Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPh Pemotongan/Pemungutan
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan dan permasalahannya
Topik = 9040 , Bahasan = 70300

Pencetus Pendapat
vedi

Newbie


Location : .
Joined : 01 Mar 2008.
Posts : 54.
15 Sep 2008 10:23

Kawan-kawan,
saya mau tanya nih..sebenernya objek 23 itu pengaruh tidak dengan PPN,
misalkan perusahaan melakukan servis kendaraan direksi (sedan) apakah tetap dipotong PPh 23? walaupun PPN tidak dikreditkan, atau yang dipotong PPh 23 itu hanya yang berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan?mohon infonya
terima kasih

suyanto99

Genuine


Location : .
Joined : 03 May 2008.
Posts : 938.
15 Sep 2008 10:27

Pemotongan PPh 23 tdk ada hubungan dengan PPN. Baik PPN dapat dikreditkan maupun tidak dapat dikreditkan, atas jasa tsb wajib dipotong oleh pengguna jasa sesuai dengan PER-70.
Mohon koreksinya...

RITZKY FIRDAUS

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 28 Aug 2008.
Posts : 1042.
15 Sep 2008 10:44

Dear friend Vedi

Obyek PPh Pasal 23 yang di atur Pasal 23 UU PPh dapat diklasifikasikan ke dalam
jenis obyek berupa:

1. Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah & Penghargaan;
2. Bunga Simpanan Koperasi
3. Jasa Sewa, Jasa Tehnik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya (al. Jasa Servis Kendaraan dll)

Sehubungan dengan klasifikasi tersebut maka untuk "Jenis Jasa" selain menjadi Obyek PPh sekaligus menjadi Obyek PPN (PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap PPN untuk segala Jenis Jasa)

PPh Pasal 23 adalah Pemotongan Pajak yang sifatnya sebagai pembayarn dimuka dari Pajak yang akan terhutang. Dengan demikian pemotongan tersebut erat kaitannya dengan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha atau Biaya 3 M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan).

PPN-Pajak Masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pada dasarnya dapat di Kreditkan.

Demikian informasi

Regard's

RITZKY FIRDAUS.

besdy

Junior


Location : Medan.
Joined : 22 Jun 2008.
Posts : 91.
15 Sep 2008 22:12

PPN tidak dapat dikreditkan belum tentu biayanya tidak dapat dibebankan. Umumnya kita akan diperiksa pelaporan biaya-biaya kita atas pembayaran jasa, apakah sudah dipotong pph 23 / final dengan benar.

Dew

Genuine


Location : Pinggiran Denpasar .
Joined : 13 Feb 2008.
Posts : 636.
16 Sep 2008 07:47

mas vedi. PPh Ps 23 adalah Pajak atas penghasilan yang diterima pemberi jasa (misalnya : bengkel). Jadi yang dipotong bukan penghasilan perusahaan tempat mas Vedi bekerja tapi penghasilan rekanan yang memberikan jasa tsb ( misalnya : bengkel ). Perusahaan mas vedi hanya sebagai pemotong dan penyetor PPh Ps 23 tsb. Jadi tidak peduli apakah biaya jasa bengkel tsb scr fiskal bisa dibiayakan oleh perusahaan mas vedi atau tidak, setiap pembayarannya harus dipotong PPh Pasal 23 sesuai Per-70

Dew

Genuine


Location : Pinggiran Denpasar .
Joined : 13 Feb 2008.
Posts : 636.
16 Sep 2008 07:52

Sedangkan PPN adalah pajak atas konsumsi. PPN ini yang membayar adalah konsumen ( penerima jasa bengkel ) yaitu perusahaan mas vedi, karena itu tidak setiap PPN yang dibayar bisa dikreditkan oleh perusahaan mas vedi. PPN yang bisa dikreditkan hanya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan mas vedi.

gginting

Newbie


Location : .
Joined : 26 Oct 2008.
Posts : 13.
29 Nov 2008 00:27

Dear Rekan sekalian,

Saya mau tanya kalo untuk jasa tenaga kerja perusahaan outsourcing itu kaitannya dengan Pph ps 23 kan? tarif nya 4,5 % atau 6 % sih ? jd bingung...

Terima kasih

surjono

Senior


Location : Jakarta Barat.
Joined : 09 May 2008.
Posts : 412.
29 Nov 2008 01:20

Originaly posted by gginting:
Saya mau tanya kalo untuk jasa tenaga kerja perusahaan outsourcing itu kaitannya dengan Pph ps 23 kan?

betul sekali, dan tarifnya 4,5%.. dan jangan lupa, kalo tenaga ahli yan gbergerak secara perorangan kita masukkan sebagai tenaga ahli ( potong 7.5%, PPh.21 )

hampir semua PPh.23 yang berkaitan dengan jasa tarifnya 4,5%

gginting

Newbie


Location : .
Joined : 26 Oct 2008.
Posts : 13.
02 Dec 2008 20:44

Originaly posted by surjono:
kalo tenaga ahli yan gbergerak secara perorangan kita masukkan sebagai tenaga ahli ( potong 7.5%, PPh.21 )


Maaf Pak ..untuk yang 7,5 % itu termasuk PPh 21 atau PPh 23 ya? boleh tau dasar hukum nya? soalnya d UU no.17 thn 2000 tentang PPh tidak ada disebutkan, atau mungkin di KEP-545/PJ./2000 ya?

harry_logic

Genuine


Location : Puri Hijau - Purwokerto.
Joined : 18 Sep 2008.
Posts : 1360.
02 Dec 2008 21:06

Utk pemotongan yg neto-nya 7,5% adalah PPh psl 21.
Supaya UU PPh tidak jadi buku yg sangat tebal, maka UU memberi wewenang kpd Dirjen Pajak utk membuat aturannya. Salah satunya adalah KEP 545 thn 2000. Aturan terbaru yg berhubungan dgn ini adalah PER 15 thn 2006.

Demikian...

Halaman 1 dari 2 •  1  2   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •