Media Komunitas Perpajakan Indonesia Forums PPh Orang Pribadi Nama Dan Tanda Tangan Di Bukti Potong

  • Nama Dan Tanda Tangan Di Bukti Potong

     ewox updated 14 years, 3 months ago 5 Members · 9 Posts
  • ewox

    Member
    14 December 2009 at 4:35 pm
  • ewox

    Member
    14 December 2009 at 4:35 pm

    Rekan2 mohon masukannya:

    Di Formulir bukti potong (PPh 21/26,PPh 23,Psl 4 Ayat 2) untuk Pihak Pemotong ada kolom NPWP,Nama,Tanda Tangan dan Cap.
    Bila Pihak pemotong adalah Badan, jelas NPWP adalah NPWP Badannya, sedangkan Nama adalah orang yang menandatangani Bukti Potong tersebut.
    Pertanyaan saya adalah
    – siapa yang berhak menandatangani Bukti potong tersebut.
    apakah harus direktur,penanggung jawab atau cukup hanya karyawan saja.
    – Apakah ada Aturan yang mengatur tentang hal ini.

  • gustian62

    Member
    14 December 2009 at 4:42 pm
    Originaly posted by ewox:

    karyawan

    harus punya sertifikat konsultan pajak

  • ewox

    Member
    14 December 2009 at 4:47 pm
    Originaly posted by gustian62:

    harus punya sertifikat konsultan pajak

    Wah kembali lagi ke PMK-22/PMK.03/2008 ya rekan gustian jika untuk karyawannya. tapi sejauh mana yah pelaksanaan ini. apakah sudah ada dari rekan2 yang ditolak saat mewakili perusahaan tempatnya bekerja??? (maksudnya dalam menghadapi pemeriksaan fiskus)

  • Aries Tanno

    Member
    14 December 2009 at 7:20 pm

    rekan ewox, setahu saya tidak ada aturan yang khusus mengatur tentang penandatangan bukti potong. Kalaupun ada adalah aturan yang boleh menggunakan tanda tangan stempel.
    Namun, menurut saya prinsipnya sama dengan SPT. Artinya yang berhak menandatangani adalah WP sendiri untuk OP yang jadi pemotong pajak, atau pengurus atau direksi untuk WP badan

    Salam

  • rizal7275

    Member
    14 December 2009 at 7:25 pm

    rekan hanif,
    peraturan mengenai ttd bukti potong blh menggunakan tanda tangan stemple no. brp ya ? thx

  • begawan5060

    Member
    14 December 2009 at 10:07 pm
    Originaly posted by ewox:

    Pertanyaan saya adalah
    – siapa yang berhak menandatangani Bukti potong tersebut.
    apakah harus direktur,penanggung jawab atau cukup hanya karyawan saja.
    – Apakah ada Aturan yang mengatur tentang hal ini.

    Pemotong pajak adalah badan…., maka yang berhak menandatangi ya badan tsb…. dalam hal ini diwakili oleh …. sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 UU KUP

  • Aries Tanno

    Member
    14 December 2009 at 11:23 pm
    Originaly posted by rizal7275:

    rekan hanif,
    peraturan mengenai ttd bukti potong blh menggunakan tanda tangan stemple no. brp ya ? thx

    PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR PER – 171/PJ./2006

    TENTANG

    PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)
    ATAS PEMBAYARAN BUNGA KEPADA NASABAH PEMEGANG SURAT UTANG NEGARA
    OBLIGASI REPUBLIK INDONESIA (SUN-ORI)

    KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR KEP – 388/PJ/2003

    TENTANG

    PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
    DAN ATAU PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

    PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-388/PJ./2003
    TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
    DAN ATAU PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

    KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR KEP – 286/PJ/2002

    TENTANG

    PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN,
    JASA GIRO DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

    SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR SE – 36/PJ.43/2000

    TENTANG

    PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA
    BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26

    Salam

  • ewox

    Member
    15 December 2009 at 7:50 am

    oke thanks untuk masukannya rekan – rekan semua

Viewing 1 - 9 of 9 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now