Artikel

  • 1 Jul 2008

BER-NPWP, BEBAS FLN

Iman Santoso
Executive Director Tax Services - Ernst & Young Indonesia and lecturer at University of Indonesia

npwp_123Dalam buku yang diedit oleh Cedric Sandford di tahun 1993 yang diterbitkan oleh Fiscal Publications yang diberi judul Key Issues In Tax Reform (1993), Ian Wallschutzky bercerita pengalaman sukses reformasi perpajakan di Australia di kurun tahun 1980-1990an. Pada Bagian II buku tersebut yang mengetengahkan isu administrasi reformasi perpajakan (Tax Reform – Administration), Wallschutzky yang merupakan associate professor of taxation di Universitas Newcastle, NSW, Australia menyebutkan pentingnya taxpayer identification bagi keberhasilan suatu sistem perpajakan. Dalam konteks ini, Wallschutzky menyebut bahwa ”tax systems may not be successful unless taxpayers can be identified”. Untuk kepentingan itu, Australia sejak tahun 1989 memberikan insentif yang cukup besar agar wajib pajaknya memiliki Tax File Number (TFN). Tercatat dalam artikel Minimising Evasion and Avoidance – Lesson From Australia di buku Cedric Sandford itu perbedaan perlakuan perpajakan yang lebih menguntungkan buat mereka yang memiliki TFN, seperti: (i) pengurangan pemotongan PPh yang lebih kecil sebesar 20% atas pembayaran gaji dibanding mereka yang tidak memiliki TFN yang dipotong 48.25%; (ii) mendapatkan tunjangan “ngganggur” dan sakit; (iii) tunjangan karena pension atau cacat; dan (iv) bebas pajak atas bunga tabungan. Fasilitas itu, pada awalnya memang diperuntukkan agar wajib pajak memiliki TFN dengan memberikan manfaat langsung atas kepemilikan TFN untuk mereka.

Negara lain, Sri Langka, berdasarkan The Report of the Taxation Commission 1990 (Sri Lanka), kurang lebih melakukan langkah yang sama saat mensosialisasikan pentingnya tax identification bagi penduduknya, yaitu dengan cara menawarkan tax amnesty bagi mereka yang mendaftar dan mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Langkah ekstensifikasi NPWP yang diambil pemerintah Indonesia

Statemen Wallschutzky di atas, tampaknya relevan untuk kasus Indonesia yang saat ini telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), satu dari trio UU perpajakan yang tengah digodok dan dibahas di Parlemen. Menyitir pendapat Wallschutzky di atas, sistem perpajakan Indonesia tidak akan berhasil tanpa mengidentifikasi profil wajib pajak, tanpa pengetahuan terhadap berapa banyak jumlah wajib pajak terdaftar. Untuk itu, NPWP menjadi krusial bagi administrasi perpajakan, tidak saja sebagai tanda bukti pengenal diri atau identitas wajib pajak, tetapi lebih dari itu NPWP juga merupakan sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan (tax compliance) yang dari sana Negara akan memperoleh sumber penerimaan pajak guna dipakai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Memperhatikan data statistik kepemilikan NPWP di kalangan wajib pajak Indonesia, khususnya wajib pajak orang pribadi yang masih relative rendah tingkat kesadarannya (orang pribadi yang efektif memiliki NPWP dengan identitas jelas sebanyak 6 juta orang dengan jumlah pembayar pajak sebanyak 1,1 juta orang dari kurang lebih 200-an juta penduduk Indonesia saat ini), kita dapat memetik pelajaran dari kasus di dua Negara di atas. Tendensi ke arah itu, dapat dilihat dari draft Rancangan Undang-undang (RUU) pajak yang masih belum rampung dibahas DPR saat ini. Pada draft RUU Pajak penghasilan (PPh), diperkenalkan perlakuan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji yang berbeda antara karyawan yang memiliki NPWP dan yang tidak ber-NPWP. Terhadap mereka yang ber-NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji yang lebih kecil dari karyawan yang tidak memiliki NPWP sehingga perbedaan ini akan secara nyata dinikmati oleh mereka yang dianggap lebih complied (dengan kepemilikan NPWP) dan memacu mereka yang belum ber-NPWP untuk segera mendaftar guna mendapatkan manfaat (benefit) yang telah dinikmati oleh teman-temannya yang telah lebih dahulu ber-NPWP. Insentif lain yang diperkenalkan oleh pemerintah dalam UU KUP baru adalah diberikannya sunset policy dimana dalam Pasal 37A ayat (2) disebutkan bahwa “Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar”.

Kabar gembira lainnya kita dengar di minggu-minggu belakangan ini dimana dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diusulkan juga tambahan kenikmatan (benefits) bagi mereka yang ber-NPWP, yaitu berupa pembebasan pembayaran fiskal luar negeri bagi mereka yang akan bertolak ke luar negeri (Liputan6.com tanggal 25 Juni 2008). Sebagaimana diketahui, berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku, setiap individu yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri diwajibkan membayar fiskal luar negeri (FLN) sebesar: (i) Rp 1.000.000 untuk setiap kali perjalanan menggunakan pesawat udara; (ii) Rp 500.000 dengan menggunakan kapal laut; dan (iii) Rp 250.000 apabila perjalanannya melalui darat.

Rencana pembebasan FLN bagi mereka yang ber-NPWP mulai tahun 2009 (Kompas, Senin 30 Juni 2008), apabila disetujui untuk diterapkan, merupakan bagian dari kampanye positif bagi mereka yang belum ber-NPWP untuk segera ber-NPWP. Ditilik dari substansinya, FLN sebenarnya adalah pajak pendahuluan bagi orang pribadi, yang dapat dikreditkan saat yang bersangkutan melakukan finalisasi perhitungan SPT PPh akhir tahun. Jadi dari segi penerimaan pemerintah, sebenarnya tidak berpengaruh apakah dibebaskan atau tidak, karena jika dibayar saat individu yang bersangkutan bertolak ke luar negeri, toh di akhir tahun, pembayaran FLN itu dapat menjadi kredit pajak. Pengaruh hanya akan terjadi pada cash flow, dimana saat dikenakan FLN atas keberangkatan orang pribadi ke luar negeri, pemerintah telah meng-akselerasi penerimaannya, tanpa menunggu perhitungan PPh wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan di akhir tahun. Keuntungan lain dari rencana pembebasan FLN tsb bagi WPOP yang ber-NPWP adalah: (i) ia tidak lagi disibukkan dengan beban administratif penyimpanan tanda bukti pembayaran FLN yang mudah (rentan) tercecer dan hilang; (ii) kemungkinan pelaporan SPT PPh WPOP lebih bayar akibat klaim FLN dapat dihindari sehingga meng-encourage WPOP untuk membiasakan pelaporan SPT secara benar.

Akankah success story di atas berulang untuk Indonesia?

Menurut sumber resmi Pihak Departemen Keuangan, rencana di atas terasa dilematis bagi pemerintah mengingat penerimaan FLN terus meningkat dari semula rata-rata Rp 1,3 trilyun di 2005 menjadi Rp 2,5 trilyun di 2007. Harapan kita tentunya kehilangan penerimaan tersebut dapat tergantikan atau bahkan terlampaui oleh potensi penerimaan pajak dari kepemilikan NPWP bagi wajib pajak-wajib pajak baru dan multiflier effect dari pembebasan FLN ini. Pembebasan FLN ini memang memiliki konsekuensi industri pariwisata domestik untuk berbenah menyiapkan diri berkompetisi menarik wisatawan lokal karena di era Asean Tourism Agreement dewasa ini, setiap Negara anggota ASEAN diharapkan dapat menghapus semua hambatan keluar-masuk orang, termasuk FLN. Rencana pembebasan FLN buat mereka yang ber-NPWP juga ditengarai dapat memberikan kesempatan yang lebih terbuka buat warganegara Indonesia yang ingin menyerap dan menuntut ilmu di Negara-negara yang lebih maju dan berpartisipasi lebih aktif dalam pergaulan internasional.

Sekali lagi, agar trade-off kehilangan penerimaan dari sumber FLN dapat tergantikan atau bahkan terlampaui oleh penerimaan pajak dari wajib pajak yang baru memiliki NPWP berikut imbas perekonomian lanjutannya, pemerintah memang harus bekerja lebih keras dan professional lagi. Pengalaman “bermanis-manis” agar banyak warga masyarakat ber-NPWP di Australia dan Sri Langka menghasilkan buah manis keberhasilan reformasi sistem perpajakan di dua Negara itu. Pertanyaannya kemudian untuk kasus kita adalah apakah “bermanis-manis” memberikan pembebasan FLN bagi mereka yang ber-NPWP dapat meningkatkan jumlah WPOP efektif terdaftar dan membayar pajak? Sudahkah dikaji apakah insentif yang ditawarkan tersebut memang cukup “manis” menurut perspektif warga masyarakat? Perlukah “pemanis” tambahan?

Cerita sukses moga-moga akan berulang di Indonesia. Amin.
  • 1 Jul 2008

Disclaimer :

Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan


fahdiplg
 29 Nop 2009
pada peraturan perpajakan, setiap orang pribadi maupun badan yang mempunyai penghasilan WAJIB punya NPWP....
kalau memang pemerintah melalui Kantor Dirjen Pajak, membebaskan FLN dengan mewajibkan ber NPWP dalam maksud menarik wajib pajak baru dalam memperbesar pendapatan negara yaitu pajak, saya setuju...
dengan bebas FLN, penghasilan WP OP menjadi lebih besar mengakibatkan pajak terutang WPOP tsb meningkat....
rosikin
 2 Sept 2009
yang penting unsur2 didalamnya jg mendukung...
deddysetyo
 25 Jul 2009
terobosan yang bagus untuk extensifikasi....
tapi ingat pajak punya dua fungsi.... budgeter dan reguleren.
XAW
 10 Jul 2009
tax reform yang digulirkan pemerintah merupakan loncatan yang luar biasa karena selain menyangkut sistem, juga kultur yang telah puluhan tahun mendarah daging.
yacobyahya
 26 Jun 2009
Bebas fiskal luar negeri bisa lewat tiga cara: bebas fiskal secara langsung, bebas fiskal dengan mengurus surat keterangan bebas fiskal luar negeri (SKBFLN), serta bebas fiskal karena ber-NPWP. Cara yang terakhir ini merupakan terobosan yang perlu diapresiasi, meski mulai 2011 fiskal luar negeri akan dibebaskan secara otomatis. Direktorat jenderal pajak perlu memikirkan inovasi ekstensifikasi untuk ke depan lagi. Saya yakin ia bisa.
astomo
 9 Jun 2009
Apapun yang di buat oleh DJP marilah kita acukan jempol terlebih dahulu ! bahwa itu semua sudah diproses dan dipikirkan secara matang oleh mereka - mereka yang berfikir sedemikian rupa. Bagi kita hendaknya menghargai saja dan selalu taat ! Kita lihat saja nanti
suhadi
 15 Mei 2009
Sepertinya FLN hanya bermanfaat bagi sebagian kecil WP, saat ini stimulus yang diberikan khusus untuk pegawai berpenghasilan dibawah 5 jt sudah cukup bermanfaat.
laura
 24 Apr 2009
ya, minimal dengan fasilitas ini dapat meningkatkan jumlah wajib pajak...
dan sepertinya dengan denda dan sanksi administrasi yang diterapkan mereka juga melakukan kewajiban perpajakanya.....
Sebenarnya degan trik seperti ini, DJP sekaligus dapat melihat tingkat kemampuan dan penghasilan dari para warga negara yang sering bepergian ke luar negeri tsb..
Klo punya penghasilan yang berlebih untuk bolak- balik luar negeri, masa sich ga mau bayar pajak buat negara sendiri??
miersana
 16 Apr 2009
Dengan Pembebasan FLN bagi mereka yang ber-NPWP yang merupakan salah satu bentuk kebijakan Ekstensifikasi pemerintah dalam meningkatkan jumlah wajib pajak dan tentunya meningkatkan penerimanan pajak menurut saya kurang efektif karena Fasilitas ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang sering keluar negeri aja ( biasanya si Orang kaya ).
Sapto
 3 Apr 2009
Mungkin yang perlu ditanyakan adalah bagaimana seorang istri (pekerjaannya ibu rumah tangga) yang sering ikut ke LN suaminya, apakah dia harus ber-NPWP diri sendiri untuk mendapatkan BEBAS FLN? Jika memang itu yang diharuskan, maka akan membebani administrasi pajak...
stenlymandagi
 24 Mar 2009
bila hanya ekstensifikasi yang dikedepankan, hanya membebani database saja, dengan NPWP pasif, bila tidak dilakukan tindaklanjutnya untuk bisa mendorong WP bijak dalam memotong, memungut, menyetor dan melaporkan pajaknya.
Bisa2 pajak kelihatan meningkat, tapi hanya dari denda terlambat/tidak lapor..
Bebas FLN hanya buat mereka yg punya uang lebih utk ke luar negeri...
harry_logic
 1 Feb 2009
Selama 'jabatan'-nya adalah WAJIB Pajak tentu membutuhkan kerja dan biaya ekstra utk mendapatkan identifikasi subyek pajak secara maksimal. Sunset Policy, tarif 20% dan 100% lebih tinggi, ... dan apalagi hanya sekedar 'bebas Fiskal Luar Negeri adalah usaha yg sangat kurang buat warga masyarakat kita.

Kalau mau sukses, janganlah hanya me-WAJIB-pajak-kan para subyek pajak negeri ini, tetapi negara harus juga me-WAJIB-kan dan memberikan HAK kepada para Pembayar Pajak. Misalnya, bagi para pembayar pajak yg telah sekian tahun melaksanakan kewajiban pajaknya, maka dia akan memperoleh hak utk mendapatkan uang pensiun, dsb...

Mudah²an...


masali516
 21 Jan 2009
Kalau ada yg merasa dijebak: "Pilihan tetap pada masyarakat sendiri, nanti bayar Fiskal Luar Negeri Aja". Yang ber-NPWP yang menikmati gratisan .... :-)
esco
 20 Jan 2009
jebakan apa beneran ini ya??
reizagerrard
 14 Jan 2009
selamat buat yg hobby traveling ke LN
lumayan buat nambah2 beli oleh2 :)
karmeat
 22 Des 2008
untuk wisatawan tentunya merupakan suatu yang menggembirakan dengan dibebaskannya FLN jika memiliki NPWP...
tentang kenaikan FLN bagi yang tidak memiliki NPWP menjadi 3jt mungkin menjadi solusi yang baik agar lebih banyak yang memiliki NPWP..
lain halnya jika kita berbicara mengenai TKI...
apakah TKI sudah memiliki NPWP semua?
tentunya pembebanan NPWP ini sangat memberatkan TKI yang penghasilannya tidak terlampau besar, apalagi mereka sering bolak-balik ke indonesia...
seandainya saja ada suatu pengecualian...

(bahasa hukum ato undang-undang tu ga selesai tanpa kata "kecuali")
:)
harry_logic
 18 Des 2008
Keseimbangan perlu digunakan di sini, dan di mana pun.
Ada manis, perlu diberikan pula pahit, ada reward ada punishment, ada persuasif perlu represif, ada dingin perlu panas, ada yin perlu yang.

Kalau hanya manis dan pemanis saja pasti tidak cukup, malah tendensi menjadi bangsa yg manja. Kalau hanya dipahitkan maka kreatifitas yg muncul akan cenderung destruktif.

Dgn makin banyak yg ber-NPWP, jaya-lah Indonesia Raya !!
masali516
 12 Des 2008
menanggapi tulisan kawan "ocj788" :
...........masak nenek2 en kakek2 yg uda gak punya penghasilan disuruh buat npwp juga......

=====
Tidak ada larangan kakek2 nenek2 punya NPWP.

Untuk Fiskal Luar Negeri --> Aturannya Undang2 PPh Pasal 25 ayat 8 dan 8a:
(8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
masali516
 12 Des 2008
Menanggapi tulisan Bapak Surjono: ....... bayangkan repotnya harus melaporkan ssp lembar ke-3 OP setiap bulannya. .......
==============
Lihat Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 22/PJ/2008 :
1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.
(2) Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara on-line dan tidak mendapat validasi dengan NTPN, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulannya kalau mau bebas LAPOR pph pasal 25 (bulanan) ya bayar pajak aja bulanan. Karena kalo lapor NIHIL atau nggak dapat NTTPN dari tempat pembayaran, wajib lapor ke KPP ini untuk mengontrol tempat pembayaran (POS/BANK) apakah uangnya telah masuk ke kas negara jadi kita sebagai Warga Negara, berprinsip: "BAYAR PAJAKNYA AWASAI PENGGUNAANNYA"
ocj788
 10 Des 2008
apakah telah keluar peraturan pelaksanaan utk fiskal luar negri ini?karna bingung juga nih, masak nenek2 en kakek2 yg uda gak punya penghasilan disuruh buat npwp juga....
ocj788
 27 Nop 2008
setahu saya ampai saat ini utk pemegang paspor riau bebas fiskal luar negri, apakah dng berlakunya UU PPh yg baru ini sudah tidak bebas fiskal?Dan bagaimana dng para manula yg pergi keluar negri hanya utk berobat atau rekreasi yg mana kita ketahui hampir bisa dipastikan bukan usia produktif yg mempunyai penghasilan, masak harus buat NPWP juga????
surjono
 18 Nop 2008
sebenarnya yang bikin males orang2 untuk punya NPWP adalah repotnya mesti melaporkan lagi ke KPP atas jumlah pajak yang telah dibayar ke Bank persepsi, bayangkan repotnya harus melaporkan ssp lembar ke-3 OP setiap bulannya.. kalo membayar mungkin bisa dilakukan di BCA sekalian mampir untuk urusan kerjaan, nah kalo sengaja ke KPP mungkin masih banyak yang merasa direpotkan..
ini yang banyak menjadi keluhan dari teman2 saya dan termasuk saya, mungkin untuk OP hendaknya online dengan DJP, tidak usah setiap bulan harus melaporkan SSP lembar ke-3, lebih efektif pas SPT Tahunan sekaliam melampirkan SSp lembar ke-3 full sepanjang tahun.
mungkin kalo sistem nya begini akan makin banyak OP yang mendaftar punya NPWP dan akan memanfaatkan fasilitas bebas Fiskal LN ini
EKAPURNA0803
 18 Nop 2008
Mungkin yang bebas fiskal adalah yang sudah ber-NPWP dan melaporkan SPT Tahunan secara teratur. Kalau tidak pernah melaporkan SPT Tahunan maka tetap harus membayar Fiskal
surjono
 12 Nop 2008
maksud dari DJP membebaskan fiskal LN bagi yang punya NPWP kan biar terlacak seberapa sering sih WP tersebut ke LN, nah makin sering tuh WP ke LN yang otomatis terlacak dengan NPWP pas WP tersebut ke LN maka otomatis menunjukkan WP tersebut punya penghasilan yang lumayan dan akan sangat tidak masuk akal bila membayar pajaknya kecil.

nah jadi strategi DJP ini kehilangan potensi penerimaan sedikit untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar lagi.

tidak mungkin kalo potensial loss kecil, mengingat target penerimaan DJP makin tahun kan makin besar saja
rohendy
 5 Nop 2008
Pembebasan FLN bisa membuat uang banyak mengalir ke LN karena orang akan semakin gampang ke LN
gginting
 31 Okt 2008
memang meningkatnya WP OP yg ber-NPWP diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara dari pajak, di samping strategi DJP membebaskan FLN bagi yang ber-NPWP alangkah baiknya jika terlebih dahulu membuat sistem perpajakan yang lebih efisien dan sederhana..sehingga masyarakat sendiri tidak berpandangan bahwa pajak itu adalah sesuatu yang rumit dan cenderung disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu....
Tedy
 31 Okt 2008
banyaknya NPWP akan menyulitkan KPP dalam hal pelayanan, antrian panjang menjadi pemandangan sehari-hari di seksi pelayanan KPP.)
diskonaksi
 21 Okt 2008
Mungkin dengan adanya pembedaan tarif pajak penghasilan yang ber-NPWP dan tidak cukup mendukung ekstensifikasi..... Tetapi menurut saya pemberian bebas FLN ini agak terlalu berlebihan, sesuai saudara rohendy potential loss sangat besar, sedangkan profit masih dalam awang2 saja. Karena walaupun sudah ber-NPWP belum tentu mereka juga bayar pajak, kenyatannnya banyak sekali yang mencantumkan SPT Nihil meskipun para WP tersebut menggunakan mobil sekaliber BMW.......
Tetapi jujur saja saya jika saya belum daftar NPWP tergiur juga jika ada pembebasan FLN tersebut.... :)
rohendy
 20 Okt 2008
Memiliki NPWP = Bebas Fiskal = Tidak mungkin dech
potensial loss-nya besar sekali
ari_suhendro
 18 Okt 2008
ya kalau sunset policy ini berhasil, ya mungkin semua orang yang belum ber NPWP akan terdorong untuk buat NPWP apalagi dari bebas fiskal dan yang belum ber NPWP dikenai tarif lebih tinggi. karena pada prinsipnya semua orang mau bayar pajak asal yang lain juga bayar.
surjono
 16 Okt 2008
setiap kebijakan pembebasan pembayaran apapun dari DJP harus kita sikapi dengan hati2, tidak mungkin DJP mau kehilangan potensi penghasilan mereka.. bagi DJP pasti mempunyai prinsip seperti ini: kehilangan potensi penerimaan sedikit untuk mendapatkan potensi penerimaan lain yang lebih banyak lagi
reizagerrard
 13 Okt 2008
mudah-mudahan berhasil dengan kebijakan nya...terkait pengawasan apakah semua Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai NPWP bebas FLN? bagaimana dengan WP OP yang sudah tidak aktif/ yang tidak patuh??? apa tetap mendapat perlakuan yang sama? bagaimana kalau persyaratannya ditambah minimal telah lapor spt masa PPh 3 bulan berturut-turut terhitung dari tanggal keberangkatan?
yandrizal
 10 Okt 2008
saya kurang setujun pembebebesan pembayaran FISKAL LN, karena saat ini banyak orang yang punya NPWP tapi tidak melaporkan SPT Tahunan
antona
 9 Okt 2008
Sebenarnya pembebasan pembayaran fiskal LN merupakan salah satu strategi dr dirjen pajak utk meningkatkan penerimaan negara, karena dari seberapa seringnya WPOP ke LN dirjen pajak dpt menghitung apakah seseorang tsb dlm melaporkan omsetnya sudah sesuai yg sebenarnya atau tidak? contohnya si A dlm 1thn ke LN 5 kali dan omset yg dilaporkan cuman berapa juta doank, di sini si A pasti diperiksa tuh. menurut saya ini termasuk salah satu jebakan dari dirjen pajak.... ngak tau menurut tmn2??
lyhari
 28 Sept 2008
Fiscal Luar Negeri merupakan suatu beban tersendiri bagi seseorang yang berpergian ke luar Negeri. Memang sangat bertentangan dengan sistem self assessment yang menjiwai undang-undang perpajakan indonesia, karena seseorang yang akan ke luarnegeri dicurigai pasti akan mendapatkan penghasilan dan dari pada tidak dilaporkan di SPTnya, maka dikenakan di depan saat bepergian. Sebenarnya tidak ada hubungannya antara penghasilan dengan bepergian tersebut.
Saya menyambut baik itikad Pemerintah menghapuskan fiscal LN ini, sebagai warga negara merasa diberi kepercayaan untuk melaporkan sendiri kewajiban pajak saya tanpa harus membayar jaminan kepercayaan yang berupa fiscal ini.
Kita tunggu tatacara pengenaan fiscal ini, apa nantinya selain membawa passpor harus juga membawa kartu NPWP, sehingga petugas pajak yang dibandara hanya mengentry NPWP dan nantinya dijadikan bahan pengecekan pada SPT perorangan ? Atau dengan cara Surat Keterangan bebas yang dulu-dulunya menjadi sumber kolusi antara aparat dengan orang yang bepergian?
Kalau tujuannya menambah jumlah WP, maka perlu dipertimbangkan DJP untuk memberikan pelayanan pembuatan NPWP di bandara atau pelabuhan keberangkatan, agar orang yang belum punya NPWP dan akan bepergian ke LN tetapi tidak mau membayar FLN, dapat dengan mudah memperoleh NPWP.
Semoga saja nanti tatacara pengenaan bagi yang berNPWP dan yang tidak, benar-benar dipertimbangkan secara bijak dan menutup segala celah kolusi sekaligus memberi kemudahan kepada WP, dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap pajak semakin meningkat.
Semoga..............
RITZKY FIRDAUS
 24 Sept 2008
Dear All Friends

Pembebasan Fiskal LN adalah sudah saatnya dan tidak perlu takut akan "potensial loss" jika "tax collection" bijak.

Di LN dan berbagai Negara tidak ada Fiskal LN sebagai advance payment dari PPh terutang hanya di Indonesian yang ada.

Fiskal LN Indonesia sangat lucu lebih mahal dari biaya teman ke Singapur, pensiunan mau berobat Biaya Obat dan Perjalan sebesar Rp. 900.000 tetapi biaya Fiskal Rp. 1 juta.

Demikian info.

Regard's

RITZKY FIRDAUS
lis_a79
 20 Sept 2008
Rencana-nya sich memang bagus, tapi pelaksanaannya peraturannya yang harus kita buktikan, karena semua yang disebutkan baru hanya wacana (rencana) saja. Perlu dibuktikan dengan peraturan yang sah dari Dirjen Pajak.
Koostadi S
 9 Sept 2008
Patut kita tanggapi dengan positip kebijakan ini. akan tetapi harus dibarengi sosialisasi ke masyarakat dan peningkatan citra para Aparatur Pajak, karena selama ini masyakat takut/segan berhubungan dengan yg namanya instansi Pajak.......karena beranggapan berhubungan dengan intansi pajak.....banyak ruginya dibanding untungnya..
rina37
 3 Sept 2008
Apakah FLN ini berlaku juga bagi WNA yang mempunyai NPWP? Sehingga bagi WNA yang mempunyai NPWP tidak perlu membayar fiskal.
albert
 21 Agust 2008
Sangat positif rencana tersebut untuk menyadarkan masyarakat yang berpenghasilan diatas PTKP agar segera membuat NPWP, bagaimana dengan rencana sebelumnya yang pernah saya dengar, bahwa satu nomor KTP = nomor NPWP.
asma
 15 Agust 2008
maksud saya "untuk lebih meningkatkan"
asma
 15 Agust 2008
apapun langkah yang di ambil oleh pemerintah kita khususnya dalam hal ini Dirjen Pajak, semua itu adalah upaya untuk lelebih peningkatan pendapatan negara terutama dalam hal penerimaan pajak, kita doa kan saja semoga upaya ini dapat mengena sesuai dengan yang diharapkan. tetapi yang paling penting dari semua itu adalah Sejauh mana transparansi pemerintah khusus nya Dirjen Pajak atas alokasi penerimaan pajak tersebut.
dozzer
 12 Agust 2008
Menurut pendapat saya, dengan adanya pembebasan Fiskal Luar Negeri untuk Warga Negara yang ber NPWP merupakan suatu tindakan dan pemikiran yang positif dari Dirjen Pajak. Prinsipnya Fiskal LN tersebut hanya pembayaran Pajak dimuka bagi WP, yang nantinya dapat dikreditkan dengan hutang pajaknya.
Dengan adanya kebijakan tersebut, ada 2 manfaat yang dapat diterima sekaligus, yaitu :
1. Setiap warga negara yang punya kemampuan untuk bepergian ke luar negeri akan segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, untuk dapat memanfaatkan fasilitas ini, sehingga cash flownya menjadi agak longgar, di mana dana untuk Fiskal dapat digunakan untuk keperluan di LN dan program DJP untuk ekstensifikasi pajak akan lebih suskses.
2. Data antara Imigrasi hendaknya dibuat online dengan KPP berada, sehingga setiap WP yang hendak ke LN diinput data dan NPWPnya serta tujuannya kemana. Dengan adanya histori keberangkatannya ke LN di cocokkan dengan SPT tahunnya, apakah penghasilannya sesuai dengan biayanya ke LN atau tidak.
Sehingga dengan demikian Kebijakan Bebas Fiskal bagi WP yang memiliki NPWP ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menguji kepatuhan WP.
Terima kasih,
Salam
Paulus
ENDANG RASYID
 12 Agust 2008
Pembebasab FLN (Fiskal Luar Negeri) bagi Orang yang memiliki NPWP saat ini masih bersifat "wacana". FLN bagi Orang yang bepergian ke LN dan memiliki NPWP adalah "tidak masalah" karena FLN tsb. merupakan "advance payment atau pembayaran dimuka dari PPh Terutang dan menjadi Kredit Pajak (Faktor Pengurang)".
Yang menjadi "masalah" selama ini adalah FLN yang sifatnya "Pukul Rata" baik ke Singapura atau jarak dekat dengan ke Eropah atau jarak jauh bayarnya sama Rp. 1 juta jika menggunakan Pesawat Terbang, padahal biaya Pesawat ke Singapuran lebih rendah dari Biaya FLN.
Dit Jen Pajak sebaiknya memanfaatkan FLN justru untuk "ekstensifikasi" jumlah WP OP karena mereka yang bepergian ke LN praktis umumnya ber "kemampuan". Tidak usah dihapuskan hanya "tingkatkan" "Penertiban", jangan sampai ada dugaan bila Bayar ke Oknum Pajak, Imigrasi, Bea Cukai dll yang ada di Bandara maka FLN tsb lolos dari Penerimaan kas Negara.
Thank's
ENDANG RASYID, R, Drs, MBA.
EDDYPRASETYO
 6 Agust 2008
BEBAS FISKAL KAYAKNYA MIMPI DEH, mana mau DJP rugi ? Ayo buktikan jangan hanya wacana
will_ok
 5 Agust 2008
insentifnya agak aneh..
agak regresif..
alextjia
 3 Agust 2008
Penerapan NPWP pribadi bagi karyawan atau orang pribadi beserta insentif-insentif yang diberikan, belum memotivasi orang untuk mendapatkan NPWP. Skeptis dan ketidakpercayaan terhadap peraturan perpajakan di Indonesia masih menyelimuti pandangan setiap warga negara. Harus diakui sangat berat mengubah paradigma yang sudah tertanam dalam diri setiap orang. Pertanyaan yang awam yang sering muncul adalah apakah pajak yang telah dibayarkan ke negara sudah dinikmati oleh semua orang? Kita tidak boleh munafik bahwa segala sesuatu yang telah kita berikan apalagi pemberian itu bersifat kewajiban maka tuntutan kita adalah apakah manfaat untuk kita?. Menurut saya insentif yang diberikan oleh setiap orang untuk menjadi wajib pajak masih jauh dari apa yang diharapkan karena kita belum melihat imbalan apa yang dapat dirasakan oleh setiap warga negara. Para pejabat pajak tolong lah kami buktikan bahwa anda benar-benar telah berubah dan uang yang telah kami setorkan untuk pemenuhan kewajiban kami, digunakan untuk kepentingan orang banyak bukan untuk segelintir orang saja untuk memenuhi kepentingan pribadi.
Yudi09
 1 Agust 2008
Sepertinya DJP tak berdaya lagi hingga membuat peraturan yang mcam-macam...
deddysetyo
 28 Jul 2008
Gimana kalo orang yang ke luar negeri ditanyain NPWP aja.... pasti banyak terjaringnya....
theodora
 16 Jul 2008
Setahu saya kebijakan atas pengenaan fiskal untuk yang berpergian keluar negeri dibuat untuk MENGAMANKAN PENERIMAAN NEGARA(budgetary) karena pada masa kebijakan tersebut dibuat mengingat perlu penerimaan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan negara, hanya negara2 yang berkembang saja yang menerapkan kebijakan fiskal tersebut. Setelah negara tersebut sudah mengatasi pengeluarannya dari penerimaan negara lainnya maka penerimaan atas fiskal tersebut ditiadakan. Lagi pula ketika kebijakan ini dibuat seberapa banyak sih Orang Pribadi yang punya NPWP (berarti mekananisme Fiskal sebagai kredit pajak tidak berjalan sebagaimana mestinya). INSENTIF FISKAL ini tidak terlalu mengena diterapkan di Indonesia, orang2 yang bepergian keluar negeri (yang Mampu) lebih baik bayar fiskal Rp. 1 Juta daripada bikin NPWP (MIRIS BANGET!!).
danan
 15 Jul 2008
Pada dasarnya FLN seperti pemindahbukuan saja, karena masyarakat membayar lebih dahulu dan akan diminta kembali pada akhir tahun. Dalam hal ekstensifikasi pajak harus dilihat dulu permasalahannya.
1. Anggapan masyarakat bahwa pajak itu adalah sesuatu yang rumit
2. Anggapan sebagian masyarakat bahwa membayar pajak itu sesuatu yang rugi karena banyak disalahgunakan. contohnya masih banyak jalan yang rusak, fasilitas umum yang sangat minim, pelayanan pemerintah yang jauh dari memuaskan
3. Informasi tentang pajak yang belum merata, biasanya hanya di kota-kota besar
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan juga awasi setiap penggunaannya. Jangan hanya masyarakat yang dijadikan obyek sasaran Bagaimana mau taat membayar jika jalanan banyak yang rusak, fasilitas umum tidak ada, banyak kriminalitas, dll. Seperti contoh di negara maju, mereka akan sadar membayar pajak karena ada timbal balik antara masyarakat dan pemerintah
bastian
 12 Jul 2008
Upaya extentsifikasi WP dengan cara membebaskan FLN kurang tepat, karena FLN merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan kembali.

Upaya extensifikasi WP lebih tepat dengan cara-cara antara lain :
1. Membuat sistem dan prosedur perpajakan yang sederhana.
2. Menambah bank persepsi penerima setoran pajak dan menambah jumlah Tempat Pelayanan Terpadu untuk pelaporan pajak dengan hari kerja Senen s/d Sabtu dan jam kerja 08.00 s/d 15.00.
3. Mengefektifkan Kantor Penyuluhan Pajak atau AR pada KPP.
4. Merevisi Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2008 yang mengarahkan WP memakai jasa konsultan pajak. Biarkan WP yang mengerjakan sendiri hak dan kewajibannya atau kalau perlu memakai karyawan, mewakilkan kepada lulusan perguruan tinggi perpajakan, mewakilkan kepada lulusan perguruan tinggi non perpajakan asal telah lulus ujian persamaan (USKP).

Mudah-mudah dengan membuat suasana yang menyenangkan WP dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, maka upaya extentsifikasi WP akan berhasil baik.
hendro
 11 Jul 2008
Mas, *************************

Kalau karyawan yang dapat penugasan ke luar negeri apa dianggap pasti orang mampu/menengah ke atas?

Tujuan diadakannya Fiskal luar negeri sebenarnya bukan untuk penerimaan negara, tapi untuk melindungi industri pariwisata dalam negeri. Saat itu diharapkan agar, masyarakat di Indonesia lebih baik melakukan liburan di dalam negeri daripada di luar negeri.
aditrue
 11 Jul 2008
Terobosan Yang Bagus Untuk Ekstensifikasi Wajib Pajak..., Mereka yang pergi keluarn negeri itu pada dasarnya adalah orang2 yang mampu/menengah keatas. kehilangan potensi penerimaan dari FLN mudah-mudahan dapat tergantikan dari Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi melalui pembebasan FLN.. Asalkan Dikelola dengan baik oleh AR2 di KPP Wajib Pajak tersebut terdaftar.
EDDYPRASETYO
 9 Jul 2008
Ber NPWP bebas fiskal hanya akan menguntungkan kalangan tertentu. Justru sebaliknya mau bayar fiskal mesti ber NPWP tapi yang terjadi sekarang ini NPWP pada saat pembayaran fiskal tidak disyaratkan, bahkan ada kabar fiskal bisa dinego?
onorus
 8 Jul 2008
Sebagian masyarakat di negeri tercinta ini dlm memdaftarkan diri u/ memperoleh NPWP lebih dikarenakan unsur keterpaksaan (u/ kepentingan tertentu) dari pada buah dari kesadaran.
Umumnya enggan memiliki NPWP krn kerumitan yg bakal dihadapi setelah punya NPWP-mengisi & lapor SPT setiap bulan, bayar antre, lapor antre-cukup menyita waktu.
Agar langkah-2 yg sdg dilakukan DItjen Pajak membuahkan hasil sesuai target yg diinginkan harus dibarengi dgn penyuluhan yg lebih intens & mencipkan sistem yg sesederhana mungkin shg mudah dipahami masyarakat.

wiguna
 8 Jul 2008
mudah-mudahan bisa membantu perekonomian bangsa dengan peningkatan pajak.
lutfan1708
 7 Jul 2008
Semoga para masyarakat indonesia yang belum ber NPWP sadar dan memenuhi perpajakannya, agar cerita sukses australia dan srilanksa bisa terulang di Indonesia
poernama
 4 Jul 2008
terimakasih artikelnya pak Iman,
semoga jumlah berNPWP sebanding dengan kesadaran membayar pajak, dan kesadaran pengelolaan dan penataan pendapatan dari pajak, npwp dijadikan salah satu pintu gerbang menuju 'kesejahteraan bangsa' Amin.
theodora
 2 Jul 2008
sebenarnya mekanismenya agak mirip2 yang satu bisa sebagai kredit pajak dan yang satu lagi langsung dibebaskan di depan ASAL punya NPWP. bagaimana TKW dan TKI yang banyak keluar negeri apakah mungkin kejaring dengan mekanisme tsb. mungkin iya tapi apakah mereka akan memenuhi kewajiban perpajakan mereka setelah punya NPWP belum tentu !!! setahu saya sebagian besar dari kampung yang notabene pengetahuan tentang perpajakan tidak seluas kita yang tinggal di kota besar. OKlah Perusahaan Jawatan tenaga kerja Indonesia membuatkan NPWP buat mereka agar biaya fiskal yang menjadi beban perusahaan berkurang kemudian para TKI terima2 aja supaya mereka bisa kerja ke luar negeri tapi NEXT STEPnya apa... yah pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pemilik NPWP nah akankah mereka melaksanakannya. Jadi yang lebih penting PENYULUHAN PERPAJAKAN jangan hanya iklan APA KATA DUNIA saja... Jadi jangan setengah setengah. Hanya supaya terpenuhi jumlah WPOP yang berNPWP tapi pemeuhan kewajiban perpajakannya bagaimana.... dipikirkan juga dounk... Mohon tambahan dari teman2
besdy
 2 Jul 2008
Sudah saatnya ada kebijakan dari pemerintah untuk memberikan insentif kepada mereka yang ber-NPWP. Mudah-mudahan ekstensifikasi WP bisa tercapai
yusufmulus
 2 Jul 2008
Disambut baik langkah ini.
back to top