Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPh Orang Pribadi
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan permasalahannya
Topik = 6242 , Bahasan = 53042

Pencetus Pendapat
mta

Newbie


Location : Padang.
Joined : 10 Jul 2009.
Posts : 41.
31 Jul 2009 12:37

Dear, All Rekan Ortax..

JIka bekerja di Lembaga Internasional Yang Pendapatannya Tak Kena Pajak, Apakah Harus Mengurus NPWP?

sheeva

Newbie


Location : Padang.
Joined : 16 Jun 2009.
Posts : 36.
31 Jul 2009 13:18

Klu menurut saya tidak perlu rekan mta karena penghasilan mereka sudah dikecualikan dari objek pajak. Buat apa lagi mereka diharuskan untuk membuat NPWP. Itu hanya akan menambah-nambah kerja KPP... dan mungkin akan memperbanyak pengarsipan aj... smentara mereka jelas-jelas bukan potensial pajak...

wannabewongkpp

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 26 May 2009.
Posts : 3006.
31 Jul 2009 13:45

apa pekerja (orang indonesia) di lembaga internasional dikecualikan dari pemotongan pajak ya?

bayem

Genuine


Location : Denpasar Bali.
Joined : 20 Jan 2009.
Posts : 2732.
31 Jul 2009 14:13

Originaly posted by wannabewongkpp:
apa pekerja (orang indonesia) di lembaga internasional dikecualikan dari pemotongan pajak ya?

kalo penghasilannya hanya berasal dari lembaga internasional tidak mendapat penghasilan lainnya, maka penghasilan yang diterima pekerja inonesia ini bukan merupakan obyek pajak yang dikenakan pajak penghasilan.

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
31 Jul 2009 15:45

orang indonesia yang bekerja di lembaga internasional yang berdasarkan keputusan menteri keuangan bukan merupakan subjek pajak, tidak berarti bahwa penghasilan yang diperoleh oleh orang indonesia tersebut bukan objek pajak atau dikecualikan sebagai objek pajak. penghasilan mereka tetap saja objek pajak, dan tentunya dikenai pajak.
Bila lembaga internasional tersebut termasuk yang dikecualikan sebagai subjek pajak, otomatis mereka bukan pemotong pajak. oleh karena itu, bila ada orang indonesia yang bekerja ditempat mereka, maka, saat penghasilan dibayarkan, mereka tidak berhak memotong pajaknya.
kewajiban pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang indonesia tersebut dilaksanakan sendiri oleh yang bersangkutan.

Salam

bayem

Genuine


Location : Denpasar Bali.
Joined : 20 Jan 2009.
Posts : 2732.
31 Jul 2009 16:02

Originaly posted by hanif:
Bila lembaga internasional tersebut termasuk yang dikecualikan sebagai subjek pajak, otomatis mereka bukan pemotong pajak. oleh karena itu, bila ada orang indonesia yang bekerja ditempat mereka, maka, saat penghasilan dibayarkan, mereka tidak berhak memotong pajaknya.

pak hanif boleh tau dasar hukumnya?
saya sempat baca NOMOR SE-57/PJ/2009 yang mengatur tentang perlakuan pajak penghasilan yang diterima WNI yang bekerja pada lembaga internasional. apakah ini bisa menjadi acuan?

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
31 Jul 2009 16:15

Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008

(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

1. kantor perwakilan negara asing;
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;dan
2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

(2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.


Jadi kalau orang indonesia yang bekerja pada mereka tetap subjek pajak dan atas penghasilan mereka tidak dipotong pajak oleh pembayar penghasilan. tapi dibayar sendiri oleh ang bersangkutan.
benar rekan bayem, setelah saya baca SE tersebut, ternyata untuk orang indonesia yang bekerja di lembaga internasional yang berada dibawah naungan PBB, bukan objek pajak.
berarti bila orang indonesia tersebut bekerja di lembaga internasional lainnya, maka penghasilannya adalah objek pajak.

tapi menurut saya, SE ini tidak ada payung hukumnya. karena sampai saat ini tidak ada UU, PP maupun PMK/KMK yang mengulasnya. barangkali azas yang digunakan adalah lex specialist derogat lex generalis.

terima kasih atas infonya


Salam

bayem

Genuine


Location : Denpasar Bali.
Joined : 20 Jan 2009.
Posts : 2732.
01 Aug 2009 07:22

Originaly posted by hanif:
4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

thanks buat masukan pak hanif..
pemahaman saya dalam ayat ini, tidak dijelaskan secara gamblang, bahwa WNI yang bekerja di lembaga internasional ini tetap merupakan subyek pajak yang penghasilannya tetap dikenakan pajak penghasilan.

dalam SE-57/PJ/2009 pasal 4
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas ditegaskan bahwa Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai official pada dan hanya memperoleh penghasilan dari badan-badan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mendapat perlakuan perpajakan yang sama sebagaimana dinikmati oleh official dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu atas penghasilan yang diterima bukan merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan.
secara jelas dikatakan bahwa WNI yang bekerja di lembaga internasional ini bila hanya memperoleh penghasilan dari lembaga internasional ini diperlakukan sama, yaitu penghasilannya bukan obyek pajak. kalo memang SE ini tidak bisa menjadi dasar hukum, mengapa DJP mengeluarkan SE ini.

mohon pendapatnya..
regards

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
01 Aug 2009 16:42

rekan bayem,
ini pendapat pribadi lho dan bisa sangat subjektif.

Membaca SE No. 57 Tahun 2009, yang menjadi dasar terbitnya SE tersebut adalah konsensus atau kesepakatan yang telah ditandatangani oleh pemerintah indonesia dengan PBB.
menurut saya, seharusnya klausul ini juga diakomodir oleh UU, sehingga legal dan dapat dipedomani oleh semua WP.
saya juga melihat beberapa SE atau PER yang sejenis dengan ini yang tidak ada payung hukumnya.
barangkali situasi dilapangan yang memaksa Dirjen Pajak menerbitkan SE atau PER yang tidak ada payung hukumnya tersebut.
sebagai contoh adalah PER tentang SPT Tahunan Ph 21 untuk tahun pajak 2008 yang kita ketahui didalam UU No. 28 Tahun 2007 tidak lagi diatur tapi tetap diminta untuk disampaikan oleh Dirjen Pajak.

mohon koreksinya

salam

gustian62

Genuine


Location : Jitra Kedah Darul Aman Malaysia.
Joined : 11 Mar 2009.
Posts : 1948.
01 Aug 2009 20:40

KALAU begitu enak ya jadi local staf standar dolar tdk kena pajak.Kita ramai-ramai jadi pegawai local staf instansi internasional

Halaman 1 dari 2 •  1  2   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •