Penghasilan Diatas PTKP tapi tidak memiliki NPWP?

yang pertama, harusnya wajib ber NPWP dulu, sehingga wajib melaporkan SPT.

bisa diterbitkan NPWP secara jabatan, dan diterbitkan skp/STP jika ditemukan ada kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi.

yang diterbitkan skp/STP nya itu si karyawan ybs rekan.
diterbitkan NPWP secara jabatannya jika memang pihak DJP memiliki keterangan/informasi terkait dengan hal tersebut.

tdk ada sanksi

tdk perlu

susah meng-npwp-kan orang yg memang tdk mau, selama bs menghindar ya,,, menghindarlah ..

Klo menurut saya diusulkan saja pembuatan NPWP melalui perusahaan saja rekan

ingat KUP
Setiap orang yang dengan sengaja:

a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;

f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;

h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau

i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Idealnya begitu, tapi apa msh mau ya KPP nya bikin npwp kolektif?
wkt gencar-gencarnya 2008 sd 2012 KPP domisili perusahaan msh mau bikinkan npwp.
Sekitar 2013/2012 akhir, KPP menolak bikinkan, dia bilang suruh bikin di domisili WP sesuai KTP WP. Gaktau krn aturan baru, atau krn TU nya lg lesma..

NPWP kolektif inisiatif dari perusahaan sudah dicabut aturannya.
Sekarang yang ada adalah kolektif dari KPP melalui ekstensifikasi…

Tapi sepertinya kurang jalan semenjak ereg gencar :/

masalahnya sekarang pembukaan npwp harus di kpp domisili sih ya? kalaupon pakai online bisa sih, tapi resiko kalo dalam 15 hari SKTS tidak sampai ke KPP domisili maka NPWP di SKTS hangus….

Positifnya, bila pengajuan NPWP di KPP domisili, berarti karyawan tsb dgn sadar dan tanpa paksaan , mau ber NPWP.
Sdgkan bila kolektif mell persh, seolah-olah persh.yg paksakan karyw ber NPWP.
Akibatnya, bnyk karyw yg membebankan bagian akunting/pajak persh utk membuatkan SPT OP nya, dgn alasan tdk ngerti ngisinya, dll.
Jd pekerjaan tambahan buat akunting/pajak … pdhl sdg dikejar dead line SPT boss dan SPT Persh,,,

hah? ini kata siapa rekan?
setahu saya ga pakai SKTS lagi deh sekarang.
sekarang kalau petugas registrasi di KPP sudah proses, NPWP langsung masuk email, cuma kartu dan SKT nya menyusul lewat pos.

lbh baik lkas daftar npwp, kasian itu pegawai dipotong lbh bnyak.. dftarnya jg bisa online..

skts yg dari website pajak rekan wrmhrs…khan kl kita daftar via npwp online dptnya skts bukan??? saya pernah baca skts hangus slm wktu 15 hari..sebentar saya cari dl