Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPN dan PPnBM
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan permasalahannya
Topik = 12446 , Bahasan = 96724

Pencetus Pendapat
Hkw_tax

Genuine


Location : Indonesia.
Joined : 16 Nov 2008.
Posts : 600.
10 Nov 2009 00:30

Sanksi Apakah yang akan timbul atas transaksi :
1. PT.A menerima pembayaran tanggal 15 Januari 2009, Baru membuat faktur tgl
18 Januari 2009

2. PT. A seharusnya membuat faktur tgl 31 maret 2009 atas penyerahan yang dilakukan pada bulan Februari 2009, tanggal 31 Maret 2009 PT. A sudah membuat FP standar, namun karena klien blm juga membayar, pada SPT MASA MARET masih NIHIL, dan pada tanggal 16 Mei 2009 atas transaksi tersebut baru dibayar. Tanggal 20 Mei 2009, PT. A membetulkan SPT Masa MARET yang masih nihil tersebut.

3. PT. A seharusnya membuat faktur tgl 31 maret 2009 atas penyerahan yang dilakukan pada bulan Februari 2009, tanggal 31 Maret 2009 PT. A BELUM membuat FP standar, karena klien blm juga membayar, pada SPT MASA MARET masih NIHIL, dan pada tanggal 16 Mei 2009 atas transaksi tersebut baru dibayar, dan baru dibuatakan FP STANDAR tanggal 16 Mei 2009.
Tanggal 20 Mei 2009, PT. A membetulkan SPT Masa MARET yang masih nihil tersebut.

Mohon tanggapan dari rekan-rekan ORTAX. Terima kasih.

hkw_tax

Genuine


Location : Indonesia.
Joined : 16 Nov 2008.
Posts : 600.
10 Nov 2009 19:58

Mohon tanggapannya, rekan-rekan ORTAX.

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
11 Nov 2009 01:59

Originaly posted by Hkw_tax:
Sanksi Apakah yang akan timbul atas transaksi :
1. PT.A menerima pembayaran tanggal 15 Januari 2009, Baru membuat faktur tgl
18 Januari 2009


dalam kondisi ini PT. A terlambat membuat faktur pajak. karena seharusnya dibuat pada tanggal 15 Januari.
Hal ini melanggar ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf d UU No. 28 tahun 2007 yang berbunyi :
pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

Sanksinya :
Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.


Originaly posted by Hkw_tax:
2. PT. A seharusnya membuat faktur tgl 31 maret 2009 atas penyerahan yang dilakukan pada bulan Februari 2009, tanggal 31 Maret 2009 PT. A sudah membuat FP standar, namun karena klien blm juga membayar, pada SPT MASA MARET masih NIHIL, dan pada tanggal 16 Mei 2009 atas transaksi tersebut baru dibayar. Tanggal 20 Mei 2009, PT. A membetulkan SPT Masa MARET yang masih nihil tersebut.


Dalam Kondisi ini, faktur pajak sudah dibuat tepat waktu, tapi belum dilaporkan dalam SPT Masa seharusnya.
Ketentuan yang dilanggar adalah : Pasal 14 Ayat (1) huruf f UU No. 28 tahun 2007.
Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak

Sanksi
Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Originaly posted by Hkw_tax:
3. PT. A seharusnya membuat faktur tgl 31 maret 2009 atas penyerahan yang dilakukan pada bulan Februari 2009, tanggal 31 Maret 2009 PT. A BELUM membuat FP standar, karena klien blm juga membayar, pada SPT MASA MARET masih NIHIL, dan pada tanggal 16 Mei 2009 atas transaksi tersebut baru dibayar, dan baru dibuatakan FP STANDAR tanggal 16 Mei 2009.
Tanggal 20 Mei 2009, PT. A membetulkan SPT Masa MARET yang masih nihil tersebut.


kasus nya sama dengan yang no. 1. sehingga konsekuensinya juga sama

konsekuensi tambahan yang mungkin muncul adalah sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 13 PER No. 159 Tahun 2006
(1) Faktur Pajak Standar yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak Standar seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah bukan merupakan Faktur Pajak Standar.
(2) Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak Standar.

akibat nantinya adalah bahwa FP tersebut tidak dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli. Kan bisa berantem he he he (bercanda... boleh dong rekan hkw)

Salam

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21875.
11 Nov 2009 12:02

Originaly posted by Hkw_tax:
PT.A menerima pembayaran tanggal 15 Januari 2009, Baru membuat faktur tgl
18 Januari 2009

Penyerahannya kapan?

Originaly posted by Hkw_tax:
PT. A seharusnya membuat faktur tgl 31 maret 2009 atas penyerahan yang dilakukan pada bulan Februari 2009, tanggal 31 Maret 2009 PT. A sudah membuat FP standar, namun karena klien blm juga membayar, pada SPT MASA MARET masih NIHIL, dan pada tanggal 16 Mei 2009 atas transaksi tersebut baru dibayar. Tanggal 20 Mei 2009, PT. A membetulkan SPT Masa MARET yang masih nihil tersebut.

FP dibuat tepat waktu....
Akibat pembetulan SPT dikenakan sanksi berupa bunga 2% sebulan atas keterlambatan penyetoran.

Originaly posted by Hkw_tax:
PT. A seharusnya membuat faktur tgl 31 maret 2009 atas penyerahan yang dilakukan pada bulan Februari 2009, tanggal 31 Maret 2009 PT. A BELUM membuat FP standar, karena klien blm juga membayar, pada SPT MASA MARET masih NIHIL, dan pada tanggal 16 Mei 2009 atas transaksi tersebut baru dibayar, dan baru dibuatakan FP STANDAR tanggal 16 Mei 2009.
Tanggal 20 Mei 2009, PT. A membetulkan SPT Masa MARET yang masih nihil tersebut.

FP dibuat tgl 16 Mei 2009 ? .... sepanjang tgl yang tertera dlm FP masih dalam bulan Maret 2009, maka dikenakan sanksi seperti jawaban No. 2
Apabila tgl 16 Mei 2009 adalah tgl yg tertera dlm FP.., ini berarti shifting masa pajak dari Maret 2009 ke Mei 2009 tidak diperkenankan, termasuk dalam pengertian FP tidak diterbitkan.

hkw_tax

Genuine


Location : Indonesia.
Joined : 16 Nov 2008.
Posts : 600.
12 Nov 2009 00:17

Originaly posted by begawan5060:
Originaly posted by Hkw_tax: PT.A menerima pembayaran tanggal 15 Januari 2009, Baru membuat faktur tgl
18 Januari 2009
Penyerahannya kapan?


Penyerahannya Tanggal 15 Januari 2009 dan langsung dibayar, rekan Begawan. Namun FP baru dibuat tanggal 18 Januari 2009, Sehingga telat 3 hari dalam menerbitkan FP.
Akan dikenakan sanksi denda sebesar 2% dari DPP atau bunga 2% per bulan , rekan Begawan?

Utk pertanyaan yg kedua, antara jawaban rekan Begawan dan rekan Hanif berbeda,sebenrnya ini yang saya bingungkan antara 2% dari DPP atau bunga 2% atas keterlambatan penyetoran PPN nya..

Utk pertanyaan yg ketiga:
Jika FP dibuat tgl 16 Mei 2009, namun tgl tertera dlm FP bulan Maret 2009, maka melakukan pembetulan SPT Masa Maret 2009, sanksi berupa bunga 2% per bulan ditagih dg STP.
JIka tgl tertera dlm FP 16 Mei 2009, maka sanksi 2% dari DPP (tanpa ada bunga), ditagih dg STP.
Benarkah demikian, rekan Begawan?

hkw_tax

Genuine


Location : Indonesia.
Joined : 16 Nov 2008.
Posts : 600.
12 Nov 2009 00:47

Terima kasih rekan hanif atas tanggapannya, jika boleh sy simpulkan:
atas pertanyaan no. 1, jika FP dibuat tertanggal 18 Januari 2009, maka sanksi denda sebesar 2% dari DPP. Namun jika FP, dibuuat tertanggal 15 jan 2009, maka tidak dikenai sanksi (jika tidak ketahuan, dan belum diperiksa).

Atas pertanyaan no. 2 sy masih bingung.

Atas pertanyaan no. 3 :
Jika FP dibuat tertanggal 16 Mei 2009 dilaporkan Masa Mei 2009, maka sanksi denda sebesar 2% dari DPP (tanpa bunga 2% per bulan)
Jika FP dibuat tanggal 16 Mei 2009, namun FP tersebut tertanggal 31 Maret 2009, maka harus dilakukan pembetulan SPT, dikenai sanksi sebesar 2% dari DPP (tanpa bunga 2% per bulan).

Apakah benar demikian kesimpulan saya, rekan hanif?

Mohon tanggapan dari rekan hanif dan rekan-rekan ORTAX.
Terima kasih bnyk atas tanggapannya, bercanda boleh dong, rekan hanif.. Supaya Awet muda terus.. hehehehe.. :)

evan212

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 07 Apr 2008.
Posts : 742.
12 Nov 2009 06:15

Originaly posted by hanif:
Originaly posted by Hkw_tax:
Sanksi Apakah yang akan timbul atas transaksi :
1. PT.A menerima pembayaran tanggal 15 Januari 2009, Baru membuat faktur tgl
18 Januari 2009

Sanksinya :
Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.


sanksi 2% x DPP itu untuk yg tidak membuat FP bukan untuk yg terlambat buat FP....

evan212

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 07 Apr 2008.
Posts : 742.
12 Nov 2009 06:21

lanjutan....
2% x DPP lebih nyambung ke Per 159/2006 pasal 13....

evan212

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 07 Apr 2008.
Posts : 742.
12 Nov 2009 06:37

Originaly posted by evan212:
sanksi 2% x DPP itu untuk yg tidak membuat FP bukan untuk yg terlambat buat FP....


sorry saya ralat....salah ketik...
bukannya diganti dan...
dan untuk yg terlambat membuat FP lebih dari 3 bulan sejak batas waktu pembuatan FP maka FP nya tidak dapat dikreditkan.......

hkw_tax

Genuine


Location : Indonesia.
Joined : 16 Nov 2008.
Posts : 600.
13 Nov 2009 00:20

Originaly posted by evan212:
sanksi 2% x DPP itu untuk yg tidak membuat FP bukan untuk yg terlambat buat FP....


Pasal 14-UU 28 th 2007

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
a.Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b.dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c.Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
d.pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
e.pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
1.identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
2.identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
f.Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
g.Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

(2)
Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Bagaimana jika dikaitkan dengan bunyi Pasal tersebut, rekan Evan? Saya masih belum begitu paham mengenai sanksi2 tersebut.. Mohon pencerahannya..

Halaman 1 dari 3 •  1  2  3   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •