Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

Lain-lain
Menampung semua hal diluar kategori yang sudah ada
Topik = 7104 , Bahasan = 47434

Pencetus Pendapat
QURAI

Junior


Location : Padang, Sumatera Barat.
Joined : 17 Jun 2009.
Posts : 89.
16 Jul 2009 20:45

Rekan Ortax,
saya diminta untuk membuat NPWP saat saya mencoba mendaftar untuk bisa mendaftar di salah satu bank swasta untuk bisa membuat rekening dengan kurs dollar amerika. saya tertarik untuk bergabung dalam usaha ini karena bisa memberikan penghasilan atas selisih nilai kurs dollar dengan rupiah.
saya jadi bingung, kenapa ya NPWP untuk saat ini selalu dihubungkan dengan usaha yang mau kita jalankan. kata CS bank tersebut, ketentuan ber-NPWP sudah ada kebijakan pemerintah yang mengatur. ketika saya coba tanya, bunyi peraturannya, CS tersebut kebingungan,,,,,,
Saya juga ingin tahu, kira-kira peraturan apa yang meregulasi atas kegiatan usaha serupa yang ingin saya jalankan ?????
Mohon jawabannya rekan ortax
trims

ardhyarini

Newbie


Location : Jakarta Selatan.
Joined : 26 Apr 2009.
Posts : 91.
16 Jul 2009 21:25

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR - 44/PJ/2008

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 9
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan
Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan
Pengusaha Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pendaftaran
Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib
Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan
Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan
dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
2. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha
perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa,
atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
3. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah Pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2000.
4. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1
(satu) tempat usaha yang berbeda dengan alamat tempat tinggal atau lebih dari 1 (satu) tempat usaha.
5. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut dengan KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak, KPP
Pratama, KPP Madya termasuk KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP di lingkungan
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.
6. Kantor Pelayanan Pajak Lama yang selanjutnya disebut dengan KPP Lama adalah KPP tempat Wajib
Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan sebelum Wajib Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan di KPP Baru.
7. Kantor Pelayanan Pajak Baru yang selanjutnya disebut dengan KPP Baru adalah KPP yang menerima
pemindahan Wajib Pajak dari KPP Lama.
8. Kantor Penyuluhan, Pengamatan dan Potensi Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan KP4 dan
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disebut KP2KP adalah
instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala KPP.
9. [b]Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri
dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam)
digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.


Apapun yang kita terima dari hasil tabungan/deposito (bunga)/investasi di bank pasti dikenakan PPh Final. Dalam membuat bukti potong otomatis pihak bank membutuhkan NPWP si pemilik tabungan/deposito./investasi di bank lainnya.

Mohon koreksidari rekan lain. Mungkin saya ada salh......

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
17 Jul 2009 00:16

Originaly posted by QURAI:
saya diminta untuk membuat NPWP saat saya mencoba mendaftar untuk bisa mendaftar di salah satu bank swasta untuk bisa membuat rekening dengan kurs dollar amerika. saya tertarik untuk bergabung dalam usaha ini karena bisa memberikan penghasilan atas selisih nilai kurs dollar dengan rupiah.
saya jadi bingung, kenapa ya NPWP untuk saat ini selalu dihubungkan dengan usaha yang mau kita jalankan. kata CS bank tersebut, ketentuan ber-NPWP sudah ada kebijakan pemerintah yang mengatur. ketika saya coba tanya, bunyi peraturannya, CS tersebut kebingungan,,,,,,
Saya juga ingin tahu, kira-kira peraturan apa yang meregulasi atas kegiatan usaha serupa yang ingin saya jalankan ?????
Mohon jawabannya rekan ortax



kayaknya sudah kebijakan yang disepakati oleh industri perbankan

Salam

qurai

Junior


Location : Padang, Sumatera Barat.
Joined : 17 Jun 2009.
Posts : 89.
22 Jul 2009 10:05

Originaly posted by hanif:
kayaknya sudah kebijakan yang disepakati oleh industri perbankan

Berarti dalam hal ini belum ada regulasinya ya rekan hanif ?
Kalo cuma kesepakatan oleh industri perbankan, apakah ada hubungannya dengan ketetapan Dirjen Pajak ?
Kira2 peraturan untuk hal ini ada g ?

mta

Newbie


Location : Padang.
Joined : 10 Jul 2009.
Posts : 41.
24 Jul 2009 17:39

Originaly posted by hanif:
kayaknya sudah kebijakan yang disepakati oleh industri perbankan

saya ingin menambahkan pendapat pak hanif.
saya kira juga untuk meningkatkan kualitas manajemen resiko perbankan

Halaman 1 dari 1 •  1   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •