Pasal 31 E UU PPh : Menguntungkan atau Bumerang ?
Arie Widodo, S.E., M.S.M. - Praktisi & Staf Pengajar Pajak FISIP Universitas Indonesia, 10 Agustus 2010

Salah satu alternatif untuk mengupayakan keadilan dalam penyelenggaraan pemungutan pajak dapat dilakukan secara umum dan merata ke seluruh Wajib Pajak. Adam Smith melalui An Inquiry in to the nature and causes of the wealth of nations , memberikan empat asas pemungutan pajak yaitu : Equality (Asas falsafah ...

Ditanggapi Sebanyak : 18 Kali

Penghitungan Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pedagang Pengecer
Titi Muswati Putranti - Ketua Pusat Kajian Ilmu Administrasi & Pengajar Pajak FISIP Universitas Indonesia, 10 April 2010

Perkembangan jumlah pedagang pengecer semakin meningkat, baik yang berskala kecil, sedang maupun besar. Pedangan Pengecer dapat berbentuk badan usaha maupun orang pribadi. Kedua bentuk pedagang tersebut merupakan Wajib Pajak - Pajak Penghasilan (WP PPh). Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang eceran pada hakekatnya mempunyai ...

Ditanggapi Sebanyak : 67 Kali

Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Komite Pengawas Perpajakan
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax - Danny Darussalam Tax Center, 25 Maret 2010

A. Pendahuluan Apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat tinggi dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian, pertanyaan kuncinya adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak ? Tentunya dengan cara memaksimalkan alokasi anggaran yang berasal dari pajak tersebut untuk sebesar-besarnya bagi ...

Ditanggapi Sebanyak : 35 Kali

PP No. 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan PP No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi, Berkah atau Musibah
Drs. Aries Tanno, M.Si., Ak - Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, 27 Agustus 2009

Sejak tahun 2001, Pengenaan Pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2000. Tujuan penerbitan PP No. 140 Tahun 2000 ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sesuai dengan prinsip-prinsip ...

Ditanggapi Sebanyak : 104 Kali

Kedudukan Pengadilan Pajak Di Berbagai Negara
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax - Danny Darussalam Tax Center, 6 Agustus 2009

LATAR BELAKANG Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen ke-4 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan (i) peradilan umum, (ii) peradilan agama, (iii) peradilan militer, (iv) peradilan tata ...

Ditanggapi Sebanyak : 21 Kali

Sistem Pemajakan Atas Dividen Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dalam UU Nomor 36 Tahun 2008
Iman Santoso - Partner - Ernst & Young Indonesia and lecturer at University of Indonesia, 21 Juli 2009

A. Pendahuluan Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru (UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dalam UU Nomor 36 Tahun 2008) menyebutkan bahwa dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) diturunkan setinggi-tingginya 10% dan bersifat final. Semula dividen WPOP ini dikenakan tarif progresif sampai dengan maksimum ...

Ditanggapi Sebanyak : 9 Kali

Rugi Derivatif untuk Tujuan Spekulatif : Deductible or Not ?
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax & Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax - Danny Darussalam Tax Center, 14 Mei 2009

Batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan tahun 2008 telah berakhir pada tanggal 30 April lalu. Tahun pajak tahun 2008 diwarnai dengan kondisi perekonomian yang tidak kondusif karena adanya krisis ekonomi global. Hal ini tentunya berdampak ...

Ditanggapi Sebanyak : 19 Kali

Pajak dan Peran Negara dalam Penyelenggaraan Pendidikan
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax - Danny Darussalam Tax Center, 23 Februari 2009

1. Pendahuluan Dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, pajak selalu terkait di dalamnya. Pernyataan tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Di mana keterkaitannya? Inilah faktanya, tidak cukup hanya sekali kata “pajak” disisipkan ...

Ditanggapi Sebanyak : 36 Kali

Angsuran Bulanan PPh Pasal 25 Dalam Masa Transisi Tahun Pajak 2009
Agus Puji Priyono - Tax Center Universitas Padjadjaran, 11 Februari 2009

Pendahuluan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Namun amandemen tarif Pajak Penghasilan terjadi pada tahun 1994 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan berlaku 1 Januari 1995 dan Tahun 2000 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan ...

Ditanggapi Sebanyak : 55 Kali

Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule
Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax & Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax - Danny Darussalam Tax Center, 14 Januari 2009

1. Pendahuluan Meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara menciptakan berbagai inovasi produk barang maupun jasa. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba sudah tentu suatu perusahaan akan berusaha ...

Ditanggapi Sebanyak : 38 Kali