Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPh Badan
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan dan permasalahannya
Topik = 9367 , Bahasan = 73131

Pencetus Pendapat
Indahms

Newbie


Location : Padang.
Joined : 14 Nov 2009.
Posts : 45.
17 Dec 2009 19:33

Kepada rekan-rekan ortax,
Saya Ingin menanyakan tentang :
Apakah instansi pendidikan seperti yayasan atau universitas dikenakan PBB juga? Bedakah cara perhitungannya dengan badan usaha swasta?
Tolong berikan pencerahannya!!
Terima kasih...

fifieadrian

Junior


Location : Padang77.
Joined : 12 Oct 2009.
Posts : 131.
17 Dec 2009 21:00

menurut saya

Dalam Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB disebutkan yang termasuk dalam objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untukkepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan yang nyata-nyata tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan. jadi dalam hal ini universitas sebagai tempat pendidikan tidak akan dikenakan PBB. Terkait dengan institusi itu BHP atau tidak perlu dilakukan penelitian lapangan oleh kantor pajak untuk menentukan apakah institusi BHP masuk dalam kategori yang tidak dikenakan PBB atau tetap dikenakan PBB atau (mungkin) mendapatkan pengurangan PBB

salam

gustian62

Genuine


Location : Jitra Kedah Darul Aman Malaysia.
Joined : 11 Mar 2009.
Posts : 1948.
17 Dec 2009 23:02

PTS dikenakan PBB

aryagilang

Newbie


Location : Surabaya.
Joined : 02 Dec 2009.
Posts : 24.
17 Dec 2009 23:24

Kalau PTS kena PBB, Coba cek SE-10/PJ.6/1995, mohon koreksinya...

gustian62

Genuine


Location : Jitra Kedah Darul Aman Malaysia.
Joined : 11 Mar 2009.
Posts : 1948.
18 Dec 2009 07:31

Originaly posted by aryagilang:
Kalau PTS kena PBB

kenyataannya spt itu

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
18 Dec 2009 20:43

benar, PTS tetap dikenakan PBB

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 10/PJ.6/1995

TENTANG

PENGENAAN PBB ATAS PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sebagaimana dimaklumi bahwa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan institusi pendidikan yang mempunyai fungsi sosial dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun akhir-akhir ini PTS juga berkembang sebagai institusi yang cenderung memperoleh keuntungan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaan pengenaan PBB atas PTS sebagai berikut :

1. Yang dimaksud Perguruan Tinggi adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah;
2. Yang dimaksud Perguruan Tinggi Swasta selanjutnya disebut PTS adalah perguruan tinggi yang berbentuk Akademi, Politehnik, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas, yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan PTS yang berbentuk yayasan, perkumpulan sosial dan/atau badan wakaf;
3. Pendaftaran/pendataan objek dan subjek pajak berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-31/PJ.6/1994 tanggal 25 Juni 1994 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB atas PTS dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
- Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SSP) dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata >= Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) satu tahun.
- Luas bangunan >= 2.000 m2
- Lantai/tingkat bangunan >= 4 lantai
- Luas tanah >= 20.000 m2
- Jumlah mahasiswa >= 3.000 mahasiswa.
5. Bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh PTS, dikenakan PBB sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari PBB yang seharusnya terutang.
6. Bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh PTS tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan PTS yang bersangkutan, tetap dikenakan PBB sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Wajib Pajak atas PTS masih diberlakukan pemberian pengurangan PBB sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 158/KMK.04/1991 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/1994 tanggal 24 November 1994.
8. Yang dimaksud keuntungan PTS adalah selisih lebih antara besarnya penerimaan yang diperoleh dari :
- SPP
- biaya seleksi masuk perguruan tinggi
- sumbangan wajib pembangunan/pengadaan prasarana yang dikenakan kepada mahasiswa
- hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peranan dan fungsi perguruan tinggi
- penerimaan dari hasil usaha sampingan
- dan sebagainya,

dikurangi biaya-biaya pengeluaran rutin/operasional.
9. Apabila PTS dapat membuktikan bahwa dalam kegiatannya nyata-nyata tidak memperoleh surplus/ keuntungan, maka PTS tersebut dapat mengajukan permohonan pengurangan atau permohonan pembatalan SPPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 9 di atas, harus didukung dengan data yang dapat di pertanggung jawabkan dan menunjukkan besarnya manfaat yang diperoleh maupun beban yang ditanggung oleh subyek pajak sehubungan dengan pengelolaan objek PBB tersebut, misalnya :
- Laporan Keuangan (antara lain Neraca Awal dan Neraca Akhir Tahun) yang telah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik;
- Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Rutin sebagaimana terlampir;
- Data lain yang mendukung.
10.

Petunjuk pelaksanaan pengenaan atas PTS ini berlaku sejak tahun pajak 1995.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd.

MACHFUD SIDIK

indahms

Newbie


Location : Padang.
Joined : 14 Nov 2009.
Posts : 45.
01 Jan 2010 18:55

makasi banyak ya buat semua...

ismistrada

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 12 Nov 2009.
Posts : 46.
12 Jan 2010 21:34

Yayasan pendidikan termasuk perguruan tinggi swasta tetap kena PBB. Yang dibebaskan adalah PPh badan sepanjang SHU yang diperoleh habis digunakan untuk pembangunan sarana & prasarana selama 4 tahun

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
12 Jan 2010 21:44

Originaly posted by ismistrada:
sepanjang SHU yang diperoleh habis digunakan untuk pembangunan sarana & prasarana selama 4 tahun

kalau tidak salah istilahnya bukan SHU lho rekan ismi...
Tapi sisa lebih


Salam

indahms

Newbie


Location : Padang.
Joined : 14 Nov 2009.
Posts : 45.
20 Jan 2010 20:00

makasih banyak atas jawabannya rekan ortax semua...

Halaman 1 dari 1 •  1   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •