Siap-siap, Ditjen Pajak Segera Bongkar Rekening Bank

Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai payung hukum implementasi pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/AEoI) di bidang jasa keuangan untuk kebutuhan perpajakan.

Hal tersebut sekaligus menjadi pembahasan pada rapat koordinasi (rakor) pertukaran informasi otomatis pajak di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.

Rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dimulai pada pukul 13.30 WIB dan dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Mulya Effendi Siregar, Kepala BKF Suahasil Nazara, dan Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto.

Rakor berlangsung kurang lebih 2 jam tersebut nampaknya belum memberikan hasil yang paten mengenai payung hukum dalam rangka implementasi AEoI. Sebab, Menteri Kenuangan Sri Mulyani dan Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly masih enggan menjelaskan.

Padahal, payung hukum harus sudah diselesaikan sebelum adanya pertemuan pembahasan regulasi dengan 101 negara yang berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi otomatis pada Mei 2017. Pada pertemuan tersebut, tentunya masing-masing negara melaporkan regulasi untuk implementasi AEoI.

Solusi yang dilontarkan pemerintah saat ini adalah Perppu mengenai kerahasiaan data perbankan untuk pajak. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pemerintah telah memiliki draft Perppu kerahasiaan perbankan untuk pajak dan ditargetkan rampung usai program tax amnesty selesai. Tax amnesty sendiri telah dilakukan pada Juli 2016 dan selesai pada Maret 2017.

"Draft Perppunya sudah kok, pokoknya tax amnesty selesai, itu selesai," kata Ken di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Basanya, peraturan bisa berlaku sebulan setelah diterbitkan. Ken melanjutkan, penyelesaian Perppu kerahasiaan data nasabah juga diperlukan mengingat revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) masih belum bisa dipastikan waktu penyelesaiannya. Bahkan, kata dia, Perppu ini juga telah mendapatkan persetujuan parlemen.

"Kalau dewan sudah ketemu kok, justru dia juga yang usulin," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mulya Effendi Siregar mengatakan, Perppu akan menggantikan beberapa pasal di UU soal data kerahasiaan nasabah.

Dia menjelaskan, setidaknya ada 4 UU yang mencantumkan pasal mengenai kerahasiaan data nasabah, yaitu UU KUP, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, dan UU Pasar Modal.

"Jadi itu perppu untuk menggantikan beberapa pasal yang terkait dengan kerahasiaan bank. 4 UU itu UU perbankan, UU perbankan syariah, UU pasar modal, UU KUP," kata Mulya.

Dalam implementasinya, Mulya menuturkan, secara keseluruhan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, lantaran Perppu juga sudah bisa menjadi landasan implementasi keterbukaan informasi otomatis data nasabah untuk pajak.

"Kan nanti akan ada perppu, kalau sudah ada itu ya kita ngikutin aja. Kan ini udah internasional semuanya. Mau enggak mau ya harus ikut dong," jelasnya (mkj/mkj)

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 3430469/siap-siap-ditjen-pajak-segera-bongkar-reke ning-bank