Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help Help

PPh Badan
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan dan permasalahannya
Topik = 9370 , Bahasan = 73141

Pencetus Pendapat
hermes

Newbie


Location : Surabaya.
Joined : 25 Feb 2011.
Posts : 16.
31 Jul 2013 15:10 Help Help

sebetulnya puncak dari pengertian atas PP 46 ini adalah kita sama sama belum mengerti melaksanakan PP 46 dan seluk beluk terhadap peraturan yang bersinggungan dengan PP tsb.
kalo aparat pajak belum yakin pelaksanaanya atas PP tsb apalagi WP nya.

pasti yg tanda tangan PP ini juga bingung.

priadiar4

Genuine


Location : Kawasan Seribu Ruko.
Joined : 07 Jul 2010.
Posts : 18137.
31 Jul 2013 15:14 Help Help

Originaly posted by car:
setuju...
klo pihak fiskus ga mw cape, masukin aja di pmk-nya, nyatakan bahwa pph pasal 25-nya dinihilkan atau ditiadakan sama sekali...


PMKnya bakalan tidak jauh dari materi sosialisasi rekan car... di materi sosialisasi kan dikasih spidol merah ---> Kewajiban pelaporan ditiadakan untuk pelaporan SPM Masa PPh masa pajak Juli s.d Desember 2013

rianticr7

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 18 Feb 2010.
Posts : 26.
31 Jul 2013 15:36 Help Help

Menurut saya PP ini sangat tergesa-gesa dan sangat membuat khawatir sebagian pihak, karena tidak semua perusahaan yang sudah memiliki sistem pembukuan yang baik, sudah menghasilkan Laba, mungkin saja mengalami kerugian.
Memang di satu sisi ini semakin baik, karena perhitungan pajak semakin mudah, akan tetapi ada satu sisi dimana peraturan lain belum mendukung peraturan ini. sebagai contoh :
Apabila Perusahaan "A" adalah sebuah bengkel reparasi yang mana Omset pada bulan Juli adalah Rp. 200.000.000,-, dan pada bulan juli tersebut PT. A mendapatkan potongan Akumulasi PPh Pasal 23 sebesar Rp. 1.000.000 (omset sebesar Rp. 50 Juta merupakan objek potong pph ps. 23 PT. B dan PT. C)., atas jasa reparasi, dan akan seperti ini terus selama Tahun 2013 dan selanjutnya
dengan begini akan mengalami kelebihan pembayaran Pada Akhir 2013 ini karena adanya kredit-kredit pajak.
Kebingungan pun semakin melanda karena ketidak pastian akan perlakuan kredit-kredit pajak ini.
a) Apakah nanti akan muncul peraturan yang mengatakan bahwa tidak ada lagi yang namanya kredit pajak bagi penghasilan dibawah 4.8 M?
b) Apakah kita harus mengurus Surat Keterangan Bebas (SKB) agar tidak adanya kelebihan pembayaran??? yang mana ini berdampak akan terjadi pemeriksaan

Jujur hal ini sangat memusingkan, mohon petunjuk apa yang harus di lakukan dengan situasi yang sangat penuh kebingungan ini.

Fsormin

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 16 Feb 2009.
Posts : 930.
31 Jul 2013 15:59 Help Help

ya intinya bung Rianticr7, PP ini baiknya memerlukan penundaan untuk disosialisasikan sekaligus menunggu juglak dan PMK nya gitu....
Kalau bisa sih diusulkan sajalah agar PP 46/2013 ini hanya untuk OP Pribadi yang bukan Non PKP saja.

Kalau WP udah PKP sih baiknya tidak dimasukkan ke PP 46/2013 yang membingungkan ini, Toh untuk WP Badan PKP udah lebih dari cukup peraturannya.
Peraturan yang sekarang yang ada yang mengatur sistem dan prosedur pelaksanaan perpajakan saja sudah memusingkan baik pihak FISKUS maupun pihak WP, eh etambah lagi PP yang seperti terkesan muncul begitu saja tanpa mempertimbangkan benturan2 peraturan dan kemampuan SDM WP itu sendiri...

Jadi kita usulkan rame-rame saja ke Menkeu atau ke Presiden sekalian agar PP ini hanya diperuntukkan untuk OP Pribadi saja....
ya berangkali ortax bisa memfasilitasinya hehehahahahha.ahaaa.

rianticr7

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 18 Feb 2010.
Posts : 26.
31 Jul 2013 16:16 Help Help

hahahahaha sebenernya sich dengan peraturan ini setuju dan tidak setuju juga sich, karena sebenernya jadi jauuuuuhh lebih mudah dalam perhitungan pajaknya, FLAT 1%, di satu sisi kadang ini memang menguntungkan perusahaan UMKM tertentu, tapi masalahnya apabila Perusahaan/WP Badan ini mengalami kerugian..itu yang merugikan.
Dan mungkin sebaiknya tidak perlu adanya yang namanya Kredit Pajak, atau kompensasi kerugian, mungkin dengan begini JAUUUH lebih SIMPLE, jadi kita tidak perlu khawatir dengan dampak yang akan terjadi apabila terjadi Kelebihan Pembayaran Pajak yang di akibatkan oleh Kredit Pajak. u know lah what i mean disini kekhawatiran akan di periksa dalam kata "kutif".
Saran sich ya itu mungkin lebih di jelaskan kembali peraturan ini dan aplikasinya, karena sejauh ini jawaban dari kring pajak atau dari pihak KPP pun tidak memuaskan untuk perlakuan akan kredit-kredit pajak ini.

rame-rame ke Menkeu, seru juga tuh....wkwkwkwk.. titip aspirasi yach XD

priadiar4

Genuine


Location : Kawasan Seribu Ruko.
Joined : 07 Jul 2010.
Posts : 18137.
31 Jul 2013 16:20 Help Help

Originaly posted by rianticr7:
a) Apakah nanti akan muncul peraturan yang mengatakan bahwa tidak ada lagi yang namanya kredit pajak bagi penghasilan dibawah 4.8 M?


bikin PP lagi, karena UU PPh sudah jelas atas kredit pajak

Originaly posted by rianticr7:
b) Apakah kita harus mengurus Surat Keterangan Bebas (SKB) agar tidak adanya kelebihan pembayaran??? yang mana ini berdampak akan terjadi pemeriksaan


SKB bukan pintu masuk pemeriksaan

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 22129.
31 Jul 2013 16:29 Help Help

Originaly posted by rianticr7:
karena sebenernya jadi jauuuuuhh lebih mudah dalam perhitungan pajaknya, FLAT 1%,

Yakin? Dengan demikian bisa bebas pemeriksaan dan "himbauan"?

rianticr7

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 18 Feb 2010.
Posts : 26.
31 Jul 2013 16:51 Help Help

Maka dari itu saya katakan ini jadi membingungkan, dan bagaimana perlakuan atas kredit-kredit Pajak tersebut.
Bukan Pintu Pemeriksaan???. ehm maaf kalo saya salah tapi pada saat kita mengajukan Permohonan SKB itu kita harus membuktikan bahwa kita berhak untuk mendapatkan SKB, apakah itu bukan Pintu Pemeriksaan ??? mohon dikoreksi klo seandainya salah Soal Kemudahan, saya katakan sebelumnya untuk beberapa UMKM tertentu, dan tidak semuanya..karena saya pun menjadi ragu akan ke efektifitasan dari pembuatan peraturan ini kepada fungsi pengawasan dari Pihak Pajak, karena bagaimana mereka dapat mengontrol pemotongan Pajak seperti PPh Pasal 21 (terhadap gaji karyawan, seandainya tidak di wajibkan melaporkan neraca & L/R) *) maaf soal tidak diwajibkan melaporkan neraca ini berdasarkan sesi tanya jawab di sosialisasi Pajak yang saya datangi, mohon koreksi jika salah.
Karena secara Logika apabila seluruh omset dikenakan PPh Final, kita tidak dapat membiayakan biayanya.
*) maaf atas keterbatasan kata2 saya yang membingungkan, mohon petunjuk

rianticr7

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 18 Feb 2010.
Posts : 26.
31 Jul 2013 16:58 Help Help

Soal Pengajuan SKB itu adalah saran yang di lontarkan oleh Kring Pajak, untuk menghindari adanya kelebihan Pembayaran Pajak.
SKB atas Pemotongan Pihak ke-3

priadiar4

Genuine


Location : Kawasan Seribu Ruko.
Joined : 07 Jul 2010.
Posts : 18137.
01 Aug 2013 07:53 Help Help

Originaly posted by rianticr7:
Bukan Pintu Pemeriksaan???. ehm maaf kalo saya salah tapi pada saat kita mengajukan Permohonan SKB itu kita harus membuktikan bahwa kita berhak untuk mendapatkan SKB, apakah itu bukan Pintu Pemeriksaan ???


tidak.. sifatnya hanya penelitian oleh AR

Originaly posted by rianticr7:
karena bagaimana mereka dapat mengontrol pemotongan Pajak seperti PPh Pasal 21 (terhadap gaji karyawan, seandainya tidak di wajibkan melaporkan neraca & L/R) *)


jauh kaitannya..

Halaman 4 dari 9 •  1  2  3  4  5  6  7  8  9   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •