Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPh Pemotongan/Pemungutan
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pemotongan/Pemungutan dan permasalahannya
Topik = 9378 , Bahasan = 72154

Pencetus Pendapat
siaucu

Senior


Location : Medan.
Joined : 19 Jan 2009.
Posts : 416.
27 Jun 2009 10:17

Kawan2 saya ada pertanyaan..?
Bagaimana Pendapat kawan2 tentang pemusnahan produk..!
suatu produk itu kan pasti bisa expired...?
Bagaimana dengan PPNnya apakah ikut hilang..?
sedangkan sewaktu pembelian produk tersebut dikreditkan PPNnya...!
Thanks..!

rheea

Newbie


Location : Padang.
Joined : 17 Jun 2009.
Posts : 36.
27 Jun 2009 10:32

pemusnahan produk krn apa? rusak?
expired yg bagaimana?
kl mnrt saya pemusnahan jadi biaya n ppn kan sdh masuk biaya pembuatannya
jd ppnnya d kreditkan saja

siaucu

Senior


Location : Medan.
Joined : 19 Jan 2009.
Posts : 416.
27 Jun 2009 10:44

Originaly posted by rheea:
pemusnahan produk krn apa? rusak?
expired yg bagaimana?

maksudnya disini bisa karena barang tersebut sudah kadaluarsa, ataupun mutu barang tersebut tidak sesuai, ataupun kemasannya rusak...!
kalo PPN masukan sewaktu pembelian produk tsb kita kreditkan, dan kita masukkan dalam stock, kita juga otomatis sudah terutang PPN keluarannya!
nah kalo produk tsb kita musnahkan bagaimana perlakuan terhadap PPN keluaran tersebut apakah ikut hilang/musnah jg..?

mata

Senior


Location : Surabaya.
Joined : 04 Mar 2009.
Posts : 439.
27 Jun 2009 11:03

ikut nimbrung nih .... Kaya barang farmasi yang akan dimusnahkan (expired, rusak, dll) , gimana perlakuannya ??? tks

Ruswanto

Junior


Location : Bendul Merisi Surabaya.
Joined : 02 May 2009.
Posts : 115.
27 Jun 2009 11:14

Atas barang yang rusak atau expired yang dimusnahkan tentunya tidak terutang PPN, asalkan dalam pemusnahan tersebut dibuatkan berita acara serta didokumentasikan sebagai bukti. dalam pemusnahan tersebut harus dihadiri pimpinan kepala gudang, siapa lagi... yah.. aku lupa !!!!

PPN terutang dalam hal pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma,

bayem

Genuine


Location : Denpasar Bali.
Joined : 20 Jan 2009.
Posts : 2732.
27 Jun 2009 11:14

Originaly posted by mata:
Kaya barang farmasi yang akan dimusnahkan (expired, rusak, dll) , gimana perlakuannya

barang yang telah rusak ato tidak dapat dijual lagi, dibuatkan berita acara pemusnahan, yang menerangkan bahwa memang benar barang tersebut telah rusak. untuk lebih menguatkan berita acara pemusnahan ini, mungkin saat pemusnahan bisa disaksikan oleh pihak2 terkait, seperti kepolisian,dan bisa disahkan oleh notaris sehingga punya kekuatan hukum yang tetap, dan tidak dipermasalahkan ketika ada pemeriksaan pajak. demikian sepengetahuanku..

Originaly posted by siaucu:
Bagaimana Pendapat kawan2 tentang pemusnahan produk..!
suatu produk itu kan pasti bisa expired...?
Bagaimana dengan PPNnya apakah ikut hilang..?
sedangkan sewaktu pembelian produk tersebut dikreditkan PPNnya...!

PP no 5 tahun 1994 pasal 28 ayat 2
atas barang kena pajak yang musnah atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi baik karena bencana alam ataupun karena sebab lain diluar kekuasaan pengusaha kena pajak, tidak mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian pajak yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya untuk perolehan barang kena pajak yang musnah atau rusak tersebut.
jadi sepertinya tidak ada kewajiban yang timbul karena pemusnahan barang yang rusak tersebut..

mohon pendapatnya..

bayem

Genuine


Location : Denpasar Bali.
Joined : 20 Jan 2009.
Posts : 2732.
27 Jun 2009 11:20

Originaly posted by Ruswanto:
PPN terutang dalam hal pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma,

pak ruswanto, saya tidak menemukan di KEP NOMOR KEP - 87/PJ./2002, tentang pemberian cuma2 dan pemakaian sendiri, kalo barang yang rusak itu diperlakukan sama dengan barang pemberian cuma2. mohon bantuannya...

wongpajekgemblung

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 09 Jun 2009.
Posts : 10.
01 Jul 2009 18:29

Originaly posted by Ruswanto:
Atas barang yang rusak atau expired yang dimusnahkan tentunya tidak terutang PPN, asalkan dalam pemusnahan tersebut dibuatkan berita acara serta didokumentasikan sebagai bukti. dalam pemusnahan tersebut harus dihadiri pimpinan kepala gudang


betul, harus dibuat berita acara pemusnahan yang selain ditanda tangani oleh pihak intern yaitu kepala gudang/manajer juga harus ditanda tangani oleh pihak luar contoh polisi/orang kelurahan/RT-RW, kalo berhubungan dengan bahan kimia biasanya ada orang dari POM, juga harus diphoto, jadi pihak kantor pajak bisa setuju, kalo perlu AR dari KPP bersangkutan

bsn

Newbie


Location : Padang.
Joined : 16 Jun 2009.
Posts : 80.
01 Jul 2009 20:35

biasanya untuk pemusnahan produk harus ada permintaan berjenjang mulai dari kepala gudang, R&D perusahaan dan terakhir persetujuan dari pihak berwenang di perusahaan.

kemudian, pada saat pemusnahan harus di saksikan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan dan ada foto serta berita acara pemusnahan.

berita acara dan foto ini sudah cukup sebagai bukti ke KPP

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
01 Jul 2009 21:35

Perihal : MASALAH RESTITUSI PPN ATAS BKP YANG TERBAKAR

Tanggal Terbit : 21 April 1988

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
21 April 1988

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 518/PJ.32/1988

TENTANG

MASALAH RESTITUSI PPN ATAS BKP YANG TERBAKAR

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menunjuk pada surat Saudara No. : S-036/WPJ.11/KI.1413/1988 tanggal 22 Maret 1988 perihal seperti pada
pokok surat, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang PPN 1984 dinyatakan bahwa Pajak Masukan dalam suatu
Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa yang sama.

Pengertian dari Pasal tersebut adalah bahwa Pajak Masukan yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak
pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang
dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak. Pengkreditannya
tersebut dilakukan pada Masa Pajak yang sama.

2. Atas dasar pengertian tersebut maka bila dalam suatu Masa Pajak tidak terdapat Penyerahan Kena
Pajak misalnya karena Barang Kena Pajak terbakar, hilang, rusak atau musnah sehingga Pajak
Keluarannya menjadi NIHIL (atau kecil sekali) maka kelebihan Pajak Masukan yang telah dibayar
terhadap Pajak Keluaran dengan sendirinya dapat diajukan permintaan restitusi, sesuai ketentuan
yang berlaku (tidak perlu permohonan khusus).

3. Berhubung dengan khususnya sifat masalah ini maka perlu kiranya Saudara melakukan penelitian
erlebih dahulu atas beberapa hal, disamping persyaratan formal lainnya, terutama atas :
a. Kebenaran Berita Acara Kebakaran dari pihak yang berwenang dan rincian mengenai Barang
kena Pajak yang terbakar;
b. Persediaan Barang Kena Pajak yang terakhir melalui buku pembelian/impor dan buku
penjualan;
c. Faktur-faktur Pajak (sebagai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran) yang telah dikreditkan
sampai dengan saat terjadinya kebakaran;
d. Lain-lain yang Saudara anggap perlu;

Satu dan lain untuk keperluan pengujian persediaan barang sesudah terjadinya musibah.

Demikian untuk perhatian Saudara.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK TIDAK LANGSUNG

ttd.

Drs. MALIMAR

Secara tersirat berdasarkan surat diatas, PPN keluaran atas barang rusak, musnah hilang, tidak diperhitungkan. syaratnya didukung oleh bukti yang lengkap.
PPN Masukan atas barang tersebut tetap dapat dikreditkan

Salam

Halaman 1 dari 1 •  1   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •