Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPN dan PPnBM
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan permasalahannya
Topik = 12607 , Bahasan = 97764

Pencetus Pendapat
hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
24 Jun 2009 17:24

Originaly posted by wannabewongkpp:
klo service charge itu maksudnya apa ya?

Service charge", yaitu balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa tersebut dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa. "Service charge" dapat terdiri dari biaya listrik, air, keamanan, kebersihan dan biaya administrasi.
Menurut Asosiasi Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Indonesia, "Service Charge" pada umumnya terdiri dari komponen-komponen biaya yang besarnya adalah sebagai berikut :
- Biaya listrik untuk penerangan "public area" (di luar ruangan yang disewa), AC, Lift 55%
- Biaya air untuk "public area" (toilet umum) 5%
- Biaya pemeliharaan/perawatan gedung dan alat-alat mesin 5%
- Biaya kebersihan 10%
- Biaya karyawan (Satpam/Teknik/Kantor) 20%
- Biaya administrasi umum 5%
--------
JUMLAH = 100

NIC

Senior


Location : Jakarta.
Joined : 28 Mar 2009.
Posts : 335.
25 Jun 2009 07:22

Originaly posted by bayem:
karena tagihannya dijadikan satu antara sewa dengan biaya listrik, maka masuk akal AR menuntut untuk memotong pph pasal 4 ayat2. untuk menghindarinya, mungkin tagihan atas sewa dan biaya listrik ini dipisahkan saja. karena sebenarnya biaya listrik, air dan lainnya itu bukan termasuk dalam biaya sewa dan bukan merupakan obyek pph pasal 4 ayat 2.


setuju

wili yanti

Newbie


Location : Jakarta Selatan.
Joined : 12 May 2009.
Posts : 31.
30 Jun 2009 11:30

Menurut saya, sepanjang yang menyewakan dapat menunjukkan tagihan listrik dan air yang di bayarkan ke PLN (pihak ke-3), bagi yang menyewa tidak boleh memotong PPh pasal 4 ayat 2. (konsep reimburshment)
tapi jika tidak, penyewa berkewajiban memotong PPh 4 ayat 2 karena dengan asumsi adanya tambahan margin atas tagihan tersebut.
Dan juga, segala jasa/tagihan yang kenakan oleh perusahaan persewaan tanah dan/ bangunan merupakah objek PPh Final.

mohon koreksinya..

Terima kasih.

barif

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 29 Jun 2009.
Posts : 87.
30 Jun 2009 12:00

Maaf, klo menurut saya itu obyek ps 23 bukan final & tagihan air & Listriknya sesuai dengan tagihan PDAM & PLN / tdk ? bila tdk ditagihan itu ada perhitungan adm/charges lain ? klo ada perhit Adm/charges Pph diperhit dr adm/charges tidak dr totalnya

bayem

Genuine


Location : Denpasar Bali.
Joined : 20 Jan 2009.
Posts : 2732.
30 Jun 2009 12:05

Originaly posted by barif:
klo menurut saya itu obyek ps 23 bukan final

kok bisa?? mungkin bisa dijelaskan lagi..

pasal 4 ayat 2 UU no 36 tahun 2008
Penghasilan dapat dikenai pajak bersifat final:
d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

renie

Newbie


Location : Bandung.
Joined : 17 Jul 2008.
Posts : 36.
30 Jun 2009 13:24

betul-betul..

Mon2

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 24 Jun 2008.
Posts : 87.
30 Jun 2009 13:53

Menurut saya seharus nya biaya listrik, air dan telp tidak dapat di potong sebagai pph final. Yang di potong PPh final hanya biaya sewa atas tanah dan bangunan seperti yang di sebutkan oleh sdr. Bayem.

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
30 Jun 2009 14:35

mohon maaf sebelumnya rekan ortaxer
LOGIKA jangan dipakai didalam menentukan pajak. peraturanlah yang harus digunakan sebagai dasar. sebab, bila logika yang dipakai, misalnya dalam pengajuan keberatan dan banding, pasti kalah. karena pengujiannya pasti berbasis peraturan yang ada

untuk masalah sewa ini coba dilihat kembali isi pasal 1 dari peraturan yang dilampirkan oleh rekan edi yang berbunyi:,
[b]Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.
[
/b]

saya SANGAT SEPENDAPAT dengan opini rekan-rekan bahwa logikanya biaya listrikkan sifatnya reimburs dan bukan penghasilan pihak yang menyewakan. karenanya SANGAT TIDAK LOGIS masuk sebagai dasar pengenaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas sewa

cuma pasal 1 peraturan tersebut mengatakan bahwa Nilai bruto persewaan adalah semua yang dibayarkan sehubungan dengan persewaan baik perjanjiannya terpisah atau tidak. lha kita bisa apa .....
jadi, kalaupun dibuat tagihannya terpisah tetap saja dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2), karena dianggap bagian dari perjanjian sewa. sebab tagihan biaya listrik itu muncul karena ada perjanjian sewa.

Demikian pendapat saya, mohon koreksinya
salam

palon

Groupie


Location : Arab Saudi.
Joined : 17 Jun 2009.
Posts : 290.
30 Jun 2009 14:57

Originaly posted by hanif:
b]Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

pak hanif mungkin ini yang menimbulkan banyak persefsi. service charge disini tidak jelas secara rinci dijelaskan. apakah biaya listrik itu termasuk service charge?? saya sudah mencari dibanyak peraturan tetapi tetap juga tidak menemukannya. sehingga saya punya pendapat service charge disini bisa menjadi element biaya dewa bagi si penyewa, bila tentunya pihak yang menyewakan menggagap ini sebagai penghasilan. karena dalam pasal 4 ayat 2 UU pph dikatakan bahwa yang menjadi obyek pph pasal 4 ayat 2 adalalah penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. dan biaya listrik itu tidak dapat dikatakan sebagai penghasilan. mohon koreksinya....

hanif

Genuine


Location : Padang Dan Semarang.
Joined : 05 Nov 2007.
Posts : 20392.
30 Jun 2009 16:25

benar rekan palon, saya sebetulnya juga sangat sependapat dengan rekan-rekan atas tagihan biaya listrik yang dipakai penyewa seharusnya bukan penghasilan bagi yang menyewakan, karena bersifat reimbursement.
sebagaii pertimbangan, ada sebuah surat dirjen pajak yang mungkin tidak langsung berkaitan dengan ini tapi mungkin relevan dalam hal menimbulkan persepsi yang berbeda

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
__________________________________________________ _________________________________________
5 September 2005

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 812/PJ.53/2005

TENTANG

PERLAKUAN PPN ATAS PENAGIHAN (REIMBURSEMENT) BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 3 September 2004 hal Permintaan Penjelasan atas
Pengenaan PPN untuk Tagihan Penggantian Pemakaian Biaya Listrik, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai
berikut:

1. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan bahwa:
a. PT ABC adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha persewaan perkantoran
dan apartemen.
b. Saudara meminta penegasan untuk hal-hal berikut:
b.1. PT ABC sebagai pengelola gedung membuat tagihan atas pemakaian listrik oleh
tenant, dimana besarnya tagihan listrik oleh PT ABC tersebut adalah sama besarnya
dengan tagihan dari PT PLN kepada PT ABC.
b.2. PT ABC hanya menggunakan satu gardu listrik untuk seluruh gedung yang disewakan
oleh PT ABC, dan besaran tagihan PT PLN kepada PT ABC ditagih kembali oleh PT ABC
kepada para tenant dengan cara dibagi sesuai dengan jumlah pemakaian masing-
masing tenant.
b.3. Pada saat melakukan penagihan (reimbursement) kepada para tenant tersebut,
PT ABC tidak mengenakan PPN karena PT ABC tidak melakukan penambahan biaya/
margin, melainkan hanya sebesar tagihan dari PT PLN.
c. Saudara meminta penegasan apakah langkah yang telah dilakukan oleh PT ABC dengan tidak
mengenakan PPN atas reimbursement tagihan listrik kepada para tenant tersebut telah sesuai
dengan ketentuan.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:
a. Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual,
Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
b. Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
c. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa
Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di atas, dengan
ini ditegaskan bahwa atas reimbursement atau penagihan kembali nilai tagihan pemakaian listrik (yaitu
penggantian untuk biaya listrik yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PT ABC atas nama tenant)
oleh PT ABC kepada tenant, baik nilai tagihannya sama ataupun lebih besar daripada tagihan dari PT
PLN kepada PT ABC, terutang Pajak Pertambahan Nilai karena pada dasarnya reimbursement tersebut
merupakan bagian dari kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak berupa persewaan perkantoran dan
apartemen yang dilakukan oleh PT ABC.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd.

A. SJARIFUDDIN ALSAH

Halaman 3 dari 4 •  1  2  3  4   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •