Selamat pagi rekan ortax.

Kami adalah perusahaan yg memberikan jasa manajemen konsultan. KAmi dikontrak oleh PT. M (BUMN). Didalam kontrak kerja diatur bahwa, akomodasi dari Karyawan kami merupakan beban PT. M. Namun kami menalangi terlebih dulu pembayaran akomodasi ke PT. C (Biro Travel).

Pertanyaan,
Kami langsung menagih (klaim) ke PT. M atas penalangan tsb dgn melampirkan invoice dari Biro a.n. PT. M dan juga invoice dr kami a.n. PT. M. apakah benar tidak tehutang PPN dan PPh? Karena biaya actual tanpa fee.

Reimbursement tidak terutang PPh PPn rekan. cmiiw

kalau cuma reimbursement akomodasi sih bukan objek pajak..

Boleh minta dasar hukum/rujukanya rekan?
Apakah sekalipun dari Kami membuat invoice kepada PT. M dgn melampirkan invoice dr Biro Travel a.n. PT. M sehingga tidak ada pajak yg terutang?
Namun benarkah antara PT. M dan Biro Travel baru terutang PPN dan PPh?

reimbursement gak ada aturannya.. cuma ada private rullingnya bentuknya Surat penegasan

Salah satunya PMK 141 / 2015 pasal 1 ayat 3 & 4 kalau gak salah


Biasanya tagihan yang saya proses terkait reimbursement akomodasi, pemberi jasa membuat invoice ke kami dan menyertakan bukti pembayaran ke biro travel dan tagihan dari biro travel a.n pemberi jasa ya bukan a.n perusahaan kami.


kalau dari tempat saya yang berkaitan dengan PPN dan PPh pemberi jasa, sebagai pembayar reimbursement kami hanya membayar sebesar nilai yang ditagihkan dan sudah di atur dalam kontraknya.

kalau sepengalaman saya nih ya.. kalau jadi temuan, reimbursement itu bisa di kalahkan, karena gak ada aturan khususnya, yang ada hanya surat penegasannya. dan surat penegasan itu kan hanya sebagai acuan dari WP yang bertanya, bukan sebagai peraturan yang wajib untuk semua WP. tapi dari banyaknya penegasan yang saya baca. memang agar tidak terutang pajak ilustrasinya sbb:

PT A membeli BKP/JKP kepada PT B, namun PT C yang membayarkan tagihannya dulu ke PT B, baru PT C akan menagih ke PT A.

agar tidak kena PPN, invoice PT B harus langsung ke PT A, tidak boleh ke PT C, walaupun yang bayar adalah PT C. kalau invoice PT B diterbitkan ke PT C, maka PT C wajib menerbitkan faktur pajak untuk menagih reimbursement tersebut ke PT A.

Biasanya tagihan yang saya proses terkait reimbursement akomodasi, pemberi jasa membuat invoice ke kami dan menyertakan bukti pembayaran ke biro travel dan tagihan dari biro travel a.n pemberi jasa ya bukan a.n perusahaan kami.

Kalau utk PPh saya sepemahaman rekan karena actual cost. Namun, tagihan/invoice, bukankah harus a.n. Penerima Jasa sesungguhnya?? sehingga invoice harus juga atas nama Penerima Jasa sekalipun Pembayaran ke Biro ditalangi terlebih dulu???

Begini rekan, menurut pengalaman saya.. kami pertama membuat invoice ke PT yang kami talangi. Selebihnya adalah urusan PT yang kami talangi dengan biro travel. Jadi kami hanya menerbitkan invoice ke PT yang kami talangi saja.

Untuk pembayaran reimbursement pada umumnya sih iya harus a.n penerima jasa sesungguhnya. Hanya saja, IMO terkait reimbursement akomodasi / biaya perjalanan gak perlu seperti itu karena memang tidak ada perjalanan / akomodasi yang dilakukan atau diperlukan penerima jasa. Ini terkait keperluan pemberi jasa dalam melakukan jasanya.