Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPN dan PPnBM
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan permasalahannya
Topik = 12674 , Bahasan = 98142

Pencetus Pendapat
rosy

Junior


Location : Jakarta.
Joined : 27 Apr 2009.
Posts : 139.
22 Jun 2009 13:40

Siang...ada yang bisa bantu ?
Mengenai stempel perusahaan penerbit.
Apakah suatu ketentuan bahwa di faktur pajak yang diterbitkan harus ada stempel perusahaannya ? Krn di Per-159 tidak ada aturan mengenai hal ini. Bagaimana bila yg menerbitkan PKP OP bukan Badan ?

Fsormin

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 16 Feb 2009.
Posts : 932.
22 Jun 2009 14:31

kalau kita lihat pasal 1 Per 159 thn 2006 memang Stempel tidak dikatakan wajib dalam pembuatan Faktur Pajak Standar, tapi dengan adanya pasal 16 yang mengatakan peraturan yang tidak bertentangan tetap berlaku maka aturan stempel ini menjadi berada di Grey Area dan itu bisa tidak enak buat WP.

Kalau pasal 1 point 3 per 159 thn 2006 mengatakan Minimal harus memuat antara lain : 1 dst... dan diperkuat dengan UU No. 18 tahun 2000 pasal 13 ayat (5).

Pembuatan Cap Perusahaan sebenarnya diwajibkan oleh Peraturan-peraturan sebelum ada UU No. 18 tahun 2000. Jadi kalau dilihat dari isi Pasal 13 ayat (5) diatas sangat jelas bahwa Cap Perusahaan/Stempel tidak menjadi wajib dalam Faktur Pajak Standar. Kecuali untuk FPS pengganti atau rusak, cap perusahaan/stempel itu sepertinya wajib di FPS.

Mungkin teman yang lain bisa memberikan jawaban lebih jelas dengan dasar hukum yang jelas... silakannnnn bangggggggg...

Otong

Genuine


Location : Indonesia.
Joined : 19 Aug 2008.
Posts : 715.
22 Jun 2009 14:55

Legalitas yang mencerminkan identitas sebuah perusahaan adalah stempel, untuk itulah stempel digunakan pada ikatan kerja, perjanjian kerja, kontark kerja, serta surat resmi yang dikeluarkan perusahaan. Sekarang coba dari mana diketahui dokumen tersebut dikelaurkan oleh pribadi sang penandatangan atau resmi dari perusahaan ? Atau maukah kita menerima kontrak kerja yang tidak distempel ?

Fsormin

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 16 Feb 2009.
Posts : 932.
22 Jun 2009 16:16

Bung Otong... bisa tidak disebutkan Dasar Hukum "Legalitas yang mencerminkan identitas sebuah Perusahaan adalah Stempel", karena yang saya tau suatu document bisa digunakan untuk membuktikan secara hukum itu bukan stempel, tapi materai. Ada beberapa negara tidak memperlakukan cap /stempel ini untuk dokument dan ini bisa dipakai untuk pembuktian hukum di Indonesia kalau sudah di Materai bukan di stempel.

Biar lebih jelas dan bisa saling berbagi ilmu atau tolong menolong mengetahui, Mungkin Bung otong bisa Menyebutkan dasar hukumnya termasuk dasar hukum dari segi perpajakan yang berlaku sesuai dengan KUP No.28 tahun 2007 dan UU Pajak PPn No. 18 tahun 2000 sebagai dasar HUkum awal Undang-undang PPn dan Faktur Pajak Standar.

eko budi

Genuine


Location : Bekasi.
Joined : 03 Apr 2009.
Posts : 1015.
22 Jun 2009 16:17

syarat formal di PER 159 mmg tidak diatur masalah stempel,tpuntul legalitas kynya mmg harus ada cap/stempel,jd dokumen dlm hal ini FP standart lebih kuat aja posisinya dan jelas asalnya,setuju dengan rekan otong

Fsormin

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 16 Feb 2009.
Posts : 932.
22 Jun 2009 16:25

kalau demikian bung Eko... apakah Tanpa Cap/Stempel legalitasnya Faktur Pajak Standar berkurang sesuai dengan amanat UU NO. 18 thn 2000 pasal 13 ayat (5) dan Kep.159 tahun 2006 pasal 1.

Faktur Pajak Standar diatur oleh KUP NO. 28 tahun 2007 dan Undang-Undang Perpajakan, PP tentang perpajakan dan diteruskan dengan peraturan lebih terinci melalui KMK, Peraturan Dirjen Pajak dan Surat Edadan Pajak.
Yang jelas hal ini menjadi Grey Area menurut Isi dari Peraturan yang berlaku di atas. Masalah ini sebenarnya sudah pernah muncul dalam suatu diskusi pajak disuatu seminar dan ada 2 kesimpulan yang mengacu ketidakjelasan dan hanya berasumsi-asumsi, bukan didasarkan karena aturan yang jelas. Kalau kita paksakan Harus pakai stempel di FPS bisa saja dengan mencari kata-kata yang sifatnya Grey area seperti, "AKAN DIATUR DENGAN KETENTUAN LAINNYA" atau dengan kata-kata "DAN LAINNYA" maka dengan pemakaian Kata-kata seperti diatas maka tidak tertutup kemungkinan Cap/Stempel menjadi wajib di FPS tapi apa demikian????

eko budi

Genuine


Location : Bekasi.
Joined : 03 Apr 2009.
Posts : 1015.
22 Jun 2009 16:27

ikut nimbrung sedikit rekan Fsormin, Meterai mnrt saya bukan jaminan Legalitas suatu dokumen. Meterai merupakan Bea. misal surat perjanjian sah atau tidaknya bukan diukur dr ada tidaknya meterai, syarat sahnya suatu perjanjian diatur di 1320 KUHP.tp mmg mindset kita meterai adalah syarat legalitas suatu dokument, sebuah dokumen harus bayar bea yaitu bea Meterai, klo ada dok blm bermeterai akan ada sanksi pemeteraian kemudian, dikantor pos.(jika akan digunakan sebagai barang bukti dipengadilan).itu pendapat sy...

eko budi

Genuine


Location : Bekasi.
Joined : 03 Apr 2009.
Posts : 1015.
22 Jun 2009 16:32

bnr rekan fsormin,krn mmg msuk Grey area mslh cap/stempel di FP Standart,alangkah baiknya kita melakukan tindakan prefentif aja/ mnrt saya dr Grey area mnjadi Save Area:),yg sy lakukan/ putuskan di perush tmpt sy bkrja sy selalu cek jg apakah FP sudah ada Cap/stempel apa blm,jd sebisa mungkin tidak mjd Grey lg:)...

Otong

Genuine


Location : Indonesia.
Joined : 19 Aug 2008.
Posts : 715.
22 Jun 2009 16:33

Diketentuan tentang PPN dan faktur pajak memang tidak disebutkan.. Ok sekarang kita tidak bicara aturan dulu, sekarang pertanyaannya apakah untuk transaksi dalam negeri adakah dokumen perusahaan rekan FSormin yang tidak distempel, seperti invoice, surat perjanjian, akta jual beli, kontark kerja atau yang lainnya ?

Fsormin

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 16 Feb 2009.
Posts : 932.
22 Jun 2009 16:56

sorry bung Otong... kita tidak bicara ada atau tidak ada, atau lebih jelasnya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan aturan itu masalah lain. Kita bicara masalah aturan, saya hanya memberikan pandangan secara hukum perpajakan. karena di Indonesia banyak aturan yang mewajibkan harus bagaimana suatu dokument biar bisa diterima menurut kegunaannya. Contoh kalau misalkan di tender mewajibkan suatu dokument harus di stempel maka selaknya harus distempel, tapi kalau tidak, maka dokument itu tidak bisa kita katakan tidak memenuhi sarat dari unsur hukum untuk ikut tender.

Jadi kita lihat dulu kegunaan dokument itu untuk apa, Saya sangat setuju dengan bung Eko tadi.... lebih baik kita bertindak Preventif saja kalau ada aturan grey area suatu aturan.
itu dulu ya... udah sore nih.. macet teman-teman... ha.a.a. besok kita lanjutkan....

Halaman 1 dari 1 •  1   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •