(ASK) BPK Nilai Ditjen Pajak Tak Becus Melakukan Penagihan Tunggakan

BPK Nilai Ditjen Pajak Tak Becus Melakukan Penagihan Tunggakan
 
Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai penagihan piutang pajak tidak berjalan efektif. Secara umum kegiatan penagihan piutang pajak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tak efektif untuk mendukung optimalisasi tingkat pencairan piutang pajak.

"Masih ditemukan sejumlah kelemahan dari aspek strategi, sistem administrasi, sumber daya, hingga aspek pengawasan dalam penagihan piutang pajak," ujar Kepala BPK Hadi Poernomo dalam rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/2010).

Hal ini, lanjut Hadi, ditunjukkan dengan penetapan pencairan piutang pajak tahun 2009 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) BUMN senilai Rp 3,84 triliun melebihi prognosa yang diajukan KPP BUMN senilai Rp 2,41 triliun sehingga penagihan piutang pajak tidak berjalan efektif.

Untuk itu, Hadi menyatakan BPK telah merekomendasikan atara lain agar Ditjen Pajak menyempurnakan mekanisme penetapan target pencairan piutang pajak dengan mempertimbangkan prognosa yang diajukan KPP dalam perencanaan kegiatan penagihan pajak.

Selain itu, Ditjen Pajak perlu mempertimbangkan tahapan/proses penagihan dalam menyusun standar prestasi penagihan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait antara lain kepolisian dan Pemda, khususnya dalam proses pencairan piutang di KPP BUMN, serta menyempurnakan mekanisme pengawasan pencairan piutang pajak oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak.

Sumber : https://ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=10 282&q=pajak%20penghasilan%20pasal%2021&hlm=548

Selamat pagi rekan, saya ingin bertanya. Kelemahan yang dikatakan kepala BPK dalam artikel ini tentang apa ya penjelasan dan spesifiknya?? beliau mengatakan kelemahan disistem administrasi, apa yang salah dari sistem administrasi yang ada? dan sebagainya… adakah yang memiliki informasi tersebut??

Terimakasih..

ortax