Artikel

Share :



Perlunya Pembatasan Sistem Withholding Tax atas Penghasilan Usaha dalam RUU PPh

Darussalam dan Danny Septriadi
Danny Darussalam Tax Center, 9 Januari 2008

batas_123Cara yang paling gampang yang dilakukan oleh pemerintah untuk memungut pajak adalah dengan cara mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Cara seperti ini dikenal dengan nama sistem withholding tax. Dengan cara ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upaya dan biaya besar.[1] Oleh karena kelebihannya tersebut, banyak negara menerapkan withholding tax dalam sistem pajak penghasilannya sebagai suatu cara untuk memungut pajak, tidak terkecuali Negara Indonesia. Akan tetapi, yang membedakan antara sistem withholding tax yang berlaku di Indonesia dan di banyak negara adalah bahwa di banyak negara, penerapan withholding tax (i) dibatasi hanya terhadap penghasilan yang dikategorikan sebagai passive income (seperti: gaji, upah, bunga, royalti, dividen, dan sewa) dan (ii) sedikit negara yang menerapkan atas penghasilan dari kegiatan usaha (active income)[2] dan kalaupun ada, hanya diterapkan atas beberapa jenis penghasilan usaha. Hal ini disebabkan karena pemungutan pajak atas penghasilan usaha biasanya dilakukan melalui mekanisme angsuran masa yang jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Pajak (dalam konteks Indonesia, biasa dikenal dengan nama angsuran masa PPh Pasal 25). Sedangkan di Indonesia, penerapan withholding tax hampir meluas dikenakan terhadap seluruh penghasilan dari kegiatan usaha seperti yang diatur dalam PER-70/PJ./2007 tanggal 9 April 2007. Dalam konteks UU PPh, withholding tax ini diperlakukan sebagai (i) angsuran pembayaran pajak (advance payment), atau (ii) sebagai pemungutan pajak final.

 

Seperti telah disebutkan di atas, withholding tax ini merupakan cara termudah bagi pemerintah untuk memungut pajak, tetapi di pihak lain, yaitu pihak Wajib Pajak, withholding tax ini menimbulkan beban pemenuhan kewajiban perpajakan (cost of compliance) yang tinggi, yaitu misalnya (i) beban administrasi, (ii) beban sanksi administrasi kalau terlambat memotong dan/atau menyetorkan, atau (iii) alpa tidak/belum memotong pajaknya pihak lain. Dengan kata lain, dalam sistem withholding tax ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk memungut dan mengadministrasikan pajaknya pihak lain (Wajib Pajak lain) yang mana kewajiban untuk mengadministrasikan pajaknya pihak lain tersebut sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah (dalam hal ini adalah Ditjen Pajak). Apabila dikaitkan dengan sistem self assessment, yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (kewajiban pajak Wajib Pajak sendiri, bukan pajaknya Wajib Pajak lain/pihak lain), maka konsep sistem withholding tax ini berbeda dengan sistem self assessment. Dalam sistem withholding tax, Wajib Pajak diberi kewajiban untuk memotong, menyetorkan,dan mengadministrasikan pajaknya pihak lain. Sedangkan dalam sistem self assessment, Wajib Pajak berkewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan mengadministrasikan kewajiban pajaknya sendiri.

 

Dalam sistem withholding tax yang berlaku saat ini di Indonesia, kewenangan Ditjen Pajak dalam menentukan jenis-jenis penghasilan yang merupakan objek withholding tax. Tidak adanya pembatasan mengenai jenis-jenis penghasilan yang layak dan tidak layak dikenakan withholding tax tentunya akan memberi keleluasaan bagi pemerintah untuk terus memperluas pengenaan withholding tax ini. Alasannya adalah karena penerimaan pajak akan mudah terkumpul dan tugas pemerintah (Ditjen Pajak) cukup mengawasi saja, dan kalau ada Wajib Pajak tidak menjalankan withholding tax tersebut dengan benar, maka Ditjen Pajak tinggal menerapkan sanksi administrasi, yang tentunya akan menambah pundi-pundi penerimaan negara. Akan tetapi, bagi Wajib Pajak, perluasan withholding tax ini tentunya menimbulkan cost of compliance yang tinggi, karena mereka dibebani untuk memungut pajaknya pihak lain yang seharusnya bukan tanggung jawab mereka untuk memungut dan mengadministrasikannya. Pertanyaan kita bersama, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bermula dari luasnya pendelegasian wewenang yang diberikan oleh UU PPh yang berlaku sekarang kepada pemerintah untuk menentukan sendiri jenis-jenis penghasilan yang akan dikenakan withholding tax. Adapun pasal-pasal dalam UU PPh yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menentukan sendiri penghasilan yang akan dikenakan withholding tax baik yang diperlakukan sebagai angsuran masa maupun pajak final adalah sebagai berikut:[3]

 

No.

Pasal

Jenis Penghasilan Usaha yang didelegasikan kepada Pemerintah

1

Pasal 4 ayat (2)

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2

Pasal 23 ayat (1) huruf c butir 2

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

3

Pasal 23 ayat (2)

Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

Ke depan, dalam RUU PPh yang saat ini sudah dalam tahap pembahasan di DPR, perlu adanya pembatasan atas pengenaan withholding tax atas penghasilan usaha dan kalaupun ada, jenis-jenis penghasilan yang akan dikenakan withholding tax tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam Undang-undang dan bukan didelegasikan kepada pemerintah. Kenapa harus dinyatakan dalam Undang-undang? Hal ini terkait dengan filosofi dari pajak yang intinya adalah bahwa pajak yang akan dipungut oleh negara harus berdasarkan kesepakatan antara warga negara dan negara yang dituangkan dalam Undang-undang. Pasal 23A UUD 1945 juga menyatakan secara tegas bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-undang. Sedangkan di AS dikenal dengan istilah “taxation without representation is robbery” dan di Inggris dikenal dengan istilah “no taxation without representation”. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan kepada Wajib Pajak yang yang telah banyak membantu pemerintah dalam mengumpulkan pajak melalui sistem withholding tax perlu dipertimbangkan adanya pemberian kompensasi, seperti yang dilakukan di negara bagian Amerika Serikat yang memberikan kompensasi kepada pemotong/pemungut pajak untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkannya dalam rangka melakukan administrasi pemotongan dan pelaporan pajak.[4] Semoga…..



[1] Leon Yudkin, A Legal Structure for Effective Income Tax Administration, Harvard Law School, Cambridge, 1971, hal. 31-32.

[2] Victor Thuronyi, Comparative Tax Law, Kluwer Law International, 2003, hal. 20.

[3] Darussalam dan Danny Septriadi, “Membatasi Kekuasaan Perluasan withholding tax atas Penghasilan Usaha”, dalam Membatasi Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak: Suatu Tinjauan Akademis terhadap Kebijakan, Hukum, dan Administrasi Pajak di Indonesia, Grasindo, 2006, hal. 60.

[4] Peter S. Griffith, “Readings on Income Tax Administration”, dalam Patrick L. Kelley dan Oliver Oldman (editor), Harvard Law School, 1973, hal 359.

show all Artikel
Disclaimer :
Isi dan Tanggapan pada Artikel ini diluar tanggung jawab Ortax.
Ortax tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.


Tanggapan

Noel
Genuine

31 Mei 2009


Saya kira with holding bertujuan untuk memberikan kepastian dan memudahkan penerimaan pajak sehingga sifat pajak yang memaksa diterapkan pada sistem withholding ini, seandainya tidak ada sistem ini maka WP bisa menunda pembayaran pajak yang akan menggganggu penerimaan negara

ayoe
Newbie

18 Maret 2009


penerapan sistem witholding ini akan menmbah beban bagi WP,,
di samping membayar pajak,,mereka mesti di bebani biaya Adm,,yang seharus nya bukan tanggungan mereka,,

reizagerrard
Junior

31 Desember 2008


PPh itu mungkin lebih efektif dengan cara final kayanya...

rohendy
Junior

17 Oktober 2008


Setuju sekali jika hanya passive income yang dikenakan withholding tax, karena terkadang kredit pajak menjadi lebih besar daripada hutang pajaknya yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Kalau sudah lebih bayar pasti diperiksa, cape dehhh.....

rifa.farida
Newbie

7 Oktober 2008


bagaimana dengan jenis usaha pertambangan batubara sepertinya nyaris tidak tersentuh PPh dan PPn? padahal sektor ini sangat menguntungkan.

bastian
Groupie

25 Juli 2008


RUU PPh yang baru selesai dibahas di DPR, sistim witholding tax tetap dipertahankan.

EDDYPRASETYO
Senior

21 Juli 2008


betul rekan wiguna sistem witholding tak benar-benar jadi beban bagi wajib pajak. mestinya kalau memang mau reformasi sistem tersebut dihapus. sehingga tidak ada lagi withholding tax

Bastian
Groupie

9 Juni 2008


System withoulding tax dengan tarif yang berbeda-beda dan melebihi tarif pasal 17 dirasakan kurang adil, seharusnya yang namanya "penghasilan" dikenakan pajak dengan tarif sesuai ps.17 UU PPh. Seperti PPh atas bunga bank yang dikenakan tarif 20 %, padahal rata-ratanya hanya 5 % saja, mungkin jarang kejadiannya WP mendapatkan bunga bank melebihi Rp.25. juta sekali transaksi.

wiguna
Senior

19 Mei 2008


sistem withholding tax merupakan beban bagi wajib pajak, apalagi bagi wp yang belum mengerti benar dengan tarif-tarifnya yang berbeda-beda. sebaiknya withholding tidak dilimpahkan ke pihak pemotong pajak, namun menjadi kewajiban langsung bagi wp-nya.

edisuryadi2
Genuine

14 April 2008


Makanya dalam system Withoulding tax kenapa banyak peraturan - peraturan dan dasar penerapannya yang berbeda yang bikin pusing kepala belum lagi kalau diperiksa yang kadang - kadang fiskus menerapkan tarif yang berbeda. Berdasarkan argumen mereka. Seharusnya kedepan pengenaan sangsi atas PPh 23 baik itu pokok ataupun denda bisa dikreditkan oleh pihak yang memotong, sebab kemungkinan Double tax atas pengenaan pajak itu bisa terjadi. Misal PT A memotong pajak Tahun 2005 PT B, PT A Diperiksa All Tax tahun 2007 dan terjadi kekurang bayar SPT PPh 23 sebesar xxx, Jika PT B diperiksa tahun 2006 atas tahun Pajak 2005 seharusnya atas kredit Pajak PT B yang dipotong oleh B termasuk kreditnya dan PT B Berhutang kepada PT A atas kekurangan yang diakibatkan oleh pemeriksaan

ocj788
Junior

13 Maret 2008


sistem Withholding tax menurut saya cuma cocok diterapkan bagi perusahaan besar yg telah memiliki tim perpajakan yg handal. Karena terlalu bny jenis pajak, tarif, dan aturan yang harus dilaksanakan. Belum lagi aturan yang selalu berubah-ubah lewat kepmen, pp, dll. Semuanya itu sangat membingungkan WP apalagi WP yg belum memiliki pengetahuan perpajakan yg baik. Ibarat kata pepatah org yg makan nangka kita yg kena getahnya.

rdarhanto
Newbie

12 Februari 2008


Kalau pembayar penghasilan tidak memotong pjk bukan saja dikenai sanksi Pak, tapi pajak yang seharusnya dipotong juga ditagih ke pembayar penghasilan. Ini yang aneh dari withholding system dan cara pemeriksaan. Withholding tax kan dapat menjadi kredit pajak di akhir tahun, artinya kalau wp terima pembayaran full tanpa dipotong pjk, maka ia tidak punya kredit pajak dan akan dikenakan pajak tarif progresif di akhir tahun. Artinya penghasilan si penerima sudah dikenakan pajak di akhir tahun, tapi pd saat pemeriksaan si pembayar penghasilan masih ditagih withholding tax. Fair-nya kan harusnya dikenakan sanksi admin saja.

jeffry
Junior

29 Januari 2008


menurut saya witholding tax yang diterapkan oleh Dirjen pajak merugikan dan merepotkan WP. Dengan witholding tax WP harus menghitung sendiri berapa pajak terutangnya dan juga jika terjadi kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh WP maka WP tersebut akan dikenai sanksi. Jadi jika witholding tax ini betul-betul diterapkan maka sebaiknya WP diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menghitung sendiri terutang pajaknya tanpa perlu adanya pemeriksaan.

Hudaya
Newbie

23 Januari 2008


setidaknya sisi positif witholdingtax bisa dilihat dari azas convenience, jadi pengenaan pajak serasa pas dan tidak memberatkan karena dikenakan saat diterimanya penghasilan,
ribetnya administrasi serta adanya kompensasi bagi witholder perlu dipertimbangkan dan perhatian serius DJP.

onorus
Genuine

16 Januari 2008


Withholding Tax sangat membebani WP, terlebih WP yg tdk terlalu paham ttg peraturan pajak. Seharusnya dia memotong tp tdk dilakukan, sdh hrs membayar pajak WP lain dikenai sanksi lagi.
Pembatasan withholding tax sangat perlu bagi negara-2 yg tingkat tax ratio dan kesadarannya thd kewajiban perpajakan cukup tinggi.
Di negara kita, tax ratio-nya jauh di bawah negara lain. Dari WP yg terdaftar di Ditjen Pajak paling tdk lebih dari 40% yg melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari yg <40% itupun tdk 100% jujur melaporkan kewajibannya. Jadi kalo pembatasan withholding tax dilakukan di negara kita kemungkinan tingkat potential loss-nya cukup tinggi.

nurdin
Groupie

16 Januari 2008


Memang Witholding Tax sangat merepotkan WP. Sudah dimintai tolong, kalo salah kena sanksi lagi. MUDAH2-han mereka2 yang di atas sana membaca ARTIKEL ini.
SAYA sangat salut dengan tulisan2 Bapak Berdua, MENCERAHKAN. BRAVO... Semoga banyak pihak lain yang mau sharing ilmunya seperti ANDA BERDUA untuk membuka wawasan kita di bidang perpajakan.

poernama
Junior

15 Januari 2008


Pak Danny dan Pak Darussalam, mengomentari 'kompensasi' yang bapak2 maksud diparagraf terakhir, kalo dikaitkan dengan per 81 /2007 mengenai penurunan tarif pph sebesar 5 % sudah bisa dikatakan kompensasi pak ? wah tulisannya ngak 'da matinya nee, salut buat double D, semoga pemerintah dan wakil rakyat kita juga terus membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat yah,..

prastono
Groupie

15 Januari 2008


Mungkin DJP melihat bahwa kesadaran wajib pajak untuk melaporkan membayar pajaknya sendiri ( yang bener2 self assesment ) masih sangat rendah. Sehingga untuk meminimalisasikan ketidakpatuhan tersebut ya dengan cara melakukan withholding tax dari pemberi kerja.

Others Artikel


Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?
Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise, 7 Oktober 2013

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?

Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan? Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Hiyashinta Klise [1] “… Efficiency of a tax system is not determined only by appropriate legal ...

Ditanggapi Sebanyak : 20 Kali

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax, 3 September 2013

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan

Insentif Pajak Penghasilan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan: Studi Perbandingan Darussalam [1] 1. Latar ...

Ditanggapi Sebanyak : 15 Kali

Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Mixed sebagai alternatif berbagi beban
Hendy Setiawan, 28 Juli 2013

Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Mixed sebagai alternatif berbagi beban

Pendahuluan Menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap (karyawan) bukanlah pekerjaan sederhana mengingat sifatnya yang subjektif dan variatif. Subjektif melibatkan kondisi dari karyawan terkait dengan berbagai status yang melekat kepadanya, antara lain : Status Kepegawaian ...

Ditanggapi Sebanyak : 39 Kali

show all Artikel