Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPh Badan
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan dan permasalahannya
Topik = 8923 , Bahasan = 70296

Pencetus Pendapat
albert006851

Junior


Location : .
Joined : 18 Feb 2009.
Posts : 112.
22 Dec 2009 13:59

Hi rekan ortax, mohon bantuannya nih. Saya belum paham mengenai perlakuan
perpajakan utk KSO/JO. Apakah KSO itu juga harus membuat SPT Tahunan? Apakah Laba dari KSO ke masing2 anggota merupakah penghasilan kena pajak? trims atas bantuannya

wendry

Groupie


Location : Jakarta.
Joined : 23 Aug 2007.
Posts : 331.
25 Dec 2009 14:48

Perlakuan pajak KSO adalah lex specilist biasanya dalam kontrak disebutkan

wendry

Groupie


Location : Jakarta.
Joined : 23 Aug 2007.
Posts : 331.
25 Dec 2009 15:03

Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Atas JO

Kecuali reksadana, penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh tidak secara spesifik menyebutkan bentuk apa saja yang termasuk dalam pengertian Bentuk Badan Lainnya sebagai Subyek Pajak. Namun dalam surat-surat penegasan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak dinyatakan bahwa JO bukan merupakan Subyek PPh Badan sehingga tidak diwajibkan menyampaikan SPT PPh Badan.

a. Aspek PPh - Administrative JO.

Meskipun bukan merupakan Subyek PPh Badan, JO wajib memiliki NPWP yang semata-mata diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN dan Withholding Tax (kewajiban memotong PPh pasal 21/ pasal 23/ pasal 26/ pasal 4 ayat 2). Kewajiban PPh Badan tetap dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pada masing-masing badan (perusahaan) yang menjadi anggota JO tersebut sesuai dengan porsi/bagian pekerjaan atau penghasilan yang diterimanya.

Oleh karena statusnya bukan Subyek PPh Badan maka JO tidak dapat mengkreditkan PPh pasal 23 yang dipotong oleh Project Owner pada saat pembayaran uang muka dan termin. Agar masing-masing anggota JO dapat memanfaatkan bukti potong PPh pasal 23 tersebut sebagai kredit pajak, maka Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-44/PJ./1994 mengatur mekanisme pemecahan bukti potong sebagai berikut:

1.
Dalam hal Project Owner belum melakukan pembayaran dan / atau pemotongan PPh pasal 23, maka JO dapat mengajukan permohonan pemecahan bukti potong kepada Project Owner yang selanjutnya akan membuat bukti potong PPh pasal 23 atas nama JO.qq. perusahaan anggota berdasarkan porsi masing-masing yang telah disepakati sebelumnya.
2.
Dalam hal Project Owner terlanjur memotong PPh pasal 23 atas nama JO, maka JO dapat mengajukan permohonan pemecahan bukti potong PPh pasal 23 kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana JO terdaftar sebagai Wajib Pajak untuk kemudian melalui proses pemindahbukuan masing-masing anggota JO dapat mengkreditkan PPh pasal 23 tersebut.

Selanjutnya Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-214/PJ./2001 juncto KEP-161/PJ/2001 mengatur bahwa pada saat menyampaikan SPT PPh pasal 21, JO harus melampirkan Laporan Keuangan atas kegiatan JO. Dengan pemahaman di mana Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pembukuan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Administrative JO wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan JO diatur dalam PSAK 12 yang memberikan pilihan penggunaan metode proportionate consolidation atau metode equity.

b. Aspek PPh Non-Administrative JO

Non-Administrative JO tidak wajib memiliki NPWP dan tidak wajib menyelenggarakan pembukuan. Pendapatan dan biaya proyek dibukukan oleh masing-masing anggota JO. Tagihan ke Project Owner diajukan sendiri oleh masing-masing anggota JO atau dapat juga diajukan melalui JO namun Commercial Invoice, Faktur Pajak dan bukti potong PPh pasal 23 tetap atas nama perusahaan masing-masing anggota JO (konsorsium).

Perlakuan PPN Atas JO

Berdasarkan pasal 1 angka 13 UU PPN juncto pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2002 diatur bahwa dalam rangka pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, bentuk Kerjasama Operasi termasuk dalam kategori Bentuk Badan Lainnya. Berbeda halnya dengan Non-Administrative JO yang pemenuhan kewajiban PPNnya menjadi tanggungjawab masing-masing anggota, Administrative–JO wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai PKP tentu JO wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

mardiansyah

Junior


Location : Jakarta.
Joined : 02 Jul 2008.
Posts : 146.
25 Dec 2009 22:51

JO/KSO mempunyai NPWP tersendiri dengan status Wajib Pajak Non Subjek PPh Badan artinya Wajib Pajak yang tidak berkewajiban menghitung dan melaporkan PPh Badan dalam SPT Tahunan PPh Badan karena yang berkewajiban menghitung dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan adalah pihak2 yang mengadakan kerja sama operasi tersebut.

Kewajiban perpajakan JO/KSO terbatas pada :
1. Memungut PPN ;
2. Memotong PPh 21 karyawan yang bekerja pada JO tersebut ;
3. Memotong PPh 23/26 apabila ada transaksi yang berhubungn dengan pihak ketiga.

Regards

albert006851

Junior


Location : .
Joined : 18 Feb 2009.
Posts : 112.
28 Dec 2009 21:09

Trims rekan wendry atas penjelasannya. Tapi saya masih agak bingung nih, Saya contohkan disini mis: PT A (Perush trading) bekerjasama dg PT (B) membentuk JO (tentunya dalam suatu kontrak kerjasama) untuk mengerjakan suatu proyek. Pertanyaannya :1. Pengeluaran2 yg berkaitan dg JO tersebut dicatat dibuku PT A or PT B? 2. R/L untuk JO tsb apakah dibuat oleh JO or anggota JO? 3. Saya juga masih bingung dg aspek PPh- Administrative JO dg non administrative JO?
Sorry nih, masih nggak mudeng, tq

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20384.
29 Dec 2009 04:32

Originaly posted by albert006851:
Tapi saya masih agak bingung nih, Saya contohkan disini mis: PT A (Perush trading) bekerjasama dg PT (B) membentuk JO (tentunya dalam suatu kontrak kerjasama) untuk mengerjakan suatu proyek.

Dari uraian diatas, saya simpulkan bahwa JO yang dibuat adalah administrative JO

Originaly posted by albert006851:
1. Pengeluaran2 yg berkaitan dg JO tersebut dicatat dibuku PT A or PT B?

dicatat JO

Originaly posted by albert006851:
2. R/L untuk JO tsb apakah dibuat oleh JO or anggota JO?

sama dengan no 1

Originaly posted by albert006851:
3. Saya juga masih bingung dg aspek PPh- Administrative JO dg non administrative JO?
Sorry nih, masih nggak mudeng, tq

coba baca artikel lengkapnya di menu artikel dalam situs ortax

Saran :
Akan lebih baik, JO yang dibentuk adalah Administrative JO. Sebab, pembukuannya tersendiri (diselenggarakan oleh JO). sehingga beban masing-masing akan kelihatan dan dapat dikontrol dengan baik

Salam

albert006851

Junior


Location : .
Joined : 18 Feb 2009.
Posts : 112.
30 Dec 2009 08:16

Terima kasih rekan2 atas masukannya.

ewed

Genuine


Location : Pekanbaru.
Joined : 18 Apr 2009.
Posts : 618.
22 Jan 2010 15:21

Originaly posted by mardiansyah:
Kewajiban perpajakan JO/KSO terbatas pada :
1. Memungut PPN ;


terbatas dalam hal apa?

rekan hanif, bgaimana jika anggota dlm jo/kso tsb pkp, disaat melakukan penyerahan bkp pasti menggunakan salah satu nama dlm jo/kso tsb (dalam hal penerbitan faktur Pajak).

yang mau saya tanya, bgaimana dengan rekan kso lainnya (yang namanya tidak tercantum dalam fps) untuk mengakui omzet supaya equal dengan laporan ppn?

mohon tanggapannya

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20384.
10 Feb 2010 22:59

Originaly posted by ewed:
terbatas dalam hal apa?

rekan hanif, bgaimana jika anggota dlm jo/kso tsb pkp, disaat melakukan penyerahan bkp pasti menggunakan salah satu nama dlm jo/kso tsb (dalam hal penerbitan faktur Pajak).

yang mau saya tanya, bgaimana dengan rekan kso lainnya (yang namanya tidak tercantum dalam fps) untuk mengakui omzet supaya equal dengan laporan ppn?

rekan ewed, maksud dari rekan mardiansyah dalam hal ini adalah bahwa bila JO adalah adminstrative, maka, seolah-olah ia dianggap sebagai entitas tersendiri. Sehingga ia wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (tentunya bila memenuhi syarat).

Namun demikian, karena JO/KSO tidak termasuk dalam kategori subjek pajak, baik OP maupun badan, maka kewajiban yang harus dilaksanakan oleh WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas maupun WP badan seperti menyampaikan SPT Masa PPh 25 atau menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak harus dilakukan oleh JO/KSO tersebut.
Kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh JO tersebut hanyalah sebatas sebagai pemotong PPh 21 atau PPh 23 dan pemotongan PPh lainnya.
Disamping itu, bila ia juga adalah PKP, ia harus melaksanakan kewajiban PPN sebagaimana mestinya.

Laporan PPN JO/KSO tersebut terpisah dari laporan PPN masing-masing anggotanya. sebab, JO/ KSO tersebut dianggap sebagai entitas sendiri dan harus melaksanakan kewajiban PPNnya sendiri, terlepas dari kewajiban PPN anggotanya.
oleh karena itu, saat melakukan penyerahan JKP atau JKP, anggota JO/KSO tersebut tidak bisa menggunakan nama JO/KSO.

Demikian rekan ewed

Salam

ewed

Genuine


Location : Pekanbaru.
Joined : 18 Apr 2009.
Posts : 618.
11 Feb 2010 10:00

terimakasih rekan hanif...

sudah lebih mengerti drpd seblumnya....

kl boleh ngeyel....
Originaly posted by hanif:
coba baca artikel lengkapnya di menu artikel dalam situs ortax


bagi web nya donk, kemarin saya coba cari gk nemu

Halaman 1 dari 2 •  1  2   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •