perusahaan developer omzet < 4.8M
updated 7 years, 6 months ago
6 Members
·
28
Posts
rekan ortax, untuk sebuah perusahaan developer dengan omzet 2015 < 4.8M apa bisa menggunakan tarif 0.5%?
baru beroperasi Oktober 2015, sudah lapor SPT 2015 (pph final)
terima kasih…
boleh rekan, sementara pastikan dulu klasifikasi perusahaan tersebut apakah kecil atau menengah……
- Originaly posted by hendraprasetio:
boleh rekan, sementara pastikan dulu klasifikasi perusahaan tersebut apakah kecil atau menengah……
kalo dari KLU 41019 – Konstruksi Gedung Lainnya
Bisa rekan cek di kualifikasi badan usaha apabila rekan mengikuti Asosiasi
kebetulan tidak pernah ikut asosiasi tsb atau sejenisnya 🙁
memang kalo masuk kualifikasi usaha besar tidak bisa pakai tarif 0.5% rekan?harusnya sih ini kecil, soalnya yang dijual rumah2 KPR < 200jt an rekan..
- Originaly posted by indrapala:
rekan ortax, untuk sebuah perusahaan developer dengan omzet 2015 < 4.8M apa bisa menggunakan tarif 0.5%?
boleh
Originaly posted by hendraprasetio:boleh rekan, sementara pastikan dulu klasifikasi perusahaan tersebut apakah kecil atau menengah……
setahu saya belum ada aturan yang menyatakan harus lihat klasifikasinya, rekan. sepanjang peredaran usaha <=4,8M, maka bisa pakai tarif 0,5% atau 2%, tergantung total harta
- Originaly posted by pakdeerror:
setahu saya belum ada aturan yang menyatakan harus lihat klasifikasinya, rekan. sepanjang peredaran usaha <=4,8M, maka bisa pakai tarif 0,5% atau 2%, tergantung total harta
Gak lolos rekan.. baru saja sy beres jadi pake 2% karena alasannya klasifikasi usaha kontraktor meskipun omzet < 4.8m tarif tetap 2%…
Mau dikata apa waktu sdh mepet akhir nya bayar kekurangannya 🙁
- Originaly posted by Indrapala:
jadi pake 2% karena alasannya klasifikasi usaha kontraktor meskipun omzet < 4.8m tarif tetap 2%
lho kok begitu? sudah minta dasar hukumnya apa? setau saya belum ada aturan yang menyebutkan, sekalipun menyerempet2 masalah usaha yang dikenakan PPh final atau kontraktor sekalipun.
atau mungkin ada rekan lain yang mau kasih penjelasan?habis menyerahkan SPH juga masih bisa tanya kok, coba tanyakan ke kring pajak 1500200 (agak ragu nomornya), agar lebih jelas.
Katanya karena developer masuk pekerjaaN bebas yg dikecualikan dari UMKM dilihat dari klasifikasi usahanya (konstruksi),.. td debat diserbu 3org 🙁
- Originaly posted by Indrapala:
Katanya karena developer masuk pekerjaaN bebas yg dikecualikan dari UMKM dilihat dari klasifikasi usahanya (konstruksi),.. td debat diserbu 3org 🙁
Iya masuk pekerjaan bebas.
- Originaly posted by Danilecarlo:
Iya masuk pekerjaan bebas.
Iya rekan daniel..
- Originaly posted by Indrapala:
Katanya karena developer masuk pekerjaaN bebas yg dikecualikan dari UMKM dilihat dari klasifikasi usahanya (konstruksi),.. td debat diserbu 3org 🙁
kalo badan tidak ada istilah pekerjaan bebas rekan, itu untuk OP
- Originaly posted by tondikki:
kalo badan tidak ada istilah pekerjaan bebas rekan, itu untuk OP
Sy jg sdh bahas itu, kalo arsitek nya iya pekerjaan bebas tp badannya gak… Tetep gak bisa krn mereka blg gak bisa dilihat dr klasifikasi usaha konstruksi rekan..
- Originaly posted by Indrapala:
Sy jg sdh bahas itu, kalo arsitek nya iya pekerjaan bebas tp badannya gak… Tetep gak bisa krn mereka blg gak bisa dilihat dr klasifikasi usaha konstruksi rekan..
sudah coba hubungi kring pajak? rekan harus dapat memperoleh penjelasan yang konkret,
karena menurut saya, baik dilihat dari sudut pandang akuntansi maupun sudut pandang ketentuan perpajakan, seharusnya WP Badan TIDAK BISA mengkasifikasikan pendapatannya menjadi pendapatan dari usaha, dari pekerjaan (berupa gaji, tetap, teratur), dan/atau pekerjaan bebas (upah, relatif tidak tetap dan tidak teratur)
