Penghapusan NPWP
updated 9 years, 4 months ago
2 Members
·
3
Posts
Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. (Pasal 2 ayat (7) UU KUP)
Kasus : Salah satu perusahaan di group kami, akan melakukan penutupan beberapa cabang usaha di wilayah Sumatera. misal kode 001,002,003. Pengajuan secara lengkap sudah disampaikan kepada KPP setempat. Namun ternyata perusahaan tersebut tidak menerima respon balasan surat jawaban atau pemeriksaan selama 2 tahun dari tanggal permohonan pengajuan penghapusan NPWP Badan tersebut. Kewajiban perpajakan untuk ke-3 cabang tersebut sudah tidak dilaksanakan mulai per tanggal surat permohonan dikeluarkan (cabang sudah tidak ada operasi).
Pertanyaan : Apakah ada dasar hukum yang bisa mengikat bahwa permohonan yang kami ajukan otomatis dikabulkan secara hukum? (karena lebih dari 12 bulan). Mohon infonya rekan,
kutipan PER 20/2013
(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui
dan KPP tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan KPP menerbitkan Surat
Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
berakhir.
