JHT Jamsostek Terutang PPh 21 ?

JHT 3,7% yang ditanggung perusahaan bukan sebagai objek, sebab pengenaan pajaknya pada saat penarikan di Jamsostek. Untuk yg 2% dibayar karyawan tetap sebagai pengurang

sebagai referensi rekan SE-03/PJ.41/2003

salam

Apakah betul kesimpulannya demikian :

semua biaya Jamsostek yang ditanggung perusahaan boleh dikurangkan sebagai biaya perusahaan ( JHT 3,7 % + JKK + JKM + jaminan kesehatan 3 % atau 6 % )

Yang menambah penghasilan karyawan adalah JKK + JKM

Yang mengurangkan penghasilan karyawan adalah JHT 2 % yang dipotong dari gajinya.

Mohon pencerahan rekan2…

benar sekali

Salam

Maaf Rekan Ortax ikut nimbrung…

Tetapi Jika JHT 2% nya tidak dipotong dari gaji karyawan, artinya semua JHT ditanggung perusahaan, apakah yg 2 % tidak menjadi pengurang bruto?mohon pencerahannya

Terima kasih,

Hery

Persentase 2% yg harus dibayar pegawai dan 3,7 % yg dibayar perusahaan…ketentuannya di mana yh?
Yg sy tau hanya dari contoh penghitungan psl 21 di per-31 th 2009, tp mengenai persentase tsb suatu keharusan atau bukan, sy tdk melihatnya di contoh tsb…

bagi perusahaan boleh jadi biaya. tapi tidak untuk karyawan.

lihat disitus jamsostek

Salam

PER31/2009

Pasal 8

(1) Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Bila ditanggung perusahaan, apakah JHT 2% tersebut menjadi penambah penghasilan karyawan (tunjangan)??

Kenapa yg menambah penghasilan karyawan hanya JKK + JKM rekan?