Tarif PPh 26 Atas Jasa Dalam Tax Treaty

harus melihat nature transaksinya dahulu.. kebanyakan memang tidak disebutkan dalam pasal2 di tax treaty. tapi kebanyakan jika jasa memang terutang PPh 26.

time test disini berarti bukan kontraknya yg lebih dari 183 hari, tapi berapa lama karyawan dari perusahaan luar tersebut bekerja di indonesia dalam hal pemberian jasa kepada perusahaan kita, apakah lebih atau kurang dari 183hari.

menurut saya itu bisa diterima oleh fiskus.. agar lebih meyakainkan lagi sertakan semua reimbursemnt2 yang diberikan dari perusahaan luar tersebut seperti hotel, transport, meals, dll, agar lebih meyakinkan lagi dari pihak fiskus bahwa memang tidak melebihi time test

harusnya di input 1 tahun harus sesuai kontrak dan invoice.. tetapi jika memang ada pertanyaan dari pihak fiskus, anda harus bisa menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan luar tersebut hanya 1 bulan tidak melebihi time test.

1 contract, 1 DGT-1, tapi tidak terbatas juga, karena DGT -1 hanya berlaku 1 tahun, jadi jika kontrak kerjasamanya 5 tahun, artinya tiap tahun mereka, harus menyiapkan 5 DGT – 1 untuk tahun2 yang berbeda.

kalau cara ini gak bisa.. 1 kontrak, 1 DGT – 1(1 DGT Masa berlakunya 1 tahun)

intinya anda tidak perlu khawatir mengenai lamanya kontrak, time test itu dihitung bukan berdasarkan jangka waktu kontrak, tetapi dihitung berapa lama karyawan perusahaan luar, melakukan pekerjaan di indonesia dalam 1 tahun.

tambahan lagi, 1 kontrak memang 1 DGT-1, tetapi jika pembayarannya dibagi 4 tahap, maka lembar ke 2 dari DGT harus diberikan 4 lembar sesuai dengan nilai invoice.. jadi jika dalam 1 kontrak pembayarannya 4x, artinya lembar ke 1 DGT tetap 1 lembar, tetapi lembar ke 2 harus ada 4 lembar..

Dear Rekan abraham,
Jikalau semua jasa luar negeri terutang pph 26, berapa tarifnya? apakah tetap 20 %? terus jika berdasarkan tax treaty ,apakah berarti bisa menjadi 10 %? tetapi dalam tarif di tax treaty tidak disebutkan atas jasa ( misalkan jasa teknik) cuma disebutkan devidend, royalti, bunga dan branch profit tax. bagaimana dengan hal tsb rekan?

terutang 20% jika mereka tidak dapat memberikan DGT – 1. tarif 10% itu tidak di semua negara, ada juga yang 15% dan 5% sesuai negara dan jenis transaksinya. silahkan dibaca tax treatynya.

Dear Rekan abraham

Misalkan tax treaty antara indonesia – Jepang. disitu tertulis tarifnya 10 % untuk jenis transaksi pembyrn Deviden (sub holding), Bunga, Royalti, branch profit tax.. semua tarifnya sama ( 10 %). Yg sama mau tanyakan bagaimana dengan jenis transaksi Jasa tehnik ,contoh : mendatangkan tenaga ahli dr jepang utk setting mesin dll. karena di P3B tsb tidak tertulis jenis transaksi jasa. sedangkan di PPH 26 terutang PPh untuk segala jenis jasa. Bagaimana perlakuan atas transaksi jasa teknik tsb rekan abraham, apakah terutang pph 26 dg tarif 20 % dan bisa mjd 10 % jika ada DGT-1 atau tarif 0 % ?

Demikian dan terimakasih.

jika dia bisa menyediakan DGT – 1 dan masa kerjanya tidak melebihi 183 hari, maka terutang PPh 26 0%

Dear rekan abraham,

Dasarnya apa rekan? jika terutang PPh 26 dengan tarif 0%. apakah karena di tax treaty tidak di sebutkan jenis transaksi atas segala jasa atau yang mana rekan?

Terimakasih.

dear all,

kami dulu punya technical adviser dari Inggris, sekarang kontrak dengan perusahaan sudah selasai. Kami tetap ingin menggunakan jasanya, sebagai imbalan dia akan terbitin invoice. Dia ini oranf pribadi. Untuk pekerjaanya mungkin 1 dalam 4 bulan dia dating selama 10 di Jakarta. untuk pph atas feenya bagaimana ya. saya kurang paham dengan maksud art. 14 di tax treaty Ind-Inggris. Terima kasih

pahami dulu dasar kenapa ada tax treaty (FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION) yang di sini penhindaran pegenaan pajak secara double

misal jika WPLN (wajib pajak luar negeri) menerima penghasilan di indonesia dan harus dikenakan pajak di indonesia dan sedangakan di negara mereka terdaftar penghasilan tersebut juga harus di kenakan pajak

maka dari itu tax treaty mengatur negara mana yang berhak melakukan pemungutan pajak (1. negara sumber penghasilan atau negara tempat wajib pajak terdaftar)

kenapa tarif 0% penghasilan hanyaa bisa dikenakan perpajakan nya di tempat wajib pajak terdaftar kecuali melalui BUT

untuk memastikan bahwa perusahan tersebut bukan BUT maka diperlukan COD bahwa benar wajib pajak tersebut berdomisili di negara lain.

Dear Rekan Abraham,

DGT-1 bisa back date atau tidak?
kalau kita ada hutang di Indo, tp jaminannya dari HQ Jepang
setiap tahun HQ akan memberikan tagihan untuk jaminan tsb (dengan rincian per bulan) bagaimana perlakuan untuk tagihan tersbut.

apakah kena objek pph 26 : 20% kl ada DGT-1 0%
atau diakui sebagai interest 10%

terima kasih