Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPN dan PPnBM
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan permasalahannya
Topik = 12355 , Bahasan = 96140

Pencetus Pendapat
hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
13 Nov 2009 01:52

Ada satu hal yang menurut saya menarik tapi terabaikan dalam pembahasan ini, rekan hkw. Yaitu penjelasan Pasal 14 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007 tersebut yang berbunyi :

Ayat (4)
Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang sama. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, sedangkan pajak yang terutang ditagih dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Yang menarik itu adalah bila PKP tidak membuat faktur pajak, konsekuensinya adalah pajak kurang bayar karena tentu saja tidak dilaporkan.
Kemudian, bila PKP membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu, dapat berakibat pajak juga kurang setor atau terlambat disetor (asumsinya adalah bahwa keterlambatan tersebut tidak seperti kasus rekan hkw pada no. 1 diatas, karena keterlambatan tersebut hanya tiga hari dan tentu saja masih dapat disetor dan dilaporkan pada waktunya (makanya, tanggalnya masih bisa disetel tanggal 15), tapi bila keterlambatan pembuatan FP tersebut berakibat pelaporan dan penyetoran pajaknya terlambat).

Didalam memori penjelasannya disampaikan bahwa pajak kurang bayar akan ditagih dengan SKPKB, sedangkan denda 2% dari DPP ditagih menggunakan STP.

Menariknya adalah bahwa tagihan menggunakan SKPKB, lazimnya ada sanksi di dalamnya. saya menduga, sanksi yang dikenakan seperti yang dikemukakan oleh rekan begawan untuk kasus no. 2 bahwa dikenakan denda 2% per bulan karena terlambat menyetor. sementara sanksi tidak membuat FP atau membuat FP tapi tidak tepat waktu adalah sebesar 2% dari DPP akan ditagih dengan STP.
Dengan demikian, atas kesalahan tersebut ada dua sanksi yang harus dibayar yang akan ditagih dengan STP dan SKPKB.

TAPI, APAKAH INI MASUK AKAL???
walau menurut saya hal ini mungkin saja. Sebab, apabila WP terlambat menyetorkan Pajak kurang bayar dalam SPT Masa PPN dan sekaligus terlambat melaporkan SPT masa PPNnya akan dikenakan sanksi terlambat menyetor sebesar 2% sebulan dan sanksi sebesar 500.000 karena terlambat melapor. kedua sanksi tersebut akan ditagih menggunakan STP.

Kalau memang demikian halnya, maka, jawaban kasus No. 1 adalah :
Tagihan yang akan diterbitkan adalah STP dengan sanksi 2% dari DPP. SKPKB tidak terbit karena pajak sudah dibayar tepat waktu sehingga tidak ada kurang bayar. Sebab, penyetoran PPN yang fakturnya dibuat pada bulan Januari dilakukan bulan Februari.
Untuk kasus No. 2 akan diterbitkan SKPKB atas pajak kurang bayar dengan sanksi 2% sebulan dan STP dengan sanksi 2% dari DPP, karena melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.

Untuk kasus no. 3, sama seperti kasus No. 2, akan terbit SKPKB karena pajak kurang setor dan STP karena membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.

Demikian rekan hkw
Mohon koreksinya

Salam

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21858.
13 Nov 2009 13:20

Originaly posted by hkw_tax:
Penyerahannya Tanggal 15 Januari 2009 dan langsung dibayar, rekan Begawan. Namun FP baru dibuat tanggal 18 Januari 2009, Sehingga telat 3 hari dalam menerbitkan FP.
Akan dikenakan sanksi denda sebesar 2% dari DPP atau bunga 2% per bulan , rekan Begawan?

Benar..., tetapi sanksi denda bukan bunga..

Originaly posted by hkw_tax:
Atas pertanyaan no. 2 sy masih bingung.

INtinya hanya keterlambatan menyetor utang PPN yang tertera dlm FP.
Karena FP dibuat tepat waktu, belum disetorkan (SPM masih nihil) ..trus pembetulan dan dilakukan penyetoran

Originaly posted by hkw_tax:
Utk pertanyaan yg ketiga:
Jika FP dibuat tgl 16 Mei 2009, namun tgl tertera dlm FP bulan Maret 2009, maka melakukan pembetulan SPT Masa Maret 2009, sanksi berupa bunga 2% per bulan ditagih dg STP.
Persis kasus nomor 2... FP dibuat tepat waktu... terlambat menyetorkan...

[quote=hkw_tax]JIka tgl tertera dlm FP 16 Mei 2009, maka sanksi 2% dari DPP (tanpa ada bunga), ditagih dg STP.
Benarkah demikian, rekan Begawan?

Termasuk dalam pengertian FP tidak dibuat...
Dikenakan STP atas pengenaan sanksi denda 2% dari DPP. Pokok Pajak ditambah sanksi bunga ditagih dengan SKPKB

Ini adalah shifting masa pajak...., apabila diperkenankan, semua PKP akan menerbitakan semua FP-nya dalam masa pajak yang tidak termasuk terlambat....

hengki prabowo

Senior


Location : Jkt.
Joined : 02 Sep 2008.
Posts : 410.
13 Nov 2009 14:53

rekan Begawan

kutipan dari rekan hkw
2. PT. A seharusnya membuat faktur tgl 31 maret 2009 atas penyerahan yang dilakukan pada bulan Februari 2009, tanggal 31 Maret 2009 PT. A sudah membuat FP standar, namun karena klien blm juga membayar, pada SPT MASA MARET masih NIHIL, dan pada tanggal 16 Mei 2009 atas transaksi tersebut baru dibayar. Tanggal 20 Mei 2009, PT. A membetulkan SPT Masa MARET yang masih nihil tersebut.


Jadi untuk SPT Masa maret apakah PT.A harus membayar PPN atas penyerahan barang pada bulan pebruari, walaupun klien masih belum membayar?

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21858.
13 Nov 2009 15:22

Originaly posted by hengki prabowo:
Jadi untuk SPT Masa maret apakah PT.A harus membayar PPN atas penyerahan barang pada bulan pebruari, walaupun klien masih belum membayar?

Yups...., tidak bergantung pada sudah/belum dibayarnya FP tsb, tetapi bergantung pada masa terutangnya. Atau dengan kata lain PT. A menalangi PPN-nya terlebih dulu..

hengki prabowo

Senior


Location : Jkt.
Joined : 02 Sep 2008.
Posts : 410.
13 Nov 2009 15:43

Rekan Begawan

misalnya tgl invoice 27-05-2009 Sebesar Rp.12.500.000 (invoice sudah diterima customer)
apakah perusahaan terbit FP harus sama tgl 27-05-2009?
atau boleh terbit paling lambat tgl 30-06-2009? ada dasar hukum....

hengki prabowo

Senior


Location : Jkt.
Joined : 02 Sep 2008.
Posts : 410.
14 Nov 2009 09:27

ada rekan yang bisa tanggapin, silahkan...

ktfd

Genuine


Location : Malang.
Joined : 08 May 2009.
Posts : 4363.
14 Nov 2009 10:23

Originaly posted by hengki prabowo:
Rekan Begawan

misalnya tgl invoice 27-05-2009 Sebesar Rp.12.500.000 (invoice sudah diterima customer)
apakah perusahaan terbit FP harus sama tgl 27-05-2009?
atau boleh terbit paling lambat tgl 30-06-2009? ada dasar hukum....


meskipun bkn rekan begawan, tapi coba tanggapi...he3...
ada 2 jawaban tergantung asumsinya...
asumsi:
1. brg sdh dikirim ke pelanggan (mis tgl 27-05-09) dan belum diterima pembayaran
s/d tgl 27-05-09:
maka boleh buat faktur pajak paling lambat tgl 30-06-09, dgn syarat s/d tgl 30-06
blm diterima pembayaran.
2. brg sdh dikirim ke pelanggan (mis tgl 27-05-09) dan sudah diterima pembayaran
(mis tgl 27-05-09):
maka harus membuat fp pada tgl 27-05 atau pada saat diterima pembayaran tsb.

dasar hukum:
Pasal 1 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-549/PJ./2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, dan Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-59/PJ./2005 menyebutkan bahwa, Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat:
a. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran, atau
b. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
c. pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
d. pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

salam...

hengki prabowo

Senior


Location : Jkt.
Joined : 02 Sep 2008.
Posts : 410.
14 Nov 2009 12:04

Rekan ktfd

dasar hukum PER-59/PJ./2005 sudah dicabut dan diganti PER-159/PJ/2006

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21858.
14 Nov 2009 16:56

Originaly posted by hengki prabowo:
Rekan Begawan

misalnya tgl invoice 27-05-2009 Sebesar Rp.12.500.000 (invoice sudah diterima customer)
apakah perusahaan terbit FP harus sama tgl 27-05-2009?
atau boleh terbit paling lambat tgl 30-06-2009? ada dasar hukum....

Saat terutang atau kewajiban menerbitkan FP tepat waktu, bukan berdasarkan invoice, tetapi berdasarkan penyerahan dilakukan atau pembayaran dilakukan
Dengan demikian pertanyaannya dapat dijawab apabila diketahui kapan BKP/JKP tsb diserahkan dan sudah ada pembayaran atau belum..

hkw_tax

Genuine


Location : Indonesia.
Joined : 16 Nov 2008.
Posts : 600.
15 Nov 2009 16:04

Originaly posted by begawan5060:
Originaly posted by hkw_tax: Atas pertanyaan no. 2 sy masih bingung.
INtinya hanya keterlambatan menyetor utang PPN yang tertera dlm FP.
Karena FP dibuat tepat waktu, belum disetorkan (SPM masih nihil) ..trus pembetulan dan dilakukan penyetoran


Pasal 14-UU 28 th 2007

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
f.Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak;

(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Pada Pasal 14 ayat 1 huruf diatas, maksud "melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak", itu bagaimana rekan Begawan?

Mohon pencerahannya.

Halaman 2 dari 3 •  1  2  3   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •