Artikel

  • 2 Apr 2008

PP 80 TAHUN 2007 VS PMK NO. 22/PMK.03/2008: SUATU KAJIAN HUKUM

Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax dan Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax
Danny Darussalam Tax Center

pp80_123Pendahuluan

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2008 (selanjutnya disebut PMK 22/2008) yang membatasi peran kuasa Wajib Pajak yang berasal dari perguruan tinggi maupun peran karyawan perpajakan dari Wajib Pajak (bukan konsultan pajak)[1], menyebabkan urusan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan menjadi tidak mudah dan tidak sederhana lagi. Dari sisi Wajib Pajak yang mempunyai karyawan pajak, tidak dapat lagi memperdayakan karyawan pajak mereka terkait dengan kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Dari sisi lulusan program perpajakan dari perguruan tinggi, ilmu yang mereka dapatkan di jenjang D3, S1, S2, S3, atau bahkan Profesor Pajak sekalipun hanya terbatas untuk menjadi kuasa Wajib Pajak sekelas (i) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha, (ii) Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha, tetapi peredaran usahanya tidak lebih dari Rp 1,8 Miliar setahun, atau (iii) Wajib Pajak Badan yang peredaran usahanya tidak lebih dari Rp 2,4 miliar setahun.

Dengan PMK 22/2008 tersebut, keberadaan karyawan perpajakan dan lulusan program perpajakan tidak diberi tempat yang layak dalam sistem perpajakan Indonesia. Padahal selama ini, merekapun turut bahu membahu dengan insan-insan perpajakan lainnya dalam mensosialisasikan pajak ke masyarakat luas.

Terkait dengan pembatasan ketentuan kuasa Wajib Pajak yang diatur dalam PMK 22/2008 tersebut, tulisan ini mencoba menyoroti aspek hukum hubungan antara ketentuan tentang persyaratan kuasa Wajib Pajak yang berasal dari jalur perguruan tinggi (bukan konsultan pajak) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 (selanjutnya disebut PP 80/2007) dan PMK 22/2008.

Ketentuan Hukum tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Ketentuan yang mengatur tentang pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia didasarkan atas UU No. 10 tahun 2004. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut;
  1. UUD 1945
  2. UU/Peraturan Pemerintah (PP) pengganti UU
  3. Peraturan Pemerintah
  4. Peraturan Presiden
  5. Peraturan Daerah

Sedangkan Pasal 7 ayat (4) menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan pasal 7 ayat (5) menyebutkan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). Adapun jenis peraturan perundang-undangan selain seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (4), antara lain adalah peraturan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Menteri.

 
Ketentuan Hukum Tentang Kuasa Wajib Pajak yang Berasal dari Jalur Perguruan Tinggi (Bukan Konsultan Pajak)
Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP)[2], Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk dapat menjadi kuasa Wajib Pajak, tentunya harus memenuhi persyaratan. Akan tetapi, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi kuasa Wajib Pajak tidak diatur atau belum cukup diatur di dalam UU KUP. Oleh karena belum diatur dalam UU KUP, maka persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi kuasa Wajib Pajak akan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah UU. Oleh karena itu, Pasal 32 ayat (3a) UU KUP memberikan wewenang kepada Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menjadi kuasa Wajib Pajak. Di lain pihak, Pasal 48 UU KUP juga memberikan wewenang kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah UU yaitu Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU KUP, tentunya termasuk untuk mengatur persyaratan tentang kuasa Wajib Pajak yang memang belum cukup diatur dalam UU KUP.

Apabila kita gambarkan dalam bentuk skema hubungan antara Pasal 32 ayat (3a) UU KUP dan Pasal 48 UU KUP dapat digambarkan dalam Tabel 1:

Tabel 1

Hubungan Antara Persyaratan Kuasa Wajib Pajak yang Berasal dari Jalur Perpajakan Perguruan Tinggi (Bukan Konsultan Pajak) Berdasarkan PP 80/2007 dan PMK 22/2008

kajian


Jadi, kalau kita lihat Tabel 1 di atas, tampak bahwa:

  1. UU KUP memberikan wewenang untuk mengatur persyaratan kuasa Wajib Pajak melalui 2 (dua) Pasal yang berbeda yaitu (i) Pasal 32 ayat (3a) UU KUP, dan (ii) Pasal 48 UU KUP.
  2. Atas dasar kuasa Pasal 48 UU KUP tersebut, diterbitkanlah PP 80/2007 yang dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) mengatur tentang persyaratan tentang kuasa Wajib Pajak yang berasal dari perguruan tinggi (Bukan Konsultan Pajak). Sedangkan persyaratan untuk menjadi kuasa Wajib Pajak yang melalui Jalur Konsultan Pajak belum diatur secara lengkap, makanya didelegasikan kepada Peraturan Menteri Keuangan untuk mengaturnya (atas dasar Pasal 31 PP 80/2007).
  3. Disisi lain, atas dasar kuasa Pasal 32 ayat (3a) UU KUP dan Pasal 31 PP 80/2007, diterbitkanlah PMK 22/2008. Yang menjadi pertanyaan, kenapa yang diatur oleh PMK 22/2008 justru persyaratan kuasa Wajib Pajak yang berasal dari jalur perguruan tinggi (Bukan Konsultan Pajak)? Padahal seharusnya yang diatur lebih lanjut adalah persyaratan kuasa Wajib Pajak yang berasal dari jalur Konsultan Pajak, hal ini sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Pasal 31 PP 80/2007. Sedangkan persyaratan untuk menjadi kuasa Wajib Pajak yang berasal dari perguruan tinggi (Bukan Konsultan Pajak) sudah cukup diatur dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) PP 80/2007, sehingga tidak didelegasikan lagi kepada PMK (tidak seperti persyaratan kuasa Wajib Pajak yang berasal dari jalur Konsultan Pajak yang belum cukup diatur dalam PP 80/2007, maka atas dasar Pasal 31 PP 80/2007 didelegasikan kepada PMK untuk mengatur lebih lanjut).
  4. Walaupun PMK 22/2008 diberikan wewenang untuk mengatur tentang persyaratan kuasa Wajib Pajak. Akan tetapi, dengan memperhatikan bunyi konsiderans dari PMK 22/2008 yang memperhatikan UU KUP dan PP 80/2007, maka seharusnya PMK 22/2008 mengatur persyarataan tentang kuasa Wajib Pajak yang berasal dari Jalur Konsultan Pajak.
  5. Kalaupun PMK 22/2008, atas dasar kuasa pasal 32 ayat (3a) UU KUP, akan mengatur persyaratan tentang kuasa Wajib Pajak yang berasal dari jalur perguruan tinggi (Bukan Konsultan Pajak), maka pengaturan tersebut seharusnya selaras dengan pengaturan persyaratan kuasa Wajib Pajak yang berasal dari jalur perguruan tinggi (Bukan Konsultan Pajak) seperti yang telah diatur dalam PP 80/2007. Jadi, seharusnya sifat pengaturan PMK 22/2008 hanya sekedar menjelaskan dan tidak boleh menambah atau merubah persyaratan yang sudah ditetapkan oleh PP 80/2007 karena secara hierarki peraturan perundang-undangan, kekuatan hukum PP lebih tinggi daripada PMK.


Akan tetapi persyaratan tentang kuasa Wajib Pajak yang diatur dalam PP 80/2007 dan PMK 22/2008 saling bertentangan seperti yang penulis gambarkan dalam Tabel 2 dan Tabel 3. Dalam PP 80/2007, persyaratan untuk menjadi kuasa Wajib Pajak dapat digambarkan dalam skema seperti terlihat dalam Tabel 2:

Tabel 2

Persyaratan Kuasa Wajib Pajak berdasarkan PP 80/2007

kajian1


Tabel 3

Persyaratan Kuasa Wajib Pajak berdasarkan PMK 22/2008

kajian2


Dari Tabel 2 dan 3 tersebut di atas, tampak bahwa persyaratan untuk menjadi kuasa Wajib Pajak antara PP 80/2007 dan PMK 22/2008 berbeda. Pertanyaan kita semua, yaitu:

  1. Peraturan mana yang seharusnya dipergunakan? Apakah PP 80/2007 atau PMK 22/2008? Menurut pendapat penulis, tentunya sama-sama bisa dipergunakan, karena masing-masing peraturan tersebut yaitu PP 80/2007 dan PMK 22/2008 sama-sama mendapat kuasa dari pasal yang berbeda dalam UU KUP.
  2. Lantas, kalau sama-sama bisa dipergunakan, pertanyaan selanjutnya, peraturan mana yang lebih tinggi hierarki kekuatan hukumnya? Tentunya, berdasarkan UU No. 10 tahun 2004, adalah PP 80/2007.

Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, ketentuan persyaratan kuasa Wajib Pajak, oleh UU KUP didelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang hierarki kedudukannya ada di bawah UU. Pasal 48 UU KUP mendelegasikan kepada PP 80/2007, sedangkan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP mendelegasikan kepada PMK 22/2008. Akan tetapi, ketentuan persyaratan kuasa Wajib Pajak yang diatur dalam dua peraturan tersebut saling berbeda. Oleh karena sama-sama mendapat kuasa dari dua pasal yang berbeda dalam UU KUP, tentunya kedudukan kedua peraturan tersebut sama-sama kuat. Akan tetapi, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undang yang tingkatannya dibawah UU, tentunya yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi seharusnya adalah PP 80/2007.

Akan tetapi, dalam praktik di lapangan sekarang ini, kejadian sebaliknya yang justru terjadi, PP 80/2007 yang disingkirkan oleh PMK 22/2008.
Menurut pendapat penulis, kedua peraturan tersebut sama-sama boleh digunakan. Permasalahan tentang peraturan mana yang hanya boleh dipergunakan, penulis tertarik untuk mengutip pendapatnya Frans Vanistendael sebagai berikut ini ”.... the final interpretation of tax laws belong to the judiciary”.[3] Jadi, sepanjang belum ada putusan final, melalui suatu uji materi, dari Mahkamah Agung, kedua peraturan tersebut yaitu PP 80/2007 dan PMK 22/2008 bisa dipergunakan. Atau dengan kata lain, persyaratan kuasa Wajib Pajak dalam PMK 22/2008 tidak bisa membatasi persyaratan kuasa Wajib Pajak yang ada dalam PP 80/2007. Karena PP 80/2007 dan PMK 22/2008 sama-sama mendapat kuasa dari dua pasal yang berbeda dari UU KUP, dan PP 80/2007 tidak pernah mendelegasikan kepada PMK 22/2008 untuk mengatur lebih lanjut tentang persyaratan kuasa Wajib Pajak yang berasal dari program studi perpajakan perguruan tinggi (Bukan Konsultan Pajak).

Jadi, menurut pendapat penulis, silahkan saja seseorang dalam menjalankan kuasa Wajib Pajak mempergunakan PP 80/2007 atau PMK 22/2008.




[1] Terminologi Bukan Konsultan Pajak ini merupakan terminologi yang dipergunakan oleh PP 80/2007 dan PMK 22/2008 untuk lulusan program perpajakan dari perguruan tinggi dan karyawan perpajakan dari Wajib Pajak yang tidak mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak yang diselenggarakan oleh organisasi profesi konsultan pajak tertentu.

[2] Yang dimaksud dengan UU KUP disini adalah UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 27 tahun 2007.

[3] Frans Vanistendael, “Legal Framework for Taxation”, dalam Thuronyi (ed.), Tax Law Design and Drafting, IMF, 1996, hal. 34.

  • 2 Apr 2008

Disclaimer :

Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan


Bob
 24 Jul 2009
Kita tunggukan saja niat baik dari dirjen pajak yang baru
Husin
 11 Jun 2009
Semuanya sudah jelas, tinggal menunggu PMK perubahan saja ...
AdeR
 25 Mar 2009
Kita tunggukan saja , mungkin DJP sekarang sedang sibuk dengan urusan sunset policy , SPT tahunan sehingga masalah PMK.22 belum menjadi perhatian utama.
sambudi
 11 Jan 2009
Buat Ormad,

Semakin Anda berkomentar semakin menunjukkan bahwa Anda tidak paham. Tapi biarlah ini negara demokratis!

Pasal 48 UU KUP tidak pernah dihapus, makanya PP 80/2007 melandaskan pengaturannya pada Pasal 48 UU KUP.

Nah sekarang ada dua pengaturan tentang PERSYARATAN KUASA WP yaitu: (1) yang diatur dalam PMK 22/2008 dan (2) PP 80/2007. Mana yang lebih tinggi kedudukan hukumnya?

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jelas kedudukan PP lebih tinggi dari PMK.

Tolong diingat, konsep "Lex Specialist Derogat Lex Generalist" diterapkan jika DUA JENIS peraturan perundang-undangan yang HIRARKINYA SAMA mengatur hal yang sama, maka yg berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik.

Tapi tolong DIINGAT, Syarat, hak, dan kewajiban kuasa WP diatur dalam PP 80/2007 dan PMK 22/2008 yang HIRARKInya TIDAK SAMA. Jadi tidak bisa diterapkan konsep Lex Specialist Derogat Lex Generalist

Nah sekali lagi, PP 80/2007 lebih tinggi HIRARKInya daripada PMK 22/2008 berdasarkan UU No 10/2004.

Pertanyaan terakhir, Kenapa Indonesia masih belum maju-maju? Karena banyak orang seperti Pak Ormad, yaitu ASAL OMONG dan tidak pernah mau baca dan belajar.....

Jadi, apa yang dikatakan oleh Agustria sangat betul yang meminta Sdr Ormad untuk belajar ilmu hukum lagi..
Agustria
 9 Jan 2009
PMK.22 bukanlah aturan dgn prinsip lex specialis derogate lex generalis karena kedudukan PMK.22 tidak setara dengan PP.80.
Harap Bapak ormad belajar lagi ilmu hukum.
ormad
 9 Jan 2009
itulah pak sambudi...
di pasal 48 ini (PASAL INI ADA SEJAK UU KUP 1983) memang menyebut secara umum hal-hal yg belum di atur Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tapi khusus untuk kuasa kan sudah jelas2 disebut... syarat, hak dan kewajibannya di atur dalam pasal 32 ayat 3a UU KUP untuk diatur lebih lanjut dalam PERMENKEU.
Perlu diingat bahwa pasal 32 ayat 3a ini merupakan pasal dan aturan baru dari perubahan UU KUP di tahun 2007 tersebut...

jadi jelas lex specialist derogate lex generalis...

baru anda biar LEBIH PAHAM permasalahan ini
sambudi
 9 Jan 2009
Sdr Ormad,
Kita tidak pernah emosi, PP 80/2007 mendapat kuasa dari PASAL 48 UU KUP, kita diperbolehkan menjadi kuasa berdasarkan PP 80/2007. JADI, DASAR HUKUMNYA PASAL 48 UU KUP
PMK 22 juga mendapat kuasa dari Pasal 32 ayat 3a UU KUP. Jadi sama-sama mengatur, Nah, mana yg lebih tinggi kedudukannya? Ya jelas PP 80/2007. Makanya, baca dulu artikel ini secara keseluruhan, renungkan dan baru kasih komentar..
Tapi di negara demokrasi ini, silahkan saja Anda berkomentar, semakin Anda berkomentar semakin ketahuan kalau Anda TIDAK PAHAM permasalahan ini......
ormad
 9 Jan 2009
wah... yg gak bisa jadi kuasa jangan emosi atas wewenag menteri keuangan untuk mengatur kuasa WP seperti yg diamanahkan oleh pasal 32 ayat 3a UU KUP....

mohon maaf kalau saya berkutat pada UU dan aturan yg diberikan wewenag oleh UU... Bukan pada hasil tulisan...
ormad
 9 Jan 2009
wah... yg gak bisa jadi kuasa jangan emosi atas wewenag menteri keuangan untuk mengatur kuasa WP seperti yg diamanahkan oleh pasal 32a UU KUP....

mohon maaf kalau saya berkutat pada UU dan aturan yg diberikan wewenag oleh UU... Bukan pada hasil tulisan...
Sony
 9 Jan 2009
Yth.Pak Ormad,

Mari kita bahas PMK.22 dan PP.80 secara sederhana saja ( ala anak sekolah SLTP ) yang baru belajar "Ilmu Kewarganegaraan"

PP.80 dibuat oleh Presiden
PMK.22 dibuat oleh Menteri Keuangan

Menteri keuangan adalah pembantu ( bawahan ) presiden.

Jadi secara sederhana saja sudah bisa diketahui yang berlaku harusnya PP.80/2007.
farid
 8 Jan 2009
Sdr Orgil eh Ormad (soory misstype)
Komentar anda menunjukkan ketidakpahaman anda, wong sudah jelas penulis sudah mengkomparasikan dan membahas pasal 32 ayat 3a juga serta telah diresume di kesimpulan penulis, jadi YANG DISAYANGKAN KENGAWURAN ANDA DALAM MEMBACA DAN MEMAHAMI ISI DARI TULISAN tersebut, JADI SECARA TEGAS SAYA KATAKAN : " KALO MAU USUL JANGAN ASAL KALO MAU ASAL YA LEBIH BAIK GAK USAH USUL" MALU MAS MALU....
sambudi
 8 Jan 2009
Sdr Ormad,
Baca komentar Anda saya jadi tertawa.....
Jelas-jelas dalam tulisan ini mempermasalahkan legal formal antara Pasal 32 ayat 3a yang menjadi pijakan PMK 22/2008 dengan Pasal 48 UU KUP yang menjadi pijakan PP 80/2007.
COBA LIHAT TABEL 1 TULISAN INI, APAKAH ANDA TIDAK BISA MELIHAT PASAL 32 AYAT 3a SUDAH DICANTUMKAN OLEH PENULIS DALAM ANALISISNYA????????
MEMBACA AJA ANDA TIDAK BISA, LANTAS BAGAIMANA KUALITAS KOMENTAR ANDA........
ormad
 7 Jan 2009
sayang sekali....
sebenarnya tulisan ini sangat bagus... hanya penulis lupa memuat pasal 32 ayat 3a UU KUP yang menyatakan bahwa :"Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN".

jadi bukan dengan PP...
jadi secara tegas di UU KUP sendiri khusus tentang persyaratan kuasa ini dijelaskan bahwa syarat, hak dan kewajibannya secara jelas akan di atur melalui PERMENKEU..

jadi malahan kalao penulis membandingkan PP 80 yg harus dikaji terhadap UU KUP... bukan PMK 22 dengan PP 80...

mohon dicek untuk penulis supaya dikemudian hari tidak menjadi membingungkan
surjono
 15 Nop 2008
menarik pendapat dari rekan eddy prasetyo.. titipan sponsor dari suatu organisasi? ya tentunya kita semua sudah tau organisasi apa yang diuntungkan dari PMK 22 ini
Yuni
 24 Okt 2008
buat bapak Harry, please SE.No.16/2008 tidak dicantumkan..
harry_logic
 23 Okt 2008
Setuju dgn kesimpulan yang penulis sampaikan : silakan saja seseorang dalam menjalankan kuasa Wajib Pajak mempergunakan PP 80/2007 ATAU PMK 22/2008, bahkan boleh ditambahkan DAN/ATAU SE 16/2008.

Salam buat semua rekan ORTax...
Sony
 29 Sept 2008
Coba deh rekan2 klik di FORUM diskusi ORTax ini dibagian lain-lain, ada diskusi mengenai seputar permasalahan PMK22 dengan topik :
-Sosialisasi istilah Kuasa Wajib Pajak
-PMK.22 Merepotkan Pemilik Perusahaan
-Kantor Administrasi Pajak Untuk Kuasa Wajib Pajak
-Kontroversi PMK.22
-Hati-hati Ujian USKP Brevet Pajak
-Being Konsultan Pajak

RITZKY FIRDAUS
 24 Sept 2008
Dear Friends
Darussalam SE, Ak, MSi, LLM Int'l Tax dan
Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int'l Tax.

Mana tulisan berikutnya, kami tunggu untuk tambahan pengetahuan dan pencerahan.

Regard's

RITZKY FIRDAUS.
rama
 15 Sept 2008
Kasihan bagi perusahaan yang tidak punya konsultan pajak, tetapi para karyawannya profersor dalam bidang pajak yang mungkin lebih kualfied dari pada konsultan pajak.........................
ENDANG RASYID
 12 Agust 2008
Dear Sobat,
Sesuai adagium Hukum kedudukan PP lebih tinggi dari PMK yang ada dibawah. sehingga peraturan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya dan tidak boleh menimbulkan keresahan.
Oleh karena itu alangkah Bijak (Wisdom) agar Kebijakan (Policy) PMK-22/PMK.04/2008 ditinjau dan dikaji kembali oleh Ibu Menteri dan segera di Proses oleh Para Konseptornya di Dit Jen Pajak (biasanya berawal dari Kasi) karena bertentangan dengan Peraturan di atasnya dan telah menimbulkan keresahan masyarakat.
Kebijakan (wisdom) belum tentu "Benar" tetapi Kebenaran (al. Policy) belum tentu "Bijak", sebaiknya ditempuh adalah Perpaduan antara "Kebijakan dan Kebenaran".
Demikian dapat disampaikan.

Best Regard's

ENDANG RASYID, R, Drs, MBA.
David
 9 Agust 2008
Artikel ini sangat baik, sayang ... tidak dibawa oleh penulisnya ke MA ......
EDDYPRASETYO
 9 Jul 2008
menurut saya unsur politis sangat kental, aturan ini sepertinya hasil lobi suatu organisasi, lebih baik ditinjau ulang
baracimmaster
 14 Jun 2008
kalo memang ada potensi menjadikan kesulitan di masa depan maka lebih baik diajukan uju materil saja PP 80 dan PMK 22 ke MA. upaya hukum lebih elegan dan jantan dibandingkan mengharapkan "kesadaran" dari Depkeu. Toh Indonesia adalah negara hukum.
albert
 23 Mei 2008
kalau menurut saya dikeluarkannya peraturan tersebut, agar konsultan pajak mendapatkan job lebih banyak lagi,
Nurdin
 8 Mei 2008
Saya setuju Pak, biar informasinya lebih dinamis. Tapi mungkin ngga Pak kalo ada topik serupa (mungkin teman teman sekalian mau nulis) ditampilkan dihalaman depan ?
ichwan
 8 Mei 2008
Untuk Mba Yuni mungkin perlu kami informasikan bahwa untuk artikel/hot issue yang ditampilkan di depan adalah artikel/hot issues yang terbaru. Dengan adanya artikel/hot issue yang lebih baru maka artikel ini akan berpindah posisi dan tidak lagi tampil di halaman depan/utama. Namun demikian rekan2 sekalian masih dapat membaca dan memberikan tanggapan terhadap artikel ini. Tidak ada intimidasi dari pihak manapun apalagi memberikan tekanan kepada kami. Forum ini bebas, independent dan tidak memihak. Demikianlah sistem ini bekerja, semua dilakukan secara otomatis. Diharapkan rekan-rekan sekalian dapat memaklumi.
AdeR
 8 Mei 2008
Barisan Pendukung DJP dapat menghilangkan monopoli dalam hal pengurusan pajak.
IKPI tidak boleh EGOIS , lihatlah BARISAN PENGANGGURAN bertambah panjang , berilah mereka PENGHIDUPAN.
Yuni
 7 Mei 2008
lho , koq forum ini ganti tempat ? Ada apa dengan mu ....
Yuni
 7 Mei 2008
Yth. Sdr.Rizky

Forum ini sdh berjalan lama tapi menteri keuangan belum juga mau merubah PMK 22.

Dapat dibayangkan betapa kesalnya komentator-komentatornya, tapi dibalik itu semua, apa yg diungkapkan adalah apa adanya.
rizky
 6 Mei 2008
Saya juga cukup prihatin kalau untuk menjadi Kuasa WP, lulusan PT khususnya Jurusan Perpajakan ataupun Fiskal dibatasi oleh Omzet Perusahaan. Saya harap MenKeu mau mempertimbangkan kembali. Namun ijinkan saya untuk memberikan masukan kepada rekan2 semua agar tidak mengeneralisir seluruh Konsultan Pajak dan menghujat mereka sebagaimana yang rekan-rekan kemukakan dalam Forum ini. Saya pikir tujuan dari Forum ini sangat mulia, yaitu memfasilitasi komunitas pajak agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Hendaknya kita memanfaatkannya dengan lebih bijak, dengan tidak mendiskreditkan pihak2 tertentu.

Banyak dari Konsultan Pajak yang juga lulusan PT Jurusan Perpajakan ataupun Fiskal. Banyak juga yang berasal dari Fiskus yang mengundurkan diri dari pekerjaannya sbg PNS. Mereka semua memiliki kompetensi di bidang perpajakan.

Saya berkeyakinan rekan-rekan lulusan PT Jurusan Perpajakan ataupun Fiskal memiliki kemampuan untuk meng-handle masalah Compliance perusahaan Anda masing-masing. Sekali lagi saya pun sangat menyayangkan jika untuk menjadi kuasa WP, rekan-rekan lulusan PT Jurusan Perpajakan ataupun Fiskal dibatasi oleh Omzet Perusahaan. Tidak adil memang.
hendro
 6 Mei 2008
Untuk memberikan salah satu contoh bahwa mereka tidak pakai otak, lihat saja komentar salah satu teman Pak sandi.januar. Itu adalah contoh komentar dari konsultan yg tidak punya otak. Pak Sandi, tolong bilang ke teman anda agar lihat komentar saya. Big 5 adalah kantornya, sedangkan teman anda tidak lebih dari Lontong Sayur yg berlindung dibalik nama besar.

Hendro

hendro
 6 Mei 2008
Rizka,

Saya tidak sependapat dengan anda. Menurut pendapat saya mengenai memberikan jasa ADVISORY:

Mereka bukan tidak tidak mau karena nggak ada duitnya, akan tetapi karena TIDAK MAMPU. Advisory khan pakai otak. Itu yang mereka tidak punya!

Hendro
Yuni
 6 Mei 2008
rizka,

Yang ADVISORY ngak ada duitnya, IKPI mana mau .......
rizka
 6 Mei 2008
Terdapat dua kategori sehubungan dengan jasa perpajakan, Yang PERTAMA adalah Compliance dan yang KEDUA adalah Advisory. Kami dapat menerima jika kategori yang kedua tidak dapat kami lakukan atau hanya dapat dilakukan oleh mereka yang bersertifikat. Namun kami telah mengenyam pendidikan selama 4 tahun lebih di bidang perpajakan. Maka sudah seharusnya kami diijinkan untuk menjadi Kuasa Perusahaan Kami sendiri. Ironis sekali.

Kami staf Pajak Perusahaan tempat kami bekerja sangat MEMAHAMI URAT NADI BISNIS Perusahaan Kami. Seluruh Tax Compliance sudah kami kuasai dan menjadi nafas kami sehari-hari. Kami sudah memanfaatkan Teknologi Informasi untuk menjalankan Tax Compliance Kami. Kami rajin mengikuti Training untuk mengupdate pengetahuan perpajakan kami, kami berlangganan majalah, Software PErpajakan dan Browsing Internet. Kami hanya ingin satu hal.. Kami ingin bekerja pada perusahaan kami, memberikan kontribusi dengan sebaik-baiknya sehingga Mereka yang menjadi atasan kami (Direksi) akan berpikir bahwa dengan adanya Kami semua masalah perpajakan menjadi Efisien.
sandi.januar
 6 Mei 2008
Sebelum saya mengetahui peraturan ini, teman saya di salah satu konsultan BIG Five mengatakan bahwa saya sudah tidak bisa mewakili perusahaan saya sendiri dan harus memakai konsultan untuk urusan pajak. Statement itu saja sudah membuat bahwa unsur bisnis lebih kuat diintreprestasikan oleh para konsultan padahal mungkin saja kapasitas kita sebagai karyawan tidak lebih buruk dari konsultan pajak itu sendiri. Mudah mudahan peraturan ini segera di revisi oleh pihak yang berwenang.
bastian
 6 Mei 2008
Apabila PMK 22 telah direvisi yg membolehkan kembali lulusan PT fiskal & karyawan mewakili semua WP tanpa dibatasi omzetnya, maka lengkaplah sudah BARISAN PENDUKUNG DJP yaitu : Konsultan Pajak IKPI, Lulusan PT Fiskal, Karyawan dan LBH Pajak.

Dgn formasi yg demikian maka dapat DIMAKSIMALKAN partisipasi masyarakat kpd DJP utk mencapai target penerimaan APBN.
Yuni
 5 Mei 2008
Buka mata ..... buka hati ..... pasti beres degh ! ya kan, pak dirjen ?
wendah
 5 Mei 2008
terima kasih atas nasehat pak bastian, mudah2an sms yg bapak kirimkan kepada pak darmin nasution mengenai masalah ini dapat menjadi langkah awal dari solusi pmk 22 vs pp 80 ini.

kalau boleh saya tahu pak.., apakah pak darmin sudah memberikan balasan? kira2 ada cara lain yg dapat kita lakukan pak?

saya di hot issue ini baru hny sebatas mengamati pak, alhamdulilah saya rutin membuka ortax, dan slalu membaca hot issue dari pak darus-danny serta tanggapan2nya.. insyaAllah saya akan lebih aktif dalam memberikan saran dll... amin.
Sugito
 3 Mei 2008
Ini adalah langka kongkret dari pak Bastian dengan mengirimkan surat via SMS langsung ke bapak dirjen pajak ( pak Darmin Nasution ).

KARTU AS sekarang memang dipegang oleh bapak dirjen pajak.

Polemik PP 80/2007 VS PMK 22/PMK.03/2008 bisa diselesaikan dgn cepat apabila bapak dirjen pajak menghendakinya.

Semoga bapak dirjen pajak mau meresponinya dgn secepatnya membuat rekomendasi kpd men keu utk merevisi PMK 22 dan mengembalikannya lagi ke KMK 576/KMK.04/2000.
bastian
 2 Mei 2008
Yth.Bp. Dirjen Pajak ( Pak Darmin Nasution )

Mohon bantuannya merekomendasikan kepada ibu Menteri Keuangan agar merevisi PMK 22/PMK.03/2008 karena kami lulusan perguruan tinggi bidang fiskal mau minta diperlakuan sama juga dgn Konsultan pajak IKPI yang boleh mewakili semua WP tanpa dibatasi omzetnya.

Hal ini sesuai pula dgn PP.80/2007 dan tidak bertentangan dengan UU KUP.

Sekarang sebenarnya tergantung niat dari bapak dirjen pajak saja.

Terimakasih.

---- berita ini sdh dikirimkan via SMS 08128 327646 ---
sambudi
 2 Mei 2008
di hari pendidikan nasional ini tgl 2 Mei ini, kita bangsa Indonesia telah menyaksikan kalau sistem pendidikan perpajakan di Indonesia telah DIKEBIRI oleh oknum-oknum tertentu. Dunia PENDIDIKAN PERPAJAKAN dianak-tirikan. Di lain pihak, IKPI diberikan HAK MONOPOLI. Inilah gambaran sistem pajak kita yang AMBURADUL!!
AdeR
 2 Mei 2008
Ya ..... beginilah jadinya , kalo suatu peraturan yang salah dipaksa diberlakukan. Bikin repot semuanya , kecuali IKPI tenang - tenang aja
bastian
 1 Mei 2008
Yth.Wendah

Kita harus yakin, KEBENARAN akan menjadi PEMENANG

Mohon Wendah bisa menjadi peserta aktif di forum hot issue ini, memberikan sumbang sarannya, Ok ?
wendah
 29 Apr 2008
sebelumnya, terima kasih untuk pak darus dan pak danny ats info2 dan hot issue-nya yg senantiasa menarik dan menambah pengetahuan.

saya mau bertanya kepada pak darus-danny:

sudah adakah REALISASI NYATA untuk "menyadarkan" sang pembuat kebijakan mengenai polemik pmk 22 vs pp 80 ini?? klo saya amati, masalah ini sudah berlalu sekian lama, tapi mereka belum "bangun" juga, engga "engeh" klo pmk itu bikin heboh (atau pura2 ga tau ?!), seakan mereka menutup mata dan telinga dari teriakan2 pihak2 yg dirugikan.

apa yg bisa kita (mhsw fiskal/pajak, alumnus, fiskus, dll) utk memperjuangkan nasib kita?? kita ga mau hanya jadi PENONTON aja kan pak?!

mohon jawabannya utk pak darus-danny, terima kasih sebelumnya..
Yuni
 29 Apr 2008
dari 8/2 sampai sekarang 29/4-2008 sudah ada 242 tanggapan, tapi Menkeu belum juga merubah PMK 22.

Anjinng menggonggong kafilah berlalu ? NO WAY...
Herman
 25 Apr 2008
Teman - Teman Lulusan PT Fiskal dan Karyawan,

Kami dari lembaga Advokat & Pengacara, setelah berdiskusi dgn teman - teman satu profesi berkesimpulan bahwa PMK No.22/PMK.03/2008 bertentangan dgn PP 80/2007 dan peraturan perundangan yang terkait.

Apabila diperlukan oleh teman-teman, kami bersedia memberikan bantuan hukum.

Tentu saja cara yang kami tempuh adalah melalui JALUR HUKUM ( Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung ).
hendro
 25 Apr 2008
Mohon juga bantuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk melakukan verifikasi untuk melakukan akreditasi apakah IKPI siap menghadapi globalisasi? Hal ini patut dicermati karena menghadapi AR-AR DJP saja sudah khawatir, apakah masih layak untuk berprofesi?

Hendro


Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi Membuka Paradigma Baru Sistem Pasar Kerja


Oleh M.Moedjiman

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang baru saja dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2004, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas menyelenggarakan sertifikasi tenaga kerja melalui uji kompetensi. Dengan tugas seperti itu, pada dasarnya bnsp adalah lembaga pengendali mutu/kualitas tenaga kerja di Indonesia. Keberadaan BNSP kurang lebih sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Apabila BSN mengendalikan mutu barang dan jasa, maka BNSP mengendalikan mutu tenaga kerjanya.
Ke dua badan ini akan saling melengkapi, sehingga peningkatan mutu dan produktivitas nasional Indonesia akan dapat dilakukan lebih cepat. Hal ini penting untuk peningkatan daya saing indonesia di pasar global.
BNSP adalah lembaga yang independen. Hal ini dicerminkan pada susunan keanggotaan BNSP yang berjumlah 25 orang, terdiri dari 10 orang dari unsur pemerintah dan 15 orang dari unsur swasta. Kredibilitas BNSP dicerminkan dari persyaratan keanggotaan yang lebih mementingkan kompetensi dan profesionalisme daripada keperwakilan.
Jaminan bahwa BNSP akan ditangani secara professional juga tercermin dari kepengurusan yang harus bekerja penuh waktu. Bahkan anggota yang berasal dari unsur pemerintah, harus melepaskan jabatannya, walau masih tetap berstatus pegawai negeri.
Dalam melaksanakan tugasnya, BNSP dapat memberi lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) melalui sistem akreditasi. Hal ini penting, karena bidang dan tingkat profesi yang harus disertifikasi kompetensinya sangat luas cakupannya. Ke depan, setiap bidang profesi akan ada LSP nya sendiri-sendiri sebagai kepanjangan tangan BNSP.
LSP melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi atas nama bnsp. uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP, mengacu pada Standar kompetensi Nasional yang telah dilakukan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Sebagai kepanjangan tangan bnsp, LSP berada dibawah kendali dan bertanggung jawab kepada BNSP. Dengan sistem uji kompetensi seperti ini, jaminan mutu dan kredibilitas sertifikasi akan lebih dapat dipertanggung jawabkan.
Selama ini jaminan mutu tenaga kerja banyak dilakukan melalui sistem ijazah sekolah atau sertifikat pelatihan. Hal ini berarti antara produsen dan pengendali mutu menjadi satu. Akibatnya fungsi kendali mutu kurang dapat dilakukan secara efektif. Dampak lebih jauh adalah terjadinya kekacauan di pasar kerja. Ketidak percayaan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja semakin tajam.
Menyikapi hal itu, biasanya pengguna tenaga kerja terpaksa melakukan testing sendiri (baik dilakukan sendiri maupun dengan cara oulsourching) terhadap sejumlah besar pelamar, yang memakan biaya tidak sedikit. Setelah itu masih harus melakukan pelatihan pendahuluan yang juga tidak murah biayanya.
Ke depan, dengan adanya BNSP dan LSP, pengguna tenaga kerja tidak perlu sulit-sulit mencari tenaga yang kompeten. Cukup dengan menyebutkan jenis dan tingkat sertifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, tenaga kerja yang dimaksud akan segera didapatkan. Bahkan cukup hanya menyebutkan kode dari jenis dan tingkat sertifikasi dari tenaga kerja tersebut Hal itu dapat dilakukan baik melalui media massa maupun melalui lembaga bursa kerja.

Perubahan Paradigma
Selama ini persyaratan pengalaman kerja selalu menjadi momok bagi pencari kerja. Pengalaman sebenarnya bukan jaminan mutu. Pengalaman adalah proksi atau perwakilan perkiraan kemampuan. Dengan adanya sertifikasi kompetensi yang menjamin kemampuan, persyaratan pengalaman menjadi kurang relevan lagi.
Paradigma lain yang akan berubah adalah kelembagaan bursa kerja. Selama ini mekanisme pasar kerja dilakukan melalui lembaga bursa kerja, baik yang ditangani oleh pemerintah maupun oleh swasta. Bursa kerja pemerintah dilakukan oleh Dinas atau Suku Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan di tingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota.
Sedang bursa kerja swasta ditangani oleh lembaga Bursa Kerja Dalam Negeri, lembaga Bursa Kerja Luar Negeri yang lebih dikenal dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan lembaga Bursa Kerja Khusus yang menempel di sejumlah lembaga pendidikan dan pelatihan.
Dengan adanya sistem standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui bnsp/lsp, besar kemungkinan kelembagaan bursa kerja akan bergeser ke BNSP/LSP. Hal ini dapat terjadi karena lembaga ini memiliki “data base” tenaga kerja yang sudah bersertifikat kompetensi pada berbagai tingkatan. Apalagi kalau “data base” tersebut sudah dapat diakses secara elektronik dan on line.
Oleh karena itu, lembaga-lembaga bursa kerja yang sudah ada, baik pemerintah maupun swasta perlu membangun jejaring kerjasama (Networking) dengan LSP-LSP, agar dapat memberi pelayanan prima kepada pengguna tenaga kerja.
Di samping perubahan paradigma dari aspek persyaratan dan kelembagaan, paradigma pasar kerja juga akan berubah dari aspek segmentasi pasar kerja. Selama ini pasar kerja lebih banyak diorganisir berdasarkan wilayah, seperti misalnya pasar kerja kabupaten/kota, pasar kerja propinsi, pasar kerja nasional dan sebagainya. Untuk pasar kerja luar negeri, ada Pasar Kerja Timur Tengah, Pasar Kerja Asia-Pasifik, Pasar Kerja Eropa, Pasar Kerja Amerika dan sebagainya.
Globalisasi pasar kerja, baik di forum WTO, APEC maupun afta/afas, akan lebih banyak diwarnai oleh persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja. Akibatnya, segmentasi pasar kerja akan bergeser dari pendekatan wilayah ke pendekatan bidang profesi atau kompetensi. Apalagi bila masing-masing negara telah menjalin kerjasama kesetaraan standar dan sertifikasi kompetensi. Dengan demikian pasar kerja ke depan akan lebih terspesialisasi pada bidang-bidang profesi dan kompetensi tertentu.

Reposisi dan Restrukturisasi
Perubahan paradigma pasar kerja seperti diuraikan di atas, perlu diantisipasi melalui reposisi dan restrukturisasi bursa kerja. Di antaranya melalui langkah-langkah antara lain, Pertama, lembaga bursa kerja diorganisir berdasarkan bidang profesi. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat bekerja lebih fokus dan professional. Di samping itu, mereka juga akan lebih mudah bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Diklat Profesi (LDP) yang juga diorganisir berdasarkan profesi.
Kedua, perlu diatur pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara lembaga bursa kerja pemerintah dengan lembaga bursa kerja swasta. Lembaga bursa kerja pemerintah sebaiknya lebih berperan sebagai pusat percontohan, pusat pengembangan dan pusat pemberdayaan. Sedangkan lembaga bursa kerja swasta lebih berperan sebagai pusat pelayanan langsung bursa kerja.
Ketiga, perlu pengaturan mekanisme pasar kerja yang menjamin perlindungan kelompok/pelaku pasar kerja yang lemah. Segmen pasar kerja yang daya tawar (burganning power) para pelakunya tidak seimbang, sebaiknya ditangani pemerintah, atau kalau toh ditangani swasta, harus ada perlindungan dan pengawasan ketat. Segmen pasar kerja semacam ini seperti misalnya pasar kerja tenaga kasar atau tidak terampil.
Keempat: Perlu dikembangkan adanya jejaring kerjasama dan informasi antara lembaga bursa kerja pemerintah dan swasta yang berskala nasional. Dalam rangka ini dapat dimanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara “on line”, dimana lembaga bursa kerja pemerintah menjadi “server” bagi lembaga bursa kerja swasta.
Dengan reposisi dan restrukturisasi bursa kerja seperti diatas, diharapkan perubahan paradigma pasar kerja ke depan dapat diikuti secara mulus dan tidak menimbulkan kesenjangan dan goncangan pasar kerja. Semoga bangsa ini semakin pandai belajar dari sejarah .

Penulis adalah pengamat dan praktisi ketenagakerjaan serta Ketua Himpunan Pembina sdm indonesia (HiPSi)

hendro
 25 Apr 2008
Mohon juga bantuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk melakukan verifikasi untuk melakukan akreditasi apakah IKPI siap menghadapi globalisasi? Hal ini patut dicermati karena menghadapi AR-AR DJP saja sudah khawatir, apakah masih layak untuk berprofesi?

Hendro


Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi Membuka Paradigma Baru Sistem Pasar Kerja


Oleh M.Moedjiman

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang baru saja dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2004, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas menyelenggarakan sertifikasi tenaga kerja melalui uji kompetensi. Dengan tugas seperti itu, pada dasarnya bnsp adalah lembaga pengendali mutu/kualitas tenaga kerja di Indonesia. Keberadaan BNSP kurang lebih sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Apabila BSN mengendalikan mutu barang dan jasa, maka BNSP mengendalikan mutu tenaga kerjanya.
Ke dua badan ini akan saling melengkapi, sehingga peningkatan mutu dan produktivitas nasional Indonesia akan dapat dilakukan lebih cepat. Hal ini penting untuk peningkatan daya saing indonesia di pasar global.
BNSP adalah lembaga yang independen. Hal ini dicerminkan pada susunan keanggotaan BNSP yang berjumlah 25 orang, terdiri dari 10 orang dari unsur pemerintah dan 15 orang dari unsur swasta. Kredibilitas BNSP dicerminkan dari persyaratan keanggotaan yang lebih mementingkan kompetensi dan profesionalisme daripada keperwakilan.
Jaminan bahwa BNSP akan ditangani secara professional juga tercermin dari kepengurusan yang harus bekerja penuh waktu. Bahkan anggota yang berasal dari unsur pemerintah, harus melepaskan jabatannya, walau masih tetap berstatus pegawai negeri.
Dalam melaksanakan tugasnya, BNSP dapat memberi lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) melalui sistem akreditasi. Hal ini penting, karena bidang dan tingkat profesi yang harus disertifikasi kompetensinya sangat luas cakupannya. Ke depan, setiap bidang profesi akan ada LSP nya sendiri-sendiri sebagai kepanjangan tangan BNSP.
LSP melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi atas nama bnsp. uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP, mengacu pada Standar kompetensi Nasional yang telah dilakukan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Sebagai kepanjangan tangan bnsp, LSP berada dibawah kendali dan bertanggung jawab kepada BNSP. Dengan sistem uji kompetensi seperti ini, jaminan mutu dan kredibilitas sertifikasi akan lebih dapat dipertanggung jawabkan.
Selama ini jaminan mutu tenaga kerja banyak dilakukan melalui sistem ijazah sekolah atau sertifikat pelatihan. Hal ini berarti antara produsen dan pengendali mutu menjadi satu. Akibatnya fungsi kendali mutu kurang dapat dilakukan secara efektif. Dampak lebih jauh adalah terjadinya kekacauan di pasar kerja. Ketidak percayaan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja semakin tajam.
Menyikapi hal itu, biasanya pengguna tenaga kerja terpaksa melakukan testing sendiri (baik dilakukan sendiri maupun dengan cara oulsourching) terhadap sejumlah besar pelamar, yang memakan biaya tidak sedikit. Setelah itu masih harus melakukan pelatihan pendahuluan yang juga tidak murah biayanya.
Ke depan, dengan adanya BNSP dan LSP, pengguna tenaga kerja tidak perlu sulit-sulit mencari tenaga yang kompeten. Cukup dengan menyebutkan jenis dan tingkat sertifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, tenaga kerja yang dimaksud akan segera didapatkan. Bahkan cukup hanya menyebutkan kode dari jenis dan tingkat sertifikasi dari tenaga kerja tersebut Hal itu dapat dilakukan baik melalui media massa maupun melalui lembaga bursa kerja.

Perubahan Paradigma
Selama ini persyaratan pengalaman kerja selalu menjadi momok bagi pencari kerja. Pengalaman sebenarnya bukan jaminan mutu. Pengalaman adalah proksi atau perwakilan perkiraan kemampuan. Dengan adanya sertifikasi kompetensi yang menjamin kemampuan, persyaratan pengalaman menjadi kurang relevan lagi.
Paradigma lain yang akan berubah adalah kelembagaan bursa kerja. Selama ini mekanisme pasar kerja dilakukan melalui lembaga bursa kerja, baik yang ditangani oleh pemerintah maupun oleh swasta. Bursa kerja pemerintah dilakukan oleh Dinas atau Suku Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan di tingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota.
Sedang bursa kerja swasta ditangani oleh lembaga Bursa Kerja Dalam Negeri, lembaga Bursa Kerja Luar Negeri yang lebih dikenal dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan lembaga Bursa Kerja Khusus yang menempel di sejumlah lembaga pendidikan dan pelatihan.
Dengan adanya sistem standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui bnsp/lsp, besar kemungkinan kelembagaan bursa kerja akan bergeser ke BNSP/LSP. Hal ini dapat terjadi karena lembaga ini memiliki “data base” tenaga kerja yang sudah bersertifikat kompetensi pada berbagai tingkatan. Apalagi kalau “data base” tersebut sudah dapat diakses secara elektronik dan on line.
Oleh karena itu, lembaga-lembaga bursa kerja yang sudah ada, baik pemerintah maupun swasta perlu membangun jejaring kerjasama (Networking) dengan LSP-LSP, agar dapat memberi pelayanan prima kepada pengguna tenaga kerja.
Di samping perubahan paradigma dari aspek persyaratan dan kelembagaan, paradigma pasar kerja juga akan berubah dari aspek segmentasi pasar kerja. Selama ini pasar kerja lebih banyak diorganisir berdasarkan wilayah, seperti misalnya pasar kerja kabupaten/kota, pasar kerja propinsi, pasar kerja nasional dan sebagainya. Untuk pasar kerja luar negeri, ada Pasar Kerja Timur Tengah, Pasar Kerja Asia-Pasifik, Pasar Kerja Eropa, Pasar Kerja Amerika dan sebagainya.
Globalisasi pasar kerja, baik di forum WTO, APEC maupun afta/afas, akan lebih banyak diwarnai oleh persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja. Akibatnya, segmentasi pasar kerja akan bergeser dari pendekatan wilayah ke pendekatan bidang profesi atau kompetensi. Apalagi bila masing-masing negara telah menjalin kerjasama kesetaraan standar dan sertifikasi kompetensi. Dengan demikian pasar kerja ke depan akan lebih terspesialisasi pada bidang-bidang profesi dan kompetensi tertentu.

Reposisi dan Restrukturisasi
Perubahan paradigma pasar kerja seperti diuraikan di atas, perlu diantisipasi melalui reposisi dan restrukturisasi bursa kerja. Di antaranya melalui langkah-langkah antara lain, Pertama, lembaga bursa kerja diorganisir berdasarkan bidang profesi. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat bekerja lebih fokus dan professional. Di samping itu, mereka juga akan lebih mudah bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Diklat Profesi (LDP) yang juga diorganisir berdasarkan profesi.
Kedua, perlu diatur pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara lembaga bursa kerja pemerintah dengan lembaga bursa kerja swasta. Lembaga bursa kerja pemerintah sebaiknya lebih berperan sebagai pusat percontohan, pusat pengembangan dan pusat pemberdayaan. Sedangkan lembaga bursa kerja swasta lebih berperan sebagai pusat pelayanan langsung bursa kerja.
Ketiga, perlu pengaturan mekanisme pasar kerja yang menjamin perlindungan kelompok/pelaku pasar kerja yang lemah. Segmen pasar kerja yang daya tawar (burganning power) para pelakunya tidak seimbang, sebaiknya ditangani pemerintah, atau kalau toh ditangani swasta, harus ada perlindungan dan pengawasan ketat. Segmen pasar kerja semacam ini seperti misalnya pasar kerja tenaga kasar atau tidak terampil.
Keempat: Perlu dikembangkan adanya jejaring kerjasama dan informasi antara lembaga bursa kerja pemerintah dan swasta yang berskala nasional. Dalam rangka ini dapat dimanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara “on line”, dimana lembaga bursa kerja pemerintah menjadi “server” bagi lembaga bursa kerja swasta.
Dengan reposisi dan restrukturisasi bursa kerja seperti diatas, diharapkan perubahan paradigma pasar kerja ke depan dapat diikuti secara mulus dan tidak menimbulkan kesenjangan dan goncangan pasar kerja. Semoga bangsa ini semakin pandai belajar dari sejarah .

Penulis adalah pengamat dan praktisi ketenagakerjaan serta Ketua Himpunan Pembina sdm indonesia (HiPSi)

farid
 25 Apr 2008
oooohhh TERNYATA menjalankan "Bisnis" dengan cara MONOPOLI itu masih ada toh di era Globalisasi seperti ini...apa kata dunia!!!!!!, bagaimana Bapak-bapak dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyikapi hal ini pak?? mohon tindak lanjutnya pak...
sambudi
 25 Apr 2008
yang JELAS PMK 22/2008 telah memberikan MONOPOLI untuk menjalankan kuasa wajib pajak hanya kepada IKPI. Dengan MONOPOLI tersebut tentu IKPI sangat DIUNTUNGKAN. Lantas dengan MONOPOLI tersebut IKPI memungut biaya yang TINGGI bagi peserta ujian sertifikasi, tentu ini memberikan sumber dana yang besar bagi IKPI....
Herman
 25 Apr 2008
Yth.Pak Bastian

SE dan JUKLAK tidak termasuk dalam Hirarki peraturan perundang - undangan kita, baca kembali tulisan Pak Danny dan Pak Darussalam di forum ini.

Kondisi yang demikian namanya HAMBATAN BIROKRASI.

Hambatan Birokrasi adalah PENYAKIT yang sudah biasa didalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan kita.
bastian
 24 Apr 2008
Ditujukan terutama kepada Yth.Pak Danny & Pak Darussalam

Dalam suatu pembicaraan dengan pejabat KPP, katanya Surat Kuasa Khusus dari Kuasa WP non IKPI belum ada Petunjuk Pelaksanaannya ( JUKLAK ). SE.16/2008 bukan JUKLAK tetapi PENEGASAN. Jadi kalau belum ada JUKLAK, sebenarnya belum bisa dijalankan.

Apakah dalam Hirarki Peraturan Perundang - undangan kita ada mengenal istilah Surat Edaran ( SE ) dan Petunjuk Pelaksanaan ( JUKLAK ) ?

Rupanya memang ada benarnya bahwa Kuasa WP non IKPI betul-betul mau dibinasakan.

Sungguh keterlaluan
hendro
 24 Apr 2008
Pak Ke-TUA,

Tolong di balas donk komentar di milis ini. Gaptek yach? Pantes web site-nya under construction terus. Katanya good corporate governance?

Yuni
 24 Apr 2008
Andai kata Ketua IKPI berkata jujur, penghuni SURGA akan penuh
Andai kata Ketua IKPI berkata bohong, pintu SURGA akan ditutup
Andai kata aku tahu isi hatimu
Andai kata ......

hendro
 23 Apr 2008
Yth Pak Ke-Tua-an,

Tahun 2005 menyelenggarakan Konferensi dengan tema Good Corporate Governance.

Kalau anda tidak NATO, maka mohon bantuan, bagaimana saya bisa mendapatkan data statistik:

1. Berapa jumlah anggota IKPI yg ada saat ini?

2. Berapa dari jumlah tersebut yang melalui test?

3. Berapa dari jumlah tersebut yang tidak melalui test? ( Harap dipisahkan antara yang dari pensiunan pegawai DJP karena penghargaan dan yang menjadi anggota pada saat transisi sebelum profesi konsultan pajak berdiri).

Dari data tersebut kita bisa lihat, jangan-jangan yang membuat susah orang untuk mendapatkan sertifikasi brevet adalah orang-orang yang sebenarnya tidak pernah merasakan ikut test masuk.

Hormat kami,

Hendro, Bukan Konsultan Pajak

3. Berapa dari jumlah tersebut yang tidak melalui test?
sambudi
 23 Apr 2008
oleh karena PMK 22/2008 ini diterbitkan dengan ITIKAD TIDAK BAIK yaitu memberi MONOPOLI kepada IKPI dan MENGGUSUR lulusan perpajakan dari perguruan tinggi, maka PMK 22/2008 ini diterbitkan dengan MENGHALALKAN segala cara, termasuk dengan menabrak PP 80/2007.
jeffry
 23 Apr 2008
Wah ini akan menutup lapangan pekerjaan para lulusan S1 di bidang perpajakan. menurut saya ini ada maksud terselubung yaitu ingin memberikan kesempatan kepada para pensiunan DJP untuk bekerja sebagai konsultan pajak
Yuni
 23 Apr 2008
Inti tanggapan pak Hendro adalah : adanya campur tangan IKPI dari mulai terbitnya PMK 97/2005 yang menggusur kuasa WP non IKPI hingga PMK 22/2008 yang membatasi wewenang kuasa WP non IKPI.

IKPI khawatir peran mereka akan terpinggirkan.

Ayo bagaimana pak ke - TUA ?
hendro
 22 Apr 2008
Yth Rekan-rekan Ortax,

Mau menanggapi nich komentar Ke-TUA IKPI. Karena sudah TUA alias SEPUH mungkin "lupa" saat ditanyakan mengenai PMK 22/2008. Sampai tiga kali menjawab tidak tahu.

Mungkin artikel yang dibawah ini mengenai kekhawatiran mereka dengan AR-AR DJP juga sudah dilupakan. Yang diberikan garis-garis di bawah ini sebaiknya jangan dilupakan untuk dikaitkan dengan terbitnya PMK 97/PMK.03/2005.

Hendro, Bukan Konsultan Pajak

REFORMASI PAJAK DENGAN ”AR” –NYA AKAN MENGGESER FUNGSI KONSULTAN PAJAK

SUMBER -- Majalah Berita Pajak No. 1524/Tahun XXXVII - 01-Oct-2004 --

Dengan reformasi dan Blue Print 10 tahunan, Ditjen Pajak ingin wujudkan ” Indonesia Pasti ”.Namun untuk itu, apakah reformasi sistem administrasi pajak harus menggeser konsultan pajak yang selama ini eksis ? ”Artinya, kalau setiap WajibPajak sudah memiliki petugas Account refresentatif (AR) yang menangani semua permasalahan Pajaknya ,tentu mereka sudah tidak perlu lagi Konsultan Pajak”.
Ditjen Pajak ingin wujudkan ”Indonesia Pasti” . Itulah kalimat pertama yang dinyatakan Ditjen Pajak Hadi Poernomo ,mengawali dibukanya sosialisasi tentang Blue Print 10 DJP kepada mitra kerjanya,yakni para pengurus ikatan Konsultan Pajak Indonesia ( IKPI ) dan persatuan para pegawai pensiunan Pajak ( P5 ). ” Dan dengan Blue Print 10 tahunan inilah kami yakin cita-cita Indonesia pasti akan bisa terwujud,”katanya.
Bertempat di KPP Madya Jakarta Pusat di jalan Tebet Raya No. 9, Sosialisasi pada 8/11 itu sekaligus dimaksudkan untuk memperkenalkan KPP Madya yang baru pertama berdiri di Indonesia sebelum eksisi di 22 Kanwil DJP lainnya.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Sesditjen Pajak Djazoeli Sadhani,Para Direktur Kakanwil se-DKI ,para kepalaunit kantor di lingkungan Kanwil Jakarta I. Sementara dari mitra kerja tampak hadir selain pengurus inti IKPI DA P5 juga, tanpak para senior pajak seperti R.Mansury dan Asri Harahap yang kini juga tokoh politik.
Blue Print 10 tahunan Ditjen Pajak dinulai dari konsolidasi internal dan ekstensifikasi intensifikasi, sampai pembangunan bank data danSingle Indentity Number ( SIN ) untuk kesemuanya itu bisa menjadikan APBN Indonesia mandiri dan pada akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat , meski meski berjalan setahap demi setahap namun kenyataan memang sudah bisa memberikan bukti,dan bukan janji.
Bukti pertama ,sebagaimana telah diungkap Hadi adalah tentu penerimaan pajak,yang dalam tempo 3 tahun terakhir komulatif sama dengan 32 tahun sampai tahun 2000.
Kemudian berjalannya reformasi secara total Di Ditjen Pajak dimulai dari reformasi UU Perpajakan sendiri yang akan berjalan dengan merekruit berbagai masukan dari komponen masyarakat Wajib Pajak seperti KADIN dan lain-lain.
Hadir Kanwil WP Besar dengan 2 KPP (Lto) dengan system administrasi perpajakan modern.Kemudian juga diperluasnya system itu untuk juga dipakai oleh KPP-KPP lain seperti KPP khusus dan KPP Madya Jakarta Pusat.
Kerjasama-kerjasama sinergi dan nota kesepahaman dengan berbagai pihak terkait sampai akhir dimungkinkan bahwa citra Ditjen Pajak Masa Depan adalah sebagaimana Visi-nya sendiri dan citra masyarakat Indonesia adalah sebagai yang ”sadar dan peduli pajak”.
Itu semua adalah tahapan dari reformasi dibiadng perpajakan, yang juga bagian dari Blue Print 10 tahunan dan sekaligus adalah bukti nyata adanya keinginan yang kuat bahwa perpajakan masa depan adalah perpajakan yang baik bagi semua pihak dalam rangka semua manfaat , untuk semua aspek kehidupan di negeri kita tercinta ini.
Dan inilah KPP Madya Jakarta Pusat ,dibawah Kakanwil DJP Jakarta I Taufiq Herman .Menurut Kakanwil KPP ini menangani dan mengelola Wajib Pajak Besar sekanwil DJP Jakarta I dengan kontribusio sebesar 30 % dari target se-Kanwil.
KPP ini telah dibangun seatap dengan KPP Tebet dijalan Tebet Raya 9, dan pemanfaatan system administrasi perpajakan modern di KPP ini juga telah diresmikan oleh Menteri Keuangan Boediono bersama-sama dengan KPP khusus lainnya di komplek Pajak Kalibata 30 Agustus lalu.
” Selain itu cukup menonjol di KPP ini adalah kualitas pelayanan yang harus prima, adanya seksi baru yakni seksi pengawas dan seksi konsultasi serta mwmiliki sasaran good corporate governance,” Demikian Taufikq.
Juga seperti halnya system Lto, Account refresentative (AR) dikembangkan disini,satu sisi untuk melayani secara prima Wajib Pajak dengan memenuhi kebutuhan akan fasilitas pelayanan yang diharaokan.Disisi lain , tentu unsur pengawasan akan nampak disini. Karena prinsip petugas AR akan tahu tentang kondisi Wajib Pajak yang ditanganinya dan itu jumlahnya tidak banyak,kemudian kesulitan yang tengah dihadapi sehingga kemungkinan perusahaan boom atau sebaliknya akan kolaps dan sebagainya dan seterusnya.
----------------------------------------------------------------------------------
Dan justru antara itulah para konsultan Pajak dibawah IKPI maupun P5 yang hadir pada kesempatan tersebut cemas, jangan-jangan semua itu diciptakan untuk menjegal eksisitensi dari para konsultan Pajak.” Karena kalau setiap pajak sudah ditangani masalah-masalah pajaknya oleh petugas Account refresentatif yang dikembangkan dalam sistem modern tersebut ,tentunya mereka atau Wajib Pajak itu sudah tidak perlu lagi konsultan pajak,”Hussein Katasasmita,yang Ketua Dewan Pembina IKPI akhirnya yang buka suara.
----------------------------------------------------------------------------------
Padahal tidak demikian ,ungkap Direktur PPN dan PTLL Sjarifuddin Alsah yang juga mantan Kakanwil WP Besar (R-Lto) ,menjawab. ”Berdasarkan pengalaman elama ini di Lto, AR sama sekali tidak mencampuri urusan hitung menghitung namun lebih focus pada pemberian informasi dan pelayanan,”katanya.
Ditambahkan oleh Djazoeli Sadhani ,bahwa terpenting dalam kaitan baik itu Lto maupun Mto ini adalah untuk lebih efektif dan efisien nya kinerja perpajakan ,baik dari sisi aparat maupun Wajib Pajak.”Seperti dibangunnya e-system seperti e-Filing, e- Registrasion,e-Payment dsb, ini semua adalah dalam rangka menciptakan efektifitas dan efisiensi yang lebih dibending yang lain selama ini .”
Satu kebijakan dan terobosan yang besar dan benar-benar luar biasa,dikelola oleh Ditjen Pajak yang memeng benar luar biasa . Demikian diakui oleh R. Mansury langsung kepada para pembicara mulai dari Ditjen Pajak sendiri.Apalagi Ditjen Pajak kini dengan IT-nya ,sangat luar biasa.
”Namun masalahnya ,kalau ada konfirasi ,sementara program-program reformasi seperti itu harus terus berjalan secara konsisten dan kontinue ,”tanyanya. Tampaknya ,hal senada juga diunbgkap oleh senior pajak Muchtar TN ,yang juga Sekretarus umum IKPI Pusat Kepada BP.
Begitu banyak hal sudah diperbuat Ditjen Pajak, katanya,namun bagaiman dengan sumber daya manusia di bawah-bawah,dilapangan, apakah sudah siap secara konsisten dan kontinue untuk melaksanakan semua yang sudah dibangun menjadi sedemiikan baiknya perpajakan Indonesia pada akhirnya itu ?
Ya, apalagi Ditjen sendiri begitu yakin untuk tujuan semuanya itu kepada Indonesia pasti. Namun menjai Indonesia pasti hanya dari seorang Ditjen ? itulah yang juga menjadi keraguan dari senior pajak lainnya ,Asri Harahap yang juga ketua Konsorsium KAHMI dan forum yang sama.” Ini hanya pemikiran saya kalau yang merancang semua itu presiden ,mungkin baru pasti ,” katanya.
Dengan kata lain kewenanganlah yang dipertanyakan .Artinya ,sulit bagi seorang eselon I untuk mengayuh cita-cita yang kewenangannya ada pada posisi RI satu. Namun kalau kembali pada sejarah yang belum lama terjadi ,sekitar April 2004 ini Dirjen Pajak didampingi beberapa eselon II lainnya mempresentasikan Blue Print 10 tahunan tersebut dihadapkan Presiden,Wapres dan Sidang kabinetnya.
Saat itu Presiden sudah restu, dan minta Blue Print karya DJP ini benar-benar dilaksanakan atas Koordinator empat Menko. Kemudian pertengahan September ,keluar keputusan Presiden Nomor 72 tentang ini ,untuk siap dilaksanakan.
Dengan kata, barangkali tidak salah kalau dalam kaitan ini diungakap ,bahwa program yang merupakan karya besar nasional itu pada akhirnya tetap ada pada kewenangan Presiden atau RI satu ,dengan para pelaksananya adalah dibawah pimpinan empat Menko. Namun itu hanya dimulai dari Dirjen Pajak yang dalam kaitan ini memang akan merupakan sumber data yang sangat akurat.(Pca/Spk).
bastian
 22 Apr 2008
Mencermati wawancara Tax Review, terlihat ketua IKPI tidak mempunyai niat sedikitpun mau bersahabat dengan rekan - rekan lulusan PT fiskal, sebaliknya malahan mensyukuri terbitnya PMK 22.

Yang mensponsori Plat Merah biasanya Plat Hitam juga.

Andaikata ketua IKPI berkata jujur, surga akan kepenuhan penghuni...

Biarlah nanti Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.
chtaxconsulting
 22 Apr 2008
Sebenarnya ada tujuan yang lebih besar yang menjadi impian yang senang mengurus/membela wajibpajak,satukanlah potensi sponsor rubrik OR Tax ini untuk memperjuangkan untuk menggolkan UU tentang Konsultan Pajak di DPR, agar profesi ini lebih terhormat di mata WajibPajak
chtaxconsulting
 22 Apr 2008
Saya ingin urun rembuk soal konsultan pajak liar dan resmi,saya yakin yang dimaksud konsultanpajak liar bukan lulusan PT Fiskal /non konsultan pajak.Dari sejarahnya yang dimaksud konsultan pajak liar adalah yang "pelat merah" yaitu pegawai pajak sendiri yang mencoba mengurus pajak di intern DJP, kalau yang swasta adalah mereka yang sangat minim pengetahuan pajaknya yang mengandalkan hubungan baik dengan pegawai pajak (pokoke all in ) seperti calo gitu.jadi bukan rekan2 dari PT murni administrasi fiskal.Saya bisa jelaskan gini karena saya juga konsultan pajak berizin dan lulusan S2 Adm perpajakan UI juga, keterangan ini mudah2an dapat mendinginkan polemik yang terjadi
rdarhanto
 22 Apr 2008
Kayaknya sudah semakin jelas latar belakang PMK-22 itu ada (kalau betul IKPI tidak tahu tujuan PMK-22), yaitu untuk melindungi dan memberi lahan kepada pensiunan DJP yang membuka kantor konsultan pajak :-)
bastian
 22 Apr 2008
Yth.Pak dikdik

Ketua IKPI kenapa tidak mengerti tujuan PMK 22 ?

Apa ketua IKPI juga tidak mengerti perbedaan kata " konsultan pajak " dengan " bukan konsultan pajak " ?

Konsultan pajak = konsultan pajak IKPI

Bukan konsultan pajak = lulusan perguruan tinggi fiskal dan karyawan

jadi siapa sebenarnya konsultan pajak liar yang dimaksudkan ketua IKPI ?
dewikania
 22 Apr 2008
kang farid, ...jadi bagaimana atuh harusnya menyikapi peraturan yang berbeda itu...nanti kan tiap orang akan bebas menafsirkan peraturan tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing...jadi bagaimana dengan asas kepastian hukumnya ya...padahal di fakultas hukum mah diajarkan ya...demikian juga dalam mata kuliah hukum pajak,bahwa pembentukan dan pemberlakuan hukum pajak itu musti harus and kudu menjunjung asas kepastian, keadilan, kepatutan and seabreg prinsip lain...tapi dalam prakteknya banyak peraturan yang mengandung norm conflict...waahh akan menambah rumit dalam pelaksanaannya ya...met kerja dech kang...
adripermata
 22 Apr 2008
mungkin yang dimaksud dalam tulisan ini adalah "memBerdayakan" bukan "memPerdayakan" Jadi hanya salah ketik saja. Tapi kalau dilihat dari konteks kalimatnya, sebenarnya sudah jelas yang dimaksud adalah MEMBERDAYAKAN.
arrumi
 22 Apr 2008
Komentar sedikit tentang istilah "memperdayakan" :
dari Kamus Besar Bahasa Indonesia :
ber·da·ya v 1 berkekuatan; berkemampuan; bertenaga; 2 mempunyai akal (cara dsb) untuk mengatasi sesuatu dsb;
mem·ber·da·ya·kan v membuat berdaya;
te·per·da·ya v tertipu; tersemu: ia tidak ~ oleh bujuk rayunya;
per·da·ya·an n tipu daya; tipu muslihat;
mem·per·da·ya v melakukan tipu muslihat; menipu: dia berhasil ~ penjaga gawang lawannya;
mem·per·da·ya·kan v memperdaya;
pem·ber·da·ya·an n proses, cara, perbuatan memberdayakan
farid
 22 Apr 2008
sependapat dengan Bahtiar
yang liar itu sebenarnya sudah JELAS yakni lembaga yang melaksanakan pengujian TANPA akreditasi atau sertifikasi...
bahtiar
 22 Apr 2008
Kalau benar apa yg dikatakan oleh ketua IKPI bahwa dikeluarkannya PMK 22/2008 utk membatasi konsultan pajak liar, pertanyaannya siapa yg dimaksud dgn konsultan pajak liar itu? Apakah temen2 dari lulusan perguruan tinggi yg menjadi kuasa wp dgn surat kuasa khusus disebut sebagai konsultan pajak liar?? dimana liarnya ??? lulusan perpajakan dari perguruan tinggi adalah produk universitas yang telah diakreditasi A. Sedangkan produk konsultan pajak dari IKPI harusnya dipertanyakan karena apakah IKPI sebagai lembaga penguji sudah terakreditasi atau punya sertifikasi tidak???
poernama
 22 Apr 2008
Terimakasih pak,.
kini kami lega sudah.., semoga dengan membaca artikel ini visi dari pembelajar pajak menjadi bankit lagi...amin
dikdik07
 22 Apr 2008
Rekan-rekan,

kutipan wawancara Ketua IKPI pada majalah TAX REVIEW Vol.I/ Edisi 01/2008 soal PMK-22/2008:
(TR: Tax Review; KI : Ketua IKPI)

"TR : menurut pendapat anda sendiri apa tujuan dari PMK-22/PMK.03/2008?
KI : Wah saya tidak tahu apa tujuannya itu, dasar pemikiran dikeluarkan PMK-22/PMK.03/2008 ini sendiri saya juga kurang tahu untuk apa.

TR: Apakah anda sendiri kurang setuju dengan aturan ini?
KI: Sebenarnya saya juga tidak mengerti mengenai aturan ini, tujuannya itu untuk apa? Tetapi saya melihat orang-orang sekarang menuduh IKPI dengan tuduhan macam-macam. Padahal mengenai itu sebenarnya saya tidak tahu.

TR: Bagaimana dengan selentingan bahwa PMK tersebut adalah aturan pesanan dari IKPI?
KI: Wah saya bantah apabila ada statement seperti itu. Tidak ada apa-apa dari IKPI, saya melihat barangkali DJP ingin konsultan pajak liar ini tidak terlalu bebas "berkeliaran".

TR: Apakah pada saat perancangan aturan itu, IKPI pernah dimintai tanggapan?
KI: Tidak, sama sekali tidak ada.

TR: Jadi benar IKPI tidak ada kaitannya mengenai penerbitan aturan tersebut?
KI: Ya, tidak ada sama sekali, dan kita tidak begitu. Jadi IKPI sebagai organisasi tidak mau melakukan hal yang seperti itu. saya rasa pemerintah dalam penerbitan aturan ini mempunyai misi-misi tertentu mengapa menerbitkan aturan ini. Apa itu? kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat mungkin yang seperti tadi. Membatasi konsultan pajak yang liar-liar seperti itu."

Mungkinkah seperti itu?????????
evan212
 22 Apr 2008
Batasan PMK -22 adalah hanya pada : pemeriksaan, pengajuan keberatan, permohonan fasilitas perpajakan, pengisian dan penandatanganan SPT (SE-16/PJ./2008). Jadi bukan bersifat operasional (contoh. penandatanganan FP tetap menggunakan Per-159), menurut saya tidak ada masalah dengan karyawan biasa lulusan perguruan tinggi apakah yang sudah punya brevet / tidak. Yang jadi permasalahan adalah intreprestasi dari masing2 petugas pajak yg berbeda2 sehingga berpendapat bahwa seluruh dokumen perpajakan harus ditanda tangani oleh pengurus atau kuasa khusus tsb.
Bastian
 22 Apr 2008
Kutipan dari tanggapan pak Nurdin 20/2-2008<