdasarkan kebenaran ini dapat membuat keadilan itu ada.

asma
Groupie

19 Agustus 2008


Rekan widodo aja ga bisa memaknai suatu tulisan, sejak pertama jg saya ga pernah memberikan komentar kalau saya ga setuju PMK 22 Direvisi.....!!!!?????$$$$$$

EdyBrew
Newbie

19 Agustus 2008


dgn adanya PMK 22, temen2 kita yg karyw.WP-Besar akan kena PHK, seharusnya aturan pemerintah dlm hal ini menkeu itu yg pro lapangan kerja bukan malah menghambat lapangan kerja

MERDEKA !!!! PMK 22 MEMANG HARUS SEGERA DIREFORMASI...

widodo
Newbie

19 Agustus 2008


sepertinya rekan Asma akhirnya merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya setelah membaca artikel dengan baik dan benar

Merdeka !!!!!!!
PMK 22 HARUS DIREVISI

farid
Newbie

19 Agustus 2008


To: Si " Berani" a.k.a Macan Ompong

Belum Ambil "USKP" (Ujian Sertifikasi Keahlian Provokator)?? soalnya Gaya loe masih sama ...lagu lama cuy...

dowd0
Newbie

19 Agustus 2008


63 Tahun MERDEKA namun smakin banyak penjajahan di negri ini. Yang lebih ironis lagi penjajahan tersebut dilakukan oleh saudara sebangsa sendiri. Entah perlu berapa tahun lagi sampai negeri kita tahu dan mengerti dari kata-kata adil yang sebenarnya.

Sedikit bingung juga, PMK 22 yang nyata-nyata memihak dan menspecialkan konsultan SAJA, kok masih ada yang bilang adil.. Sebenarnya apakah arti ADIL itu di mata "MEREKA".. Mungkin ADIL yang dimaksud mereka, ketika mereka merasa hidup nyaman. Tapi hidup orang lain, MANA PEDULI..
Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi dan saling peduli. Tapi, kenapa PMK 22 sampai sekarang PMK tsb belum juga di revisi? dan lebih parah lagi, masih saja ada yang secara terang-terangan mendukung. Apakah alsan mereka? Apakah karena mereka lebih takut akan LAPAR dari pada Tuhan. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu..

Sony
Groupie

19 Agustus 2008


Setuju dgn rekan Oyong, cerita PMK.22 sepertinya LINGKARAN SEETAN yang sangat merugikan Lulusan Perguruan Tinggi Konsentrasi pajak .

Setuju dengan rakan Asma, komentar apapun ttg PMK.22 , intinya PMK.22 harus direvisi.

Harjuna
Newbie

19 Agustus 2008


Dirgahayu kemerdekaan RI ke-63
Kapan nih lulusan fiskal merdeka dari penjajahan PMK 22??

asma
Groupie

19 Agustus 2008


Apapun komentar yang sudah sampaikan , INTI nya SAYA SETUJU KOG PMK 22 DIREVISI...

Tedy
Newbie

19 Agustus 2008


PMK.22 memang jelas merugikan mereka yang Lulusan Perguruan Tinggi Perpajakan, baik yang berprofesi sebagai Kuasa WP maupun yang berprofesi sebagai Karyawan Divisi Pajak.

Oyong
Newbie

18 Agustus 2008


Yang jadi masalah juga adalah apakah dana ujian USKP ada dialokasikan untuk pembayaran biaya lisensi ke DJP ?
Bila ada maka cerita PMK22 sepertinya lingkaran seetan saja, yang ujung-ujungnya merugikan Lulusan PT PS Perpajakan !! No Way !

AdeR
Junior

18 Agustus 2008


Yth. budimafajar,

Kalau menurut saya alasan KEPENTINGAN BISNIS Konsultan Pajak yang mendominasi semua-semua argumen terbitnya PMK.22

Intisari dari pada PMK.22 sebenarnya hanyalah PEMBATASAN HAK dari Lulusan PT Perpajakan dan Karyawan Divisi pajak saja, sedangkan pasal-pasal lainnya berupa penjelasan dari PP.80/2007 tetapi PMK.22 justru tidak mengatur mengenai "Konsultan Pajak" seperti yang dikehendaki oleh PP.80/2007.

Yang dapat menjadi saingan atau rival dari Konsultan Pajak dalam menjalankan usaha bisnisnya adalah :
1. Aparat Pajak (Fiskus).
2. Lulusan PT Perpajakan.
3. Karyawan Divisi Pajak

Fiskus memang tugasnya memberi pelayanan kepada WP tanpa dipungut biaya apapun, sedangkan Lulusan PT Perpajakan dan Karyawan Divisi Pajak akan dibayar oleh WP yang memakai jasa mereka, nah inilah yang dikhawatirkan oleh pencetus PMK.22 bahwa rezeki Konsultan Pajak akan dimakan habis oleh Lulusan PT Perpajakan dan Karyawan Divisi pajak, hal ini dibuktikan oleh PMK.22 dengan membuat batasan omzet WP yang kecil saja yang boleh dikerjakan oleh Lulusan PT Perpajakan dan Karyawan Divisi Pajak.

PMK.22 mengarahkan Lulusan PT Perpajakan dan Karyawan Divisi Pajak untuk mengikuti USKP, ini juga merupakan peluang bisnis untuk penyelenggara USKP, dana ujian USKP dapat mengisi pundi kas pihak penyelenggara.

Yang menjadi korban PMK.22 adalah Lulusan PT Perpajakan dan Karyawan Divisi pajak, mereka telah menghabiskan banyak biaya, waktu dan tenaga menyelesaikan kuliah di PT Perpajakan, akhirnya menjadi sia-sia .....

budimafajar
Newbie

18 Agustus 2008


Memang tujuan ini sebenarnya untuk mengeliminasi penyalahgunaan dan ketidadaan kompetensi wakil perusahaan ketika berhadapan dengan otoritas pajak (pemeriksaan, penagihan, & keberatan). Namun semuanya disamaratakan, sehingga lulusan PT Fiskal pun ikut dieliminir. Saya lebih tertarik untuk membicarakan bahwa pembatasan terhadap karyawan yang mewakili Wajib Pajak memang harus dilakukan, tapi dengan kriteria yang lebih rasional dengan mempertimbangankan kemampuan dan kompetensinya. Thanks...!!

sambudi
Newbie

17 Agustus 2008


MERDEKA!
Tahun 2008 ditengarai menjadi catatan buram pendidikan Indonesia (Koran Seputar Indonesia, 17 agt 2008).
Salah satu contoh praktik buramnya pendidikan indonesia adalah MENGKERDILKAN pendidikan perpajakan melalui PMK 22.
Bagaimana dunia perpajakan Indonesia akan maju kalo dunia pendidikan perpajakan DIBUNGKAM melalui PMK 22.
Dan bagaimana dunia perpajakan Indonesia akan berkembang maju kalau insan-insan pajak kita diisi oleh orang2 seperti asma, dozzer, nurdin, siberani dan rizky.
Bravo buat temen2 kontra PMK 22, selamat berjuang demi KEBENARAN, KEADILAN dan KEMERDEKAAN dari belenggu PMK 22.
MERDEKA BUNG dari PENJAJAHAN PMK 22!!!!

AdeR
Junior

17 Agustus 2008


Yth. Ibu Asma dan Bapak dozzer,

PMK.22 berpotensi menciptakan PENGANGGURAN atau tidak menciptakan LAPANGAN KERJA.

Ibu Asma dan Bp.dozzer beruntung dilahirkan punya kemampuan ekonomis yg baik, masih punya pikiran utk mengkonsumsi USKP.
Sebaliknya banyak lho orang yg kurang mampu dengan terpaksa menjual SAWAH miliknya agar anaknya dapat ikut kuliah di perguruan tinggi dengan harapan setelah tamat nanti akan mendapatkan pekerjaan yang baik dan seterusnya ...

Ternyata setelah tamat kuliah, masih diwajibkan ikut USKP lagi, darimana biaya nya ? Lebih celaka lagi mau cari kerja sulit ...

Mudah-mudahan cerita diatas dapat melengkapi argumen rekan-rekan sekalian.

Husin
Junior

17 Agustus 2008


Sdri.Asma dan Sdr.dozzer,

Kalian berdua masih saja EGOIS.
Buang jauh-jauh EGOIS mu !
Tataplah masa depan adik-adik kelas kalian !

Bila otoritas pajak merubah PMK.22 dgn menambah satu aturan peralihan yang menyatakan PMK.22 hanya berlaku utk lulusan PT Fiskal setelah 6/2-2008 seperti idenya pak Herman, kasihan dengan adik-adik kelas kalian yg sedang menempuh studinya. Mau ikut USKP mereka belum tentu punya biaya, akhirnya jadi KURIR ( kalau ada lowongan kerja ? )

Sekali lagi, buang jauh-jauh EGOIS mu !!

Salam MERDEKA !!!

hendro
Junior

16 Agustus 2008


Untuk Asma,

Anda berkomentar bahwa anda berencana mengambil USKP, "berkat" PMK 22. Ternyata anda memandang terbitnya PMK 22 melebihi dari positif, yaitu "berkat". AMAZING pola pikir anda!

Salam,

Hendro

hendro
Junior

16 Agustus 2008


Untuk Asma, silahkan lanjutkan mimpi anda untuk ambil brevet karena anda pikir, lebih baik jadi konsultan pajak lumayan untuk masa depan daripada kerja dengan orang lain.

Semoga anda tidak lupa ada satu faktor lain yang lebih penting dari sekedar sertifikat yaitu: KEPERCAYAAN. Anda mau punya 10 sertifikat, buka kantor seperti apotek 24 jam, papan nama besar-besar, kalau tidak ada yg percaya dengan anda klien tidak akan pernah datang.

Dalam kenyataannya, banyak orang yang tidak bersertifikat tapi DIPERCAYA dan mempunyai kemampuan di bidang pajak (Klien bukan orang bodoh memilih konsultan/advisor), buka sesuai jam kantor, tetapi orang-orang tetap berdatangan untuk konsultasi karena referensi dari orang-orang, malah orang ini yang sukses menjadi konsultan pajak.

Kalau saya adalah calon klien, dan membaca komentar Asma, kemudian ternyata sepaham dengan Fajri, dan Rizky, saya hanya akan mengucapkan " Selamat Bermimpi Buruk",

Salam,

Hendro

dowd0
Newbie

16 Agustus 2008


Tinggal beberapa jam lagi kita memperingati hari kemerdekaan,.
Sebenarnya, apakah negeri kita tercinta ini mengenal arti kata MERDEKA?
Sebenarnya perkataan Direktur pemeriksaan pajak bahwa kuasa Wp non konsultan akan merepotkan sudah menjelaskan kualitas dari aparat pemerintah negeri kita. Kalau DPP tersebut tidak mau repot y lebih baik tidur dirumah saja, tidak usah kerja. Maw kerja tapi tdk mau repot adalah impian setiap manusia, namun apakah harus mengambil jalan tengah yg menindas orng lain?

Buat bpk dozzer, ibu asma, bpk fajri, dan bpk risky : mungkin bisa dilihat dari comment2 anda, anda skalian adalah pihak yg diuntungkan oleh PMK 22 (konsultan) namun bisakah anda bersikap fair, dan gentle?
Saya merasa sangat beruntung memiliki dosen seperti bpk Darussalam, yang sudah jelas ia konsultan namun masih mau membela komunitas pajak lainnya, dengan kata lain ia berani untuk bersaing SECARA ADIL..!
Yang disayangkan adalah masih lumayan banyak mahasiswa yang menghujat namanya dikarenakan dendam pribadi dari dalam kelas. Tapi sesungguhnya itu dikarenakan merekan tidk tahu bahwa ketika merka sibuk menggunjing orng, orng tsbt malah mati-matian membela mereka.

4 SIBERANI, aduh mas sudah bosan saya melihat omongan ****** anda di forum ini. Klw memang anda punya waktu buat berkata (Bicara ... bicara ... tanpa berbuat .... untuk apa ?
Menulis ... menulis ... tanpa berbuat ..... untuk apa ?
Jangan takut , Lebih baik bawa ke jalur hukum .---

H.Siberani, BMK ( Bukan Macan Kertas )) lebih baik anda pergunakan untuk BERGERAK atau membawa PMK 22 ini k Jalur hukum yg seperti anda katakan. Klw anda tidak mampu, Mbo yo nda usah ngomong nda karuan koyo ngono mas.. mas..


Dowd0
-Mahasiswa D3 PT Perpajakan yg NGGA mau jadi kurir-
-Capek2 kuliah masa ujung2nya jadi kurir?- Tanya Kenapa?

Yuni
Junior

16 Agustus 2008


untuk asma, dozzer, fajri dan Rizky : kalian nanti satu saat akan rasakan kejamnya hidup ini, semuanya serba bohong-bohongan, yg kuat makan yg lemah, NO REALISTIS PEOPLE.

Untuk Nurdin: baru keluar dari pertapaannya ? pak Nurdin selalu berubah sikap, dari Pro - kontra - pro dan kontra lagi.

Sikap kami tetap tak berubah TETAP MENOLAK PMK.22 !!!

asma
Groupie

16 Agustus 2008


Salam SUKSES buat REALISTIS PEOPLE, Pak Dozzer, pak Fajri dan Pak Rizky, salam hormat buat Pak Nurdin..

Asma- Medan

bahtiar
Newbie

16 Agustus 2008


Buat siberani,
Sekecil apapun ide yang ditulis dan/atau disampaikan oleh seseorang untuk kemajuan bangsanya adalah LEBIH BAGUS daripada orang yang DO NOTHING seperti anda. Terkait dengan perayaan hari kemerdekaan kita yang ke 63 ini, tanyakan kepada diri anda "apa yang telah kamu berikan kepada negara"
salam

asma
Groupie

16 Agustus 2008


Membaca komentar Rekan Husin dan Rekan Widodo rasayaaaaa.....,
TAPI.., ya sudah lah,lebih baik saya nuruti saran dari pak Nurdin aja, SABAR..SABAR..( Selamat berjuang ya rekan-rekan ortax sekalian..khususnya untuk pak Husin dan Pak Widodo.. HIDUP pak Husin.. HIDUP pak widodo..)

Salam Damor (Damai-Ortax)
Asma

asma
Groupie

16 Agustus 2008


Makasih ya pak Nurdin atas pengertianya ..(andai saja kita semua bisa bersikap seperti pak Nurdin ..yang masih mampu memaknai suatu tulisan...

Salam dari medan pak Nurdin,
Asma

SIBERANI
Newbie

16 Agustus 2008


Bicara ... bicara ... tanpa berbuat .... untuk apa ?
Menulis ... menulis ... tanpa berbuat ..... untuk apa ?
Jangan takut , Lebih baik bawa ke jalur hukum .---

H.Siberani, BMK ( Bukan Macan Kertas )

Yudi09
Newbie

16 Agustus 2008


Ternyata sampai hari ini, Direktur Pemeriksaan Pajak belum juga mau mencabut pernyataannya di harian KOMPAS tgl.28/7-2008 bahwa Kuasa WP non Konsultan Pajak akan MEREPOTKAN aparat pajak.

Kita butuh aparat pemerintah yang berjiwa besar dan jujur.---

Husin
Junior

15 Agustus 2008


buat asma seorang,

betul kata pak hendro : berkomentar sendiri di cermin , berguman sendiri ...

Hanya orang yang terganggu ...... yang akan demikian.
Hayo coba siapa itu ?

Sony
Groupie

15 Agustus 2008


Ide pak Herman untuk merubah PMK.22 dengan menambah satu pasal peraturan peralihan patut dipertimbangkan oleh otoritas pajak kita yaitu :

" Terhadap mereka yang telah mempunyai ijazah PT Program Studi Perpajakan minimal strata D.3 dari PT Negeri atau PT Swasta yang terakreditasi A sebelum tgl.6/2-2008 tidak diberlakukan Pasal 4 ayat 1. "

Bagaimana pendapat rekan-rekan ?


adripermata
Newbie

15 Agustus 2008


Setuju dengan statement pak sambudi
PMK 22 adalah BENTUK BARU PENJAJAHAN

sambudi
Newbie

15 Agustus 2008


Salam kemerdekaan,
Kemerdekaan artinya tidak ada diskriminasi
Kemerdekaan artinya tidak ada pemberian hak istimewa kepada sekelompok profesi pajak tertentu
Kemerdekaan artinya tidak ada pembatasan kepada lulusan fiskal untuk menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak
Mari kita hapuskan belenggu PENJAJAHAN PMK 22/2008, karena lulusan fiskal MASIH DIJAJAH oleh PMK 22/2008
MERDEKA!!!

dozzer
Newbie

15 Agustus 2008


Maaf bu Asma, tadi saya kira mas, sekali lagi maaf ya bu.

widodo
Newbie

15 Agustus 2008


Sebelumnya selamat sore,

Yth Rekan Asma

Anda jangan naik darah terus menerus tapi saya rasa jika Anda ingin CURHAT dengan rekan karib Anda
Dozzer, saya rasa tidak perlu di forum ortax
lebih baik Anda melalui email pribadi.

Saya rasa yang perlu merenung adalah ANDA bukan saya
karena saya sekarang bukan untuk merenung tapi untuk mencari KEBENARAN yang sesungguhnya

Sekali lagu Lulusan perguruan tinggi perpajakan seharusnya tidak perlu ikut USKP seperti curhatan Anda diforum ini

Peace
Have a nice weekend bagi teman-teman yang sudah dapat membaca dan membela kebenaran

dewadaru
Newbie

15 Agustus 2008


To: Nurdin
Tidak ada Asap kalo Tidak ada Api, Tidak ada Reaksi kalo tidak ada Aksi, Tidak ada Koreksi Jika Semua nya berjalan benar, Tidak ada Protes Jika semuanya Tidak Dirugikan, TIDAK ADA TULISAN PAK DARUSS DAN PAK DANNY Jika Secara PRAKTIS dan AKADEMIS KEBIJAKAN ini BENAR DAN ADIL !!! - KAPAN ANDA BERJUANG UNTUK RAKYAT DI UNIVERSITAS KALO ANDA BILANG DARI DULU ??? PERNAHKAH ANDA DITANGKAP PADA WAKTU BERJUANG ??? DI FORUM AKSI MANA ANDA IKUT JIKA MEMANG ANDA AKTIVIS??? YANG KEMBANG KEMPIS ITU SAYA RASA IDEALISME ANDA!!!! (ITU DAPAT TERLIHAT DARI SETIAP KOMENTAR ANDA)

bahtiar
Newbie

15 Agustus 2008


saya kok sangat memahami teman-teman yang kontra PMK 22 dalam berkomentar, menurut saya tidak ada yg salah. Mereka hanya protes karena tidak perlakukan dengan adil. ini hanya sekedar perlawanan pihak yang lemah yang atas ketidakadilan yang menimpa mereka. Saya justru tidak setuju kalau mereka para korban pmk 22 harus dituntut utk tenang, ambil hikmahnya, dsb. Ini hanya REAKSI atas ketidakadilan, ini hanya KOREKSI atas kebijakan yang diskriminasi. ini hanya suara orang kecil ketika PROTES mereka TIDAK DIDENGAR oleh PEJABAT.

nurdin
Groupie

15 Agustus 2008


Untuk Asma dan Dozzer,
Sabar aja ya Pak......

Dari dulu Saya paham betul dengan perjuangan pihak universitas yang lebih banyak kembang kempisnya. Sekarang Kita beruntung memiliki Pak Darusallam dan Pak Danny yg konsisten memperjuangkan masa depan lulusan pajak/fiskal. Tulisan Pak Darus dan Pak Danny sangat bagus Tapi sayang, komentatornya kasar2 sekali. Ketika ada pihak lain yang berkomentar dengan mengemukakan pendapat netral saja (tidak pro ataupun kontra), respon rekan2 yang mengaku dari ADM fiskal/pajak ini tidak enak dibaca. Pihak yang mengemukakan opini netral ini langsung diserang seakan-akan mereka sangat bodoh.

Saya yakin Beberapa Rekan2 ortax jadi tidak simpati dan malas membaca respon2 atas artikel ini. Saya bingung mengapa rekan2 di artikel ini sangat tidak santun ya. Berbeda sekali ketika kita join di Forum ortax yang memang tujuannya adalah share ilmu.

Kalo masalah kecewa dan marah apa iya harus seperti ini, menjadi arogan dan merasa diri paling pintar.

Kekecewaan anak pasca lebih parah lagi. Coba tanya Pak Darus apa yang dijanjikan prog magister kita dulu kepada calon mahasiswanya.

Saya yakin Pak Darus dan Pak Danny pun tidak sependapat kalo cara rekan2 yang mengaku dari ADM fiskal/pajak merespon opini orang lain seperti ini.

Saya berharap kedepannya nanti kita semua bisa lebih menghargai sesama member ortax.

asma
Groupie

15 Agustus 2008


Ralat Mas Dozer, saya wanita (bukan mas).
Rencana mau ambil bulan Juli kemaren, tapi telat daftar, so saya nunggu schedule yang berikut nya ...

Salam
Asma

dowd0
Newbie

15 Agustus 2008


Pertama-tama saya minta maaf bila ada kalimat yg salah dalm post saya kali ini.

Menurut yang saya lihat makin lama comment comment yg datang dari rekan-rekan skalian hanya memuaskan ego masing-masing. Tidak dapat di pungkiri bila artikel ini dari berbagi ilmu menjadi medan perang argumen. Rkan-rekan hanya mengeluarkan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh rekan-rekan dengan emosi. sehingga bukannya mendapat jalan dan pemecahan malah akan menjadi perang saudara antar komunitas pajak. Oleh karena itu saya setuju dengan rkan abinzz yang mengusulkan kalau kita bertemu muka sekalian untuk membicarakan PMK 22 ini, menemukan solusi yang tepat lalu kita bergerak. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, 'Bersatu kita teguh, Bercerai kita runtuh."

Jadi, bagaimana kalau kita menentukan tempat dan waktu yang tepat untuk membahas tentang hal ini berikut solusi dan langkah berikutnya. Karena bila kita mengikuti ego masing-masing hal ini ta' akan ada habisnya..

Semoga rekan-rekan bisa memahami post saya kali ini sebagai saran dari kaum muda, dan bukan menganggapnya (maav) "OMONGNGAN ANAK KECIL".

Sekian dan terima kasih.


Dowd0 -Mahasiswa D3 Perpajakan Yg Ingin ikut Bergerak-



PS: Maav pa dany dan pa darussalam bila post saya kali ini terlihat seperti "spam".

hendro
Junior

15 Agustus 2008


Untuk Dozzer,

Saya ada pandangan sedikit berbeda dengan Bapak dalam komentar menghadapi pasar bebas. Kenapa Komunitas pajak yang harus diajak bergabung ke konsultan pajak? Jelas-jelas kita dipinggirkan oleh "pemerintah".

Kalau dari analisis AdeR, bagaimana konsultan pajak di Indonesia siap menghadapi pasar bebas, kalau berkompetisi secara sehat saja dengan Lulusan Universitas Lokal dan Karyawan divisi pajak lokal saja mereka mereka sampai perlu "mendapat" payung hukum Pasal 4 ayat 1 PMK 22?

Kalau mau bergabung untuk menghadapi pasar bebas, yach harus dengan yang kuat donk, masa komunitas pajak yang jelas lebih banyak diajak gabung sama yang lebih lemah?

Salam,

Hendro

hendro
Junior

15 Agustus 2008


Untuk AdeR,

Analisis anda sangat tajam. Saya sependapat dengan anda, jadi sama sekali tidak bisa ditemukan "Hikmah" dari PMK 22.

Apakah Redaksi Ortax bisa memfasilitasi pertemuan bagi komunitas pajak yang Pro PMK 22 untuk ketemuan mengambil langkah lebih konkrit?

Salam,

Hendro

Husin
Junior

15 Agustus 2008


Mr.Dozzer,

Syukurlah kalo udah menyadari kesalahannya, mulailah berjanji untuk mengabdi demi masa depan bangsanya sendiri.

dozzer
Newbie

15 Agustus 2008


Jangan gitu mas Farid, jangan marah. Kita berpikir yang positif saja, dalam menghadapi era pasar bebas nanti, di mana konsultan pajak asing bisa bebas masuk ke Indonesia, kita sebagai praktisi pajak tapi belum berada dalam satu wadah dan bersatu, bukankah nantinya hanya akan jadi penonton saja? Jadi anggaplah PMK 22/2008 ini sebagai dorongan bagi kita untuk bersatu dalam satu wadah yaitu Konsultan Pajak, tanpa membeda-bedakannya dari PT Perpajakan atau non perpajakan, yang penting dia memahami dan mengerti tentang hukum pajak di Indonesia.
Maaf ya, kalau kata-katanya kagak mengena, udah ah gak mau bahas lagi, gak enak kan dikata-katai, sampai menyerempet ke kewarganegaraan.
Boleh juga tuh usulan mas Abinzz, tapi jangan besok, cari waktu yang tepat, tapi ngumpulnya jangan sampai kayak komentar-komentar di sini ya.
Buat mas Asma, kapan ikut USKPnya? saya do'a kan Semoga Sukses ya.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan.
Salam,
Paulus

asma
Groupie

15 Agustus 2008


Buat Rekan Husin,
Perasaan saya ga pernah mengatakan KALAU TULISAN SAYA HANYA UNTUK SAYA PRIBADI yang ada saya mengatakan KALAU YANG SAYA TULIS ADALAH PENGALAMAN SAYA PRIBADI . kalau begitu siapa yang BODOH ya ?? ( jangan berkata kasar kalau ga mau dikasarin )

Salam Damor(Damai-Ortax )

farid
Newbie

15 Agustus 2008


To: Dozzer

jika lulusan PT Non Perpajakan memang sudah SEHARUSNYA USKP karena jelas mereka bukan dari PT Perpajakan TAPI nasib generasi Bangsa yang merupakan Lulusan PT Perpajakan menjadi TERPINGGIRKAN dengan terbitnya PMK 22/2008 Ps. 4(1) karena adanya PEMBATASAN. jika seperti ini maka KEKUASAAN yang mengatur Negara ini telah MEMINGGIRKAN Kaidah Hukum (apalagi dengan terbitnya SE-16) jadi ada 3 Dampak dari PMK 22/2008 Ps. 4(1) & SE-16 yakni:
1. Hukum DIPINGGIRKAN Oleh Kekuasaan Yang TIDAK MENGEDEPANKAN HUKUM dan Berpihak pada "Golongan" Tertentu
2. Lulusan PT Perpajakan DIPINGGIRKAN oleh PRODUK HUKUM Yang Dihasilkan Oleh KEKUASAAN
3. DI "UNTUNGKANNYA" Golongan Tertentu yang CEMAS akan Persaingan yang FAIR sehingga ingin “memonopoli” Profesi ini tanpa memikirkan Komunitas Pajak lainnya.
Hei Bung Dozzer negara Ini adalah RECHTSTAAT BUKAN MACHTSTAAT dan Yang Lebih Parah HUKUM TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN GOLONGAN TERTENTU

asma
Groupie

15 Agustus 2008


Mas Hendro ini gmn toh.., kalau saya BERKOMENTAR DI CERMIN, BERGUMAM SENDIRI, apa kata dunia.???.Saya fikir hanya orang-orang yang agak sedikit terganggu jiwa nya yang bersedia mengikuti saran dari mas Hendro. Apalagi kalau sampai disuruh BERPUISI ataupu BERPANTUN," mas Hendro aja kale saya Ga."
Mengenai tulisan saya di forum ini , sebelumnya kan saya sdh sampaikan ,kalau tadi nya saya merasa SAYA LAH orang yang paling CEMAS dengan diterbitkan nya PMK 22 ini, TETAPI kalau sekarang saya mendapatkan HIKMAH nya apa saya salah mengatakan nya. Siapa tau aja dari sekian banyak rekan ortax ada yang mempunyai pengalaman seperti saya.
Lagi pula apa yang saya sampaikan masih berhubungan dengan PMK 22 kan???. TERKECUALI saya gosipin masalah artis, ya ga mungkin lah saya tulis di forum ini.
Apakah masih belum cukup dari sekian banyak komentar-komentar yang sudah kita sampaikan menyangkut PMK 22 ini,bahkan masalah ini sudah samapai ke ibu mentri kan?? (via sms slah seorang rekan ortax) jadi kita tunggu aja hasil baik nya.Dan mungkin saja ,di luar sana, sudah banyak upaya konkrit yang dilakukan oleh rekan-rekan kita yang merasa menjadi korban PMK 22 , dari hanya sekedar memberikan komentar di forum ini.
JADI, alangkah baiknya kalau sekarang kita RELAX sejenak dengan saling berbagi pengalaman atas dampak dari diterbitkan nya PMK 22 ini terhadap pekerjaan kita masing-masing. siapa tau RANGKUMAN dari pengalaman kita masing-masing akan lebih MANJUR dan MUJARAB untuk menyeleasai kan masalah "PMK 22 Syndrome ini".
Gimana rekan ortax sekalian , setuju???

Bagi yang mau memulai berbagi pengalaman, dipersilahkan...monggo....

Salam Damor (Damai-Ortax)

Harjuna
Newbie

15 Agustus 2008


Buat mas dozzer,
Coba mas buat artikel ttg pmk 22, lantas mas masukin kedalam hot issues ini (kalau memang memenuhi standar redaksi ortax untuk dimuat), kita semua akan baca dan nilai artikel mas tersebut, okay...

abinzz
Groupie

15 Agustus 2008


Long Weekend Nih Temen2x,
Gimana Kalo Kita Kumpul2x
Trus Share Masalah ini??..

KITA BUKTIKAN KE REKAN SIBRANI
BAHWA KITA BERANI!!...

GIMANA???... SABTU (16 AGUSTUS), MINGGU (17 AGUSTUS) ATAU SENIN 18 AGUSTUS??..

COBA TEMEN2X Vote Hari,
Males Nih Debat Terus!!..

Udah 3 Artikel kita NGOCEH!!!...

GK ADA TANGGAPAN!!!...

M. Fabhil Afim , GCOD (Gak Cuma Omong Doang)

dozzer
Newbie

15 Agustus 2008


Mas Husin, anda ini sharing atau provokator?

Herman
Newbie

15 Agustus 2008


Sebaiknya redaksi Peraturan Peralihan PMK.22 yaitu : " Terhadap mereka yang sudah mempunyai ijazah bidang perpajakan minimal strata D.3 dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi A sebelum tanggal 6 Pebruari 2008 tidak diberlakukan Pasal 4 ayat 1 "

Herman
Newbie

15 Agustus 2008


Ralat : seharusnya ... perguruan tinggi swasta yang terakreditasi A.....

Herman
Newbie

15 Agustus 2008


Perihal : Peraturan Peralihan PMK.22/PMK.03/2008

Membaca pro dan kontra dengan PMK.22, saya tertarik dengan tanggapan pak Husin tentang Peraturan Peralihan pada PMK.22. Seharusnya dalam setiap peraturan perundangan tidak boleh diberlakukan surut karena dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

Sebaiknya dalam peraturan peralihan pada PMK.22/PMK.03/2008 dibuatkan redaksinya yaitu : " Terhadap mereka yang sudah mempunyai Ijazah bidang perpajakan minimal strata D.3 dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta tidak diberlakukan Pasal 4 ayat 1 "

Dengan adanya Peraturan Peralihan tersebut maka kontroversi PMK.22/PMK.03/2008 tidak terjadi lagi.--

nurdin
Groupie

15 Agustus 2008


Saya paham apa yang Bapak Sambudi maksud, ya itu hanya sharing aja pak. Mohon maaf jika tidak berkenan.

AdeR
Junior

15 Agustus 2008


Yth. Pak Nurdin & Teman-Teman Yang Pro PMK.22,

Karyawan divisi pajak adalah KARYAWAN FUNGSIONAL yang sifatnya teknis, sementara yang dimaksud dgn SE.16 adalah KARYAWAN STRUKTURAL yang sifatnya strategis.

Tugas Karyawan Strategis adalah mengatur jalannya perusahaan secara keseluruhan sedangkan Karyawan Teknis tugasnya spesifik hanya untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu saja , seperti Karyawan Divisi Pajak tugasnya hanya dibagian Pajak saja.

Karyawan divisi pajak bukan MENGATUR perusahaan, yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan / atau mengambil keputusan.

PMK.22 memang hanya mau MEMINGGIRKAN Karyawan Divisi Pajak saja yang menjadi "saingan" atau rival bagi Konsultan Pajak !!

Jadi PMK.22 mempunyai maksud untuk MEMINGGIRKAN Lulusan PT Perpajakan dan Karyawan Divisi Pajak.

Pencetus PMK.22 khawatir rezeki Konsultan Pajak akan hilang dimakan oleh Kuasa Wajib Pajak dari Lulusan PT Perpajakan dan Karyawan Divisi Pajak, ini terbukti dengan dibatasinya wewenang Lulusan PT Perpajakan dan Karyawan Divisi Pajak dengan OMZET perusahaan, kenapa bukan dibatasi dengan Kompleksitas penyelesaian masalah pajak dari WP yang diwakilinya ? jawabanya adalah didalam Omzet terkandung RUPIAH nya , sedangkan kompleksitas penyelesaian masalah WP tidak mengandung RUPIAH nya.

Semua masalah kembali kepada UUD ( Ujung - Ujungnya Duit )

Semoga penjelasan saya ini dapat memberikan pengertian kepada teman-teman yang pro PMK.22.

hendro
Junior

14 Agustus 2008



Utk Asma,

Saya setuju dengan pendapat Husin bahwa kalau "Hikmah" tersebut adalah untuk diri sendiri kenapa tidak tulis saja komentarnya di Cermin. Atau bergumam untuk diri sendiri, berpuisi, berpantun, atau mengigau sambil tidur saja untuk konsumsi diri sendiri akan lebih tepat.

Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. (Jadi latah kayak si Dozzer a.k.a Paulus :0)

Salam,

Hendro

sambudi
Newbie

14 Agustus 2008


Buat pak Nurdin,
Mari kita bicara kepada akar permasalahan, seperti pak Harjuna bilang SE 16 tidak dpt dijadikan acuan karena tidak ada dalam struktur hukum kita serta di UU pajak sendiri juga tidak dikenal.
Jangan kita lihat kasus ini dalam kaca mata sempit dgn membandingkan kondisi bapak yg tidak terkena dampak dari PMK 22. Kalau kita hanya melihat dampaknya kepada diri kita artinya kita sangat egois dan tidak peduli dgn teman-teman lain yg terkena dampak PMK 22.
Kita ingin solusi penyelesaian yg komprehensif dan didasarkan hukum yg berlaku. PMK 22 jelas bertentangan dgn PP 80, bersifat diskriminasi, dan membatasi hak seseorang utk bekerja sebagai kuasa wp, menimbulkan inefisiensi bg wp.
Sekali lg SE 16 TIDAK DAPAT dipakai karena tidak ada kuasa yg diberikan kepada SE 16 utk mengatur kuasa wp sehingga sangat tidak memberikan kepastian hukum.
Kita berada dalam negara hukum, hukum adalah panglima kita. Ketika PMK 22 tidak diberikan mandat oleh PP 80 untuk mengatur kuasa wp yg bukan konsultan pajak seharusnya pmk 22 jangan mengatur kuasa wp yg bukan konsultan pajak. saya yakin pak nurdin paham soal ini.
salam,

nurdin
Groupie

14 Agustus 2008


Kutip sedikit dari Pak Paulus :
Pada ponit 11 huruf a SE-16/PJ/2008 disebutkan " Pengurus, komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali serta Karyawan Wajib Pajak yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan perusahaan dapat melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan Wajib Pajak tanpa memerlukan Surat Kuasa Khusus.
Nah, bisa saja Kepala Divisi Pajak diberi wewenang lebih dan berperan aktif dalam menjalankan perusahaan, dia bisa mewakili perusahaan tanpa adanya Surat Kuasa Khusus.
Saya setuju sekali, memang inilah solusi kita yg bekerja sebagai divisi pajak terkait dengan permasalahan PMK 22. Sejauh ini saya tdk terkena dampak dari keluarnya PMK 22. Banyak rekan2 yang berkomentar bahwa PMK 22 itu tidak membawa pengaruh apa2. Sory cuma sharing aja.
Salam

Sony
Groupie

14 Agustus 2008


Rekan2, harap maklum kepada adik2 kita yang pro PMK.22, karena mereka belum terkena dampak langsung dari PMK.22, jadi mereka tidak MENGHAYATI PMK.22 yang sebenarnya mulai dari sejarah peraturan ttg Kuasa WP yang demikian menyedihkan, Otoritas Pajak selalu berusaha utk meminggirkan Lulusan PT Perpajakan dan sekarang bahkan karyawan perusahaan pun ikut dipinggirkan.

Saya juga sangat kecewa dengan dozzer yang tidak mau peduli dengan masa depan bangsanya sendiri.

Husin
Junior

14 Agustus 2008


Buat Asma,

Kalau asma menganggap tanggapannya hanya ditujukan ke pribadinya, buat apa dimuat di hot Issue ORTax ? Janganlah anda menunjukkan " Kebodohan nya "

sambudi
Newbie

14 Agustus 2008


buat mas dozzer,
Semakin banyak anda berkomentar, semakin ketahuan kalau anda itu ASAL komentar. Kenapa saya bilang ASAL? status hukum SE aja anda tidak tahu, tata urutan peraturan perundang-undangan aja anda tak tahu, tetapi saya tetap salut kepada anda. Anda tetap PD walaupun ASAL OMONG.
maaf

Harjuna
Newbie

14 Agustus 2008


Buat Mas dozzer dan asma,
Pajak adalah hukum, mari segala sesuatunya kita tempatkan dalam kerangka hukum. PMK 22 jelas melanggar ketentuan diatasnya yaitu PP 80 (sekali memohon dengan sangat baca artikelnya pak darus dan pak danny yg berjudul PP 80 VS PMK 22 suatu kajian hukum). Apa jadinya negara ini kalau semua pihak melanggar hukum????
Pertanyaan saya siapa yang arogan, kita yang kontra PMK 22 atau mereka yang membuat PMK22 sehingga kita para lulusan fiskal tidak dapat menjadi kuasa wp???? Coba sekali lagi belajar tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di UU No 10 th 2004.

Husin
Junior

14 Agustus 2008


Rekan2,

Wah ! komentar dozzer GAWAT nich, dozzer tidak mau menatap masa depan bangsa, kalau begitu status warga negara Indonesia nya dozzer perlu dipertanyakan ?

Ini keterlaluan, perlu dilaporkan kepada yang berwajib ( Polisi dan BAKIN ).
Minta alamat yang jelas dari dozzer , biar kami proses ke yang berwajib !!

dozzer
Newbie

14 Agustus 2008


Yth. mas farid, kalau lulusan PT non perpajakan, tapi dia sudah USKP dan lulus, saya kira dia tentu sudah memahami dan mengerti pajak. Pajak itu dinamis, dia selalu berubah. Saya merasa saya sudah memahami PMK 22/2008 ini. Saya mencoba mengutarakan pendapat saya. Apakah forum Ortax ini khusus diperuntukkan oleh anda-anda yang "MEMAHAMI PAJAK"? Dan menurut saya kata-kata rekan-rekan yang KATANYA TELAH MEMAHAMI PAJAK ini memang arogan seperti yang dibilang mas Asma. Forum ini kayaknya bukan untuk tukar pikiran, tapi untuk mempertahankan pendapat dengan kata-kata yang tidak pantas. Kadang saya berpikir mungkin PMK 22/2008 tersebut dikeluarkan untuk membatasi orang-orang yang kata-katanya arogan dalam menghadapi petugas pajak.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan.
Terima kasih
Salam,
Paulus

hasian
Newbie

14 Agustus 2008


Wah, gimana nih bu menteri..., peraturan yang anda buat dalam PMK 22 sepertinya memang blunder. Bunyi pasal 4 ayat (1) sebaiknya diralat dengan menghapus "...termasuk karyawan Wajib Pajak...", bunyi ayat (2) juga dihapus, dan pasal 7 juga direvisi. Karena jelas2 berlawanan dengan pasal 32 ayat (1) dan (4) UU KUP.
Kok bisa2nya amburadul gitu...

asma
Groupie

14 Agustus 2008


Dari sekian banyak Komentar atas artikel -artikel dalam ortax ini, khusus nya untuk Hot Issues , saya ingin menyampaikan pesan khususnya buat rekan WIDODO :

"Komentar-komentar anda lumayan smart TETAPI lebih cenderung "AROGAN" (bacalah kembali komentar anda kemudian RENUNGKANLAH!!!!...)

Salam Damor (Damai-Ortax)

farid
Newbie

14 Agustus 2008


To: Mas Dozzer
Betul yg dikatakan Mas Dewadaru dan Harjuna : permasalahannya adalah adanya Pembatasan dalam menjadi Kuasa WP, yang mas Dozzer katakan itu jika Lulusan PT Perpajakan maupun Non Perpajakan itu menjadi Karyawan memang bisa mewakili masalahnya adalah Komponen Komunitas ini adalah dari , PT Perpajakan Non USKP, PT Non Perpajakan dengan USKP nya, Karyawan WP dan WP harus DIBERIKAN HAK YANG SAMA TANPA ADA PEMBATASAN SEPERTI YG Termaktub dalam PMK 22/2008 Ps.4 (1) mas anda mungkin memang melihat dan mungkin juga membaca tapi belum memahami Esensi dari Kontroversi terbitnya PMK 22/2008 ini saya kira anda coba pahami dulu sebelum berkomentar

adoel
Newbie

14 Agustus 2008


Dibuatnya suatu aturan tentu ada manfaatnya. Tetapi yang harus diperhatikan aturan itu ditujukan kepada siapa atau dengan kata lain MENGIKAT KEPADA SIAPA. Yang saya pelajari dalam tata urutan peraturan perundang-undangan aturan yang bersifat mengikat umum paling rendah dikeluarkan pejabat pemerintah paling rendah setingkat MENTERI.

Oleh karena itu yang dibahas dalam tulisan ini yaitu PMK 22 yang aturannya ditujukan kepada SELURUH KOMUNITAS PAJAK (baik WP itu sendiri, seorang kuasa yang bukan konsultan pajak, konsultan pajak, dan otoritas pajak).

Jadi menurut Bapak Paulus PMK 22 ini banyak sisi positifnya ya???


-Adoel-

dozzer
Newbie

14 Agustus 2008


Yth. mas Dewadaru, anda lulusan PT Perpajakan, non USKP, Kepala Divisi Pajak, dengan adanya PMK 22/2008 ini anda diberi wewenang oleh perusahaan, misalnya menandatangani Cek/Giro anda kan bisa mewakili perusahaan tanpa Surat Kuasa Khusus. Mohon lihat sisi positifnya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan.
Terima kasih,
Salam,
Paulus

dozzer
Newbie

14 Agustus 2008


Mas Harjuna, Kalau dalam UU Pajak tidak mengenal yang namanya SE, apa gunanya SE itu dibuat? Saya sarankan agar mas Harjuna kalau melihat sesuatu itu lihatlah sisi positifnya, jangan melihat sisi negatifnya. Dan satu lagi janganlah bertidak secara emosi, kalau kita emosi, maka kita akan merasa benar saja, bukankah diatas langit masih ada langit? Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan.
Terima kasih,
Salam
Paulus

dewadaru
Newbie

14 Agustus 2008


To: Dozzer

1. Kuasa WP dari Lulusan PT Perpajakan = Non USKP jika menunjukkan Ijazah Formal (Terakreditasi A minimal D III)
2. Kuasa WP dari Lulusan PT NON Perpajakan = USKP
setelah PMK 22/2008 terbit -- Ps. 4(1) ada Pembatasan bagi Lulusan PT. Perpajakan -- Ini titik permasalahannya bung dozzer-- yang awalnya profesi ini milik Lulusan PT Perpajakan kita "share" bagi rekan-rekan PT Non Perpajakan agar dapat memiliki kesempatan yang sama tetapi ketika PMK 22/2008 Ps. 4(1) khususnya Terbit maka teman-teman dari PT. Perpajakan tidak dapat lagi berprofesi kecuali mereka Harus ikut USKP, ini sama dengan habis dikasih hati minta jantung bung...JADI TOLONG JANGAN HINAKAN DIRI ANDA DENGAN KOMENTAR ANDA YANG TIDAK MENJAWAB PERMASALAHAN KONTROVERSI TERBITNYA PERATURAN INI... saya sarankan simaklah komentar sobat kita Harjuna

Harjuna
Newbie

14 Agustus 2008


Buat Mas Dozzer,
yang namanya SE itu tidak ada dalam struktur peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No 10/2004, jadi sifatnya tidak mengikat wajib pajak. SE itu hanya sekedar ruling buat internal ditjen pajak. Dalam UU Pajak aja kita tidak mengenal yang namanya SE.
Selain itu SE-16 tidak dapat mandat APAPUN dari peraturan yang di atasnya untuk menginterpretasikan "karyawan wajib pajak mana" yang boleh melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Sekali lagi buat Mas Dozzer selain MEMBACA DULU, juga harap DIPAHAMI apa yang saudara BACA.
Saya paham MEMBACA itu memang TIDAK GAMPANG, apalagi untu MEMAHAMI.
salam

dozzer
Newbie

14 Agustus 2008


Baca, baca dan membaca memang anjuran yang sangat bagus dan harus dilaksanakan. Sudahkah mas Harjuna dan mas Widodo membaca SE-16/PJ/2008 tentang Penegasan Sehubungan dengan Penunjukkan Seorang Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus? Pada ponit 11 huruf a disebutkan " Pengurus, komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali serta Karyawan Wajib Pajak yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan perusahaan dapat melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan Wajib Pajak tanpa memerlukan Surat Kuasa Khusus.
Nah, bisa saja Kepala Divisi Pajak diberi wewenang lebih dan berperan aktif dalam menjalankan perusahaan, dia bisa mewakili perusahaan tanpa adanya Surat Kuasa Khusus.
Selama ini kan divisi Pajak kesannya hanya urus masalah pajak tanpa wewenang untuk urusan internal perusahaan, dengan adanya PMK 22/PMK.03/2008 dan dipertegas dengan SE 16/PJ/2008, maka peranan Devisi Pajak dalam perusahaan akan semakin luas, bukankah ini lebih bagus bagi Devisi Pajak?
Sekali lagi maaf ya, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan.
Terima kasih
Salam,
Paulus

Harjuna
Newbie

14 Agustus 2008


Forum ortax ini benar-benar BAGUS sebagai PEMBELAJARAN!
PEMBELAJARAN yang saya dapat adalah MASIH ADA SAJA ORANG YANG BERKOMENTAR TANPA MEMBACA DULU.
Artinya, MEMBACA itu memang susah untuk dilakukan, sedangkan BERKOMENTAR itu memang gampang.
BRAVO buat teman-teman yang ortax yang MAU MEMBACA!!!

widodo
Newbie

14 Agustus 2008


Kepada Asma

terserah apa kata Anda
saya hanya bilang dalam menanggapi sesuatu hendaknya membaca terlebih dahulu

Jadi tidak salah pemahaman Anda.,,,
sekali lagi selamat belajar membaca yang baik dahulu

dozzer
Newbie

14 Agustus 2008


maaf pak Husin, memang buanglah jauh-jauh egoismu, tataplah masa depan bangsa dan negara mu. Kayaknya kalau ini didebatkan tidak akan ada habisnya. Maaf ya, sudah dulu. Terima kasih
Salam,
Paulus

asma
Groupie

14 Agustus 2008


Bukankah ortax adalah wadah bagi kominitas pajak untuk SHARING dan bertukar fikiran????

Dalam tulisan saya sudah cukup dengan JELAS dan TEGAS saya mengatakan bahwa HIKMAH tersebut "untuk saya pribadi". Jadi saya tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil hikmah dari PMK 22, ataupun saya tidak pernah bertanya apakah pendapat saya bena???..tidak sama sekali ( saya cuma sharing).

Membahas masalah PMK 22 tadi nya saya merasa sayalah orang yang paling cemas ketika perusahaan saya memdapat surat dari KPP menyangkut PMK 22, (pada saat itu saya juga belum bergabung di ortax).
Tetapi setelah saya bergabung di ortax, ternyata bukas cuma saya "Yang Merasa Cemas", terlebih setelah saya membaca PP 80 yang jelas-jelas secara hierarki di atas PMK 22, membuat saya sedikit lega.
Oleh karena itu dalam tulisan saya ,saya awali dengan kalimat 'TERLEPAS DARI PRO DAN KONTRA" artinya saya tidak sedang membahas masalah "PRO" ataupun masalah "KONTRA". Saya fikir rekan-rekan masih bisa memaknai suatu tulisan sebelum berkomentar ,terutama untuk rekan WIDODO, USKP bukanlah satu-satu nya sarana bagi saya untuk menggali ilmu dibidang perpajakan. Maaf, sebelum saya menyelesaikan bervet A,B ,tugas saya adalah meyelesaikan seluruh masalah-masalah perpajakan di perusahaan dimana saya bekerja. Jadi brevet A,B yang sudah saya ambil maupun USKP yang rencana nya akan saya ambil, hanya untuk memperdalam ilmu yang sudah saya miliki, JADI kalau rekan WIDODO mengatakan kalau saya tidak mempunyai ilmu dasar anda SALAH BESAR dan anda terlalu SOMBONG untuk mengatakan hal tersebut.

Janganlah terlalu dangkal memaknai suatu aturan apalagi hanya sekedar ikiu-ikutan menyuarakan pendapat tanpa bisa dipertanggung-jawabkan alias menyontek pendapat orang lain.
Kalau saya sich hanya menyampaikan pengalaman pribadi saya saja. Wong jelas-jelas saya berencana mengikuti USKP berkat PMK 22, apa saya salah mengatakannya..??.nama nya juga SHARING..

Salam Damor ( Damai -Ortax)..

asma
Groupie

14 Agustus 2008


PMK 22

Yuni
Junior

14 Agustus 2008


PMK.22 : Hikmah membawa Duka ! No Ways ...

Husin
Junior

13 Agustus 2008


Rekan2 ,

Mereka yang pro PMK.22 belum merasakan betapa kecewanya lulusan PT Perpajakan yang tadinya sudah diperbolehkan menjadi Kuasa WP oleh RI Satu tanpa pembatasan omzet Wajib Pajak yang diwakilinya, tetapi tiba2 datang badai yang menghantam dengan senjata PMK.22 pasal 4 ayat 1 , habislah harapan lulusan PT.Perpajakan, betapa kecewanya mereka !!!

Apabila pada PMK.22 terdapat satu aturan peralihan bahwa PMK.22 berlaku untuk lulusan PT.Perpajakan mulai tahun kelulusan tahun 2008 dan seterusnya ( Peraturan yang benar seharusnya memang begitu ), bagaimana perasaan adik-adik kita mahasiswa PT Fiskal yang sedang menempuh studinya ? Kecewa bukan ?

Nah mudah-mudahan penjelasan ini dapat menyadarkan rekan2 yang pro PMK.22 seperti dozzer dan asma, buang jauh2 EGOIS mu, tataplah masa depanmu, tataplah masa depan adik-adik kelasmu !!

Kita beruntung masih punya orang2 seperti pak Danny, pak Darussalam dan pak Bastian , mereka secara karier dan ekonomi sdh mapan tetapi mereka TIDAK EGOIS, mereka masih punya IDEALIS dan masih mau ikut berjuang demi kebenaran untuk semua komunitas pajak .

adoel
Newbie

13 Agustus 2008


To:
Mba/Mas Asma

Saya kecewa ketika Anda katakan bahwa PMK 22 ini membawa “HIKMAH”!??

Coba Anda BACA tulisan Bapak Darussalam dan Bapak Danny terdahulu mengenai PMK 22 ini. Sebenarnya Brevet itu ditujukan untuk lulusan PT jurusan non-perpajakan. Menurut saya itu sah-sah saja apabila Brevet diadakan. Jadi peluang untuk menjadi konsultan pajak terbuka bagi semua jurusan.

Tetapi dalam PMK 22 ini justru membatasi ruang/lingkup dari seorang kuasa yang bukan konsultan pajak. Padahal seharusnya profesi ini milik mereka, tetapi mengapa malah seorang kuasa yang bukan konsultan pajak (lulusan PT jurusan perpajakan dan karyawan pajak) yang harus dibatasi?

Padahal lulusan PT jurusan perpajakan ini sudah belajar lebih lama dari pada sekedar lulus USKP. Lulusan PT jurusan perpajakan pun sudah “TERAKREDITASI”, sedangkan USKP???

Bagaimana sistem perpajakan di Indonesia mau maju apabila semua konsultan pajaknya hanya lulusan yang “INSTANT”???


-Adoel-

widodo
Newbie

13 Agustus 2008


Pak atau bu Asma

Kenapa harus menggali ilmu di USKP
mungkin anda memang belum punya ilmu pajak
tapi menurut saya harusnya anda BELAJAR MEMBACA SECARA BAIK DAN BENAR DULU.

Karena saya rasa Anda seharusnya menggali ilmu dasar Anda dahulu sebelum Anda menggali ilmu brevet, boro2 dapat ilmu kalau Anda belum pernah baca APA YANG TERJADI.

Selamat Belajar membaca dulu.

bahtiar
Newbie

13 Agustus 2008


Buat rekan-rekan ortax,
Dari forum ini saya BELAJAR BANYAK tentang:
SIAPA yang asal komentar TANPA MIKIR
SIAPA yang berkomentar dengan argumentasi yuridis yang jelas
SIAPA yang komentar TANPA BACA
SIAPA yang komentar dengan TANPA MALU menunjukan kebodohannya
dan ADA yang bangga dengan kebodohannya

sambudi
Newbie

13 Agustus 2008


Buat Mira,
Kita yang kontra PMK 22/2008 ini adalah SUDAH menjadi korban. Kita hanya bisa MENYUARAKAN saja. Pertanyaannya siapa yang sebenarnya LEBIH KEJAM antara kami yang jadi korban PMK 22 dengan para pembuat kebijakan PMK 22? Nah kalo kami diminta untuk menghargai mereka, lantas terhadap mereka yang sudah MENGEBIRI lulusan fiskal disuruh bersikap apa????? memang di Indonesia ini semua serba kebalik. Benar jadi salah, salah jadi benar....Kita yang menyuarakan kebenaran dbilang penghujat, mereka yang menindas dibilang bijak.....

mira
Newbie

13 Agustus 2008


Apapun pandangan rekan2 ortax ttg pmk 22 baiknya kepala harus tetap dingin, dengan demikian tutur kata pun dapat terpelihara. Saya rasa lulusan fiskal dapat menghargai rekan2 lainnya. Sukses untuk semuanya.

dozzer
Newbie

13 Agustus 2008


ya mas Adoel, salah satu sisi positif salah satunya seperti yang disampaikan oleh mas Asma, yang lainnya seperti yang saya sampaikan tadi, tolong mas Adoel baca lagi. Terima kasih ya, salam, kita bahas hal lainnya ya mas, Terima kasih, Sukses Selalu.
Salam,
Paulus

asma
Groupie

13 Agustus 2008


TERLEPAS DARI PRO DAN KONTRA REKAN-REKAN ORTAX SEKALIAN TERHADAP PMK 22, kalau saya pribadi sich ( saya pribadi ni ya..), justru bagi saya (sekali lagi saya pribadi) PMK 22 sangat memberikan HIKMAH, pasalnya yang tadi nya saya tidak terfikir untuk jadi konsultan pajak, sekarang saya jadi malah mikir "Enak juga kalau jadi KOnsultan pajak ya" ( lumayan kan buat masa depan, masa iya kita selamanya mau bekerja untuk perusahaan orang lain, iya toch..?), lagi pula untuk menjadi konsultan pajak ga sulit kog ( menurut teman saya yang uda ambil USKP),cukup ambil brevet A,B, trus ikut ujian USKP, kalo lulus tinggal urus izin nya, Jadi dech konsultan Pajak,( tetapi bukan cm sekedar punya sertifikat lho, tapi ilmu nya KUDU-HARUS),sekarang saya sudah lulus Brevet A,B ( meskipun masih sangat banyak kekurangan, tetapi saya terus akan menggali ilmu untuk profesi ini,rencana saya mau ambil USKP, semua ini berkat PMK 22,.. apakah rekan-rekan ortax ada yang punya pengalaman seperti saya...

Sala ortax...

adoel
Newbie

13 Agustus 2008


To:
Bapak Paulus

Bapak Paulus, dari mana sisi positif dalam PMK 22, terlebih yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 22 ini??

Kata Bapak yang mengetahui dan mengerti pajak adalah karyawan pajak dan lulusan PT perpajakan? Lalu untuk apa kita (komunitas pajak) harus belajar pajak lagi? Karena kami pun dalam bekerja akan selalu terus belajar untuk mengembangkan profesi kami.

Terlebih seperti yang Bapak katakan bahwa saat ini yang menyelenggarakan USKP hanya IKPI-BPUSKP, jadi sisi positif dalam PMK 22 ini sudah terlihat untuk siapa.


-Adoel-

adoel
Newbie

13 Agustus 2008


Saya salut dengan tulisan ini yang memperjuangkan komunitas pajak. Tulisan ini sangat baik bagi perkembangan perpajakan di Indonesia.

Terima kasih untuk ORTAX. Media ini sangat baik bagi PEMBELAJARAN perpajakan di Indonesia. Di sini kita dapat mengetahui informasi perpajakan. Kita dapat BELAJAR, BERFIKIR, dan KRITIS terhadap kebijakan perpajakan yang ada.

Meskipun tidak mengerti betul tentang hukum, tetapi setelah membaca PMK 22 ini terlihat termat JANGGAL ya!?? Karena Pasal yang satu dengan yang lainnya TIDAK KONSISTEN, terlebih lagi yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 22 ini yang isinya malah membatasi persyaratan seorang kuasa yang bukan konsultan pajak. Menurut saya justru seorang kuasa yang bukan konsultan (lulusan PT di bidang perpajakan dan karyawan bag. pajak perusahaan) inilah yang mengerti betul tentang pajak dan kewajiban perpajakannya.

Kemudian mengapa seorang kuasa yang berasal dari konsultan yang harus diatur, itu karena mereka belum mengerti betul di bidang perpajakan. Jadi dapat dikatakan untuk terjun di dunia perpajakan mereka harus belajar pajak dulu.

Sayangnya PMK 22 ini belum juga direvisi. Tetapi saya yakin apabila para komunitas pajak bersatu untuk mengajukan permasalahan dalam PMK 22 ke Ibu Menkeu pasti Ibu Menkeu akan mempertimbangkannya. Karena setahu saya untuk merevisi PMK 22 ini ke Menteri Keuangan tidak ada batas waktunya.


-Adoel-

farid
Newbie

13 Agustus 2008


To: Mas Dozzer

1. Untuk memudahkan anda memberikan argumen saya sarankan anda membaca Artikel Bp. Darussalam dan Bp. Danny Septriadi yang Berjudul: " ADA APA DIBALIK KETENTUAN MENGENAI KUASA WAJIB PAJAK" tertanggal 26 Februari 2008 di Forum ini juga, mungkin setelah membaca anda dapat mengambil manfaat dan esensi dari Kontroversi terbitnya PMK 22/2008 ini terutama di Huruf C no. 21 s.d 24 serta tulisan dari penulis yang sama dengan Judul: " PP. 80/2007 VS PMK 22/03/2008 SUATU KAJIAN HUKUM " tertanggal 02 April 2008, dan saya yakin dengan membaca (minimal) kedua topik sebelumnya mengenai PMK 22/2008 ini mas Dozzer mendapat titik terang mengenai duduk permasalahannya
2. argumentasi dalam menjawab saran maupun kritikan di Forum ini dapat terukur kualitasnya apakah sebelumnya seseorang itu membaca atau tidak



farid
Komunitas Pajak

Sony
Groupie

13 Agustus 2008


Ya, boleh lah pak Paulus memberi komentar di ORTax, karena ORTax adalah mimbar bebas untuk Komunitas Pajak.

Pak Paulus pelajari lagi dengan SERIUS artikel tentang PMK.22 , ada 4 edisi, jangan terburu-buru memberi komentar, ORTax selalu hadir untuk kita & tidak ada pembatasan waktu.

dozzer
Newbie

13 Agustus 2008


Selamat pagi mas Hendro, saya coba membayangkan sisi positif PMK 22/2008 ini.
Coba kita lihat sekeliling kita, tetangga kita atau teman kita, yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya, tapi mereka belum memiliki NPWP dan tentunya belum memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Itu disebabkan karena mereka tidak mengetahui atau tahu tapi sangat minim tentang UU Perpajakan.
Dalam UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 28 Th 2007 pasal 38, karena alpa dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 200% (pasal 13A). Saat ini yang mengetahui kita mengerti pajak kan tempat kita bekerja serta rekan-rekan yang mengetahui bahwa kita mengerti pajak.
Dengan adanya PMK 22/2008 ini, agar kita bisa mewakili perusahaan tempat kita bekerja, maka kita mengikuti USKP, dengan adanya sertifikat USKP tentu kita akan mengajukan ijin ke DJP untuk menjadi Konsultan Pajak. Dengan ijin yang kita miliki, tentu kita akan buka kantor, minimal di rumah kita. Dengan adanya merk tentu tetangga yang tadinya tidak mengetahui kita mengerti pajak akan datang ke kita untuk konsultasi masalah perpajakan, apabila mereka telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tentu akan didaftar untuk memiliki NPWP dan selanjutnya memenuhi kewajiban perpajakannnya.
Sisi positif :
- Bagi kita tentu akan mendapatkan sekurang-kurangnya teman yaitu calon WP yang akan kita bantu disamping fee dari konsultasi yang kita berikan. Dan juga ilmu, dimana sifat ilmu tersebut, semakin dibagi dia akan semakin bertambah.
- Bagi tetangga, apabila mereka telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektifnya, mereka akan terhindar dari sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari kewajiban pajaknya.
- Bagi negara, membantu negara dalam meningkatkan kesadaran warga negaranya yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektifnya untuk taat pajak.
Saat ini yang menyelenggarakan USKP hanya IKPI-BPUSKP, dan saya dapat informasi bahwa DJP sedang menyusun standarisasi penyelenggaraan USKP, sehingga nantinya USKP juga dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
Terima kasih dan sebelumnya saya minta maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan.
Salam
Paulus

dozzer
Newbie

13 Agustus 2008


Terima kasih mas Wendah & mas Harjuna, tadinya saya merasa minder juga, dengan adanya komentar-komentar yang seperti kemarin. Maklum baru pertama kali ikut komunitas seperti ini. Suatu peraturan kalau kita membacanya kita sebaiknya membaca secara satu kesatuan yang saling berhubungan, jangan membaca satu pasal saja atau sepotong-sepotong. Seperti yang dicontohkan pak Hendra kalau Direksi yang gajinya 2,4 M atau showroom mobil yang jual mobil mewah seharga 3 M, tentu itu suatu kegiatan yang sangat sederhana sekali, ya tidak usah pakai kuasa, Wajib Pajak sendiri lah yang menghadapinya dan karena sangat sederhana tentu WP mengerti kewajiban perpajakannya. Atau kalau merasa kurang paham tentu bisa minta didampingi oleh karyawannya yang mengerti. Dalam PMK 22/2008 tersebut kan tidak ada pembatasan bahwa WP tidak boleh didampingi oleh karyawannya.
Secara pribadi, saya berpendapat untuk Orang Pribadi sebaiknya kita sendiri yang menghadapi pemeriksaan pajak atau didampingi oleh karyawan kita, karena kita sendiri lah yang paling mengetahui kewajiban perpajakan kita. Bukankah pajak menganut sistem self assesment kecuali PBB? Pajak telah melakukan modernisasi, sehingga saat ini pajak bukanlah hal yang menakutkan apabila kita telah memenuhi hak dan kewajiban perpajakan kita. Jadi apabila kita tidak setuju dengan PMK 22/2008 tersebut, ya jangan pakai Konsultan Pajak.
Maaf apabila pendapat ini merupakan pendapat yang berulang, karena saya tidak membaca semua komentar yang ada.
Terima kasih,
Salam
Paulus

Herman
Newbie

13 Agustus 2008


Yth. Drs.Endang Rasyid,MBA

Aparat Pajak yang berstatus sebagai "Konsultan Pajak Liar" adalah OKNUM, jadi tidak ada hubungannya dengan PMK.22.

OKNUM dapat ditindak dengan menggunakan peraturan Kode Etik Departemen Keuangan.

Oyong
Newbie

13 Agustus 2008


PMK Nomor : 22/PMK.03/2008 adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan dan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.

Dari judulnya saja jelas PMK.22 seharusnya mengatur 3 masalah pokok yaitu :
1. Persyaratan Seorang Kuasa
2. Pelaksanaan Hak Seorang Kuasa
3. Kewajiban Seorang Kuasa

PMK.22 Ps.4 ayat 1 ternyata mengatur diluar dari 3 masalah pokok tersebut diatas yaitu mengatur : PEMBATASAN HAK seorang Kuasa.

PMK.22 Ps. 4 ayat 1 sudah jelas menyimpang dari permasalahan pokok yang harusnya diatur oleh PMK.22 .

Kesimpulan : PMK.22 Pasal 4 ayat 1 harus dihapuskan.----

wendah
Newbie

13 Agustus 2008


jangan berpikiran begitu mas dozzer,

kalau rubrik ini hanya untuk orang pintar dan cerdas, buat APA DIBUAT, tidak ada gunanya toh? karena kalaupun dibuat, tidak berguna bagi pembacanya.

mungkin alangkah baiknya mas dozzer lebih mengkaji lagi, pikir2 dulu sebelum berkomentar, karena isu pmk 22 sangat sensitif (menurut saya).

jangan karena hal ini, anda langsung hengkang dari rubrik ini mas,,,
semua orang BERHAK "bicara", dengan konsekuensi bisa dipertanggungjawabkan. harus BERANI berbuat BERANI tanggung jawab. kita bisa saling mengoreksi satu sama lain.

btw, sampai skrg mr. siberani belum menunjukkan jati diri sbenenarnya ya? ditunggu mr..


wendah, mhsw fiskal yg berani memakai nama asli,

hendro
Junior

12 Agustus 2008


Yth Komunitas pajak,

Terus terang saya secara pribadi banyak belajar dari Ortax tidak hanya dari hot issue-hot issue yang diupload tetapi juga dari komentar-komentar yang masuk. Dari komentar-komentar yang masuk ternyata saya bisa banyak belajar argumentasi-argumentasi atau alasan-alasan rasional yang diberikan oleh para partisipan dari Ortax.

Dari argumentasi-argumentasi yang diberikan saya banyak belajar bahwa ada beberapa partisipan yang memberikan komentar-komentar pribadi tapi tidak bisa memberikan alasan yang rasional atau banyak menggunakan asumsi-asumsi. Lebih parah lagi kalau memberikan komentar, tapi tidak membaca atau berusaha memahami dahulu permasalahannya.

Atas komentar-komentar yang kurang rasional dan argumentasi yang lemah, didukung dengan tidak membaca atau memahami permasalahan tentu akan mendapat tanggapan, agar pembaca yang lain bisa mengetahui KEBENARAN dalam arti sesungguhnya.

Salam,

Hendro

Harjuna
Newbie

12 Agustus 2008


Buat Yth mas Dozzer alias mas Paulus,
Rubrik ini bukan untuk orang cerdas dan pintar, tetapi untuk MENCERDASKAN dan PEMBELAJARAN bagi wajib pajak yang selama ini hak-haknya kurang diperhatikan oleh otoritas pajak.
Jadi kekuatiran Pak Yasin bahwa rubrik ini tidak akan dibaca adalah tidak tepat. Rubrik ini sekali lagi sangat bagus bagi kita semua untuk PEMBELAJARAN.

Sony
Groupie

12 Agustus 2008


To Mr.Dozzer Or Mr.Paulus,

Kalau pak Paulus mau jadi orang cerdas , baca dulu donk ....

Pak Paulus sendiri sudah mengakui " sarjana pajak dan diploma pajak tapi belum sertifikasi tentu sudah ahli ", Kenapa PMK.22 tidak mengakuinya ?

Ya sudahlah, baiknya pak Paulus baca lagi artikel ttg PMK.22 , ada 4 edisi di hot issue, baru berkomentar lagi, ok ?

dewadaru
Newbie

12 Agustus 2008


Untuk Dik Dozzer

Bukan HARUS CERDAS, tapi MINIMAL BACA

dozzer
Newbie

12 Agustus 2008


Sori deh kalau mas-mas pada tersinggung, memang saya tidak mengikuti artikel ini dari awal, tapi itu hanya pemikiran pribadi. Tapi kayaknya suasana dalam pembahasan masalah PMK 22/2008 ini panas ya, sehingga mas hendro dan mas sambudi sampai berkomentar begitu. Dan mas dewadaru, saya bukan orang yang cerdas dan bukan pula orang yang sok cerdas. Kalau para mas-mas yang pintar-pintar tidak berkenan, ya monggo, saya mohon maaf.
Rupanya rublik ini hanya untuk orang yang cerdas dan pintar saja ya, terima kasih
salam
Paulus

yasin
Senior

12 Agustus 2008


rekan2 seharusnya dengan kepala dingin dalam menyampaikan aspirasi spt ini, jgn dengan cara menjelek-jelekan orang lain, membuat oreang malas bacanya,
maaf kalo ga berkenan
tapi saya dukung anda
karena kita yang telah mencatat membayar dan melapor pajak, tapi kita tidak kuasa dengan apa yang telah kita buat ini yang janggal,
saya ikut doa semoga anda berhasil

dewadaru
Newbie

12 Agustus 2008


Untuk dik Dozzer
Analogi Akuntan yang berprofesi sebagai Akuntan Publik memang harus mengikuti USAP karena jelas mereka secara profesi bertanggung jawab terhadap Publik (eksternal secara luas) sedangkan Konsultan Pajak HANYA bertanggung Jawab kepada WP (Internal)yang meng"hire" mereka (seperti yang telah lama ditulis oleh Bpk. Darussalam dan Bp. Danny di forum ini juga.) Jadi jelas terlihat anda itu tidak mengikuti dari awal polemik ini dan TIDAK MENGERTI ESENSI dari Kontroversi diterbitkannya PMK 22/2008, pesan saya Kepada Anda BACA DULU dan berkomentarlah secara Cerdas, soalnya perbedaan orang YANG CERDAS dengan YANG "SOK" CERDAS itu sangat tipis yaitu MEMBACA lalu BERBICARA atau BERBICARA tapi TIDAK MEMBACA

hendro
Junior

12 Agustus 2008


Buat Paulus,

1. Anda bilang harus melihat sisi positif PMK 22. Tolong tunjukkan bagian mana dari PMK 22 yang positif?

2. Anda berkomentar bahwa "tentu" sudah dipikirkan dengan matang. Apakah Bapak ada bukti yang kuat dengan menggunakan asumsi "tentu"? Kalau lihat tulisan di atas pemerintah tidak mempertimbangkan supply dan demand profesi di bidang pajak, dan lain sebagainya. Tolong tunjukkan di mana kematangannya Pak?

3. Bapak berkomentar bahwa omset 1,8M dan 2,4 M pemenuhan kewajiban pajaknya "tentu" sudah rumit juga. Bagaimana kalau Direksi perusahaan yang hanya menerima gaji tahunan sebesar 2,4M apakah sulit? Bagaimana kalau showroom mobol mewah yang dalam satu minggu bisa menjual 1 mobil mewah dengan harga 3M, apakah sulit? Besaran nilai transaksi tidak sama dengan kompleksitas.

3. Kalau yang ini sudah "tentu" anda berkomentar tanpa mikir dan membaca artikel2 dan komentar2 PMK 22 sebelumnya.

Harap maklum atas kata-kata saya yang tidak berkenan.

Hendro

sambudi
Newbie

12 Agustus 2008


Buat Yth Mas Dozzer,
Saya mohon kalau mau kasih komentar terkait dengan PMK 22/2008 ini silahkan baca dulu 4 tulisan ttg PMK 22/2008 beserta komentarnya yang telah dimuat dalam rubrik hot issue ini agar komentar Bapak tidak dikatakan sebagai "PENGULANGAN" dan "BASI". Penyakit "NAPSU" untuk berkomentar TANPA pernah mau mencari tau permasalahannya terlebih dulu serta tanpa mau membaca terlebih dulu adalah penyakit yang harus dibasmi di negara tercinta kita.
Apa yang Bapak tulis sebenarnya sudah dibahas dalam forum ini kurang lebih 3 bulan lalu.
Pesan saya BACA dulu baru BERKOMENTAR.
terimakasih

dozzer
Newbie

12 Agustus 2008


Wah, kelihatannya panas juga ya pak, tapi jangan emosi dulu ya, mengenai PMK 22/PMK.03/2008 ini ambil saja sisi positifnya. Para pengambil kebijakan tentu sudah memikirkan segala sesuatunya dengan matang. Begitu juga dengan DJP. Untuk WP OP yang omsetnya sudah diatas 1,8 M dan WP Badan yang omsetnya sudah diatas 2,4 M tentu sudah dapat dibilang sudah cukup besar dan pemenuhan kewajiban perpajakkannya tentu sudah mulai rumit juga, untuk itu tentu penyelesaian masalah perpajakannya pun harus diserahkan kepada ahlinya. Secara formal dibuktikan dengan Sertifikasi, ini secara formal lho, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sarjana pajak & diploma pajak tapi belum sertifikasi tentu sudah ahli. Ingatkan kalau tidak salah pada saat krisis dulu Akuntan Publik juga diharuskan mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), pada hal mereka semua adalah ahli-ahli yang berpengalaman.
Jadi intinya sebaiknya semuanya kita jalani dengan kepala dingin, apabila segala sesuatu peraturan kita lihat dari sisi positifnya, tentu kita jalaninya dengan ringan dan enjoy.
Demikian tanggapan dari saya, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan mohon di maafkan.
Terima kasih,
Salam
Paulus

ENDANG RASYID
Newbie

12 Agustus 2008


PMK-22/PMK.03/2008 Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, adalah "Salah Kaprah", seharusnya yang dibatasi peranan untuk menyelesaikan dan menjelaskan permasalahan Perpajakan kepada Otoritas Pajak bukan Pegawai Wajib Pajak yang paling mengetahui masalahnya tetapi Aparat Pajak yang berstatus menjadi "Konsultan Pajak Liar".
Pegawai Wajib Pajak "tidak boleh dibatasi" peranannya karena yang bersangkutan dalam Sistem Self Assessment adalah Fihak yang paling mengetahui Hak dan Kewajiban Perusahaannya (Majikannya) sebagai Wajib Pajak, baik untuk WP Usaha Kecil (WP OP dengan Peredaran Usaha s/d Rp. 1,8 milyar, Badan s/d Rp. 2,4 milyar) maupun WP Usaha Besar. DARMIN NASUTION sebagai Profesional Pajak lulusan UI seharusnya memahami DUNCANT BENTLEY yang berpendapat dan menganjurkan"minimizing taxpayer compliance costs and making compliance easier is to improve revenue collection" bukan "sebaliknya"
Regard's
ENDANG RASYID, R, Drs, MBA.

Harjuna
Newbie

12 Agustus 2008


Yth Bpk Husin,
Saya setuju 100% komentar Bapak
Salam

Husin
Junior

12 Agustus 2008


Teman2 Mahasiswa Fiskal & Almuni Fiskal

Pasti para penulis PMK.22 sekarang masih berjuang dengan "caranya sendiri" agar PMK22 direvisi, mereka sangat hati-hati sekali.

Kita seharusnya malu dengan para penulis PMK22, mereka yang secara karier dan ekonomi sudah mapan tetapi mereka masih punya idelais, masih mau berjuang demi kebenaran.

Kita-kita ini bagaimana ? Apa sumbangsih kita kepada komunitas pajak ? Mari kita dukung perjuangan penulis PMK.22.

Harjuna
Newbie

11 Agustus 2008


Buat temen-temen yang kontra PMK 22/2008
Abaikan saja komentar "siberani" karena dari argumentasinya saja kita bisa lihat kualitas dirinya. Terlebih lagi kalau kita lihat dari namanya yang dipakai sangat tidak mencerminkan kata "berani". Kedepan mari kita panggil "siberani" ini sebagai "PENGECUT".

Herman
Newbie

11 Agustus 2008


Yth. Mr.Siberani

Kalau memang anda "berani" , itu yang kami tunggu-tunggukan, kumpulkan rekan-rekanmu yang merasa DIRUGIKAN oleh PMK.22/PMK.03/2008 lalu ajukan gugatan CLASS ACTION ke Pengadilan Negeri, mohon agar Hakim memerintahkan Menteri Keuangan menghapus Ps.4 ayat 1 yang katanya merugikan komunitas pajak non Konsultan Pajak.

Apakah tindakan anda lebih cepat atau lebih lambat dari kalangan akademisi & praktisi penulis artikel PMK.22, kita buktikan nanti.

Kami tunggukan "keberanian" anda .

farid
Newbie

11 Agustus 2008


To: Komunitas Pajak
pengajuan surat atas kontroversi PMK 22/2008 sudah dikirimkan oleh para penulis kepada Ibu Menteri Keuangan sudah lama sekali. Saya rasa itu menunjukkan keberanian mereka karena mereka menulis dengan dasar referensi yang jelas dan ILMIAH mungkin ibu menteri beserta jajarannya dalam hal ini DJP sedang mencari Argumen ILMIAH sesuai dengan kaidah Hukum (itupun jika ada) untuk menjawabnya sehingga memakan waktu so teman-teman komunitas pajak jangan terprovokasi oleh aksi Provokator murahan yang pengecut berjuluk SIBERANI, sudah banyak kami menjumpai karakter SIBERANI seperti dalam forum aksi masa maupun diskusi, gak mempan bung..udah gak jaman

to: SIBERANI
teknik provokasi anda diperbaharui lagi lah atau perlu ikut USKP? (Ujian Sertifikasi Keahlian Provokator)

dowd0
Newbie

11 Agustus 2008


Dear Bpk yg KATANYA berani,
maaf pak mungkin benar kata sdr wndah, klw anda benar2 "SIBERANI" mungkin anda tidak bersembunyi sibalik nama samaran.
Jalur Hukum? Kenapa musti takut? saya yakin banyak bapak/ibu, sdr/i yang nyata2 sedang berjuang sekarang, tidak sperti anda yang HANYA BERANI menantang dan memanasi. Klw anda memang berani, knp harus bertanya pada kami ( takut ya? -red) Lalu kenapa anda sendir tidak bergerak, dan hanya berani bicara? KATANYA sepemberani, dan berani tuk berbuat? Knp smpai sekarang cuma NGEMENG doank..? Apa anda bergerak menuggu back up? Itu bukan namanya TAKUT??
Menurut saya yang dilakukan "penulis" lebih berarti dari pada kata2 kosong anda..


To Wendah,
Emank seharusnya kita mahasiswa harus lebih tanggap dalam mencari tahu informasi yang SEHARUSNYA memang kita tahu. namun kita seharusnya kita menyalahkan kawan2 yang belum mengetahui. Karena mungkin mereka memiliki alasannya masing-masing kenapa sampai sekarang mereka masih ada yang belum tahu.
(Terkadang kita tidak boleh menyalahkan orang lain, karena belum tentu kita dapat melakukan hal yang lebih baik jika kita berada dalam situsai dan kondisi yang sama.)

Maaf klw comment saya terlalu kontroversial..

Dowd0
-Buat Apa Kuliah kalau Ujung2nya jadi kurir?- -Tanya Kenapa?-

SIBERANI
Newbie

11 Agustus 2008


Udah deh, kita ga perlu argumen lagi, bawa PMK.22 ke jalur hukum, takut ya ?

Siberani,BMK ( Bukan Macan Kertas )

EDDYPRASETYO
Senior

11 Agustus 2008


Pak Sony, mari masing-masing pribadi mengirim surat ke menteri keuangan agar PMK 22 direvisi. Mask dari sekian banyak surat yang masuk tidak ada yang dibaca? Jangan - jangan Bu mentri tidak tahu dilapangan banyak yang tidak setuju dengan PMK 22 karena info tersebut tidak sampaia ke Bu Mentri.

Sony
Groupie

11 Agustus 2008


Teman-teman, kita jangan terpengaruh dengan komentar dari "siberani". Kita tetap harus berjuang agar PMK.22 direvisi.
Apa yang dikatakan pak Hendro adalah suatu bukti bahwa para penulis telah memperjuangkan PMK.22 direvisi, dan artikel PMK.22 sudah 4 edisi adalah bukti juga bahwa para penulis tidak henti-hentinya memperjuangan PMK.22 direvisi.

Berjuang dapat memakai berbagai cara. Apakah kita harus mengangkat bedil ?

wendah
Newbie

11 Agustus 2008


setuju untuk pak hendro.

kepada sdr. siberani,
"siberani" itu nama asli atau samaran. jikalau nama samaran, alangkah baiknya anda ganti dng nama asli, itu baru bisa dibilang PEMBERANI SEJATI. jangan BERSEMBUNYI dibalik nama samaran. apa kata dunia? -peace-

hendro
Junior

10 Agustus 2008


Pak Darussalam, Pak Danny, dan Pak Bastian ada tanggapan untuk Siberani a.k.a. BMK?

Kalau menurut saya sich, komentar Siberani tidak tepat ditujukan kepada para penulis. Dalam konteks ini, tidak harus siapa yang memulai (bicara atau menulis), maka dia juga yang harus mengakhiri (uji materi ke MA).

Kemudian, berdasarkan informasi yang bisa dipercaya, Pak Danny dan Pak Darussalam termasuk dua orang dari sepuluh alumni FISIP S2 Perpajakan UI yang jauh-jauh hari telah "berbuat" dengan mengirimkan surat resmi ke Menkeu agar PMK 22 dapat ditinjau ulang.

Saya yakin, meskipun anda bernama "Siberani" tapi anda belum tentu "berani" melakukan tindakan tersebut.

Silahkan komunitas pajak menilai pendapat saya dan Siberani sambil menunggu komentar dari para penulis PMK 22.

Hormat,

Hendro

bahtiar
Newbie

10 Agustus 2008


Apa yang disuarakan oleh pak darus dan pak danny tentang PMK 22/2008 menurut saya sudah merupakan suatu kemajuan luar biasa dalam proses pembelajaran pajak Indonesia.
Buat pak darus dan pak danny, apa yang kalian suarakan tentang PMK 22 sudah sangat berani dan hebat ditengah DIAM-nya para akademisi dan praktisi perpajakan yang lain..
Salam

SIBERANI
Newbie

10 Agustus 2008


Artikel PMK.22 di Hot Issue argumentasinya sangatlah baik tapi sayang sipenulisnya tidak berani bawa ke jalur hukum.
Wajar lah bila lulusan PT bid. Pajak ikut USKP karena apa yang diharapkan PMK.22 direvisi tidak terealisasi.

Berani bicara , berani berbuat.
t.t.d
Siberani, BMK ( Bukan Macan Kertas )

sonca
Newbie

9 Agustus 2008


Sebenarnya, untuk profesi konsultan pajak minimal mempunyai sertifikat kursus pajak (cukup lokal saja)

Husin
Junior

9 Agustus 2008


Menurut KOMPAS 9/8-08 : Jangka waktu pengajuan Uji Materi ke MA 60 hari, apabila pangajuan uji materi ke MA melampaui jangka waktu maka putusan MA hanya berupa Fatwa atau imbauan yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Rony
Newbie

9 Agustus 2008


Teman2 pembaca ORTax,

Sampai sekarang PMK.22 belum juga direvisi oleh Menteri Keuangan. Tahukah teman2 kenapa ? Karena otoritas pajak tahu para lulusan PT perpajakan & karyawan bagian perpajakan , orang nya terdidik, tidak serakah, baik2 dan santun. ya kita2 ini jadinya di cuekin aja.
Bagaimana kalau kita pakai cara yang " TIDAK SANTUN " ?

wendah
Newbie

8 Agustus 2008


pendapat mas dowdo benar, saya juga termasuk org yg beruntung krn tahu masalah "ini". walau akses internetnya "ga mudah2 amat", tapi saya berusaha utk rutin buka ortax atau mencari tahu..

kalau saya pribadi, saya coba mencari tahu agar LEBIH TAHU dan saya coba terus menginformasikan kembali ke teman2 (khususnya angkatan saya) tentang pmk 22, agar mereka tidak lupa dan tahu. hanya sebatas itu yg bisa saya lakukan mas/ kak dowdo.

anda sendiri bagaimana? ada saran?

-salam-

Sony
Groupie

8 Agustus 2008


Pak Wiguna sudah bintang empat di ORTax, mengapa masih belum paham mengenai PMK.22 ? Baiknya pak Wiguna ulang membaca 4 artikel ttg PMK.22 di hot issue ORTax, OK ?

wiguna
Senior

8 Agustus 2008


saya mungkin tidak terpengaruh dengan adanya PMK 22. Namun kira2 ada saran gak dari rekan2 bagaimana agar karyawan divisi pajak dapat diberikan kuasa untuk menjadi kuasa WP perusahaan. Apakah pengurus perusahaan harus membuatkan surat penunjukan kuasa atau bagaimana?

EDDYPRASETYO
Senior

8 Agustus 2008


to sdr widodo, apa yg saya utarakan sebenarnya adalah bentuk kekecewaan atas tidak direvisinya pmk 22, anda jangan salah. Tapi dari pengalaman kalau aturan dibuat berdasarkan lobi pihak tertentu jelas tidak akan direvisi. begitu, salam.

Sugito
Genuine

8 Agustus 2008


Pernyataan pak Eddy Mangkuprawira semakin memperjelas kalau PMK22 itu berlaku diskriminasi terhadap lulusan PT Jurusan Pajak dan
mengkebiri hak-hak Wajib Pajak. Semoga Men Keu MENYADARI kekeliruannya.

Husin
Junior

7 Agustus 2008


Pak Sony, jadi maksudnya banyak Konsultan Pajak Karbitan ? hanya butuh waktu sebentar saja untuk memanasinya.

Lain donk dengan lulusan PT Perpajakan yang digodok selama paling sedikit empat tahun plus diwajibkan membuat penelitian studi kasus perpajakan untuk ujian Skripsi Tugas Akhir .

Memang lebih mantap lulusan PT Perpajakan,,,

Sony
Groupie

7 Agustus 2008


Untuk jadi "konsultan pajak" saja, sebenarnya sangatlah mudah, persyaratannya hanya punya brevet IKPI tanpa ada persyaratan pengalaman kerja (Magang di kantor konsultan pajak), tdk seperti mau menjadi seorang akuntan publik atau pengacara yg harus magang terlebih dahulu sekian tahun.

Saya sendiri pernah kerja dikantor konsultan pajak, ternyata lebih pintar karyawannya dari pada sang Konsultan Pajak nya , kerja konsultan pajak hanya menerima tamu cerita ini itu , jamu tamu makan, lobi ke DJP, kalo ada kasus pemeriksaan pajak maka karyawan tidak diperkenankan ikut menanganninya , mungkin ini diwujudkan ke dalam PMK22, hanya sang konsultan pajak yg boleh menangani kasus pemeriksaan, sang Konsultan Pajak takut " ILMU nya LUNTUR " kali ?

Temen-temen ini bukan cerita bohong, true story !!!

dowd0
Newbie

7 Agustus 2008


Apapun yang terjadi kita harus tetap memperjuangkan revisi PMK 22.. Karena apapun kebijakan yg KATANYA fair itu ternyata hanya mempertebal batasan batasan bagi komunitas pajak non konsultan.
Saya mengerti bahwa konsultan terkesan adalah sosok yang hebat, namun apakah smua manusia dapat dikatakan "HATAM" pajak hanya dengan brlindung di dlm jubah mewah yg disebut konsultan. SUDAH SANGAT JELAS bahwa PMK tsb menulis SECARA NYATA tentang mengistimewakan para konsultan, kenapa masih saja dianggap fair.. Apakah menurut mereka bahwa konsultan lebih pintar dari pada komunitas pajak lainnya? Apakah untuk menjadi komunitas pajak yang diakui oleh negara ini kita harus menjadi konsultan? dan (maaf..) "EMANKNYA GAMPANK BUAT JADI KONSULTAN"?. Bukan hanya dilihat dari perjalan kita menuju gelar konsultan tsb, juga dilihat dari biaya yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan predikat "JAGOAN PAJAK" tsb..
(Saya minta maaf jika post X ini terlihat menjelek-jelekan para konsultan, sesungguhnya maksud saya bukan itu)

Dear Pa' widodo
Maaf pa' karena dosen saya juga ada yg bernama widodo.. ^^v


Dear Wendah
Bisa anda katakan bagaimana cara kita berjuang bila kita belum tahu dan mengerti apa yang akan kita perjuangkan? Karean saya yakin tidak semua mahasiswa memiliki akses mudah untuk berinternet. Kita hanyalah conto yang sangat beruntung karena dapat mengetahui hal "ini" dengan mata kepala kita..


Handoyo Budi Utomo {dowdo}
-Mahasiswa D3 Tax UI yang NGGA PENGEN jadi Kurir-

widodo
Newbie

7 Agustus 2008


Yth Mas Dowdo

saya bukan dosen kok,
wah saya tidak tahu kenapa dosen2 kamu tidak memberi tahu,
atau jangan-jangan mereka tidak peduli

Jadi sepertinya saya semakin yakin jika ada mahasiswa seperti kamu dan wendah yang peduli sama jurusannya
pasti SUATU SAAT KEBENARAN AKAN TERBUKTI

Yuni
Junior

6 Agustus 2008


Wendah, info yg ak terima dari berbagai pihak, PMK22 msh dpt diajukan revisi ke MA, jangan pesimis, harus tetap optimis, dan msh ada upaya pendekatan.Tetap semangat !!!

wendah
Newbie

6 Agustus 2008


kasihan maba2 fiskal/pajak 08, baru memasuki dunia kampus yg penuh kebanggaan.....,

begitu lulus HARUS* ikut ujian sertifikasi BREVET..

smoga angkatan baru ini, banyak yg lebih tahu dan peduli dng polemik pmk 22..




*tentatif (mudah2an suatu saat bisa menjadi TIDAK HARUS, amin..)

wendah
Newbie

6 Agustus 2008


jadi... tidak ada lagi kesempatan utk REVISI PMK 22?? sebenarnya masih ada waktu lagi atau TIDAK??
kalau tidak, SELAMAT MENGIKUTI BREVET teman2 mhsw!!

utk mas dowdo, saya setuju dng anda bhw kita mhsw sudah disibukkan oleh rutinitas kampus. tapi... dosen2 tidak kalah sibuknya. seharusnya kita JEMPUT BOLA...
pak darus-danny mempublikasikan artikel mrk ttg pmk 22, tapi apakah kita hny bisa BACA ARTIKEL, tapi melanjutkan PERJUANGAN mereka?? gimana mas dowdo??

anda mhsw diploma perpajakan mana mas?

-wendah mhsw fiskal yg tidak mau menjadi KURIR-

farid
Newbie

6 Agustus 2008


Amburadulnya Sistem Perpajakan yang salah satunya terdapat pada PMK 22/2008 Ps. 4(1) (yang sampai saat ini belum direvisi) merupakan cerminan dari KETIDAKSIAPAN para "Pendukung" Peraturan tersebut untuk bersaing secara FAIR ...sampai kapan KALIAN wahai Status Quo dapat berlindung terus dengan sistem ini.....ingat seleksi alamiah pasti terjadi dan WP pun akan sadar dan selektif Praktisi mana yang akan mereka Pilih untuk mewakili mereka...

widodo
Newbie

6 Agustus 2008


Saya setuju dengan Pak Harjuna,

2 thumbs up for Pak Darussalam dan Pak Dany
Kegagalan ADALAH KEBERHASILAN YANG TERTUNDA

nampaknya pak EDDYPRASETYO ADALAH PENDATANG BARU YANG MEMANG TIDAK TAHU APA2

MUNGKIN ANDA ADALAH PAHLAWAN KESIANGAN DI BULAN INI
SELAMAT DATANG DAN SAYONARA

Harjuna
Newbie

6 Agustus 2008


Apresiasi yang setinggi-tingginya buat Pak Daruss dan Pak Danny yang telah membukakan mata kita semua atas permasalahan yang terjadi dalam PMK 22/2008. Terimakasih Pak

dowd0
Newbie

6 Agustus 2008


Sayang Sekali PMK 22 ternyata tidak jadi di revisi.. Entah peraturan seperti apa dan akan menekan siapa yang akan muncul dari Pemerintahan. Saya juga bingung alasan apa yang membuat bapa / ibu menyatakan setuju dengan PMK tsb, jujur sebagai salah seorang mahasiswa diploma tiga hal ini sangat mengecewakan. Karena nyata-nyata hal ini akan membuat perjalan kami akan semakin jauh untuk mendapatkan kehidupan "makmur" yang seperti orang tua kami dambakan.

Untuk bapa widodo.
saya agak kurang setuju dengan pendapat bapa yang menyatakan kami para mahasiswa menutup mata. Sejujurnya hanya sedikit dari kami yang mengetahui tentang hal ini. Mungkin di karenakan kami sudah di sibukkan dengan tuntutan-tuntutan dari pihak kampus.. Atau tugas-tugas yang telah diberikan oleh para dosen-dosen kami.. Karena sebenarnya kamilah pihak terawam dari komunitas pajak.
Malah saran saya, (anda dosen kan..) Dosen dosen lebih terbuka dengan memberikan informasi-informasi update dari dunia perpajakan sebagai selingan ketika mengajar. Saya yakin, jika telah diberi tahu maka kami, mahasiswa tentu tak akan menutup mata seperti yang bapak katakan.

Maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat dalam comment post saya.

Handoyo Budi Utomo

EDDYPRASETYO
Senior

6 Agustus 2008


SEKALI LAGI SELAMAT, SELAMAT MENDAPAT ......................

EDDYPRASETYO
Senior

6 Agustus 2008


AKHIRNYA PMK 22 TIDAK JADI DIREVISI, SELAMAT BAGI YANG BERHASIL MENGGOLKAN PMK 22.

widodo
Newbie

6 Agustus 2008


Hari INI TANGGAL 6 Agustus 2008
batas terakir pengajuan banding
ternyata tidak ada pihak yang mengajukan banding
Untuk Pak Darussalam dan Dany, suatu saat pasti ada balasan yang setimpal untuk perjuangan Anda berdua,
Walaupun BELUM SAAT INI
Lagipula Anda yang memperjuangkan hak lulusan pajak
terima kasih bapak-bapak yang peduli dengan pendidikan
karena pendidikan mempengaruhi nasib bangsa
Namun kasihan sekali mahasiswa sepertinya masih menutup mata apalagi organisasi mahasiswa pajak yang sepertinya tidak mengerti
sungguh kasihan kalian




Sugeng
Newbie

6 Agustus 2008


Saya salut dengan pak Danny dan pak Darussalam yang konsisten memperjuangkan PMK.22 dicabut pasal 4 ayat 1 nya, anda berdua memang berbeda dengan dosen2 dan aktivis Perguruan Tinggi lainnya. Semoga karya anda dapat menjadi bekal untuk memperoleh tingkat kesarjanaan DOKTOR.

David
Junior

6 Agustus 2008


Yth. Pak Darussasalam dan pak Danny Septriadi

Saya salut dengan anda berdua, selalu konsisten memperjuangkan PMK.22 direvisi. Karya mu sangat berharga bagi insan perpajakan.

Tedy
Newbie

6 Agustus 2008


Hari ini PMK.22 genap 6 bulan. Teruskan perjuanganmu pak Danny dan pak Darussalam. Semoga PMK ini dapat direvisi sehingga menjadi Tax Community Friendly. Kami dari komunitas pajak selalu mendukung mu.

nurdin
Groupie

5 Agustus 2008


Saya salut dengan konsistensi perjuangan Pak Darus dan Pak Danny yang berbeda dengan dosen2 dan aktivis PT lainnya. Semoga PMK ini dapat direvisi sehingga menjadi Tax Community Friendly.

Husin
Junior

5 Agustus 2008


Kutipan wawancara majalah Inside Tax dengan Bapak TB.Eddy Mangkuprawira - mantan hakim Pengadilan Pajak, sekarang Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia yang dimuat di Inside Tax edisi 09 - Juli 2008 halaman 36-37 (dikutip seperlunya)
-----------------
Materi Muatan ketentuan Ps.4 (1) PMK22 bukanlah pengaturan tentang persyaratan Kuasa tetapi tentang pembatasan hak-hak kuasa dalam menjalankan hak dan kewajiban WP yang berdampak pada pembatasan hak-hak WP. Hal ini bertentangan dengan Ps.9 (1) PMK22 yang berbunyi "Seorang kuasa mempunyai hak dan/atau kewajiban yang sama dengan WP". Seharusnya hak dan kewajiban kuasa sama dengan WP sehingga tidak boleh ada pembatasan bagi kuasa dalam menjalankan hak dan kewajiban WP.

Pembatasan ini bertentangan dengan Ps.6 (1) UU No.10 Tahun 2004 tentang Asas-Asas yang harus terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, antara lain :
1. Asas Pengayoman, PMK22 tidak memberikan perlindungan kepada WP dan menyebabkan cost of compliance meningkat, serta PMK22 juga dapat menghambat penciptaan lapangan kerja.
2. Asas Keadilan, PMK22 disatu sisi membatasi hak Kuasa Non konsultan Pajak dan dilain sisi memberikan Hak Istimewa kepada Konsultan Pajak.
3. Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum , PMK22 ini memberikan monopoli kepada Konsultan Pajak untuk menangani WP besar atau dengan kata lain telah berlaku DISKRIMINASI.
4. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum, PMK22 ini justru menyimpang dan MENGKEBIRI hak-hak Wajib Pajak yang diatur dam UU KUP.

Langkah Konkrit Yang Harus Ditempuh :
1. Memberi masukan kepada Menteri Keuangan untuk merubah PMK22 dengan mencabut Pasal 4 ayat 1 yang mendiskriminasi jalur Bukan Konsultan Pajak.
2. Mengajukan permohonan Judicial Review (Uji Materi) kepada Mahkamah Agung dengan permohonan untuk mencabut Pasal 4 ayat 1 PMK22.

Sony
Groupie

5 Agustus 2008


temen2 ,menurut sumber yang dapat dipercaya, akan dilakukan kembali pendekatan utk merevisi PMK.22. Mohon dukungannya.

Harjuna
Newbie

5 Agustus 2008


Kenapa banyak peraturan pajak Indonesia amburadul? karena kualitas pembuat aturan tersebut orang-orang seperti rizky, wurian, dan fazri...

wuriant
Groupie

5 Agustus 2008


pmk 22 ini memang memihak kepada konsultan pajak.
tapi bagi saya sebagai karyawan akan sangat membantu, karena beban pekerjaan saya dapat berkurang. yang rugi sich perusahaan. kalo karyawannya loyalitasnya kurang seperti saya, pmk22 ini malah menguntungkan lho!

rizky
Newbie

5 Agustus 2008


Susah memang kalo bicara dengan **************

Yudi09
Newbie

5 Agustus 2008


Ternyata Direktur Pemeriksaan Pajak DJP tidak mau mencabut pernyataannya bahwa Kuasa WP selain Konsultan Pajak akan MEREPOTKAN aparat pajak.
Kita butuh aparat pemerintah yang punya JIWA BESAR & JUJUR.----

Yuni
Junior

4 Agustus 2008


Rekan2 ORTax,

Tanggapan kita kalo tidak berkenan dgn admin ORTax akan dihapus dan diganti dgn ****** sehingga menggangu keutuhan kalimat.
Katanya ORTax adalah forum bebas, independent dan tidak memihak .

Rony
Newbie

4 Agustus 2008


Didalam hutan ada sejuta pohon, di ORTax hanya ada satu Rizky .....
Begitu aja REPOT !!

widodo
Newbie

4 Agustus 2008


KEPADA PAK RIZKI

BUAT APA LAGI PERLU ADANYA TRANSPARANSI KALO SAJA MAHASISWA FISKAL HARUS DIUJI LAGI

PERLU DIBUAT ATURAN LEBIH MUDAH LULUS ?????
DENGAN KATA LAIN MEMANG USKP BISA DIMANIPULASI ITU LULUS ATAU TIDAK

JADI MUNGKIN SEKALI LAGI ANDA HARUS MEMBACA LAGI AGAR PAHAM APA YANG SEDANG TERJADI.
SEKALI LAGI RABU 6 AGUSTUS SUDAH DEKAT (2 HARI LAGI)

KEPADA REKAN-REKAN

SEMOGA YANG SUDAH DIPERJUANGKAN ADA HASILNYA YANG BENAR-BENAR MEMIHAK KEPADA KEBENARAN BUKAN KEPENTINGAN PIHAK TERTENTU

DEMOKRASI ADALAH DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT DAN UNTUK RAKYAT

farid
Newbie

4 Agustus 2008


To: Fajri dan Rizky

Yang namanya fair itu semua jalur di perbolehkan tanpa ada hambatan, yang namanya fair itu tidak memihak kepada satu kelompok tertentu, yang namanya fair itu tidak monopoli, jadi kalo ada yang bilang PMK 22/2008 itu "Fair" jelas merupakan suatu kedangkalan Intelektualitas

bastian
Groupie

4 Agustus 2008


Yth. Rekan-Rekan Komunitas Pajak,

" didalam hutan ada sejuta pohon , ada saja satu pohon yang tidak lurus "
Artinya didalam beragumentasi , kita tidak boleh menggeneralisasikan untuk semua masalah, satu argumentasi mempunyai satu pokok permasalahan.

Ujian Sertifikasi hanya diperuntukkan bagi mereka yang mau menjadi Konsultan Pajak. Mereka dapat membuka kantor sendiri seperti halnya notaris, pengacara dll.

Lulusan Perguruan Tinggi Program Studi Perpajakan dapat menjadi Kuasa Wajib Pajak apabila diperlukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan PP.80/2007 tanpa dibatasi kewenangannya dengan omzet /penghasilan dari WP yang diwakilinya.

Karyawan Divisi Pajak mempunyai keahlian yang tidak dimiliki oleh Konsultan Pajak maupun Kuasa WP dari Lulusan Perguruan Tinggi Program Studi Perpajakan. Mereka tahu persis urat nadi perusahaan tempatnya bekerja. Mereka juga umumnya lulusan Perguruan Tinggi Program Studi Akuntansi atau Perpajakan.

Yang terpenting adalah KEJUJURAN dalam memberikan argumentasi.

Salam Kompak Selalu,
Bastian Hnadrawan

Rony
Newbie

4 Agustus 2008


Kalau kita baca artikelnya pak Bastian mengenai karyawan divisi pajak, disitu dijelaskan bahwa program sertifikasi bukan diperuntukan buat karyawan divisi pajak, yang dibutuhkan oleh mereka adalah program peningkatan kemampuan , misalnya melalui seminar perpajakan atau kursus2 yang ada hubungannya dengan bidang tugas yang mereka laksanakan saat ini. Mereka bekerja juga dapat membaca peraturan pajak setiap saat melalui internet, mereka dapat bertanya dgn AR. Lagi pula mereka sudah mempunyai fondamen ilmu perpajakan dari perguruan tinggi. Kenapa diharuskan lagi ikut ujian sertifikasi ?

Sdr.Rizky, jadi apakah sepanjang hidup kita harus ikut ujian terus - menerus ? Dibangku kuliah kita juga sdh kenyang dgn ujian-ujian. Kalo gitu yg sdh lulus ujian sertifikasi pun nanti satu saat harus ikut ujian ini itu lagi ? Kenapa harus dipersulit begini ?

hendro
Junior

3 Agustus 2008


Yth Rizky,

Mohon Pak Danny, Pak Darusalam, dan Pak Bastian mengkoreksi statement saya di bawah ini jika ada kesalahan:

1. 4 artikel yang Bapak-Bapak sudah bahas sebelumnya sudah membahas bahwa karyawan divisi pajak dan PT Fiskal tidak seharusnya diharuskan untuk ujian profesi lagi. Ada satu hal yang penting dan Rizky lupa garis bawahi, keharusan untuk ujian profesi lagi dapat dianggap sebagai suatu rintangan atau hambatan yang tujuannya dapat mempersulit PT Fiskal dan karyawan divisi pajak untuk menjadi kuasa wajib pajak.
Jadi menggratiskan ujian dan transparansi saja TIDAK CUKUP. Jadi mohon maaf kalau yang anda garis bawahi hanya transparansi dan ekonomis saja, jelas anda SALAH TOTAL. Kalau bahasa Inggris-nya hal ini yang dimaksud sebagai "barriers to entry the profession".

2. Rizky, anda berbicara masalah "fair"? Di mana letak "fairness" dari PMK 22? Tolong tunjukkan? Gimana mau fair, kalau hanya lisensi hanya diberikan kepada satu pintu untuk seluruh komunitas Pajak?

Awalnya, Rizky mau menunjukkan bahwa dia adalah komunitas pajak yang cerdas, ternyata dari komentarnya di forum ini, meskipun sudah 4 tulisan di upload mengenai PMK 22, dia belum paham juga.

Kami tahu kualitas anda! :0)

Hendro-Bukan Konsultan Pajak (Karyawan Divisi Pajak)

Yuni
Junior

3 Agustus 2008


Wendah, kalo uji materi ngak ada batas waktunya, jd kt dpt menghimpun kekuatan utk "**********" PMK.22.
Hayo, semangat lagi ! semangat !!

Herman
Newbie

2 Agustus 2008


Yth. Komunitas Pajak,

Uji Materi ke MA tidak mengenal batasan waktu, kapan saja masyarakat boleh mengajukan uji materi ke MA.

Didalam UU NO.5/2004 tentang MA tidak ada ada satu pasal pun yang membatasi kapan masyarakat dapat mengajukan Uji Materi ke MA. Justru maksud sebenarnya dari Uji Materi ke MA adalah agar semua peraturan perundangan yang berlaku dinegara kita tidak ada satu pun yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Untuk itu masyarakat diharapkan agar ikut berperan serta dalam hal ini.

Ps.31 (1) UU No.5/2004 : MA mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Ps.31 (2) UU No.5/2004 : MA menyatakan tidak sah peraturan per-undanga2an dibawah UU atas alasan bertentangan dgn peraturan per-undang2an yg lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yg berlaku.

Ps.31 A : Permohonan pengujian peraturan per-undang2an dibawah UU terhadap UU diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA.

Husin
Junior

2 Agustus 2008


Rizky = Fajri

anda berdua termasuk orang yang masih dibawah asuhan ortu, tidak mengerti akan " permainan dunia ", ngapain kalo sudah lulus PT Jurusan pajak masih diwajiban ikut ujian USKP. Ujian USKP itu sebenarnya untuk mereka yang berasal dari lulusan PT non Perpajakan.

Bapak Presiden kita sudah sangat bijak mengeluarkan PP.80/2007 pasal 31 yg memberi kesempatan kepada mereka yang lulusan PT Perpajakan untuk menjadi Kuasa WP tanpa ada batasan apapun. Apa anda pikir Bapak Presiden mengeluarkan peraturan tanpa ada pertimbangan lagi ? apa kata dunia ?

rizky
Newbie

2 Agustus 2008


Pak Hendro yth,

Kok saya dibawa-bawa yah..., saya sependapat dengan Pak Fazri ataupun sebaliknya karena memang yang kita ucapkan adalah benar bahwa USKP masih dibutuhkan hanya saja mungkin transparansi harus dikedepankan agar tidak ada pihak yang merasa ditipu. Kalo bisa USKP GRATIS, kalaupun harus bayar hanya untuk ADM-nya saja. Karena sejauh ini Biaya dan transparansilah yang jadi permasalahan utama USKP. Jika sudah begini seharusnya lulusan PT FISKAL/PAJAK berpotensi lebih besar untuk lulus dari yang lain. Gimana Pak Hendro, apakah itu cukup fair ?? Tapi yang harus digarisbawahi adalah "TRANSPARANSI dan ekonomis".

Salam

wendah
Newbie

2 Agustus 2008


apa yang akan terjadi JIKALAU pmk 22 ini tidak direvisi?

rabu 6 agustus sebentar lagi.

Yuni
Junior

1 Agustus 2008


Wendah, ak betulin kalimatnya : " Mungkin mereka belum merasakan kerasnya hidup, susahnya orang tua mencari uang sehingga mereka rela-rela aja utk ikut sertifikasi brevet IKPI yang MENGHABISKAN DANA TIDAK SEDIKIT "
mereka = mahasiswa PT Fiskal yg tidak peduli dg PMK.22
"Aku dukung revisi PMK22, aku tidak mau jadi Kurir "

widodo
Newbie

1 Agustus 2008


Yth Pak Yudi,

Semoga saja harapan Anda dapat dikabulkan
Gak ada yang ANEH kan kalo seseorang menyinggung perasaan orang lain. Meminta maaf bahkan seharusnya ibarat tinggal menghitung hari
5 HARI LAGI
semoga HABIS GELAP TERBITLAH TERANG PMK 22 ini
TErima kasih untuk Darussalam dan Danny S yang mencoba membuka TERANG itu.
Semoga di Indonesia TERANG itu ada buat lulusan PT perpajakan

Yudi09
Newbie

1 Agustus 2008


Pernyataan Direktur Pemeriksaan Pajak telah menyinggung perasaan kami-kami :
1. Mahasiswa PT Perpajakan
2. Lulusan PT Perpajakan
3. Tenaga Pendidik PT Perpajakan
4. Pemilik Perusahaan
5. Karyawan Divisi Pajak
6. Pegawai Direktorat Jendral Pajak
7. Presiden RI yang mengeluarkan PP.No.80/2007

Harap Direktur Pemeriksaan Pajak MENCABUT pernyataannya seperti yang diberitakan oleh surat khabar KOMPAS tanggal 28 Juli 2008 melalui surat khabar KOMPAS juga.

widodo
Newbie

31 Juli 2008


Memang Saudara Ader sangat benar,
sepertinya Mahasiswa Administrasi Fiskal memang belum mengerti apa2
Buktinya mereka tidak peduli dengan jurusannya sendiri
memang tidak ada organisasi jurusan yang bisa untuk mempengaruhi sebuah kebijakan yang dispute di lapangan seperti PMK 22
Atau mungkin seperti Wendah yang susah menghimpun mahasiswa fiskal.
Sabar wendah
Atau jangan-jangan mahasiswa atau bahkan organisasi jurusan fiskal tidak pernah membaca ORTAX.
Mahasiswa nampaknya hanya sibuk dengan download-download hal-hal lain tidak PEKA dengan MASA DEPANNYA SENDIRI.

wendah
Newbie

31 Juli 2008


saya sangat amat setuju sekali dngan pendapat sdr. ader.

mungkin mereka belum merasakan kerasnya hidup, susahnya orang tua mencari uang, sehingga mereka rela-rela saja untk ikut sertifikasi brevet yg TIDAK MENGHABISKAN DANA YG SEDIKIT.

ngomong2 tanggal 6agustus sudah di depan mata, sudah adakah yang berniat merevisi? sayang rektor kami kurang atau tidak peduli dengan masalah ini?? saya pun tak tahu..

andaikan saya punya kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan semua itu (menghimpun teman2 fiskal misalnya), saya pun bersedia meluangkan tenaga dan pikiran saya untuk bergerak. tapi apa daya.. yang menghimpun tidak se-ideologi dengan yang dihimpun... bagai makan buah simalakama...

nasi sudah menjadi bubur, 6 agustus sebentar lagi..

akhir kata untuk mas fajri yng jur. akuntasi, terima kasih sebelumnya karena sudah membuat forum ini jadi "RAME", cobalah anda memposisikan diri sebagai "kami" mhsw/lulusan fiskal/ karyawan pjk yng didiskriminasikan oleh pmk 22? anda tidak sekhawatir kami, karena masa depan anda TIDAK TERANCAM!
AKUNTASI=PAJAK mas...

AdeR
Junior

31 Juli 2008


Pak Abinzz,

Mahasiswa PT Perpajakan yang tidak peduli dgn PMK22 adalah type mahasiswa yg masih dibawah ketiak orang tuanya, hudup dibiayai ortu, kuliah dibiayai ortu, mana tau dia dgn harga beras ?
Tapi suatu saat nanti dia baru mengetahui sulitnya hidup ini, kerasnya hidup ini, konsultan pajak mau monopoli, hidup penuh kebohongan, barulah dia mengerti .... menyesal tdk ada gunanya .... baru tau dia ....

hendro
Junior

31 Juli 2008


Fajri,

anda koq belum menjawab pertanyaan yg saya ajukan?

Pola pikir anda sangat mirip dengan Rizky yach? Anda reinkarnasi dari Rizky?

Opini kamu berkutat masalah standar dan mempersamakan akuntan publik dan konsultan pajak. Pernyataan yang sudah sangat basi.


Komunitas pajak, jangan buang-buang energi lach menanggapi Fajri. Masalah Fajri, cukup sekian saja, tidak usah diteruskan.

Hendro

sambudi
Newbie

31 Juli 2008


Buat Mas Fajri sekali lagi,
Sekali lagi TOLONG BACA forum ini dari awal, APA yang saudara katakan sudah kita bahas jauh hari sebelumnya. Jasa akuntan publik adalah memberikan opini kepada PUBLIK sedangkan jasa konsultan pajak adalah TIDAK dalam rangka untuk memberikan OPINI PUBLIK, Jadi, TIDAK BISA DISAMAKAN! Untuk menjadi kuasa berdasarkan PP 80/2007 bisa Konsultan Pajak dan BUKAN KONSULTAN PAJAK (jalur universitas) tanpa PEMBATASAN. Kenapa PMK 22/2008 yang kedudukannya lebih rendah dari PP 80/2007 membatasi kuasa dari BUKAN KONSULTAN PAJAK ???
SEKALI LAGI buat Yth Mas Fajri PELAJARI DULU permasalahan dengan seksama lantas silahkan komentar. JANGAN komentar atas sesuatu yang sudah dibahas panjang lebar dalam forum ini juga 2-3 bulan yang lalu....

farid
Newbie

31 Juli 2008


to Fajri
menurut pendapat saya untuk "menyamakan" persepsi dan kompetensi anda di Forum ini agar STANDAR maka saya menyarankan anda sajalah yang Ikut USKP..dan saya rasa meski sudah ikut USKP sekalipun saya yakin anda belum tentu mengerti esensi dari Tulisan dari Pak Darussalam dan Pak Danny Septriadi dikarenakan anda tidak membaca...sekali lagi baca dulu baru bicara sehingga tidak NGAWUR

salam

farid-Komunitas pajak

widodo
Newbie

31 Juli 2008


Perlu standar apa lagi
kan jelas2 lulusan perguruan sudah memiliki standar
Lulusan perguruan tinggi ADMINISTRASI FISKAL sudah MAMPU koq
Tanpa sertifikasi lagi
Saya bilang NOL BESAR kenapa ?????
karena berdasarkan pengalaman yang sudah ikut sertifikasi
BUKTINYA MEREKA hanya bilang SEMUANYA CUMA KARENA TUNTUTAN
TIDAK DAPAT ilmu apa-apa
ITU NAMANYA NOL BESAR BUKANNN Mr. Fajri ???

fajri
Newbie

31 Juli 2008


Wahwah, mohon maaf, tp saya juga tidak mendukung sepenuhnya PMK no. 22 ini. Tp saya menganggap USKP itu ada gunanya, tidak NOL besar seperti yg sebelumnya dikatakan. Dari awal saya baca pendapat di sini rekan2 cm teriak2 minta revisi entah apa dan bagaimana revisinya, sampai2 ada yg bilang USKP=NOL besar. Dari mana anda bisa mengatakan seperti itu?

Saya setuju dengan aturan bahwa untuk menjadi kuasa wajib pajak, semua orang baik itu orang pribadi atau konsultan pajak harus mempunyai sertifikat A untuk menjadi kuasa wajib pajak OP dan sertifikat B untuk menjadi kuasa wajib pajak badan, karena menurut saya segala sesuatunya butuh standar untuk meningkatkan mutu. Jika anda ingin diakui bukan kah lebih baik ikut USKP dan mempunyai sertifikat? Buat apa anda kuliah jurusan perpajakan tetapi tidak ikut USKP, seperti halnya buat apa saya kuliah akuntansi tetapi tidak diakui sebagai akuntan krn tidak ikut pendidikan profesi akuntan?

Yang saya tidak setuju adalah pembedaan bahwa orang pribadi tidak dapat menjadi kuasa wajib pajak badan yg mempunyai omset lebih dari 2.4M.

Pengetahuan dan pengalaman saya memang belum seluas rekan2 sekalian, tp menurut saya PMK ini dikeluarkan semata-mata hanya untuk meningkatkan standar. Bukan berarti lulusan PT pajak merepotkan atau tidak berkualitas, tetapi jika tidak ada standar bagaimana aparat pajak itu tau kalau mereka memang berurusan dengan orang2 yg benar2 ahli dalam bidang perpajakan?

sambudi
Newbie

31 Juli 2008


Buat Mas Fajri,
Sebelum berkomentar BACA dulu 3 tulisan terdahulu yang terkait dengan permasalahan PMK 22/2008 ini yang ditulis oleh pak darussalam, pak danny, dan pak bastian. Jangan LATAH seperti para POLITISI BUSUK yang sukanya berkomentar tanpa MIKIR atau BACA terlebih dulu!

ferry07
Groupie

31 Juli 2008


wah...sampai saat ini pun belum direvisi ya..
Saya ini mahasiswa D3 Pajak dan rencana tahun ini mau melanjutkan S1 Fiskal, tapi dengan adanya PMK 22 ini saya jadi ragu...bagaimana ya..??
Bpk.Ditjen Pemeriksaan anda kan bisa jadi sekarang ini karena anda pernah kuliah bagaimana bisa ya mengatakan bahwa Mahasiswa PT Fiskal itu merepotkan yang jelas2 masalahnya adalah jurusan yang dia pelajari selama 4 tahun..

abinzz
Groupie

31 Juli 2008


Terima Kasih Rekan Fajri atas keberanian anda mendukung PMK 22 ini,
pendapat anda menurut saya mengambang antara mendukung dan tidak, walaupun lebih banyak tidaknya, maap nih rekan Fajri yang terhormat.. JURUSAN AKUNTANSI gk kena imbas apa2x rekan Fajri..
anda tau ada JURUSAN PERPAJAKAN dan FISKAL???... mahasiswa dari jurusan itu yang seharusnya berteriak paling kencang, sayang sekali rekan2x Ortax ketika saya sharing dengan teman2x saya dari Jurusan Fiskal mereka kurang Respon.. mereka malah ada yang mentanda kutipkan "Pak Darussalam kan blom ujian USKP, jadi mungkin itu kali dia teriak2x". Sayang Sekali yah, PMK 22 ini menyebabkan PRO - KONTRA dan menjadi semakin kompleks ketika lulusan perguruan tinggi (Perpajakan & Fiskal) di-anggap ORANG YANG TIDAK MENGERTI PERPAJAKAN!!!...
1 KATA UNTUK ANDA BAPAK DIREKTUR PEMERIKSAAN DITJEN PAJAK *******, saya maw komentar rekan2x.. Apa Setiap Seorang Manusia LULUS dari Sekolah / Kuliahnya LANGSUNG PINTAR???...
APA HANYA ORANG2X DENGAN IQ TINGGI (PINTAR) yang Boleh Bekerja???... SEMUA BUTUH PROSES BAPAK Dir. Pemeriksaan yang Terhormat!!.. Saya Yakin ketika anda LULUS DARI KULIAH ANDA ANDA DAPAT POSISI RENDAHAN DULU!!.. diBIMBING agar Menjadi seperti sekarang!!.. KALAU TIDAK ADA "KESALAHAN" DALAM PELAPORAN & MEKANISME PAJAK APA FUNSI PEMERIKSAAN??.. KETAATAN SAJA??.. BUANG2X ANGGARAN SAJA PAK!!.. **********I!!.. (Smoga PMK 22 ini Cepat Di revisi)

Sony
Groupie

31 Juli 2008


pak Hendro benar, bicara PMK.22/2008 tidak dapat dilepaskan dari PP.80/2007.
Dasar hukum PP.80 adalah UU.KUP
Dasar Hukum PMK.22 adalah PP.80 dan UU KUP
PMK.22 tidak sejalan dengan PP.80
PP.80 kedudukan hirarki hukumnya lebih tinggi dari PMK.22
PP.80 dikeluarkan oleh Presiden, PMK.22 dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan adalah pembantu Presiden

Kesimpulannya : Peraturan mengeni "Bukan Konsultan Pajak" maka yang berlaku adalah PP.80/2007

hendro
Junior

31 Juli 2008


Pak Husin,

Saya sependapat dengan Bapak. Fajri adalah "orang baru" yang tidak mengikuti permasalahan PMK 22 dari awal seperti orang menyalip dari tikungan menjelang finish.

Salah satunya:

Dia memberikan pernyataan bahwa :

"tidak mungkin Menkeu mengeluarkan peraturan tersebut tanpa sebab"

tanpa memberikan keterangan atau menyinggung bahwa

"tidak mungkin juga Presiden menerbitkan PP 80 tanpa sebab.

Yang lainnya, jangan dech. Kasihan kalau diteruskan ...

Fajri, bisakah anda menjawab statement tersebut di atas mengenai PP 80/2007? Tolong jawab!

Salam,

Hendro

Tedy
Newbie

30 Juli 2008


Problem PMK.22 harusnya rektor universitas penyelenggara program studi perpajakan sekarang ini yang bertindak menempuh jalur hukum ke MA karena langkah pendekatan sudah dilakukan oleh komunitas pajak tapi tidak berhasil.
Bukan hanya Menteri Keuangan yang punya otoritas dinegeri ini, para Rektor Universitas / Perguruan Tinggi pun punya otoritas;
Perguruan Tinggi penyelenggara Program Studi Perpajakan juga sangat berkepentingan dengan nasib lulusannya.

Hai ! Rektor , tunjukan otoritas mu !!!

Yuni
Junior

30 Juli 2008


Fajri, cepatlah selamatkan jurusan perpajakan di fakultas mu krn batas waktu uji materi tinggal 1 minggu lagi, tamat kuliah ruang gerak kt dibatasi, percuma aja kamu kuliah, hayo cepat !!!!!

Husin
Junior

30 Juli 2008


Sdr.Fajri,

Kami sekarang percaya anda "orang baru" , komentar anda sudah BASI and KUNO, sebaiknya anda baca kembali artikel di hot issue ini ttg PMK22, jangan buang2 waktu lagi. Ok !

fajri
Newbie

29 Juli 2008


Maaf kalo saya sok tahu, saya hanya seorang mahasiswa akuntansi, tp saya ingin berbagi pendapat, bukan memperkeruh suasana, karena saya lihat komen2 di sini sudah sangat2 over. Siapa bilang hasil sertifikasi = NOL besar? Bnyk lulusan PT pajak tp tidak lulus USKP. Maaf sebelumnya, tp lulusan PT pajak belum tentu lebih baik, sebaliknya lulusan brevet atau USKP jg belum tentu lebih baik. Semua tergantung pribadi masing2.
Menurut saya, apa yg sebaiknya perlu kita ubah adalah persepsi orang2, khususnya aparat pajak dalam memandang kemampuan orang2 yg bukan konsultan pajak (seperti lulusan PT pajak). Tidak mgkn menkeu mengeluarkan PMK seperti itu jika tidak ada sebabnya. Coba lah kita berfikir positif, buang jauh2 pikiran ada main blkg antara konsultan dan pemerintah. Pajak ini merupakan hal yg sangat krusial bagi negara, salah satu sumber pemasukan yg besar. oleh karena itu negara tentu tidak mau sembarang orang yg mengurus masalah pajak. Anggap lah anda2 sekalian memang lulusan terbaik dan memiliki wawasan yg luas tentang perpajakan, tp apakah anda yakin teman2 anda sesama lulusan PT pajak jg seperti anda? Saya rasa dalam PT yg terbaik pun pasti tidak semua lulusannya jd yg terbaik kan? Saya rasa ini lah yg ingin dihindari oleh pemerintah. Dgn menetapkan suatu standar sehingga pemerintah pun lebih tenang dalam mengurusi masalah perpajakannya. Daripada terus2an mengecam pemerintah lebih baik kita cari jalan keluarnya. Bagaimana caranya agar lulusan PT pajak pun dapat dipercaya dan diakui oleh pemerintah. Saya rasa adanya USKP sangat menguntungkan lulusan PT pajak karena anda2 lah yg memiliki bekal yg lebih dibandingkan yg lain sehingga peluang anda untuk lulus USKP dan memiliki sertifikat pun lebih besar kan?

Sugeng
Newbie

29 Juli 2008


Kami para pengusaha sudah terbiasa menghadapi masalah yang sulit dalam menjalankan perusahaan, mengenai masalah pajak, kami juga tidak bodoh-bodoh amat, kami tidak bisa dibodohi oleh aparat pajak, kami juga memakai karyawan yang sekolah akuntansi pajak.
Ditahun 2008 ini kami direpotkan oleh masalah yang tidak kami prediksikan yaitu terbitnya PMK No.22/2008, karyawan kami sering ditanyakan mengenai ijazah brevet pajak oleh aparat pajak, terpaksalah kami yang menghadap ke Kantor Pajak, bisa anda bayangkan betapa REPOT nya kami jadinya dengan peraturan ini !!
Apa sich maunya aparat pajak kita ? bikin REPOT aja !!!

widodo
Newbie

29 Juli 2008


sekali lagi PMK 22 bukannya penertiban tapiiiiii pembodohan terselubung

widodo
Newbie

29 Juli 2008


banyak pihak yang sudah terbukti koq merasa direpotkan dengan adanya PMK 22. Jadi jangan menyalahkan alumni PT yang merepotkan.
Karena JELAS SEKALI Ujian Sertifikasi tidak membuahkan hasil apa2
semuanya tergantung learning by doing alumni PT dalam dunia kerja
hasil sertifikasi = NOL besar

widodo
Newbie

29 Juli 2008


Maaf sekali lagi buat yang menyatakan Lulusan D3, S1 Merepotkan Banyak Orang. Jelas2 statement itu SALAH besar. Buktinya kami tidak merepotkan. Yang merepotkan hanya sertifikasinya saja. Membuang waktu, pikiran dan tenaga bahkan materi.
Bisa dipertimbangkan koq,lulusan brevet dan sertifikasi yang MEREPOTKAN kali.
Apalagi kalo jalanan rusak yang gak dibener2in itu yang merepotkan
BUKAN ALUMNI LULUSAN PERGURUAN TINGGI JURUSAN FISKAL YANG MEREPOTKAN

Harjuna
Newbie

29 Juli 2008


Buat Jurusan Perpajakan Perguruan Tinggi yang berstatus Akreditasi A beserta Mahasiswa dan Lulusannya (baik d3, S1, maupun S2),
Sadarkah KALIAN bahwa KALIAN itu berdasarkan Pasal 3 PMK 22/2008 DIPERSAMAKAN dengan orang yang mengambil SERTIKAT BREVET yang bisa diselenggarakan oleh siapapun. SADARKAH KALIAN bahwa HARGA DIRI KALIAN itu sudah DILECEHKAN oleh PMK 22/2008. Tidak percaya, simak baik-baik bunyi Pasal 3 ayat (1) PMK 22/2008 di bawah ini:
" Dalam hal seorang kuasa bukan konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai mana dalam Pasal 2 ayat (2) hurif c dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat BREVET atau IJAZAH pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat diploma III yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi sertifikat BREVET atau IJAZAH."
Relakah KALIAN para lulusan D3, S1, maupun S2 Pajak DIKERDILKAN STATUS KALIAN oleh PMK 22/2008?????????????????

hanungazis
Newbie

29 Juli 2008


Saya sangat setuju dengan teman-teman yang menginginkan pmk 22 pasal 4(1) direvisi, atau bahkan dihapus. Menurut saya, pasal ini sangat tidak relevan dengan kenyataan yang ada, terutama dari mahasiswa dan lulusan PT Fiskal. Kami sebagai mahasiswa tentunya selama kuliah sudah dibekali banyak ilmu perpajakan yang pastinya akan diterpkan di dunia kerja. Tetapi nyatanya lulusan PT hanya disetarakan dengan mereka yang langsung mengambil sertifikasi brevet tanpa ada background pajak sedikitpun. Apakah ini sebanding? Jelas-jelas lulusan PT Perpajakan libih memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Ini sepertinya ada sebuah tembok penghalang yang ingin menyingkirkan keberadaan kami. Mengapa seperti itu?

Dalam pmk 22/2008 pasal 3 saja, lulusan PT fiskal hanya disetarakan dengan mereka yang langsung mengambil sertifikasi brevet. Sedangkan dari pasal 4(1)nya menyebutkan bahwa yang bukan konsultan pajak termasuk karyawan Wajib Pajak hanya dapat menerima kuasa dari Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun; atau (c)Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari dari Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.

Yang harus menjadi renungan kita bersama-sama, mau dikemanakan lulusan PT fiskal kalau kemampunnya masih kurang diakui?? Saya sebagai mahasiswa walaupun masih menjadi calon lulusan PT fiskal masih sulit membayangkan masalah ini.
Saya masih bisa berharap pmk 22/2008 pasal 4(1) akan direvisi. Walaupun ada rekan-rekan yang sudah mengatakan pmk 22 akan direvisi, tapi sampai sekarang belum jelas tindak lanjutnya. Mudah-mudahan kita tidak akan dipersulit dengan masalah ini.

asma
Groupie

29 Juli 2008


kalau menarik kesimpulan apa yg dikatakan oleh saudara fajri bahwa PMK No.22 memberikan kuasa kepada konsultan pajak hanya pada saat WP dilakukan pemeriksaan pajak, saya sebagai karyawan di divisi pajak sich ga merasa keberatan dengan PMK 22, karena pemeriksaan pajak hanya dilakukan jika dirasa perlu, kalau ga kan ya tetap kita yang sebagai karyawan di divisi perpajakan yang handel untuk masalah perpajakan perusahaan ( ada yg setuju?). tetapi apakah PMK 22 tsb hanya berlaku pada saat dilakukan pemeriksaan pajak ya..?( saya ga begitu memaknai secara penuh sich untuk PMK 22 ini) . Tetapi kalau PMK 22 berlaku untuk menghandle semua masalah perpajakan perusahaan termasuk jika dilakukan pemeriksaan pajak, YA JELAS SAYA YG PALING PROTESS!!!

Husin
Junior

29 Juli 2008


Yth.Sdr.Fajri

Yang jadi permasalahan adalah diskriminasi perlakuan, lulusan PT Fiskal diberi JATAH WP kecil sedangkan Konsultan Pajak diberi JATAH WP besar, sebenarnya tak ada konflik antara lulusan PT Fiskal dengan Konsultan Pajak, hanya PMK22 mengada-ada aja.

Sdr.Fajri seorang Konsultan Pajak ?

Sugito
Genuine

29 Juli 2008


Apa tidak terbalik logika berpikirnya pak Riza Noor Karim, direktur Pemeriksaan Pajak ?
Kalau orang yang tidak mengerti perpajakan disuruh jadi kuasa WP ya tentu akan merepotkan aparat pajak, tapi kalau lulusan PT Fiskal yang jadi Kuasa WP justru akan membantu sekali tugas-tugas DJP.

Yuni
Junior

29 Juli 2008


Wendah, aku sama satu pikiran dgn mu, PMK22 dibuat utk menolak secara halus lulusan PT Fiskal ikut "bermain" didunia perpajakan, takut ya ... ??
Sdr.Fajri, kayaknya kamu harus belajar berpikir ya, masak org disuruh mati dulu , baru dikasi pertolongan, yg bener aja !!!

fajri
Newbie

28 Juli 2008


Jadi jgn berfikiran negatif dulu bahwa ini adalah penolakan secara halus, dll terhadap kita calon dan karyawan perpajakan. Coba aja liat dampak dari PMK ini untuk setahun ini dulu apakah benar akan banyak lulusan PT pajak yg akan menganggur atau tidak, jgn kebawa emosi dulu..

fajri
Newbie

28 Juli 2008


PMK no. 22 ini kan menyatakan bahwa konsultan pajak menjadi kuasa wajib pajak ketika misalnya mendampingi wajib pajak selama pemeriksaan dan kewajiban pajak. Yg saya tau, dalam perkara hukum pun kita pun harus didampingi oleh orang yg mempunyai ijazah pengacara, bukan sembarang lulusan hukum, mgkn itu mksdnya. Lagipula dengan keluarnya PMK no. 22 ini kan bukan berarti lulusan pajak tidak akan mendapatkan pekerjaan kan? Seperti yg Sdr. Sugeng katakan, tidak mgkn konsultan pajak akan bekerja setiap hari untuk suatu perusahaan. Perusahaan pasti akan tetap menggunakan tenaga yg ahli dalam perpajakan jg kan? Lagi pula untuk berurusan dengan konsultan pajak pun pasti perusahaan jg membutuhkan orang-orang yg mengerti tentang perpajakan dan seluk beluk perusahaan itu sendiri.

Bagaimana pun jg ini cm pendapat ya, bukan mksd untuk memperkeruh suasana. Cheers...

wendah
Newbie

28 Juli 2008


walau saya hanya CALON LULUSAN PT FISKAL, saya mau kasih komentar utk tulisan pak hendro.
tapi bukan ditujukan kepada pak hendro, kepada "org2 di sana"

kalau lulusan fiskal dan karyawan pajak merepotkan para aparat pajak yang di atas sana, untuk apa jurusan fiskal dibuka di PT? setahu saya, bukannya untuk mengurangi keterbatasan SDM dalam pelayanan pajak ya?

saya pribadi menilai bahwa tujuan "org2 terhormat di atas" membuat pmk 22 BUKAN agar aparat pajak tidak direpotkan dalam menjalankan tugasnya karena berurusan dengan orang yang tidak mengerti persoalan pajak, tetapi PENOLAKAN SECARA "HALUS" terhadap lulusan fiskal dan karyawan pajak.

kalau begitu, BUBARIN aja sekalian jur. fiskal di PT? ga usah repot2 bikin pmk segala. gitu aja kok repot?


sepertinya jalan satu2nya utk revisi pmk 22 hanya bisa melalui UJI MATERI, ******** hanya bisa lempar batu sembunyi tangan. cape deh...


(maaf jika ada kata yg kurang berkenan, terima kasih)

Sony
Groupie

28 Juli 2008


Definisi " diskriminasi " menurut Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Ananda Santoso & A.R.AL Hanif :

" Perbedaan perlakuan berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dsb "

Tolong rekan-rekan dapat memperkaya definisi " Diskriminasi " , biar jelas maksud daripada DISKRIMINASI.

Husin
Junior

28 Juli 2008


Penertiban Kuasa WP adalah sangat sangat baik tapi yang menjadi masalah kita dari awal terbitnya PMK22 adalah : Kenapa Lulusan PT Perpajakan dan Karyawan Divisi Pajak mendapat JATAH WP yang kecil kecil dengan maksimum omzet perusahaan 2,4 M / tahun sedangkan Konsultan Pajak mendapat JATAH WP yang besar-besar ? Apa ini namanya bukan diskriminasi ?

Kita tidak menentang upaya penertiban WP tapi yang tidak kita mau adalah DISKRIMINASI perlakuan terhadap Lulusan PT Perpajakan dan Karyawan Divisi Pajak.

Lulusan PT Perpajakan sama kwalitasnya dengan Konsultan Pajak. Karyawan Divisi pajak yang paling mengetahui Kondisi dan Situasi perusahaan tempatnya bekerja. Kenapa semuanya ini diperlakukan diskriminasi ?

Yuni
Junior

28 Juli 2008


Komentar otoritas pajak kita di kompas hari ini koq gini ya ? ngak ada yg bener, .... payah...payah ... tulalit... tulalit ..!!!

abinzz
Groupie

28 Juli 2008


itu Komentar Ditjen Pemeriksaan, kok nggak ************ yah??...
Orang KPP Ngerti Nggak Tentang Perpajakan??...
Saya tanya Tentang SPT aja Jawab Kelabakan, gimana mo adu Politik Pajak??.. Parah ini Aturan!!.. Bikin Emosi Bacanya!!..
KALAU BERANI PARA PENDUKUNG PMK 22 INI KASIH STATEMENT DI FORUM INI!!!... PAKEK DASAR2X DAN ALASAN YANG JELAS!!!.. YANG ILMIAH, JANGAN PAKEK ALASAN INI ITU!!... (Maaf Kalau Bahasanya Kasar)

Harjuna
Newbie

28 Juli 2008


forum ortax yth,
Dari kutipan di Kompas yang disajikan dalam forum ortax ini, TERBUKTI sudah bahwa PMK 22/2008 adalah TAX PROFESSION FRIENDLY. Karyawan divisi pajak, jurusan perpajakan perguruan tinggi beserta mahasiswa dan alumninya adalah orang-orang yang tidak mengerti pajak yang kerjanya HANYA MEREPOTKAN aparat pajak saja! Oleh karena itu LAYAK UNTUK DIPINGGIRKAN!

hendro
Junior

28 Juli 2008


Yth karyawan wajib pajak dan lulusan PT Fiskal,

Ternyata kalian adalah orang-orang yang tidak mengerti persoalan pajak dan bisa merepotkan aparat pajak saja.

Ternyata konsultan pajak adalah orang-orang yang mengerti persoalan pajak dan tidak merepotkan aparat pajak.

Apakah ada tanggapan dari rekan-rekan mengenai statement tersebut yang dapat ditarik kesimpulan dari kompas?

Hendro

deddysetyo
Newbie

28 Juli 2008


sistem self assesment udah ganti yaaaa.......

EDDYPRASETYO
Senior

28 Juli 2008


Kayaknya rekan-2 ortax khususnya yg jadi korban PMK 22 mesti PASRAH karena sampai sekarang isue direvisinya PMK tersebut tidak terbukti. Yah dimaklumi untuk menggolkan suatu aturan perlu banyak pengorbanan yg dikeluarkan terutama MATERI.

Oyong
Newbie

28 Juli 2008


Kalau " Bukan Konsultan pajak " merepotkan aparat pajak, kenapa PP.80/2007 membolehkan Kuasa WP dari Bukan Konsultan Pajak mewakili WP ? Mohon Bapak Direktur Pemeriksaan Pajak DJP dapat menjelaskannya .

PMK.22 tidak akan direvisi lagi oleh Men Keu karena ada orang yang khawatir IKPI akan mendapatkan persaingan usaha jasa konsultasi pajak.

PMK.22 hanya dapat direvisi oleh Mahkamah Agung melalui Uji Materi.

dikdik07
Contributor

28 Juli 2008


Kutipan dari artikel Kompas, 28 Juli 2008 :
Seputar PMK 22/2008:

"..Pembatasan kewenangan tersebut, menurut Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution, bukan untuk diskriminasi, melainkan hanya untuk menertibkan. "Aturan ini bukan dibuat untuk membuat diskriminasi. Aturan ini diterbitkan untuk lebih mempermudah dan memperjelas wajib pajak saat berurusan dengan aparat pajak," ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu..."

"..Menurut Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Riza Noor Karim, dengan adanya PMK No 22/2008, semua orang bisa mewakili wajib pajak kecil asal sudah memegang sertifikat Brevet A Perpajakan.
Namun, untuk menjadi wakil dari wajib pajak besar dengan omzet di atas Rp 1,8 miliar, ujarnya, wakil wajib pajak itu harus mendapatkan izin pendirian perusahaan jasa konsultan pajak dari Ditjen Pajak. "PMK No 22/2008 itu diterbitkan semata-mata hanya untuk melindungi wajib pajak. Itu dilakukan dengan cara menertibkan aturan tentang pemegang kuasa wajib pajak," ujarnya..."
Riza menegaskan, PMK No 22/2008 bertujuan agar aparat pajak tidak direpotkan dalam menjalankan tugasnya karena berurusan dengan orang yang tidak mengerti persoalan pajak. "Jangan sampai orang yang tidak mengerti pajak menjadi kuasa dari wajib pajak pada saat berperkara dengan aparat pajak. Bisa repot nanti," ujar Riza Noor Karim"

MASIH ADAKAH PELUANG PMK 22/2008 DIREVISI????

Sugeng
Newbie

28 Juli 2008


Yth. Sdr. Fajri

Memakai jasa Konsultan Pajak bukan berarti tidak lagi memakai karyawan, tidak mungkin konsultan pajak setiap hari bekerja di perusahaan WP, sedangkan pekerjaan akuntansi & perpajakan harus setiap hari dikerjakan, jadi perusahaan dibebankan biaya gaji karyawan plus biaya konsultan pajak.

Pekerjaan Akuntan Publik beda dengan pekerjaan Konsultan Pajak. Kalo Fajri sudah menjadi praktisi pajak barulah mengetahui kalau konsultan pajak itu akan menambah biaya perusahaan.

Benar kalau sdr.Fajri mengatakan yang Bukan Konsultan Pajak tidak kalah dengan Konsultan Pajak, bahkan ada yang lebih baik..

fajri
Newbie

27 Juli 2008


Mohon maaf sebelumnya, tp bukankah PMK No. 22 tersebut juga menguntungkan perusahaan? Kalo saya pikir2, dibandingkan harus membayar gaji karyawan misalnya 5jt/bulan yang berarti 60jt/tahun, dengan menggunakan jasa konsultan pajak mgkn hanya 20jt maksimal. Maaf kalo saya sok tahu mengenai biaya2nya, saya masih kuliah soalnya. Tp dari apa yg saya tahu, untuk mengaudit laporan keuangan aja sekitar 20jutaan, untuk pembuatan SPT dan laporan keuangan mgkn hanya sekitar 10jutaan. Jadi menurut saya tidak benar disebutkan bahwa PMK no. 22 hanya menguntungkan konsultan pajak saja. Tp juga saya tidak setuju dengan peraturan yang seperti mendiskreditkan kalangan tertentu tersebut. Jika tujuannya agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian SPT dan semacamnya, saya rasa yang bukan konsultan pajak pun tidak kalah dengan konsultan pajak, bahkan mgkn ada yg lebih baik..

Tedy
Newbie

27 Juli 2008


Biasa lah pak Sugeng, penguasa mau kasi orderan pekerjaan buat konsultan pajak. Toh nanti ada setorannya. he..he..

Sugeng
Newbie

26 Juli 2008


Saya kira urusan pajak perusahaan dapat diselesaikan sendiri oleh pemilik bersama dengan karyawannya yang berasal dari lulusan kuliah akuntansi atau perpajakan, lagi pula pemilik perusahaan tidak bodoh - bodoh amat pengetahuannya tentang pajak.
Kenapa sekarang perusahaan dipaksa memakai jasa konsultan pajak dari luar ?
Apa sih maunya penguasa pajak kita ?

Sony
Groupie

25 Juli 2008


Saya mengerti masud rekan irul_aqila, karyawan divisi pajak merupakan otoritas internal manajemen perusahaan sedangkan tax advisory merupakan kuasa WP ( konsultan dan non konsultan) dari luar manajemen perusahaan, masing-masing mempunyai peran yang tidak dibatasi. Sekarang tinggal DJP yang melakukan koreksi jika terjadi kesalahan pemenuhan kewajiban pajak dari WP ybs.

irul_aqila
Newbie

25 Juli 2008


Mungkin disini menjadi salah satu bentuk batasan "self assessment" bagi Wajib Pajak. dan kualifikasi karyawan merupakan otoritas internal bagi manajemen suatu badan hukum, sebaiknya jasa tax advisory bukan dibatasi u/ satu pihak namun disertifikasi untuk kalangan manapun; tinggal DJP yang melakukan koreksi jika terjadi kesalahan pemenuhan kewajiban perpajakan tsb...cmiiw...

AdeR
Junior

24 Juli 2008


Men Keu : RAPBN 2009 anggarkan Rp.70 T untuk entaskan pengangguran dan kemiskinan.
Ibu menteri, penghapusan Ps.4 (1) PMK22 juga dapat mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

albert
Genuine

23 Juli 2008


Betul pak saya setuju dengan pendapat Bapak, Sebaiknya No. 22/PMK.03/2008 di batalkan.

onorus
Genuine

23 Juli 2008


Sebenarnya kalo mo jujur, sebelum ini DItjen Pajak beberapa kali (kalo tak boleh dibilang sering) mengeluarkan kebijakan/aturan yg bertentangan dgn aturan tingkat atasnya.
Salah satu contoh Ps 3 KUP (lama) menyatakan bhw batas waktu penyampaian SPT paling lambat 20 jari setelah akhir masa pajak u/ SPT Masa & 3 bulan setelah akhir tahun pajak u/ SPT Tahunan, ttp Ditjen Pajak kadang mengeluarkan SE/PER yg mengundur batas waktu penyampaian SPT, demikian juga penyetoran.
Tetapi kita-sbg WP krn diuntungkan ya diem aja.

Sehubungan dgn dikeluarkannya PMK 22/2008 ini ya jgn diam aja. Krn apa? Ya krn direpotkan....he..he...
Bila perlu ajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi..

Oyong
Newbie

23 Juli 2008


Pertanyaan dari penulis artikel ini, kalau komunitas pajak mau bertanya mengenai alasan yang rasional dibuat Ps.4 (1) PMK22 serta memohon agar pasal tsb dihapus ditujukan kepada siapa ?

Jawabannya adalah :
1. Menghadap langsung kepada Ibu Menteri Keuangan atau bapak dirjen pajak, ceritakan langsung permasalahaannya lalu minta ps.4 dihapus, kalau melalui perantara nanti dihambat oleh politisi busuk seperti yang terjadi selama ini.
2. Diajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

Dengan cara tersebut diatas pasti berhasil, ayo komunitas pajak langsung action jangan ditunda lagi , sudah banyak korban PMK22 akibat ulah politisi busuk !!!

metho
Newbie

22 Juli 2008


moga-moga issue tentang revisi PMK 22 segera terwujud.
jadi kita yang handle pajak bisa tenang kl kita dikasih kuasa perusahaan untuk mengurus perpajakan kantor.
Ibu menteri tolong segera direvisi PMK 22.

Tedy
Newbie

22 Juli 2008


Sependapat dengan sdr.gushanhar, sebaiknya masalah Kuasa WP DIKEMBALIKAN kepada WP ybs karena merekalah yg berkepentingan. Sehebat apapun kuasa tsb tetapi kalau WP tidak percaya buat apa ?

---> Harapan tsb dapat tercapai kalau PMK22 pasal 4 (1) dihapus !!!

Oyong
Newbie

21 Juli 2008


Ibu menteri keuangan, jauhkan kami dari politisi jahat !!
Kami tidak mau jadi korban PMK22 akibat ulah politisi jahat itu !!
Tolonglah kami bu menteri .....

heru
Newbie

20 Juli 2008


Rekan-rekan semua
Di balik bahasa normatif/formal/prosedural/atau apapun namanya, yang perlu kita ketahui adalah bahwa aturan yang dibuat masih banyak karena loby-loby pihak-pihak yang berkepentingan sehingga saya tidak cukup kaget akan aturan tersebut.
Karena modernisasi perpajakan yang terjadi baru diikuti max 20% saja pola pikir aparatnya untuk modern dan transparan. Kalau saja 100% aparat pajak sudah mempunyai pola pikir modern tapi kita hidup dalam tataran masyarakat yang serba korup dan banyak mafia-mafianya sehingga aturan PMK 22 termasuk hasil karya dari mafia tersebut.
Secara praktek di lapangan, kalau masih kenal boleh koq. he..he..he..
Akhirnya demi bangsa dan anak cucu kita mari kita berdoa supaya ada revisi PMK 22 dan seluruh aturan-aturan yang keluar dilandaskan pada kepentingan umum/seluruh masyarakat.

Harjuna
Newbie

20 Juli 2008


Salam kenal,
tertarik untuk nimbrung komentar dalam forum ini. kalau di dunia politik skg ada gerakan pembersihan anti politisi busuk untuk mencegah mereka bercokol di DPR/DPD/MPR. Tetapi di profesi pajak, saya lihat justru mereka yang terus bercokol. Mari kita selamatkan komunitas pajak ini dari orang-orang seperti politisi busuk itu menuju kemandirian pembiayaan negara melalui pajak yang adil.
Hormat saya

Yuni
Junior

20 Juli 2008


Moga2 isue revisi PMK22 dpt terwujud, amin.
Wendah, gmn t khabarnya ? udah msk kuliah semester baru ? Ayo semangat lagi, semangat !!!
" Aku dukung revisi PMK22, aku tidak mau jadi kurir "

EDDYPRASETYO
Senior

19 Juli 2008


Untuk rekan-rekan ortax, issue yg beredar PMK 22 mau direvisi. Yah berdoa aja.

bahtiar
Newbie

19 Juli 2008


Pak Husin, Anda benar
Ayo kita reformasi orang tua seperti itu! Sekarang jamannya anak muda yang energik dan penuh dedikasi memimpin bangsa ini, termasuk yang memimpin profesi pajak. mari kita lakukan pembaruan dalam organisasi komunitas pajak!
Salam REFORMASI

Husin
Junior

18 Juli 2008


Yang tua setelah duduk dengan manis lalu pintu dirapatkan, yang muda jadi sulit untuk masuk. aduh manisnya..
Yang mode tua begini ini yang anti perubahan PMK 22, mereka harus direformasi.. segera ... ayo !!!

okysigit
Newbie

18 Juli 2008


To: Pak Hendro dan Pak Farid

Saya sependapat dengan anda berdua mengenai dicabutnya PMK 22/2008 Ps. 4 (1), karena saya selaku karyawan divisi pajak akan berpikir ulang Meng-Order (mereferensikan order ke atasan saya) untuk menggunakan jasa Konsultan Pajak dikarenakan saya dan teman-teman sesama Karyawan divisi pajak yang notabene lulusan PT Fiskal telah diperkaya oleh Kurikulum dan Kajian Ilmiah yang bersifat up to date oleh dosen-dosen kami baik dari dalam maupun luar negeri jadi jika dibandingkan dengan Kurikulum (mata Ujian) Sertifikasi Profesi sangatlah
jauh,...jadi sekali lagi bagi teman - teman yang di "untungkan" dengan PMK 22/2008 Ps. 4(1) jika teman-teman tidak meng-upgrade diri teman-teman saya khawatir kalian akan tetap selalu Rindu Order (RO), kasian deh....

Oky Sigit -- (Komunitas Pajak)

farid
Newbie

18 Juli 2008


To Pak Hendro

Saking semangatnya saya untuk menyuarakan aspirasi jadi terlewatkan, seperti yang disebutkan Pak Hendro Pasal 4 ayat 1 PMK 22/2008 saya sependapat


salam
farid -- (Komunitas Pajak)

hendro
Junior

17 Juli 2008



Tahun 2004, organisasi profesi khawatir dengan kehadiran Account Representative (AR) sebagai pesaing.

Maka lulusan D3 Pajak dan universitas di tahun 2005 terpinggirkan.

Order tetap belum datang, karena perusahaan masih mempunyai karyawan divisi pajak yang tangguh dan merupakan spesialis di masing-masing bidang industri. Gabungan dari AR dan karyawan divisi pajak ternyata menyebabkan konsultan pajak yang khawatir akan persaingan terus rindu order.

Jawabannya: PMK 22/2008 Pasal 4 ayat 1: lulusan D3 Perpajakan dan karyawan divisi pajak perusahaan dibuat tidak berkutik.

Apakah order kembali akan datang? Tergantung upaya dari PT Perpajakan dan karyawan divisi pajak untuk menolak Pasal 4 ayat 1 PMK 22/2008.

Teman-teman, kita harus buat mereka tetap Rindu Order (RO)selamanya!

Salam,

Hendro-Bukan Konsultan Pajak (Karyawan Divisi Pajak)

hendro
Junior

17 Juli 2008



Waduh Pak Farid, jangan galak gitu donk, PMK 22/2008 jangan dicabut semuanya. Kalau baca tulisan di atas khan hanya diusulkan Pasal 4 ayat 1 saja yang dicabut. Karena saya pun sependapat dengan tulisan tersebut di atas bahwa Pasal tersebut-lah yang menimbulkan kontroversi selama ini.

Pemerintah mengatur kualifikasi dan kompetensi karyawan divisi pajak, apa kata dunia?

Salam,

Hendro

farid
Newbie

17 Juli 2008


Gerakan DIAM atau Pura-Pura DIAM pemerintah terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sangat mencerminkan ketidakpedulian kepada masyarakat khususnya Komunitas pajak!!!! budaya memperjuangkan kepentingan golongan tertentu diatas kepentingan umum membuktikan negara yang diwakili pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 yang telah mengatur hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negaranya, PMK 22/2008 dengan pembatasan yang sangat diskriminatif adalah cerminan pelanggaran dari Substansi Konstitusi maka kami meminta kepada Pemerintah khususnya Ibu Menteri Keuangan
1. Cabut PMK 22/2008
2. Usut tuntas kenapa Peraturan yang Bersifat DISKRIMINATIF ini bisa
diterbitkan
3. berikan Sanksi kepada Pihak-pihak yg terkait dengan pembuatan
PMK 22/2008 ini jika terbukti ada penyalahgunaan kekuasaan
(Abuse of Power)


tridifta
Newbie

17 Juli 2008


saya jadi heran dengan PMK 22/2008 ini , apa tidak dipikirkan sebelumnya yah, bahwa HRD suatu perusahaan berani menerima karyawan/wati untuk ditempatkan di divisi pajak pasti sebelumnya karyawan/wati tersebut telah lulus uji dan pasti berkompeten dalam hal perpajakan , yang pastinya tidak kalah kompeten dengan karyawan/wati yang bekerja di suatu tax advisor atau konsultan pajak,,,kan ijazahnya sama. dengan adanya PMK 22/2008 ini hanya membuat perusahaan jasa tax advisor atau konsultan pajak semakin menjamur sehingga menciptakan suasana kompetisi yang semakin memanas.

gusanhar
Newbie

17 Juli 2008


Banyak orang atau profesional yang sebenarnya memiliki pemahaman tentang perpajakan bahkan melebihi yang telah menjadi anggota ikpi baik karena ketekunannya atau juga karena pengalamannya. Disisi lain banyak sekali peraturan atau ketentuan perpajakan yang bersifat mengambang yang pengertiannya bisa diargumentasikan berbeda berdasarkan asumsi yang digunakan. Jadi sudahlah sebaiknya masalah kuasa ini dikembalikan kepada wajib pajak yang bersangkutan karena dialah yang berkepentingan. Sehebat apapun orang tersebut tapi kalau wp tidak percaya buat apa!!!???

Marlon
Newbie

16 Juli 2008


apakah PMK 22 ini sudah benar2 di pikirkan yahhh oleh yang berkuasa disana?karena ribuan dari karyawan divisi pajak di indonesia ini akan menjadi apa??sudah susah2 kuliah ambil jurusan pajak,,yang tadinya niat mau melanjut lagi untuk memperdalam ilmu seputar pajak,,,ehhh malah ada PMK 22 yang membuat saya tak menahan diri dulu untuk hal itu,,,so sapa sih mang yang bilang klo karyawan divisi pajak itu kurang kompeten untuk menangani perusahaan masing2???bisa2 aja tuhhh,,,,,,,,,,,

bahtiar
Newbie

16 Juli 2008


Saya setuju dengan pendapat pak daruss & pak danny, ditengah keadaan perekonomian Indonesia yang semakin sulit ini, sangat tidak layak mengeluarkan kebijakan yang mematikan kesempatan kerja bagi lulusan pajak. PMK 22/2008 memang sangat memihak kepentingan profesi pajak tertentu!

EDDYPRASETYO
Senior

16 Juli 2008


Mohon dimaklumi untuk meng-GOL-kan PMK 22 butuh *********** ?????? Ndak mungkin tidak ada SESUATU sehingga PMK 22 diterbitkan karena hanya mengutungkan organisasi profesi saja. Makanya karyawan bagian divisi pajak siap-siap ganti profesi jadi "KURIR" aja.

abinzz
Groupie

16 Juli 2008


Sungguh Arogan!!!...
Kalau Lulusan PT. Pajak/Fiskal dibatasi..
Seharusnya yang Boleh Mengambil Brevet Juga Dibatasi!!..
Menteri Keuangan Kita itu Bergelar Pendidikan dan tidak Mudah Meraihnya!!.. Kenapa dia Melecehkan Instansi Pendidikan yang membesarkan dia yah!!.. Buat Apa dong saya kuliah dibidang Pajak/Fiskal bertahun2x??.. toh ternyata Ijazah saya hanya di hargai dengan PMK 22 ini??..
Dalam Hal ini sebenarnya tidak ada konflik antara Tax Division Vs Tax Consultant cuma PMK ini aja yang Meng-ada2x!!..
Berlebihan kalau menganggap karyawan Pajak tidak berkompeten menangani perusahaannya!!...
Jujur Saja saya coba tanya rekan2x..
bisakah kita Nego dengan Kantor Akuntan (Konsultan) untuk membuat Laporan Keuangan Hasil Audit Menjadi Lebih Baik??..
Jadi Siapakah yang Lebih Pantas Menangani Perusahaan??..

sambudi
Newbie

16 Juli 2008


Telah banyak pihak yang berkomentar, mengkritisi, dan berpendapat bahwa PMK 22/2008 ini tidak sesuai dengan prinsip pembuatan kebijakan yang baik, serta dari aspek yuridis formal juga melanggar ketentuan hukum yang diatasnya (PP 80/2007). Tetapi kita semua tidak mengerti, mengapa komentar dan kritikan tersebut tidak pernah ditanggapi.....ADA APA?????

Herman
Newbie

16 Juli 2008


Polemik PMK 22/2008 sebaiknya menempuh jalur hukum ke Mahkamah Agung setelah upaya pendekatan tidak membuahkan hasil.

PMK.22/2008 pasal 4 seharusnya tidak ada karena bertentangan dengan PP.80/2007 pasal 31.
Secara hirarki hukum PP.80/2007 lebih tinggi dari PMK.22/2008 maka yang menjadi acuan adalah PP.80/2007.

Untuk penjelasan lebih lanjut disarankan agar menghubungi LBH setempat.

Sony
Groupie

15 Juli 2008


Yth.Pak Husin

Sudah terlalu banyak masukan saran kepada pembuat kebijakan pajak, tapi PMK22 pasal 4 ayat 1 belum juga dicabut oleh Men Keu.
Sebaiknya dibawa saja ke MA, biar MA yang menyelesaikannya.

Husin
Junior

15 Juli 2008


Sebenarnya negara melalui PP.80/2007 telah memberikan kesempatan kepada masyarakat lulusan PT Perpajakan dari PT Negeri atau PT Swasta terakreditasi A untuk berperan serta membantu WP dalam menjalankan hak dan kewajibannya, hanya saja kemudian dicederai oleh terbitnya PMK.22 pasal 4 ayat 1 dengan pembatasan-pembatasan yang justru menghilangkan kembali kesempatan yang telah diberikan PP.80/2007 tersebut.

Kemungkinan pada saat menerbitkan PMK.22 , otoritas pajak tidak menyadari ada kekeliruan pasal 4 ayat 1, akan tetapi seiring jalannya waktu banyak masukan dari komunitas pajak kepada otoritas pajak, Menteri Keuangan segera mencabutnya , dengan demikian permasalahannya menjadi selesai.

Others Artikel


Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?
Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise, 7 Oktober 2013

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan? Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise [1] “… Efficiency of a tax system is not determined only by appropriate legal ...

Ditanggapi Sebanyak : 20 Kali

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax, 3 September 2013

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan Darussalam [1] 1. Latar ...

Ditanggapi Sebanyak : 15 Kali

Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Mixed sebagai alternatif berbagi beban
Hendy Setiawan, 28 Juli 2013

Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Mixed sebagai alternatif berbagi beban

Pendahuluan Menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap (karyawan) bukanlah pekerjaan sederhana mengingat sifatnya yang subjektif dan variatif. Subjektif melibatkan kondisi dari karyawan terkait dengan berbagai status yang melekat kepadanya, antara lain : Status Kepegawaian ...

Ditanggapi Sebanyak : 39 Kali

show all Artikel